Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali lanjutkan pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 secara hybrid, pada 13 November 2025. Kegiatan hari ini difokuskan untuk membahas arah pembangunan Prioritas Nasional (PN) ketiga yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Rapat hari kedua, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra.   Saat membuka rapat pada hari kedua, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Rakorbangwil pada hari kedua ini akan membahas mengenai PN 3, yang sangat berhubungan dengan tugas fungsi unit organisasi Bina Marga dan Cipta Karya.   “Sesuai rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU Tahun 2025-2029, target capaian infrastruktur PU mendukung PN 3 adalah waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional dan jaringan jalan nasional,” ucap Zevi. Ia menambahkan, untuk pengembangan kawasan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di 13 lokasi yakni Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Jakarta, Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai, tetap dibutuhkan dukungan unit organisasi Cipta Karya.   Selanjutnya, Zevi juga memaparkan kawasan-kawasan prioritas berdasarkan tematik kawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mendukung PN 3. “Ada 88 kawasan prioritas yang tersebar di Indonesia dengan rincian, 38 kawasan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, 31 kawasan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta 21 kawasan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ungkap Zevi.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sumatera dan Kalimantan, menyampaikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki banyak sumber daya alam namun disisi yang sama terdapat berbagai tantangan yang menekan potensi dan optimalisasi pengembangan Sumatera dan Kalimantan. “Sumatera potensi pariwisatanya besar namun perlu pengembangan infrastruktur bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai. Hal ini disebabkan tipe wilayahnya yang rentan terhadap bencana banjir, tsunami, dan abrasi pantai. Kalimantan juga potensi perekonomiannya besar, namun tingkat hilirisasi dan diversifikasi industrinya belum optimal,” jelas Benny. Ia juga menyinggung mengenai sebaran pusat pertumbuhan baru di Kalimantan yang perlu pemerataan.   Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memaparkan mengenai isu pengembangan wilayah yang terkait dengan PN 3. “Capaian sanitasi baru di Banten masih rendah sebesar 11,06% dibawah target sanitasi nasional sebesar 30% dan Banten Utara juga mengalami penurunan luas lahan pertanian sebesar 7746 hektar per tahun,” ucap Airlangga.  Selain membahas mengenai kedua hal tersebut, Ia juga menyoroti mengenai alih fungsi lahan pertanian seluas 150 hingga 200 hektar per tahun yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, memaparkan tantangan pengembangan ketiga wilayah tersebut mendukung PN 3. “Potensi pariwisata di Pulau Sulawesi diarahkan dengan konsep keberlanjutan, sehingga butuh keragaman atraksi, dukungan infrastruktur aksesibilitas, dan amenitas yang sesuai dengan standar wisata dan pengelolaan kawasan yang baik agar menarik bagi wisatawan,” ucap Pranoto. “Penguatan daya saing industri di Sulawesi Selatan juga bisa dioptimalkan, namun butuh penguatan sinergi hulu ke hilir, pengembangan infrastrukturnya, serta sumber daya manusianya,” tambahnya.   Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Firdausi Manti, menjelaskan mengenai pentingnya peranan infrastruktur dalam peningkatan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. “Arah kebijakan yang berkaitan dengan PN 3 adalah pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, percepatan hilirisasi industri pengolahan Sumber Daya Air unggulan dan aglomerasi industri,” ucap Firdausi. Ia menekankan prinsip dasar pembangunan infastruktur yang perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, membutuhkan konektivitas, dan perencanaan yang tepat.   Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, turut menanggapi dengan menjelaskan peranan BPIW selaku muara atau simpul penyelenggaraan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian PU. “BPIW tidak hanya berbicara tugas pokok dan fungsi unit organisasi pembangunan infrastruktur, melainkan ruang pemanfaatan, outcome yang baik dan relevan dengan output, serta berbasis pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Dail. “Target trisula pembangunan diantaranya mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0%, dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. BPIW perlu memikirkan cara delivery strategi kewilayahan sebagai Key Performance Indicator (KPI) yang menyatakan keberhasilan, integrasi, konektivitas, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ucapnya.   Kegiatan dilanjutkan dengan sesi identifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU TA 2027  antara Kementerian PU dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung PN 3. (Mut/Sya/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 secara hybrid. Kegiatan ini menjadi tahap awal koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027 dalam rangkaian pelaksanaan Rakorbangwil 2025.   Kegiatan Pra Rakorbangwil 2025 akan berlangsung selama lima hari hingga 18 November 2025. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 2 yang berkaitan dengan upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,air, dan energi.   Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan arahan sekaligus pengantar kegiatan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur Kementerian PU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU dan Dokumen Rencana Pengembangan Infratsruktur Wilayah (RPIW) 38 provinsi.   “Pra Rakorbangwil hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU TA 2027. Hasil Rakorbangwil nantinya akan dilanjutkan pada Forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU dan sebagai referensi dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman nasional lainnya, seperti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbangnas,” jelas Zevi.   Lebih lanjut, Zevi menambahkan bahwa penyusunan program tahunan ini berasal dari Memorandum Program dan Anggaran Kementerian PU 2025-2029. Pra Rakorbangwil juga menjadi tahap persiapan antara Kementerian PU dengan kementerian/lembaga lain untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan Kementerian PU dalam mendukung PN.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, menjelaskan mengenai sebaran 76 kawasan/lokus prioritas yang diidentifikasi dalam RPJMN untuk tahun anggaran 2027 yang tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 47 kawsan dan 29 kawasan di Pulau Kalimantan.   Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, memaparkan mengenai sebaran kawasan prioritas yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang mendukung PN 2. Ia menyebutkan bahwa terdapat 45 kawasan/lokus prioritas yang berada di Pulau Jawa, dan 15 kawasan/lokus prioritas di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.   Melanjutkan pemaparan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menjelaskan mengenai 72 kawasan prioritas yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ia menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi Tengah memiliki 24 kawasan/lokus prioritas, 52 kawasan/lokus prioritas di Pulau Maluku, dan 23 kawasan prioritas di Pulau Papua.   Menanggapi hal ini, Direktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Mohammad Irfan, menyebutkan perlunya perincian dan konfirmasi mengenai infrastruktur yang telah selesai dibangun. “Kita perlu catatan tambahan mengenai infrastruktur bendungan dan saluran irigasi yang sedang dibangun agar kita bisa selesaikan atau kita drop dari daftar rencana pembangunan infrastruktur,” ucap Irfan. Ia menambahkan bahwa catatan ini diperlukan untuk dapat melakukan sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur di Tahun 2027.   Kegiatan berlanjut dengan sesi siang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti. Pada sesi tersebut Yeni dari Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama kementeriannya terbagi ke dalam dua bidang besar, yaitu pengelolaan lahan dan pengelolaan air. Yeni menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengelolaan irigasi pertanian, khususnya jaringan tersier.   Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Djoko Hartoyo, menegaskan pentingnya konektivitas antar jalan, mulai dari jalan nasional, jalan daerah, jalan desa, hingga jalan pertanian. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta dukungan program kerja sama dari pihak Kiat Australia dan Bappenas untuk memperbaiki jaringan jalan pertanian. Sementara itu, Afrizal dari Direktorat Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang melibatkan kerja sama antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan Bappenas. Secara keseluruhan, sesi ini menekankan pentingnya integrasi antara program pengelolaan lahan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian.   Kegiatan berlanjut di sesi pembahasan terakhir terkait dengan percepatan pembangunan di Papua yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Aziz, yang menyampaikan ada 33 daerah yang fiskalnya berkurang yang data-datanya masih melalui verifikasi. Selanjutnya, pembukaan Rakorbangwil akan dilaksanakan pada 21 November 2025 dan akan dilanjutkan dengan desk Rakorbangwil pada tanggal 24 hingga 28 November 2025, diakhiri dengan berita acara kesepakatan. (SMF/Tiara)