Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) sepakat untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi.
Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan Dirjen P2MKT Kementerian DPPDT, M Nurdi melakukan audiensi percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (20/7).
Rido mengatakan, Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Ia menjelaskan, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. "Melalui penerapan WPS diharapkan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat, serta memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya," paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam setiap WPS tersebut terdapat tema kawasan-kawasan pengembangan, seperti Kawasan Industri (KI), Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan lainnya.
Terkait dukungan terhadap KTM, lanjutnya, Kementerian PUPR memprioritaskan terhadap KTM yang berada di area WPS serta telah memenuhi kriteria kesiapan pengembangan infrastruktur.
Rido berharap, dukungan infrastruktur PUPR terhadap KTM akan mempercepat terwujudnya pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi.
Sementara itu, Dirjen P2MKT Kemen DPDTT, M. Nurdin menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik yang dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Tanah Air.
M. Nurdin mengatakan, untuk pengembangan KTM memang membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor, terutama terkait infrastruktur dasar dari Kementerian PUPR. "Agar produk hasil pertanian masyarakat dapat lebih cepat didistribusikan ke pasar. Dengan distribusi hasil panen yang lebih cepat, diharapkan pendapatan masyarakat juga akan lebih baik" ujarnya.
Menurutnya, KTM Kawasan Transmigrasi pada umumnya membutuhkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan air bersih dan lainnya. Untuk lebih detail tim dari Kemen DPDTT akan proaktif menyampaikan usulan kepada Kementerian PUPR.
M Nurdin berharap, adanya koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT akan membuat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dapat cepat terwujud, agar KTM yang dikembangkan dapat berkembang sesuai harapan masyarakat transmigran.(ris/infoBPIW)
