Pidato Presiden terpilih, Joko Widodo, yang berjudul “Visi Indonesia” akan menjadi bagian dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Pidato presiden itu memuat lima poin inti amanah mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur sendiri, Presiden mengamanatkan untuk membangun konektivitas dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan.
Hal tersebut disinggung Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti saat membuka acara paparan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 oleh Kepala BPIW Kementeraian PUPR di Aula Gedung Menteri PUPR, Senin (22/7). Saat itu Anita juga menegaskan bahwa Visi Renstra Kementerian PUPR adalah Visi Presiden. "Artinya tidak ada Visi PUPR kecuali melakukan dan mewujudkan Visi Presiden," tegasnya.
Anita melanjutkan terkait Visi SDM, aksentuasi terfokus pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, pendidikan vokasi, serta lembaga manajemen talenta. Sementara pada sektor investasi, kita perlu membuka lapangan kerja melalui percepatan proses perizinan dan menghilangkan semua hambatan. Sektor reformasi birokrasi menyentuh pada reformasi struktural dan mindset aparat negeri sipil, termasuk seluruh ASN di lingkungan Kementerian PUPR. Terakhir terkait efektivitas penggunaan APBN, agenda pemerintah saat ini perlu dilakukan secara fokus dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang luas.
Terkait penyusunan Renstra ini, BPIW mendapat tugas untuk menyusun Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, dalam paparannya menyebutkan bahwa tema rancangan teknokratik ini sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".
Ia menjelaskan, Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 akan ditetapkan menjadi Renstra Kementerian PUPR oleh Presiden RI pada 2020. Renstra ini juga memuat prioritas nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas nasional tersebut diantaranya, yang pertama adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.
Hadi juga menjelaskan, penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR memperhatikan antara Isu-isu dari tingkat global, hingga nasional. Pada tingkat nasional, isu yang diperhatikan antara lain mengenai proyek strategis nasional, kawasan strategis nasional seperti kawasan perbatasan, lumbung pangan, metropolitan, kota baru dan lainnya. “Termasuk keterkaitan infrastruktur dengan Kawasan pertanian, kebun rakyat, industri dan Kawasan-Kawasan lainnya serta pembahasan terkait dengan evaluasi dan penyesuaian WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-red),” jelas Hadi.
Ia mengatakan, dari pertimbangan yang ada kemudian dirumuskan target untuk seluruh unit kerja (Unor), mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Sumber Daya Air, Itjen, Balitbang, BPSDM, Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur PUPR serta BPIW.
Acara paparan ini dihadiri para staf ahli Menteri PUPR, pejabat eselon I dan II, serta pegawai generasi muda di lingkungan Kementerian PUPR. Sebelum acara ditutup, para staf ahli, pejabat eselon I serta perwakilan pegawai generasi muda memberikan masukan untuk perbaikan draf Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. (ris/hen/TimHumas)
