Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata serta di dalam kawasan destinasinya sendiri.
“Seperti memberikan dukungan terhadap sistem konektivitas (jalan,-red) demi dapat memberikan memudahkan akses menuju KSPN prioritas. Terwujudnya kemudahan akses akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Forum Diskusi “Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Upaya Pencapaian Target Wisman Sebanyak 20 Juta di Tahun 2019” di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jakarta, Senin (29/8).
Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoarfa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dadang Rizki, serta perwakilan akademisi dan praktisi perencanaan.
Rido menambahkan, ada juga dukungan infrastruktur PUPT terhadap pengembangan KSPN prioritas berupa peningkatan kualitas dan kenyamanan di dalam kawasan destinasi. “Kemudian ada juga sarana hunian atau perumahan untuk para pekerja di kawasan wisata,” terang Rido.
10 KSPN prioritas tersebut, ungkapnya, KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. Selain itu, ada KSPN prioritas tambahan, yakni Toraja dan Mandeh, sehingga totalnya 10+2 KSPN prioritas.
Lebih lanjut Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dengan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan pada 35 WPS.
“Dukungan terhadap pengembangan KSPN, BPIW melakukan penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan,” terangnya.
Rido mencontohkan, untuk pembangunan konektivitas di KSPN Danau Toba seperti Pembangunan Jalan TOL Tebing Tinggi–Siantar–Parapat, pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir. “Untuk setiap KSPN tentu ada pembangunan konektivitasnya,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, ada juga peningkatan kualitas dan kenyamanan berupa pengelolaan sampah di destinasi wisata KSPN, pembangunan taman dan kursi-kursi publik dan lainnya, agar dapat menambah betah wisatawan.
Di tempat sama, Taufik Madjid mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan banyak desa wisata. “Dalam hal ini kami lebih pada pemberdayaan masyarakat desanya, agar masyarakat desa wisata siap dalam menerima wisatawan dengan sikap yang lebih baik,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut Taufik, Kemendes PDTT dalam mengembangkan desa wisata lebih pada pendampingan terhadap masyarakat. “Program yang digulirkan beragam pelatihan, mulai dari pengetahuan sikap baik menerima wisatawan, menjaga kelestarian destinasi wisata dan lainnya,” terang Taufik.
Dadang Rizki menerangkan, saat ini Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 Program Prioritas guna mencapai target. “Untuk memenuhi target yang ada, Kemenpar telah menetapkan tiga program teratas yakni Digital Tourism, Homestay Desa Wisata, serta Air Connectivity,” terang Dadang.
Menurutnya, digitalisasi pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena saat ini siapa saja dapat menjgakses internet. Diperkirakan 63% dari total perjalanan wisata melalui koneksi internet. “Trendnya wisatawan itu melakukan riset, memesan tiket dan hotel secara digital saat ini,” kata Dadang.
Selain itu, lanjutnya, pariwisata tidak dapat lepas dari peran masyarakan sekitar destinasi wisata, contohnya keberadaan homestay yang melibatkan langsung masyarakat sebagai tuan rumah. Interaksi yang terjadi di dalam homestay antara pemilik rumah dan wisatawan menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan, di samping itu dampak ekonomi juga dlrasakan langsung oleh pemilik rumah. “Pembangunan 1000 homestay yang didorong Kementerian Pariwisata dan didukung Kementerian/Lembaga terkait diharapkan menjadi salah satu quick wins,” terangnya.
Kemudian, konektivitas udara merupakan hal krusial dalam pariwisata. Sebab, mayoritas wisatawan mancanegara datang melalui bandar udara.
Sebelum mengakhiri rapat, Suharso Manoarfa berharap, seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait didorong untuk dapat merangkul swasta. “Intinya kita harus memberikan semangat optimisme kepada semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata ini,” jelasnya.(ris/infoBPIW)
