Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat perencanaan demi mendukung program infratuktur strategis nasional. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Talkshow Speak After Lunch yang mengambil tema “Perencanaan Pembangunan PUPR Dalam Mendukung Program Infrastruktur Strategis Nasional” di Jakarta, Selasa (2/11).
Ia mengakui, BPIW telah menyusun rencana strategis dari tahun 2015 hingga 2019. “Intinya memuat bagaimana Kementerian PUPR dapat menyiapkan langkah, antara masalah konektivitas jaringan jalan, sumber daya air seperti bendungan dan irigasi, keciptakaryaan diantaranya air minum, sanitasi serta penyediaan perumahan”, ujar Hadi.
Saat ini fokus utama Kementerian PUPR sampai 2019, papar Hadi, antara lain program penambahan jaringan jalan tol baru sepanjang 1000 KM, jaringan jalan nasional 2.800 KM. “Untuk sumber daya air menargetkan dibangunya 65 bendungan, irigasi untuk 1 juta hektare persawahan, termasuk pengadaan 1 juta rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red),” terang Hadi.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian PUPR telah mencanangkan akses air minum 100%, bangunan kumuh 0% artinya sampai tidak ada lagi bangunan kumuh, sanitasi aksesnya 100%.
Untuk target tahun ini, Hadi menjelaskan, pembangunan infrastruktur lebih diutamakan pada wilayah-wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang yang telah dipetakan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Melalui pendekatan WPS ini pembangunan infrastruktur dilakukan juga sesuai butuhan wilayah. “Sebagai contoh, Kementerian PUPR membantu kementerian lain untuk mengembangkan infrastruktur di kawasan pariwisata, seperti di sekitar Danau Toba. Pada kawasan Danau Toba akan diprioritaskan pembangunan jalan akses menuju lokasi wisata, kemudian penataan permukiman, air bersih dan penataan lingkungan di sekitarnya,” papar Hadi.
Di samping itu, Hadi mengatakan, saat ini Kementerian PUPR lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang di luar Jawa. “Seperti halnya Kalimantan, dalam hal ini kita menangani jalan di kawasan perbatasan dengan Malaysia. Begitu pula perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Kita sedang menangani 7 lokasi perbatasan,” ungkap Hadi.
Untuk mempercepat pengembangan infrastuktur, Hadi berharap, Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri, namun ada keterlibatan peran serta dari swasta dan seluruh pemerintah daerah. “Iya sesuai dengan semboyan Kementrian PUPR yakni, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat. Iya semuanya harus smart, smart development,” tutup Hadi.(ind/BPIW)
