Memuat halaman...

Studi ICP In Java di Purwokerto–Banyumas Jadi Percontohan Landasan Pengembangan Kota Terpadu Jawa Tengah

19 Desember 2025

Kegiatan Serah Terima Hasil Studi Integrated City Planning (ICP) in Java Purwokerto–Banyumas yang digelar pada 19 Desember 2025 di Banyumas.

Kegiatan ICP in Java yang merupakan perencanaan pengembangan kawasan perkotaan Purwokerto–Banyumas memasuki tahapan penting melalui kegiatan Serah Terima Hasil Studi Integrated City Planning (ICP) in Java Purwokerto–Banyumas yang digelar pada 19 Desember 2025 di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dihadiri Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Novi Wijayanti, serta Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Abdul Kholik, Perwakilan Badan Usaha, Perwakilan Kadin, Perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Membuka acara, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah II, Airlangga Mardjono, menyampaikan bahwa penyusunan ICP in Java dirancang untuk mendorong transformasi perkotaan kota, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur tetapi juga membangun ekosistem kota yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. “Dalam hal ini, Purwokerto dan Banyumas memiliki potensi yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, sehingga kita perlu dukung dengan perencanaan yang terintegrasi dan kepastian investasi, agar simpul perekonomian kota ini meningkat,” ucap Airlangga.

Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan peran penting Kabupaten Banyumas di Pulau Jawa sehingga terpilih sebagai satu dari sepuluh kota yang dikaji dalam pekerjaan stategis ini yaitu ICP. Kegiatan ini mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi Banyumas khususnya Perkotaan Purwokerto. “Hasil studi ICP nantinya akan menjadi rujukan strategis untuk diintegrasikan dengan instrumen perencanana daerah misalnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 hingga 2045,” sebut Sadewo. Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dapat bersama-sama mengawal implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi transformasi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, memaparkan kondisi ekonomi Banyumas dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,29%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,4%. Namun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyumas menunjukkan tren positif dengan capaian 75,44% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Harso juga menyebutkan peran Banyumas sebagai kota transit, pusat pendidikan di Jawa Tengah Bagian Selatan-Barat, dan ketahanan pangan. Lanjut Harso, apabila potensi ini dikembangkan dengan optimal, Banyumas berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah selatan-barat Jawa Tengah.

Anggota Komisi V DPR RI Novi Wijayanti menyoroti pentingnya upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai hasil studi ICP dapat menjadi landasan penyempurnaan arah pembangunan daerah agar lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPD RI Abdul Kholik menekankan perlunya penguatan pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah, khususnya di kawasan Jawa bagian selatan-barat. Menurutnya, pengembangan Purwokerto-Banyumas tidak dapat berdiri sendiri dan perlu disinergikan dengan kabupaten sekitar seperti Cilacap dan Purbalingga. Abdul juga mengusulkan agar konsep pengembangan regional Jawa bagian selatan yang menghubungkan Yogyakarta–Purwokerto–Bandung dapat dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat potensi integrasi yang telah terbentuk melalui jaringan transportasi kereta api antarkota.

Menutup kegiatan, Airlangga berharap hasil studi ICP in Java di Purwokerto–Banyumas yang mengusung konsep kota masa depan yang maju dan inklusif harus didukung oleh kolaborasi yang konsisten antar seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi tersebut, perencanaan yang telah disusun diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap, menarik minat investor, serta mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. (Mut/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #ICPBPIW

Berita Terkait

19 Desember 2025

BPIW dan Pemerintah Daerah Laksanakan Rapat Konsolidasi Perencanaan Perkotaan

Di penghujung rangkaian kegiatan Integrated City Planning (ICP) Mempawah, BPIW bersama pemerintah daerah melaksanakan rapat konsolidasi sebagai bagian akhir dari proses perencanaan perkotaan yang telah disusun secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, menegaskan pentingnya pendekatan place making dan perencanaan terintegrasi dalam pengembangan kota. Kawasan perkotaan Sungai Kunyit disepakati sebagai daya ungkit (leverage) utama pengembangan Mempawah, dengan intervensi kawasan yang diarahkan untuk menghadirkan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan kota secara menyeluruh. Lebih lanjut disampaikan bahwa major project dalam ICP Mempawah–Kijing perlu segera didorong ke tahap implementasi. Untuk itu, BPIW bersama para ahli akan memperkuat justifikasi dan analisis manfaat, serta memastikan keselarasan kebijakan dan strategi dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita, RPJMN, dan arah kebijakan perkotaan menuju 2045. Pada kesempatan sebelumnya, Bappenas selaku steering committee juga menyatakan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan ICP hingga tahap implementatif. Pada kesempatan yang sama, Ibu Erlina, Bupati Mempawah, menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan kolaborasi yang telah terjalin. Beliau menegaskan bahwa ICP bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pijakan awal pembangunan kota. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal implementasi ICP secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi pendanaan.

Baca Selengkapnya

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

16 Desember 2025

109

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

Desk Rapat Koodinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 memasuki hari keempat pada Selasa, 16 Desember 2025. Pada pelaksanaan desk hari ini, terdapat 3 pembahasan sesuai prioritas nasional dan wilayah dimana desk 1 membahas Prioritas Nasional (PN) 5 untuk Provinsi Aceh, desk 2 membahas PN 6 dan 8 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta desk 3 yang membahas PN 3 untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara serta Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Desk 1, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti membahas dan menyepakati pengakomodasian program preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh. Kesepakatan ini dibahas sebagai bagian dari PN 5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, khususnya dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Pembahasan preservasi jalan nasional difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dan dukungan terhadap kawasan strategis nasional, sekaligus merespon kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Infrastruktur jalan nasional dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas industri di wilayah Aceh. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Hussein Heykal menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan nasional akibat bencana dapat dilakukan lebih awal pada Tahun Anggaran (TA) 2026, sehingga tidak perlu menunggu hingga TA 2027. Sehingga, usulan untuk TA 2027 difokuskan pada preservasi reguler, bukan penanganan kebencanaan, dengan penyesuaian volume dan anggaran berdasarkan hasil International Roughness Measurement System (IRMS). Sebagai hasil akhir pembahasan, program Preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh mendukung KEK Arun Lhokseumawe dinyatakan diakomodasi, dengan indikasi kebutuhan anggaran sekitar Rp11 miliar per kilometer sebagai dasar perencanaan awal. Penamaan kegiatan disepakati tetap mengacu pada PN 5 sebagai bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional. Desk 2, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary membahas beberapa usulan pekerjaan yang diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk Konsultasi Regional (Konreg), diantaranya pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dalam Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, Provinsi NTT. Dijelaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) NTT, Tanda Sirait, Manggarai terpilih menjadi salah satu kawasan super prioritas disebabkan oleh isu kemiskinan dan stunting yang masih cukup tinggi, sehingga adanya intervensi PISEW menjadi hal yang penting untuk infrastruktur dan kepentingan kelembagaan. Adapun pelaksanaan desk 3 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo. Sesi ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dan keterpaduan program pengembangan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dengan fokus pada sektor Bina Marga. Pembahasan untuk Provinsi Sulawesi Utara difokuskan pada pengembangan Jalan Lingkar Manado, khususnya ruas Kalasey–Winangun (Mor 3). Di Provinsi Sulawesi Selatan, pembahasan menyoroti pengembangan jaringan jalan di kawasan metropolitan Mamminasata, khususnya Jalan Maminasata Bypass dan Jalan Middle Ring Road Kota Makassar. Kedua ruas jalan tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar, serta mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan Jembatan Muna–Buton sebagai penghubung strategis antarpulau. Adapun untuk Provinsi Gorontalo, pembahasan menekankan pengembangan Jalan Lingkar Gorontalo Segmen III yang menghubungkan kawasan bandara dengan pelabuhan. Pada sesi kedua, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto, yang membahas dukungan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum untuk mendukung PN 3 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam sesi ini, dibahas beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembangunan di kedua provinsi tersebut. Pada Provinsi Maluku Utara, fokus program kegiatan berada di Pulau Morotai, dengan pembangunan delapan jembatan yang menjadi bagian dari jalan lingkar Pulau Morotai. Meskipun sebagian jalan sudah dapat dilalui, beberapa jembatan masih berupa jembatan kayu dan beberapa segmen memerlukan perbaikan geometri jalan agar aksesibilitas lebih optimal. Sementara itu, di Provinsi Maluku, terdapat beberapa kawasan prioritas. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pembangunan jalan Batu Goyang menjadi program utama untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di Pulau Kei Besar, pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar dari Ela Cimangudu hingga Holat juga menjadi perhatian, dengan sebagian pembiayaan berasal dari APBN dan sebagian melalui skema SBSN. Di Pulau Seram, program prioritas meliputi pembangunan Jalan Trans Seram dari Weri Nama menuju Kota Baru dan Air Nanang. Sesi terakhir pada desk 3 dipimpin oleh oleh Ketua Tim, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto, yang membahas program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dalam sesi ini, dibahas program keterpaduan pembangunan infrastruktur PU pada Provinsi Papua Barat Daya meliputi kawasan sentra produksi berbasis komoditas udang di Kota Sorong, daerah tertinggal Kabupaten Tambraw, destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat, serta kawasan transmigrasi Klamono Sagun di Kabupaten Sorong. Dalam pembahasan teknis, beberapa proyek disepakati ditangguhkan atau digeser ke tahun berikutnya karena belum masuk prioritas fisik tahun 2027. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Sorong Magbon–Saoka, pembangunan jalan ruas Smartbon–Sausavor di Kabupaten Tambraw, serta pembangunan Jalan Utama Poros Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Papua Barat Daya. Jalan akses menuju Rumah Susun (Rusun) yang akan dihuni Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPP DOB akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, ruas jalan poros sedang diajukan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan masih dalam proses penilaian. Begitu pula pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat (Waisai–Wawii) ditangguhkan sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah daerah dan data volume. Untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, program pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, khususnya segmen Ilaga–Wamena, disepakati diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk kontrak, sementara untuk Provinsi Papua Selatan, pembangunan Jalan KSPP Warna Mouting segmen satu ditangguhkan karena menggunakan sumber pendanaan non-APBN. (SMF/Tiara)

Baca Selengkapnya

15 Desember 2025

Rakorbangwil 2025 Hari Ketiga Fokuskan Pembahasan Prioritas Infrastruktur Per Wilayah

Pelaksanaan desk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2025 memasuki hari ketiga pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari ini dibagi ke dalam tiga desk pembahasan sesuai prioritas nasional dan wilayah. Desk 1 membahas Prioritas Nasional (PN) 4 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, Desk 2 membahas PN 3 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara Desk 3 membahas PN 3 untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada Desk 1, pembahasan difokuskan pada sektor Prasarana Strategis dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kemenko IPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, dengan fokus pembahasan pada Provinsi Bengkulu. Dalam diskusi ini, Provinsi Bengkulu mengusulkan kawasan prioritas yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan daerah, yaitu Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu, serta kegiatan nonkawasan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada sesi tersebut disepakati tiga usulan kegiatan utama untuk diprogramkan pada Tahun Anggaran (TA) 2027, yaitu pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara, rehabilitasi dan renovasi madrasah di Kabupaten Seluma, serta rehabilitasi dan renovasi madrasah di kawasan prioritas Bukit Barisan Tengah. Pembangunan Sekolah Rakyat dinilai telah memenuhi kesiapan lahan dan sebagian besar readiness criteria (RC), dengan komitmen pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen teknis dan lingkungan paling lambat tahun 2026. Sementara itu, dua kegiatan rehabilitasi madrasah diakomodasi dengan catatan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, serta perlunya sinkronisasi dengan Kementerian Agama. Sesi kedua desk 1 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra. Pada sesi ini, setiap usulan daerah ditelaah untuk memastikan keterpaduannya dengan kebijakan nasional, sekaligus membuka ruang bagi kementerian/ lembaga untuk memberikan masukan lebih lanjut terkait kesiapan dan urgensi kegiatan. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, pembahasan difokuskan pada sektor madrasah dan Sekolah Rakyat. Bappeda menyampaikan terdapat 124 madrasah di lima kabupaten/kota, dengan 67 madrasah membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan baru. Usulan kegiatan mencakup Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Kota Tarakan, dan Nunukan, dengan Bappenas menekankan pentingnya sinkronisasi data bersama Kementerian Agama. Selain itu, Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kota Tarakan juga menjadi perhatian sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan. Selanjutnya, desk 2 yang terbagi ke dalam tiga sesi membahas perkembangan, kesiapan, serta penyesuaian sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Sesi pertama, dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan difokuskan pada proyek jalan bebas hambatan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Surakarta–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo direncanakan melalui skema KPBU dan telah masuk dalam Renstra DJBM 2025–2029 dengan target operasional tahun 2028. Sementara itu, Harbor Toll Semarang (Semarang–Kendal) ditargetkan beroperasi pada 2029 dan masih berada pada tahap penyiapan dokumen. Proyek Tol Semarang–Demak Seksi 1B ditargetkan selesai pada TA 2027, sedangkan Jogjakarta Outer Ring Road masih menghadapi kendala pendanaan dan pembebasan lahan sehingga pelaksanaannya ditangguhkan dan digeser ke tahun berikutnya. Sesi kedua desk 2 dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestari, dengan fokus pembahasan pada penataan kawasan dan konektivitas di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penataan Kawasan Nusa Penida dinyatakan telah memenuhi seluruh RC, namun masih terkendala keterbatasan anggaran. Tol Gilimanuk–Mengwi telah masuk Renstra dan berada pada tahap penyiapan dokumen dengan target kepastian investasi akhir 2025. Selain itu, Underpass Jimbaran telah masuk Renstra dan direncanakan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027. Di NTT, pembangunan Jalan Labuan Bajo–Terang–Bari sepanjang 14 km direncanakan pada TA 2027, dengan penekanan pada kejelasan status kewenangan jalan dan kesiapan lahan. Sementara itu, sesi ketiga desk 2 yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Bernardi Haryawan, membahas sejumlah proyek jalan tol skema KPBU yang masih ditangguhkan, antara lain Tol Ancol Timur–Pluit Elevated, Tol Depok–Antasari, JORR Elevated, Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg, serta Tol Semanan–Grogol. Seluruh proyek tersebut telah masuk Renstra dan berada pada berbagai tahap penyiapan, pengadaan lahan, maupun konstruksi. Di sisi lain, proyek Tol Akses Cipali–Patimban dan Flyover Jalan Sudirman Kota Serang dinyatakan diakomodasi, sementara sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas jalan di Provinsi Banten mengalami penyesuaian jadwal dan difokuskan pada kegiatan preservasi berdasarkan hasil perhitungan teknis. Selanjutnya, desk 3 berfokus pada sektor Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Pada sesi pertama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto, memimpin diskusi yang berfokus pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk Provinsi Maluku, pembahasan difokuskan pada penataan kawasan melalui usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banda Neira dan sekitarnya, pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) kawasan Banda Neira, serta peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banda. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, disepakati usulan pembangunan tahun 2027 yang meliputi sistem pengelolaan persampahan skala kota/kawasan dan pembangunan SPAM Fidi Jaya. Sesi kedua desk 3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, dengan fokus pembahasan pada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Dalam sesi ini disepakati sejumlah usulan pekerjaan tahun 2027, antara lain perluasan SPAM Bungalawang, optimalisasi SPAM Ibu Kota Kecamatan Tamako, pembangunan bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Meko Kabupaten Poso, pembangunan jaringan irigasi DI Salugan Kabupaten Tolitoli, pembangunan jaringan irigasi DI Gilireng, optimalisasi pengelolaan persampahan skala perkotaan, peningkatan SPAM Kota Kendari, serta pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Pulubala. Pada sesi ketiga, desk 3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, yang membahas usulan kegiatan untuk Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dari hasil pembahasan, disepakati beberapa usulan pekerjaan tahun 2027, antara lain pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Daerah Otonomi Baru Papua Selatan, pembangunan pengendali banjir Kota Merauke, optimalisasi IPLT Wanggar, penataan TPA Wanggar dan pembangunan TPST Wanggar, pembangunan jaringan air baku Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara, serta pengendalian banjir melalui pembangunan talud dan penguatan tebing Sungai Klablim pada kawasan pusat pemerintahan. Selain itu, disepakati pula usulan pengendalian banjir Sungai Klagison Kota Sorong, prasarana air tanah untuk air baku di Kabupaten Raja Ampat, serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku di wilayah yang sama. Secara umum, sesi desk menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kesiapan dokumen, kepastian pendanaan, serta pembebasan lahan agar program pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas nasional maupun daerah. (FCM/Tiara)

Baca Selengkapnya