Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PU-net

Facebook Twitter Youtube Instagram

KILAS INFORMASI

Hasil pencarian dari kata:

DWP Kementerian PUPR Kampanye Bebas Kanker Serviks dan Payudara

Dalam rangka bulan peduli kanker yang jatuh pada bulan Oktober, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyuluhan “Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara” di Aula dinas pengairan Aceh, Kota Banda Aceh, beberapa waktu lalu.   Penyuluhan kanker ser...

Kementerian PUPR Pacu Pengembangan KSPN Danau Toba

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memacu pengembangan infrastruktur di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba. Dukungan infrastruktur tersebut dilakukan terhadap kawasan menuju serta di dalam kawasan destinsi Danau Tobanya sendiri, mulai dari konektivitas jalan, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaaan dan perum...

Pengembangan Infrastruktur Jabar, Diarahkan untuk Keunggulan Kompetitif

Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat (Jabar) diarahkan pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian...

Anjungan Cerdas di Bali Sudah Mencapai 80 Persen

Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan dua Anjungan Cerdas yakni yang berada di sekitar bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur dan di Rambut Siwi, Bali. Sementara di Trenggalek terus dipercepat penyelesaiannya sesuai target, Anjungan Cerdas di Bali sudah mencapai 80 persen. Ditargetkan rest area non tol di Pulau Dewata tersebut dap...

Kementerian PUPR Dorong Pemda Implementasikan New Urban Agenda

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah (pemda) mengimplementasikan New Urban Agenda (NUA) melalui pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan pemberdayaan komunitas, terutama untuk daerah yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Demikian diungkapkan Kepala Pengembangan Kawasan Per...

Tahun 2018, BPIW Terima Pagu Indikatif Rp 248,3 M

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp  248,3 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/...

Kementerian PUPR Dorong Pengembangan Infrastruktur Kota Pasuruan Menuju Kota Pusaka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka.  Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Walikota Pasu...

BPIW ‘Gandeng’ 6 Kepala Daerah dan Komisi V DPR RI Bahas Selingkar Wilis

Guna membahas rencana tindak lanjut pengembangan Selingkar Wilis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Kesepakatan Pengembangan Selingkar Wilis, di Madiun Jawa Timur, Senin (11/9). Dalam hal itu BPIW ‘menggandeng’ 6 Kepala Daerah dan 4 Anggota dari Komisi  V DPR ...

Potret Pola Ideal Perkotaan di Tanah Air, BPIW Susun Buku SOIC 2017

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyusun sumber data kebijakan perkotaan, permukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar PUPR bagi para pemangku kebijakan di pusat maupun pemerintah daerah. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah)...

Sukseskan IMF-WB AM 2018, Investasi Infrastruktur Krusial di Bali Rp 277 Miliar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur konetivitas krusial di Bali. Hal itu guna menyukseskan International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM 2018) atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia berlangsung pada November tahun depan. Demikian terung...

Dongkrak Kunjungan Wisman, Genjot Pengembangan Infrastuktur PUPR di KSPN

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata...

Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat siang (25/8).  Dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut, Kementerian PUPR melalui BPIW akan mendorong pengem...

Percepat Pengembangan Kota Baru Publik Maja, BPIW Usulkan Bentuk Satgas Khusus

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengusulkan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Kota Baru Publik Maja.  Pembentukan Satgas Khusus diyakini akan memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja yang terintegrasi. “Satgas Khusus diperlukan untuk mengel...

Bangun Infrastruktur Krusial, Kementerian PUPR Siap Sukseskan IMF-WB AM 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang krusial untuk menyukseskan International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM 2018) atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 di Bali. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kement...

Akselerasi Pengembangan KSPN Borobudur, Kementerian PUPR Bangun Konektivitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun...

BPIW Susun Permen Anjungan Cerdas untuk Pembangunan dan Pengelolaan di 35 WPS

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas. Hal itu diungkapkan dalam  Focus Group Discussion Mekanisme Pembiayaan Pembangunan dan Pen...

Kembangkan Infrastruktur Terpadu, Kementerian PUPR Perkuat Kawasan Perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu guna memperkuat wilayah perbatasan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI) sesuai  dengan  Nawacita dan Visi Misi Presiden. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur...

Kementerian PUPR Lakukan Antisipasi Resiko dari Mega Proyek Infrastruktur

Untuk membangun infrastruktur pada periode 2015-2019, Kementerian PUPR akan membelanjakan Rp 530 triliun atau lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Pada Rencana Strategis atau Renstra periode tersebut, target pembangunan cukup besar seperti pembangunan 65 bendungan, 1.000 km jalan tol, 550 ribu unit pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan re...

Miliki Peran Strategis, BPIW Perlu Terus Lakukan Publikasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan untuk terus gencar melakukan publikasi kinerjanya. Hal itu sebagai bentuk laporan kinerja kepada masyarakat luas. Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia, Shanty Nurpatria didampingi Direktur Pemberitaan Media Indones...

Hadirkan Direksi Lippo, BPIW Minta Mega Proyek Meikarta Dibangun Sesuai Aturan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta jajaran Direksi Lippo Meikarta mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam rencana pembangunan mega proyek Kota Baru Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kota Baru Meikarta di Ka...

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fungsi

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan

Fungsi

penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan

Fungsi

pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan

Fungsi

pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan

Fungsi

pelaksanaan penatausahaan barang milik negara

Fungsi

pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi

Tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Fungsi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian

Fungsi

penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian

Fungsi

penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional

Fungsi

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatera dan Kalimantan

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Pulau Kalimantan

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Tugas

melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum

Fungsi

pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah

Fungsi

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan

Fungsi

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Fungsi

pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Fungsi

fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

  • RENSTRA PUPR 2015-2019 PERMEN PUPR NO.13.1_PRT_M_2015.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO. 09 TAHUN 2018.ZIP Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2018.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2017.PDF Download
  • DIPA BPIW TAHUN 2016.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019 (1).PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.PDF Download
  • UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.PDF Download
  • UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • UU NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 13_PRT_M_2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 13.1_PRT_M_2015 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 47_PRT_M_2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR.PDF Download
  • PERPRES NO 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PP NO 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 61 TAHUN 1999 TENTANG KEPELABUHANAN.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 15_PRT_M_2016 TENTANG ROAD MAP RB KEMENTERIAN PUPR 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 17_PRT_M_2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TIK DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 20_PRT_M_2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SE NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 20_PRT_M_2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESDIEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.3 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN NO 13.1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2015-2019.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NO 13_TAHUN_2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO.23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024.ZIP Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2015.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2015.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2016.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2016.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2017.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2017.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2018.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2018.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2019.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2019.PDF Download
  • LAKIP BPIW 2020.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2020.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.ZIP Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 06:SE:M:2021 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.ZIP Download
  • PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.PDF Download
  • PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.PDF Download
  • PP NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.PDF Download
  • PP NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.PDF Download
  • PP NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.PDF Download
  • PP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.PDF Download
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.PDF Download
  • PP NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.PDF Download
  • PP NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.PDF Download
  • PP NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.PDF Download
  • PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.PDF Download
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN.PDF Download
  • PP NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIAT BPIW (REKAP 3 KEGIATAN KL).PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI (LAMPIRAN).PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.ZIP Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERMEN PUPR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN PUPR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3) DI KEMENTERIAN PUPR.ZIP Download
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • NASKAH AKADEMIS KELEMBAGAAN BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.PDF Download
  • KEPMEN PUPR NOMOR 611 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 450 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PUPR.PDF Download
  • PK AWAL BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 1 BPIW TA 2021.PDF Download
  • PK REVISI 2 BPIW TA 2021.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2022 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2021.PDF Download
  • SE KEPALA BPIW NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MUATAN RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.PDF Download
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PPNKEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.PDF Download
  • PERMEN PUPR NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA.PDF.PDF Download
  • SE MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 323 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF.PDF Download
  • KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR 1805 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPIW.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA BPIW 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.PDF Download
  • PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK) TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.PDF Download
  • PERMEN PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2022.PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI 1).PDF Download
  • PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (KEPALA BPIW).PDF Download
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2023.PDF Download
  • LAPORAN KINERJA BPIW TAHUN 2024.PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 (REKAP 1A KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 2A PROGRAM KL).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2024 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5591).PDF Download
  • RENCANA KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA (RENJA KL) TAHUN ANGGARAN 2023 BPIW (REKAP 3A KEGIATAN KL 5592).PDF Download

Tidak ada publikasi yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Tidak ada pertanyaan yang berhubungan dengan

Kembali ke Home

Dukungan Infrastruktur Terpadu Terhadap Pengembangan Perguruan Tinggi

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Opportunities and Challenges for The Development of Public Works and Housing Infrastructure With Emphasis On Toll Roads - GLobal Infrastructure Leaders Forum 2015

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Opportunities and Challenges for The Development of Public Works and Housing Infrastructure With Emphasis On Toll Roads - GLobal Infrastructure Leaders Forum 2015

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR di Sumatera 2015

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR di Sumatera 2015

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Dukungan Infrastruktur PUPR TA 2015 dalam Rangka Mengembangkan Kota Sibolga Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.ms-powerpoint

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Dukungan Infrastruktur PUPR TA 2015 dalam Rangka Mengembangkan Kota Sibolga Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Konsep Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Tanggul A NCICD - PTPIN

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Konsep Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Tanggul A NCICD - PTPIN

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/pdf

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Kebijakan Publik dan Penataan Ruang - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasistas Perencanaan Pengendalian Ruang Dinas Tata Kota Bekasi

Download     |      Ukuran : 756.39 KB     |      Format : application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

  • Tahun : 2015
  • Organisasi : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
  • Kategori : Bahan Paparan
  • Tema : {"id":9,"name":"Program dan Anggaran","created_at":"2016-04-05 17:50:01","updated_at":"2016-04-05 18:09:53"}

Tidak ada glossary yang berhubungan dengan

Kembali ke Home