Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S. Thaib beserta jajarannya, melakukan pertemuan dengan para pejabat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dan Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu, Kamis (6/7).
Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat BPIW tersebut, Hiramsyah mengatakan ada empat agenda yang menjadi tujuan kunjungan timnya ke BPIW. Agenda pertama adalah, ingin membahas percepatan berkaitan dengan dashboard monitoring destinasi wisata, terutama yang ada di Kementerian PUPR.
“Dashboard monitoring ini yang memantau perkembangan 10 destinasi kawasan pariwisata prioritas dan juga berkaitan dengan pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara,” ungkap Hiramsyah.
Agenda kedua, yakni untuk mengetahui dukungan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR terhadap 10 destinasi pariwisata, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo- Tengger- Semeru (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Laubuan Bajo (NTT).
Dalam agenda ketiga, menurut Hiramsyah, instansinya juga ingin mengetahui seperti apa dukungan Kementerian PUPR terhadap program homestay Desa Wisata. Program ini dicetuskan Presiden Joko Widodo, saat Sail Selat Karimata, tahun lalu. Agenda keempat, dukungan Kementerian PUPR terkait kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Sehubungan dengan hal itu, Hadi Sucahyono menyatakan terkait dashboard monitoring akan ada tim dari BPIW yang mematangkannya secara detil, secara terus menerus. Kemudian terkait dukungan percepatan pembangunan infrastruktur 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah ada World Bank yang memberikan loan untuk pembuatan integrated tourism masterplan 3 destinasi, yakni Borobudur, Danau Toba, dan Mandalika. “Diluar 3 KSPN itu, kita intensif melakukan percepatan, karena kita ada masterplan dan development plan yang bersentuhan dengan 7 KSPN, dan masukan dari Kementerian Pariwisata akan melengkapi masterplan dan development plan KSPN tersebut,” tutur Hadi.
Kemudian menyangkut masalah homestay, menurut Hadi, untuk rumah yang tidak layak huni bisa dijadikan homestay dengan lokal wisdom. “Ada yang memang dari PUPR untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Tinggal kita perlu data, rumah mana yang akan dijadikan homestay dengan mendukung lokal wisdom tadi,” ucap Hadi lagi. Sedangkan terkait dukungan terhadap Kawasan Mandeh, termasuk juga Toraja kata Hadi sudah dialokasikan untuk dibuatkan program pengembangannya.
Sementara itu, Firman Hatorangan Napitupulu menyatakan koordinasi dengan instansi terkait, harus terus dilakukan, sehingga dapat mempercepat pengembangan kawasan wisata tersebut. “Supaya tidak bertabrakan dengan sektor lain, menurut saya perlu yang ada yang memonitor setiap saat tugas kita masing-masing. Biasanya itu dilakukan Kementerian Koordinator, “ tutur Firman.
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga tetap mengangkat kekhasan atau ciri khas dari daerah tersebut. “Kita angkat budaya daerahnya, termasuk melalui rumah-rumah warga,” imbuh Bobby.
Bila berkaitan dengan perdesaan menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, unit kerjanya dapat mendukung melalui penyusunan masterplan 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Bulan Maret lalu telah disepakati pembagian wewenang penyusunan masterplan tersebut, yakni oleh Kementerian PUPR melalui BPIW, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Dari KPPN yang kita tangani ada yang bersentuhan dengan KSPN, salah satunya Danau Toba. Kami akan menyusun infrastruktur apa yang dibutuhkan di kawasan tersebut,” ucapnya. Pertemuan tersebut dihadiri juga pejabat eselon 3 dan 4 BPIW serta beberapa staf. Hen/infobpiw
