Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menganggap langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi Rapat Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021 (program 3 tahunan), akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerahnya. Saat ini menurut Musaad, infrastruktur termasuk infrastruktur yang dibangun PUPR merupakan salah satu yang mendorong pembangunan di Papua.
‘“Selain infrastruktur, pembangunan di Papua didorong oleh sektor pertambangan dan pertanian,” ungkap Musaad saat memberi kata sambutannya pada acara yang digelar Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW tersebut, di Sorong, Papua Barat, Rabu (12/7).
Akibat dari pembangunan infrastruktur menurut Musaad, Papua mengalami perubahan, seperti pembangunan jembatan yang semula mencapai 15% kini mencapai 25%. Kemudian cakupan air bersih juga meningkat menjadi 42%. Kini, cakupan air bersih ditargetkan mencapai 55%.
Namun kini menurut Musaad, Pemerintah Provinsi Papua sedang mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan tahun 2020. Untuk itu kata Musaad ada beberapa infrastruktur yang diharapkan akan dibangun, yakni rumah atlet, rumah deret, air bersih, dan fly over.
Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Kota Sorong ini akan lebih diintensifkan. “Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai,” ucap Iwan. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah.
Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/ kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam masterplan dan development plan yang mencakup pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan. Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir.
Kabid Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Papua Barat, Drs. Alberth Nauw, juga memberikan kata sambutannya. Alberth menilai, program yang dibuat Kementerian PUPR seperti Trans Papua, sangat positif dalam membuat konektivitas di beberapa kawasan di Papua, sehingga dapat mendorong potensi daerah. “Masyarakat kita yang terisolir bisa menikmati dampak dari pembangunan. Hal ini penting, karena mereka juga merupakan bagian masyarakat,” tuturnya. (hen/ris/infobpiw)
