Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021. Bila sebelumnya dilaksanakan di Semarang, kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, 19-20 Juni.
Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Banjarmasin ini akan lebih diintensifkan, sehingga pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang menyusun program 3 tahunan tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/ kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam masterplan dan development plan yang mencakup pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan, “ungkap Iwan saat membuka acara tersebut, Senin (19/6). Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir.
Saat memberikan kata sambutan, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, HM Djaseran menyambut baik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana Kalimantan Selatan masuk pada WPS 22 yakni Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin.
Ia juga menjelaskan bahwa telah ada beberapa usulan proyek strategis nasional dari daerahnya seperti pembangunan jalan tol Banjarmasin ke Batulicin demi mendukung Kawasan Industri yakni Batulicin, Banjarbakula, dan Jorong. “Dengan adanya jalan tol ,bisa memangkas waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 sampai 3 jam saja,” ungkapnya.
Djaseran juga berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Kalimantan Selatan seperti masivnya pembangunan pemukiman dan belum banyaknya jalan nasional.
Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan Lingkup PUPR, Bappeda Kalimantan Selatan, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Dhi/infobpiw
