Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2019-2019, di Semarang, 15-16 Juni. Saat membuka kegiatan tersebut Plt. Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi seluruh stakeholder agar melakukan koordinasi, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Tujuan kegiatan ini pertama, untuk melaksanakan koordinasi atau konsolidasi program PUPR, program pembangunan bidang PUPR, termasuk sinkronisasi antar sektor. Kedua, untuk melakukan sinkronisasi, mensinergikan dan menterpadukan masing-masing wilayah pengembangan strategis,” ungkap Bobby saat membuka acara tersebut, Kamis (15/6).
Lebih lanjut dikatakannya bahwa rapat koordinasi ini dilakukan di 11 lokasi yakni Batam, Padang, Gorontalo, Tarakan, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Labuan Bajo, Pangkal Pinang, Sorong, dan Palu.
Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR itu juga berharap, kegiatan ini mampu melakukan proses perencanaan dan pemprograman yang efektif, efisien, dan akuntabel. “Muaranya adalah tercapainya dokumen perencanaan makin berkualitas dan sinkronisasi program dan pembiayaan yang semakin baik,” ujar Bobby.
Saat memberikan kata sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko menyatakan forum ini merupakan waktu yang tepat untuk memadukan antara kebutuhan pengembangan wilayah, rencana pembangunan infrastruktur, kewenangan antar tingkatan pemerintahan serta permasalahan dan kondisi di lapangan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Ia berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Jawa Tengah seperti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pangan dan energi yang belum sepenuhnya berdaulat.
Ia juga menjelaskan dari 35 WPS di seluruh Indonesia, 5 diantaranya terkait dengan Provinsi Jawa Tengah. Kelima WPS tersebut yakni WPS 8 Pusat Pertumbuhan Terpadu (Jakarta – Cirebon – Semarang), WPS 9 Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap, dan WPS 10 Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang. Kemudian ada WPS 11 Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya dan WPS 12 Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang.
Sudjarwanto mengatakan realisasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di 5 WPS tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan bagi Semarang. “Pembangunan infrastruktur di 5 WPS meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Sudjarwanto.
Program tiga tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil masterplan dan development plan yang telah disusun BPIW. Selain pembahasan untuk program tiga tahunan untuk Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini juga membahas program tiga tahunan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah Lingkup PUPR, Bappeda, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Hen/infobpiw
