Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba.
“BPIW melakukan dukungan melalui penyusunan masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) KPPN Daruba,” Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga dalam Focus Group Discussion (FGD) Draft Masterplan dan Pra DED KPPN Daruba di Morotai, beberapa waktu lalu.
Ia memaparkan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terdapat sasaran pengembangan penguatan terhadap 40 KPPN.
Agusta menerangkan, setiap masterplan KPPN disusun melalui beberapa tahapan, antara lain kunjungan survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan kedua untuk penajaman informasi kawasan. “Tahap berikutnya dilakukan FGD untuk menjaring masukan dari daerah guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun,” paparnya,
Saat ini, lanjutnya, FGD dilaksanakan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Sementera itu, Bupati Pulau Morotai, Samsuddin A. Kadir mengatakan, Pulau Morotai merupakan wilayah strategis terbukti dengan masuknya Pulau Morotai ke dalam beberapa kawasan khusus. “Seperti kawasan sentra perikanan, dan Pulau Morotai itu merupakan nomor satu untuk KPPN,” terangnya.
Samsuddin menyatakan, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pulau Morotai akan terlibat aktif dalam penyusunan KPPN ini. Pasalnya, keterpaduan perencanaan memiliki tempat yang penting untuk pengembangan KPPN Daruba ke depan.
Ia menjelaskan, Pemkab Morotai memiliki visi untuk mengembangkan daerah menjadi kawasan pariwisata dan perikanan. “Untuk itu, perencanaan ke depan di Pulau Morotai perlu dilakukan yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen DPDTT), Nora Ekalina mengatakan, saat ini pihaknya terus menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Nora menekankan, pengembangan KPPN Daruba perlu mempertimbangkan pembangunan wilayah antar desa di Daruba, untuk mendorong dan mempercepat pembangunan.
Dengan begitu, lanjutnya, akselerasi pemerataan taraf hidup masyarakat Daruba akan cepat terlaksana.
Ia menerangkan, dalam mandat RPJMN 2015-2019 ada 7000 desa tertinggal yang perlu terentaskan. “Untuk itu memang perlu keterlibatan banyak pihak. Semoga ke depan semakin banyak kementerian yang terlibat dalam pengentasan desa tertinggal,” ujar Nora. (devi/infoBPIW)
