Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mendorong percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi di Provinsi Maluku Utara. “Dalam RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) 2015-2019, Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru publik yang dicanangkan untuk berkembang. Untuk itu perlu komitmen bersama dari para pemangku kepentingan, agar harapan Kota Baru Publik Sofifi berkembang dapat terwujud,” papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari dalam seminar dan sharing session “Percepatan Pembangunan Kota Sofifi” di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku, Kota Sofifi, Rabu (9/11).
Ia berharap, Kota Baru Publik Sofifi dapat cepat berkembang menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara yang ideal. Dalam membangun perkotaan, Rido mengingatkan, perlu memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan. Cerdas dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi. “Berkelanjutan, dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, layak huni sampai generasi mendatang,” terang Rido.
Untuk mendukung pengembangan Kota Baru Publik Sofifi, lanjut Rido, Kementerian PUPR pada 2018 telah memprogramkan berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR, antara lain gedung pengelolahan hasil perkebunan Desa Galala dan Bukit Durian. “Ada juga program pembangunan drainase lingkungan, pembangunan perumahan dan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil,-red),” terang Rido.
Selain itu, ada pembangunan embung jaya di Desa Sofifi, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di Kecamatan Oba Utara, penyediaan pipa saluran air bersih desa, peningkatan jaringan jalan menuju Pelabuhan Pengumpul Sofifi. Kemudian, ada juga program pencegahan dan peningkatan terhadap kawasan pemukiman kumuh, pembangunan perumahan swadaya, pembangunan rumah khusus nelayan,
Ada program pembangunan kontruksi break water atau pengamanan garis Pantai Guraping. “Pembangunan sumur bor di Kecamatan Bukit Duri, pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Hairun, pembangunan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red),” jelasnya. Ia menambahan, program pembangunan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Kota Sofifi serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kaiyasa.
Rido juga berhadap Pemprov Maluku Utara dapat menggandeng kalangan swasta untuk sama-sama membangun Kota Baru Sofifi, agar manfaat pembangunan dapat cepat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tempat yang sama, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein mengatakan, dalam pengembangan Kota Baru Publik Sofifi perlu adanya penerapan aturan tata ruang yang serius, agar perkembangan kota ke depannya dapat sesuai yang diharapkan.
Ia menerangkan, kerja dalam melakukan penataan ruang dimulai melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. “Dalam pengembangan kota adalah penting mengikuti perencanaan tata ruang, agar kota ini berkembang secara berkelanjutan sesuai harapan,” terangnya.
Di tempat yang sama, Mudrajad Kuncoro, ekonom Unversitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, pengembangan Kota Baru Publik Sofifi merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, meningkatnya kualitas dan terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi akan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, Ia berharap, pengembangan Kota Baru Sofifi dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengaku, pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis demi mendukung percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi. “Seperti mengupayakan terbentuknya Perda RTRW Kota Baru Publik Sofifi,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, koordinasi Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengembangan Sofifi akan semakin ditingkatkan. Termasuk, koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat. “Termasuk melibatkan swasta untuk sama-sama mengembangkan Sofifi,” terangnya.
Seminar yang dibuka langsung Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ini menghadirkan sejumlah nara sumber, yakni Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Ekonom Unversitas Gajah Mada, Mudrajad Kuncoro, Direktur Tata Ruang, Badan Perencanaan, Kementeraian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein, serta perwakilan Kementerian Perhubungan.(ris/infoBPIW)
