Genjot Pengembangan Suramadu, Potensi Investasi Swasta Rp 53 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan wilayah di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur. Dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah di kawasan tersebut, saat ini telah disiapkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan maupun wilayah sekitar kawasan terse...
Gelar Monev Lanjutan, BPIW Pacu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan kawasan Kota Baru Publik Maja. Rapat monev yang dihadiri seluruh stakeholder tersebut digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu, (19/7). Turut hadir dalam rapat monev ini, antara lai...
Kementerian PUPR dan Kementerian DPDTT Sepakat Akselerasi Pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) sepakat untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri ...
BPIW Gelar Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia
Sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Tanah Air, antara lain; kesenjangan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), rendahnya daya saing kota serta belum optimalnya pengelolaan perkotaan. Demikian dipaparkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),...
Komisi V DPR RI Apresiasi Pembangunan Anjungan Cerdas
Pembangunan Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendapat apresiasi dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal itu terungkap saat rombongan DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis meninjau langsung proses pembangunan Anjungan Cerdas dan Bendungan Tugu pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ...
Komisi V DPR RI Apresiasi Pembangunan Anjungan Cerdas
Pembangunan Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendapat apresiasi dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal itu terungkap saat rombongan DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis meninjau langsung proses pembangunan Anjungan Cerdas dan Bendungan Tugu pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ...
BPIW Ramaikan Pameran Indonesia International Smart City Expo & Forum 2017
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berpartisipasi meramaikan pameran Indonesia International Smart City & Forum yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, (12-14/7). Dalam talkshow bertema “Smart City Development in Developing Countries Challenges and ...
Susun MPDP, BPIW Pacu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Sorong
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memacu akselerasi pengembangan Kota Baru Publik Sorong, Provinsi Papua Barat. Untuk mewujudkan percepatan tersebut BPIW Kementerian PUPR menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) Kota Baru Publik Sorong dan kota di sekitarnya. D...
Penyusunan Sinkronisasi Program 3 Tahunan, Akan Berdampak Positif Bagi Papua
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menganggap langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi Rapat Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021 (program 3 tahunan), akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerahnya. Saat ini ...
Halal Bihalal Perekat Ikatan Persaudaraan Insan BPIW
Halal Bihalal yang biasa dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri, menjadi momen yang harus dimanfaatkanseluruh insan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR untuk mempererat ikatan persaudaraan. Dengan halal bihalal juga diharapkan dapat menciptakan keakraban dan komunikasi antar unit kerja. Demikian disampaikan Kepala BPIW, Rido Ma...
Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Industri Konawe
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP,-red) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konaw...
Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata Bahas 4 Agenda Percepatan Pengembangan KSPN
Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S. Thaib beserta jajarannya, melakukan pertemuan dengan para pejabat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dan Sekretaris BPIW, Firman Hatoran...
Halalbihalal Wahana untuk Semakin Mendekatkan Pejabat dengan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut meramaikan acara silaturahmi dan halalbihalal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (3/7) kemarin. Acara yang digelar pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. Pada kesempatan tersebut Menteri PUPR didampingi is...
Infrastruktur Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional melalui pengembangan infrastruktur PUPR. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, infrastruktur merupakan aspek strategis dalam peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Sal...
Pengembangan Banjarbakula Membuka Peluang Industri dan Pariwisata
Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) merupakan salah satu pusat metropolitan baru di luar Pulau Jawa yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019 dan PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta E...
Koordinasi yang Intensif Perlu Dilakukan, dalam Menyusun Program 3 Tahunan
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021. Bila sebelumnya dilaksanakan di Semarang, kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, 19-20 Juni. Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluas...
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, BPIW Susun Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang
Badan Pengembangan Infrastruktu Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, melakukan penyusunan Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan, rencana, ...
Rapat Koordinasi Program Tiga Tahunan, Untuk Hasilkan Program Bagi Daerah
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2019-2019, di Semarang, 15-16 Juni. Saat membuka kegiatan tersebut Plt. Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan kegiatan tersebu...
Tahun 2018, Kementerian PUPR Akan Laksanakan 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan ada 6 prioritas pembangunan infrasruktur yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR di tahun 2018. Hal ini disampaikan Rido saat menyampaikan Laporan Hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) di Auditorium Keme...
Infrastruktur Diarahkan Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Morotai
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Morotai. “Pengembangan infrastuktur PUPR di KSPN Morotai diperlukan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,&...
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Tugas
Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Fungsi
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan
Fungsi
penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan
Fungsi
pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan
Fungsi
pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan
Fungsi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara
Fungsi
pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
Tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Fungsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Fungsi
penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian
Fungsi
penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional
Fungsi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Tugas
melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
Fungsi
pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah
Fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan
Fungsi
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
Fungsi
pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua
Fungsi
fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat
- RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
- DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
- DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
- UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
- UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
- PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
- PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
- LAKIP BPIW 2015.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
- LAKIP BPIW 2016.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
- LAKIP BPIW 2017.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
- LAKIP BPIW 2018.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
- LAKIP BPIW 2019.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
- LAKIP BPIW 2020.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
- PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
- PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
- PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
- PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
- PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
- PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
- PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
- PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
- PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
- PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
- PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
- PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
- PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
- PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
- PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
- KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
- PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
- PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
- SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
- PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
- SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
- KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
- PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
- PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
- LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
- RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
Kebijakan Publik dan Penataan Ruang - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasistas Perencanaan Pengendalian Ruang Dinas Tata Kota Bekasi
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Pengembangan Wilayah Berbasis Kawasan dan Infrastruktur Prioritas - Kerjasama dengan EAROPH International
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Pengembangan Wilayah Berbasis Kawasan dan Infrastruktur Prioritas - Kerjasama dengan EAROPH International
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Seminar IAP
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Seminar IAP
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Seminar IAP
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2015
- Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}
Dukungan Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu - Kominfo
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":17,"name":"Infrastruktur","created_at":"2016-08-11 17:47:39","updated_at":"2016-08-11 17:47:39"}
Dukungan Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu - Kominfo
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":17,"name":"Infrastruktur","created_at":"2016-08-11 17:47:39","updated_at":"2016-08-11 17:47:39"}
Dukungan Kementerian Perhubungan Dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu pada 15 Lokasi di Pulau - pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan - KKP
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":17,"name":"Infrastruktur","created_at":"2016-08-11 17:47:39","updated_at":"2016-08-11 17:47:39"}
Dukungan Kementerian Perhubungan Dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu pada 15 Lokasi di Pulau - pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan - KKP
Download | Ukuran : 756.39 KB | Format : application/pdf
- Tahun : 2016
- Organisasi : Kementerian/Lembaga Lainnya
- Kategori : Bahan Paparan
- Tema : {"id":17,"name":"Infrastruktur","created_at":"2016-08-11 17:47:39","updated_at":"2016-08-11 17:47:39"}
Tidak ada glossary yang berhubungan dengan
Kembali ke Home
