Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memacu akselerasi pengembangan Kota Baru Publik Sorong, Provinsi Papua Barat.

Untuk mewujudkan percepatan tersebut BPIW Kementerian PUPR menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) Kota Baru Publik Sorong dan kota di sekitarnya. Demikian terungkap dalam Forum Group Discussion “Penyusunan Masterplan dan Development Plan Kota Baru Sorong dan Sekitarnya” di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (13/7).

Turut hadir dalam FGD yang digelar BPIW Kementerian PUPR tersebut, perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Pemkab Raja Ampat, Pemkab Manokwari, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, saat ini kota-kota di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang kurang memperhatikan keseimbangan dan keserasian dari kota itu sendiri.  

“Padahal dalam 4 dekade terakhir (1970-2010,-red), penduduk perkotaan di Indonsia meningkat 6 kali lipat. Dari 20 juta menjadi 120 juta, dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan terus berlanjut,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur dalam rangka menciptakan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Salah satunya dengan mewujudkan kota baru publik yang dapat berfungsi juga sebagai penyangga kota induk.

Ia menjelaskan, Kota Baru Publik Sorong merupakan salah satu prioritas pembangunan kota baru di wilayah Papua yang diamanahkan Nawacita.  Agusta berharap, hasil FGD tersebut akan dapat mewujudkan lokasi prioritas pembangunan kota baru pablik yang mandiri dan terpadu sebagai pusat pemukiman baru yang layak huni dengan didukung fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap. Sehingga, kedepannya akan terbentuk pembangunan Kota Baru Publik Sorong yang mandiri, terpadu serta ada penguatan fungsi kawasan perkotaan Sorong dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Di tempat yang sama, hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, BPIW Kementerian PUPR, Manggas Rudy Siahaan. Ia mengatakan, dalam pengembangan Kota Baru Publik Sorong diperlukan ada penekanan pada upaya mengurangi risiko bencana alam dengan mengembangkan perkotaan di lokasi baru yang lebih aman.

Kemudian, lanjunya, perlu adanya tindakan antisipasi terhadap kebutuhan permukiman sebagai dampak perkembangan ekonomi. “Serta kota baru ini dapat memenuhi kebutuhan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan layak huni,” terang Rudy.

Rudy juga mengatakan, Kota Baru Publik Sorong harus berada di wilayah administrasi Kota Sorong. “Sebagai pengembangan Kota Sorong dan sebagian di luar Kota Sorong,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Sorong,  Onesimus Assem menerangkan, Kota Sorong memilki luas wilayah 1.105 KM, “Pertumbuhan penduduk juga pesat, pada 2015 saja penduduknya mencapai 225,588 jiwa,” ungkap Onesimus.

Menurutnya, pengembangan Kota induk Sorong akan lebih fokus pada penataan dan revitalisasi kawasan. “Untuk Kota Baru Publik Sorong perlu ditujukan untuk pengembangan pusat bisnis, permukiman, industri serta kawasan wisata dan preservasi,” paparnya.

Ia berharap, pengembangan Kota Baru Publik Sorong mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat. “Apabila terlalu berharap pada kemampuan APBD Kota Sorong dan daerah di sekitarnya, pengembangan Kota Baru Publik akan sulit untuk dapat cepat dikembangkan,” tegasnya.(ris/hen/infoBPIW)