Memuat halaman...

Hari Kedua Pra Rakorbangwil 2025, BPIW Bahas Arah Pembangunan Prioritas Nasional 3

13 November 2025

Bahas arah pembangunan prioritas nasional 3 jadi fokus pembahasan hari kedua Pra Rakorbangwil 2025

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali lanjutkan pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 secara hybrid, pada 13 November 2025. Kegiatan hari ini difokuskan untuk membahas arah pembangunan Prioritas Nasional (PN) ketiga yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Rapat hari kedua, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra.

Saat membuka rapat pada hari kedua, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Rakorbangwil pada hari kedua ini akan membahas mengenai PN 3, yang sangat berhubungan dengan tugas fungsi unit organisasi Bina Marga dan Cipta Karya.

“Sesuai rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU Tahun 2025-2029, target capaian infrastruktur PU mendukung PN 3 adalah waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional dan jaringan jalan nasional,” ucap Zevi. Ia menambahkan, untuk pengembangan kawasan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di 13 lokasi yakni Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Jakarta, Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai, tetap dibutuhkan dukungan unit organisasi Cipta Karya.

Selanjutnya, Zevi juga memaparkan kawasan-kawasan prioritas berdasarkan tematik kawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mendukung PN 3. “Ada 88 kawasan prioritas yang tersebar di Indonesia dengan rincian, 38 kawasan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, 31 kawasan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta 21 kawasan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ungkap Zevi.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sumatera dan Kalimantan, menyampaikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki banyak sumber daya alam namun disisi yang sama terdapat berbagai tantangan yang menekan potensi dan optimalisasi pengembangan Sumatera dan Kalimantan. “Sumatera potensi pariwisatanya besar namun perlu pengembangan infrastruktur bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai. Hal ini disebabkan tipe wilayahnya yang rentan terhadap bencana banjir, tsunami, dan abrasi pantai. Kalimantan juga potensi perekonomiannya besar, namun tingkat hilirisasi dan diversifikasi industrinya belum optimal,” jelas Benny. Ia juga menyinggung mengenai sebaran pusat pertumbuhan baru di Kalimantan yang perlu pemerataan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memaparkan mengenai isu pengembangan wilayah yang terkait dengan PN 3. “Capaian sanitasi baru di Banten masih rendah sebesar 11,06% dibawah target sanitasi nasional sebesar 30% dan Banten Utara juga mengalami penurunan luas lahan pertanian sebesar 7746 hektar per tahun,” ucap Airlangga. Selain membahas mengenai kedua hal tersebut, Ia juga menyoroti mengenai alih fungsi lahan pertanian seluas 150 hingga 200 hektar per tahun yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, memaparkan tantangan pengembangan ketiga wilayah tersebut mendukung PN 3. “Potensi pariwisata di Pulau Sulawesi diarahkan dengan konsep keberlanjutan, sehingga butuh keragaman atraksi, dukungan infrastruktur aksesibilitas, dan amenitas yang sesuai dengan standar wisata dan pengelolaan kawasan yang baik agar menarik bagi wisatawan,” ucap Pranoto. “Penguatan daya saing industri di Sulawesi Selatan juga bisa dioptimalkan, namun butuh penguatan sinergi hulu ke hilir, pengembangan infrastrukturnya, serta sumber daya manusianya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Firdausi Manti, menjelaskan mengenai pentingnya peranan infrastruktur dalam peningkatan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. “Arah kebijakan yang berkaitan dengan PN 3 adalah pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, percepatan hilirisasi industri pengolahan Sumber Daya Air unggulan dan aglomerasi industri,” ucap Firdausi. Ia menekankan prinsip dasar pembangunan infastruktur yang perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, membutuhkan konektivitas, dan perencanaan yang tepat.

Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, turut menanggapi dengan menjelaskan peranan BPIW selaku muara atau simpul penyelenggaraan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian PU. “BPIW tidak hanya berbicara tugas pokok dan fungsi unit organisasi pembangunan infrastruktur, melainkan ruang pemanfaatan, outcome yang baik dan relevan dengan output, serta berbasis pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Dail. “Target trisula pembangunan diantaranya mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0%, dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. BPIW perlu memikirkan cara delivery strategi kewilayahan sebagai Key Performance Indicator (KPI) yang menyatakan keberhasilan, integrasi, konektivitas, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ucapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi identifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU TA 2027 antara Kementerian PU dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung PN 3. (Mut/Sya/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #Rakorbangwil2025

Berita Terkait

12 November 2025

Penajaman Arah Pembangunan Prioritas Nasional 2: Penguatan Kawasan Prioritas Menuju Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 secara hybrid. Kegiatan ini menjadi tahap awal koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027 dalam rangkaian pelaksanaan Rakorbangwil 2025. Kegiatan Pra Rakorbangwil 2025 akan berlangsung selama lima hari hingga 18 November 2025. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 2 yang berkaitan dengan upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,air, dan energi. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan arahan sekaligus pengantar kegiatan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur Kementerian PU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU dan Dokumen Rencana Pengembangan Infratsruktur Wilayah (RPIW) 38 provinsi. “Pra Rakorbangwil hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU TA 2027. Hasil Rakorbangwil nantinya akan dilanjutkan pada Forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU dan sebagai referensi dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman nasional lainnya, seperti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbangnas,” jelas Zevi. Lebih lanjut, Zevi menambahkan bahwa penyusunan program tahunan ini berasal dari Memorandum Program dan Anggaran Kementerian PU 2025-2029. Pra Rakorbangwil juga menjadi tahap persiapan antara Kementerian PU dengan kementerian/lembaga lain untuk mengidentifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan Kementerian PU dalam mendukung PN. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, menjelaskan mengenai sebaran 76 kawasan/lokus prioritas yang diidentifikasi dalam RPJMN untuk tahun anggaran 2027 yang tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 47 kawsan dan 29 kawasan di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, memaparkan mengenai sebaran kawasan prioritas yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang mendukung PN 2. Ia menyebutkan bahwa terdapat 45 kawasan/lokus prioritas yang berada di Pulau Jawa, dan 15 kawasan/lokus prioritas di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Melanjutkan pemaparan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menjelaskan mengenai 72 kawasan prioritas yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ia menyebutkan bahwa Pulau Sulawesi Tengah memiliki 24 kawasan/lokus prioritas, 52 kawasan/lokus prioritas di Pulau Maluku, dan 23 kawasan prioritas di Pulau Papua. Menanggapi hal ini, Direktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Mohammad Irfan, menyebutkan perlunya perincian dan konfirmasi mengenai infrastruktur yang telah selesai dibangun. “Kita perlu catatan tambahan mengenai infrastruktur bendungan dan saluran irigasi yang sedang dibangun agar kita bisa selesaikan atau kita drop dari daftar rencana pembangunan infrastruktur,” ucap Irfan. Ia menambahkan bahwa catatan ini diperlukan untuk dapat melakukan sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur di Tahun 2027. Kegiatan berlanjut dengan sesi siang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti. Pada sesi tersebut Yeni dari Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama kementeriannya terbagi ke dalam dua bidang besar, yaitu pengelolaan lahan dan pengelolaan air. Yeni menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengelolaan irigasi pertanian, khususnya jaringan tersier. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Djoko Hartoyo, menegaskan pentingnya konektivitas antar jalan, mulai dari jalan nasional, jalan daerah, jalan desa, hingga jalan pertanian. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta dukungan program kerja sama dari pihak Kiat Australia dan Bappenas untuk memperbaiki jaringan jalan pertanian. Sementara itu, Afrizal dari Direktorat Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang melibatkan kerja sama antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan Bappenas. Secara keseluruhan, sesi ini menekankan pentingnya integrasi antara program pengelolaan lahan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian. Kegiatan berlanjut di sesi pembahasan terakhir terkait dengan percepatan pembangunan di Papua yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Aziz, yang menyampaikan ada 33 daerah yang fiskalnya berkurang yang data-datanya masih melalui verifikasi. Selanjutnya, pembukaan Rakorbangwil akan dilaksanakan pada 21 November 2025 dan akan dilanjutkan dengan desk Rakorbangwil pada tanggal 24 hingga 28 November 2025, diakhiri dengan berita acara kesepakatan. (SMF/Tiara)

Baca Selengkapnya

3 November 2025

Kolaborasi BPIW dan ITB Dorong Standarisasi dan Integrasi Data untuk Ketahanan Pangan Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) mengenai Konsep Ketahanan Pangan dan Dukungan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Penguatan Data Perencanaan pada SIPRO. Kegiatan ini berlangsung di Conference Hall B, Gedung Center for Research and Service (CRCS) ITB, pada Senin–Selasa, 3–4 November 2025. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman mengenai konsep ketahanan pangan dari perspektif pengembangan wilayah. Menurutnya, tema ketahanan pangan sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. “Kita ingin mengetahui konsep ketahanan pangan dari sisi pengembangan wilayah. Pada tahun 2026, BPIW akan memfokuskan penguatan konsep ketahanan pangan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan Prioritas pada kawasan-kawasan sentra pangan,” ujar Riska. Riska menjelaskan bahwa kerja sama BPIW dengan ITB dilaksanakan untuk menjamin konsistensi data dan informasi antarwilayah, mempermudah proses pengumpulan serta integrasi data nasional, meningkatkan kualitas dan akurasi data, serta mendukung efisiensi pelaksanaan survei dan monitoring. Melalui kerja sama ini diharapkan proses analisis dan pengambilan keputusan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Ia menambahkan harapannya agar FGD ini dapat menghasilkan kajian konseptual terkait dengan ketahanan pangan yang mampu melahirkan format data dan pendekatan baru apabila keterbatasan data yang ada serta mendorong penyeragaman antarwilayah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Analisis dan simulasi data yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan keandalan usulan format dan pendekatan tersebut. Selanjutnya, pedoman standardisasi data yang dihasilkan akan dibahas bersama berbagai pihak untuk menjamin validitas dan objektivitasnya. “Konsep ketahanan pangan yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan dapat memotret keterpaduan dukungan lintas sektor, khususnya sektor Pekerjaan Umum. Ini merupakan langkah awal yang krusial agar kita memiliki pemahaman dan arah yang sama,” jelas Riska. Pada sesi pemaparan materi, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati, menyampaikan pentingnya peran data dan analisis dalam penyusunan dokumen teknokratik infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik sarana dan prasarana, tetapi juga harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut menempatkan infrastruktur sebagai pendorong utama pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan karakteristik masing-masing daerah, serta mengintegrasikan keterkaitan antarsektor seperti air, energi, transportasi, permukiman, dan ekonomi guna mendukung keseimbangan antara pusat pertumbuhan dan kawasan hinterland. Selain itu, Lektor Kepala Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, Angga Dwiartama, turut memaparkan konsep serta isu-isu ketahanan pangan di Indonesia. Dalam paparannya, Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan koordinasi dan ketersediaan data antarinstansi. Angga menjelaskan bahwa dalam perencanaan pangan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, serta daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, potensi pangan dan budaya lokal, serta keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan nasional maupun daerah juga menjadi faktor yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada hari kedua, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan hasil identifikasi kondisi ketahanan pangan serta sesi best practices penguatan peran infrastruktur wilayah dalam mendukung ketahanan pangan yang dipimpin oleh Dosen ITB, Fika Novitasari. Sesi ini membahas identifikasi profil pangan pada RPIW Wilayah I, II dan III serta berbagai contoh penerapan strategi yang berhasil mendukung ketahanan pangan di sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pangan nasional. Kegiatan FGD dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, serta perwakilan mahasiswa dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Jurusan Teknik Pangan, Fakultas Teknologi Industri, dan Jurusan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Melalui kegiatan ini, BPIW dan ITB berharap dapat merumuskan konsep ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Penyusunan Rapermen Renstra Kementerian PU 2025–2029 Masuki Tahap Harmonisasi

31 Oktober 2025

125

Penyusunan Rapermen Renstra Kementerian PU 2025–2029 Masuki Tahap Harmonisasi

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen) tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, sebagai landasan strategis bagi arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, kini telah memasuki tahap harmonisasi guna memastikan substansi dan regulasinya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta siap ditetapkan. Rapat dilakukan secara hybrid di Jakarta pada 31 Oktober 2025. Dalam rapat ini, hadir Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Wawan Yunarwanto, perwakilan tim harmonisasi dari Kementerian Hukum, yaitu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Muhammad Waliyadin, Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Nurfaqih Irfani, serta 3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Rizki Arfah, Arif Susandi, dan Ranti Fitriilmi Efendi. Adapun perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) yaitu dari Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Ricky Muhammad Ramdan. Riska, menjelaskan bahwa penyusunan Renstra didasarkan pada kerangka pembangunan nasional, dimulai dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. “Di internal Kementerian juga disesuaikan dengan peraturan presiden mengenai pembentukan dan organisasi kementerian dan Peraturan Menteri PU tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Sehingga dokumen ini mencerminkan kesinambungan, keselarasan program, dan transformasi organisasi,” ucap Riska. Ia juga menambahkan bahwa telah banyak forum konsultasi yang dilaksanakan dengan Bappenas, termasuk pembahasan sektoral, trilateral meeting, dan sinkronisasi antar unit organisasi, dan akan dilakukan tahapan akhir untuk penetapan Peraturan Menteri pada minggu pertama November 2025. Dalam kesempatan yang sama, Waliyudin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, menyebut bahwa Rapermen harus memperhatikan pemilihan kata, frasa, dan kalimat agar jelas dan mudah dipahami. “Kita harapkan Rapermen ini disusun secara sistematis dan terstruktur dengan baik agar mudah dipahami oleh masyarakat,” ucap Waliyudin. Selain itu, Ia juga menekankan Renstra sebagai pedoman utama instansi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran program dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Terkait dengan Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029, perwakilan dari Bappenas, Ricky Muhammad Ramdan, menganggap Peraturan Menteri ini sudah ideal dilakukan penetapan. “Sebagai mitra PU, kami memiliki tanggung jawab untuk evaluasi visi, misi, dan arah kebijakan, serta mengidentifikasi muatan Renstra ini dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sebagai tambahan informasi, ruang lingkup yang terdapat dalam Lampiran Rapermen Renstra PU Kementerian PU 2025-2029 di antaranya pertama, capaian Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, capaian output utama Kementerian PU, serta tantangan dan potensi permasalahan. Kedua, visi, misi, dan tujuan Kementerian PU, ketiga arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan Kementerian PU. Terakhir, target kinerja dan kerangka pendanaan. Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Era Rahmawati, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul Nababan, serta perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya