Berita

Pembahasan progres implementasi National Urban Development Project (NUDP) terus berlanjut menjelang penutupan kegiatan pada 31 Desember 2025. Dalam rapat yang digelar pada 5 Desember 2025 di Jakarta, BPIW bersama pemangku kepentingan lintas kementerian membahas perkembangan kegiatan serta penyusunan Project Completion Report (PCR) sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban program.   Saat membahas progres kegiatan NUDP, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa NUDP meliputi komponen-komponen penting salah satunya Capital Investment Planning (CIP), dalam artian investasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kota. “Kita harapkan dengan adanya CIP ini, kita mampu memberikan panduan kepada pemerintah daerah cara untuk mendapatkan sumber investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan. Model pembiayaan yang kita berikan juga tentunya sudah didasarkan pada Key Performance Indicator (KPI) yang disesuaikan dengan kemampuan dan kategori kota yang ada rumuskan dalam pilot project perkotaan Integrated City Planning (ICP),”ucap Bob.   Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Abdul Malik Sadat, mengapresiasi bahwa visi NUDP yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta sudah sangat baik. Namun Ia menekankan perlunya keberlanjutan dan komitmen dari pihak yang berkolaborasi dalam implementasi NUDP. “Visi NUDP sangat bagus untuk keberlanjutan pembangunan kota bertransformasi sesuai yang kita harapkan dan road map implementasi juga sudah disusun. Ketika mengelola sebuah perkotaan, para pengampu perkotaan dan unit organisasi yang terlibat harus sepakat dan mendukung agar perencanaan ini bisa dilaksanakan,” tegas Abdul.   Terkait dengan proses penyelesaian kegiatan NUDP, Ketua Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Hatorangan Napitupulu, menyampaikan perlunya menuntaskan beberapa kegiatan yang belum selesai mengingat batas waktu pengerjaan NUDP berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. “Kita sudah susun timeline kegiatan yang perlu kita lakukan seperti konsolidasi, asistensi dan penilaian deliverables, hingga penyampaian penilaian deliverables dan closing loan ICP di akhir tahun,”sebut Firman.   Menutup rapat, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan dalam penyelesaian kegiatan NUDP CPMU tetap berkolaborasi dengan pihak Project Management Support (PMS) NUDP dan memperhatikan aturan-aturan yang diberikan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan pembiayaan kegiatan NUDP.   Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dian Irawati,  Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, M.Ali Irmanda, perwakilan Tim CPMU dan PMS, serta pejabat pengawas dan staf di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjadi tuan rumah penyelenggaraan permainan catur simultan dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-80 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2025 di Jakarta.   Acara ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan olahraga dan seni yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan melibatkan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) serta unit organisasi di lingkungan Kementerian PU.   Dalam sambutannya, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menyampaikan bahwa sebagai insan PU kita perlu mampu memahami filosofi permainan catur dalam dinamika pekerjaan sehari-hari. “Catur bukan sekedar permainan. Setiap langkah yang diambil selalu mempertimbangkan konsekuensi atau risiko. Begitu pula dalam bekerja, setiap keputusan harus dipahami risiko apa yang mungkin terjadi,” ujar Bob. Ia turut menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko serta memaknai catur sebagai gambaran organisasi yang berjalan melalui peran-peran yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.   Peserta permainan catur simultan terdiri atas Hanif Khaerul Latif dan Dina Rachmawati dari BPIW, Teguh Triprasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Alifiandi Hannanto dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Gardha Satria Fadilah dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mutia Karunia Azzahra dari Sekretariat Jenderal, Cahya Mulyanto dari Inspektorat Jenderal, Harry Navalino dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Susanto dari IPPU.   Sebagai informasi tambahan, permainan catur simultan merupakan pertandingan dimana satu pemain dalam hal ini Kadek Iin Dwi Jayanti dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku grandmaster, bermain melawan para peserta sekaligus di waktu yang bersamaan.   Pada akhir pertandingan, juara ketiga diraih oleh Teguh Tri Prasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, juara kedua diraih oleh Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, dan juara pertama dimenangkan oleh Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan medali oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, kepada para peserta pemain catur simultan. (Mut/Ocd/Tiara)

  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapuswilnas), Zevi Azzaino, menerima kunjungan Tim Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L) dari Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai program K/L yang masuk hingga ke level desa, guna mencegah fragmentasi dan tumpang-tindih program serta memperkuat konsolidasi program untuk mendukung target nasional pembangunan desa.   Ketua Tim Konsolidasi, Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, menjelaskan bahwa Kemendes PDT tengah melakukan pemetaan besar untuk melihat keseluruhan program lintas K/L yang selama ini masuk ke desa, yang nilainya mencapai ratusan triliun Rupiah. Oleh karena itu, Kemendes PDT ingin memperoleh gambaran utuh mengenai seluruh kegiatan yang berlangsung di desa, sehingga kebijakan dan perencanaan dapat lebih terarah.   “Kami ingin memperoleh benchmarking dari BPIW untuk melihat bagaimana pemetaan dan perencanaan infrastruktur dilakukan. Kami melihat ada fragmentasi program di desa, dan pemetaan ini penting agar kami dapat memperkuat integrasi,” ujarnya.   Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemendesa dalam membangun integrasi antar-K/L. Ia menekankan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU mengacu pada RPJMN 2025–2029, yang dijabarkan ke dalam Renstra PU dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).   “Proses perencanaan dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan konstruksi melalui Rakorbangwil, forum koordinasi lintas K/L untuk menyelaraskan dukungan pembangunan di kawasan prioritas. Proses tersebut kemudian diperdalam melalui Konreg, yang dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi untuk memastikan sinkronisasi program dan kesiapan pelaksanaannya,” jelasnya.   Zevi juga memaparkan bahwa pada 12–18 November 2025 lalu, Kementerian PU telah menggelar Pra-Rakorbangwil bersama sejumlah K/L, termasuk perwakilan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, sebagai langkah awal penyelarasan program dan penajaman isu-isu prioritas kawasan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman konteks spasial atau kewilayahan dalam menyusun program pembangunan, karena desa dan kota merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling tergantung.   Menurut Zevi, pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran desa sebagai hinterland yang menjadi bagian penting rantai ekonomi regional. Desa mendukung suplai bahan baku industri, basis produksi pangan, penopang pariwisata, hingga penjaga keseimbangan ekologis. Karena itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran aliran barang, jasa, dan mobilitas manusia antara desa dan kota.   “Agar desa dapat optimal berperan sebagai pendukung rantai ekonomi wilayah, maka konektivitas dan infrastruktur dasar perdesaan harus kuat,” tegasnya.   Zevi juga menjelaskan bahwa untuk mencapai transformasi wilayah, dibutuhkan komitmen kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, dengan pembangunan yang bertumpu pada empat pilar pengembangan wilayah: ketersediaan infrastruktur, ketersediaan modal, institusi yang kuat dan ramah investasi, serta partisipasi masyarakat. Keempat pilar ini menjadi fondasi bagi delapan indikator transformasi kota yang mencakup peningkatan kinerja pembangunan, keterpaduan antar sektor, akses pelayanan publik yang inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.   Menutup pertemuan, Zevi menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat kolaborasi lintas K/L. Ia menyampaikan bahwa BPIW memiliki mandat strategis, termasuk penyusunan Renstra PU, memorandum program dan anggaran, laporan kinerja, serta analisis manfaat pembangunan infrastruktur.   “Kami siap berbagi langkah dan pengalaman untuk memperkuat peran BPI di Kemendes. Sinergi ini sangat penting agar perencanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.   Para perwakilan Tim Konsolidasi Kemendes PDT menyampaikan bahwa proses pemetaan dan harmonisasi perencanaan yang disampaikan Kementerian PU menjadi masukan penting bagi mereka untuk memperkuat posisi unit perencanaannya. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus dilanjutkan, termasuk pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme Rakorbangwil dan Konreg.   Turut mendampingi Kapuswilnas dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary.  (Fir/Cid/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) ketiga yang mengangkat tema “Data dan Analisis Distribusi Pangan dalam Swasembada Pangan, Energi, dan Air untuk Mendukung Penguatan Data Perencanaan Pengembangan Wilayah”. FGD yang merupakan rangkaian program kerjasama BPIW Kementerian PU dan ITB ini dilaksanakan di Conference Hall B, Gedung Center for Research and Service (CRCS) ITB Bandung, pada Kamis-Jumat, 20-21 November 2025. FGD ini bertujuan untuk menstandardisasi metode pengumpulan data dan analisis ketahanan pangan; menghasilkan pedoman yang dapat diimplementasikan oleh BPIW dan instansi teknis; serta mengintegrasikan aspek ketahanan pangan ke dalam rencana pengembangan infrastruktur wilayah secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini dihadirkan empat narasumber ahli yaitu Dr. Kelik Budiana dari Badan Pangan Nasional; Taufiq Hidayat Putra, Ph.D dari Bappenas; Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E, M.Ec.Dev.dan Prof. Sri Maryati dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya menegaskan “Pelibatan berbagai ahli dan stakeholder ini untuk menganalisa dan mengetahui Infrastruktur PU yang seperti apa yang harus disiapkan untuk mendukung terwujudnya swasembada/ketahanan pangan yang merupakan amanat dalam Asta Cita.” Narasumber pertama, Dr. Kelik Budiana, selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional, memaparkan kondisi ketersediaan data distribusi dan logistik pangan nasional. Ia menekankan pentingnya data yang terstandar dan terintegrasi, mulai dari neraca pangan, stok cadangan, harga, hingga fasilitasi distribusi. Ia juga menyoroti kendala utama seperti perbedaan format data antarinstansi, belum adanya kode referensi komoditas yang seragam, serta keterbatasan infrastruktur data. Dr. Kelik menegaskan perlunya integrasi seluruh data tersebut ke dalam satu sistem distribusi pangan nasional sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat dan responsif. Narasumber kedua, Taufiq Hidayat Putra, S.T., M.Eng., Ph.D., Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas, memaparkan arahan kebijakan Konektivitas Sistem Logistik Nasional. Ia menegaskan pentingnya tata kelola logistik yang terintegrasi sebagai fondasi swasembada pangan, energi, dan air. Penguatan jaringan transportasi, pusat distribusi, serta konektivitas antarwilayah menjadi strategi utama. Ia menekankan bahwa keterpaduan infrastruktur logistik adalah kunci efisiensi rantai pasok nasional. Sebagai penguatan akademis, Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev. dari ITB memaparkan materi tentang pengembangan indikator distribusi dan logistik pangan. Inti paparannya menekankan perlunya indikator yang terukur, relevan, dan berbasis data spasial untuk menilai efisiensi, kualitas, serta ketahanan rantai pasok pangan. Indikator ini penting agar perencanaan infrastruktur dapat langsung menyasar bottleneck logistik dan potensi food loss. Pada hari kedua, dilakukan pemaparan dari Prof. Sri Maryati dari ITB mengenai Kerangka Logistik Pangan dan Permasalahan Distribusi; Integrasi Data Transportasi dan Analisis Spasial untuk Swasembada Pangan, Energi, dan Air; serta Analisis Spasial Distribusi dan Jaringan Transportasi Pangan. (MBA/Tiara)  

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra-Rakorbangwil) 2025 memasuki hari terakhir pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kali ini memfokuskan pembahasan pada Prioritas Nasional (PN) 6 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, serta PN 8 terkait dengan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, saat membuka acara kembali menekankan bahwa Pra-Rakorbangwil merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan pemrograman infrastruktur PU untuk TA 2027. Zevi juga mejelaskan bahwa forum ini menjadi sarana koordinasi untuk memastikan keterpaduan antar sektor dan kelembagaan. Lebih lanjut, Zevi memaparkan bahwa berdasarkan RPJMN dan dokumen RPIW, terdapat 547 kawasan prioritas yang menjadi acuan perencanaan. Untuk TA 2027, telah teridentifikasi 7 kawasan atau lokus PN 6 yang membutuhkan dukungan infrastruktur PU meliputi tiga kawasan di Bali-Nusa Tenggara serta empat kawasan di Sulawesi-Papua. Adapun dukungan terhadap PN 8 masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari K/L terkait karena proses penajaman kebutuhan dan tagging program masih terus berlangsung. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa usulan program infrastruktur PU TA 2027 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berkaitan dengan PN 6 dan PN 8 hingga saat ini belum memiliki tagging langsung dalam dokumen perencanaan. “Secara tagging memang belum masuk ke PN 6 dan PN 8, namun program tetap berjalan sesuai dengan rencana,” jelasnya. Benny menjelaskan bahwa Pusat Pengembangan Wilayah I tetap melakukan identifikasi kawasan strategis dan memetakan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi air minum, sanitasi, lingkungan hunian, dan sarana pendidikan dasar. Selain itu, identifikasi kawasan rawan bencana sebagai bagian dari dukungan terhadap PN 8, mencakup wilayah rawan abrasi, tsunami, banjir, dan resiko geologi lainnya telah dilakukan. “Seluruh data teknis sudah kami siapkan dan kami menunggu arahan untuk penajaman program 2027,” tambah Benny. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono memperkenalkan program infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2027 yang mendukung PN 6, khususnya di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dijelaskan oleh Airlangga bahwa di tahun 2027 provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mendapatkan intervensi dari Kementerian PU, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang masih terbatas oleh infrastruktur yang ada. Terdapat tiga kawasan lokus prioritas yang mendapatkan intervensi yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, termasuk dalam tema swasembada pangan, air, dan energi. “Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar intervensi infrastruktur PU dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian PN 6 dan PN 8 wilayah tersebut,” ujar Airlangga. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menyampaikan pentingnya memperhatikan daya dukung wilayah. “Salah satunya, Papua Barat Daya yang peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanannya masih perlu dioptimalkan, perlu pengembangan infrastruktur konektivitas, pelayanan dasar, dan yang terpenting adalah infrastruktur tanggap bencana,” ucap Pranoto. Dalam kesempatan yang sama, Taufik Hidayat Putra, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menanggapi pemaparan dengan menyampaikan beberapa hal mengenai cara mengatasi isu dan tantangan keterpaduan pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah memperkuat dan menjabarkan tema pembangunan, mengintegrasikan kerangka pikir, kerangka kerja, penguatan narasi serta kelembagaan. “Banyak permasalahan urbanisasi yang harus kita selesaikan terutama bagaimana sebuah infrastruktur bisa membentuk konteks pemanfaatan ruang misalnya jadi backbone arah pengembangan pola fisik kegiatan masyarakat seperti sekolah, pekerjaan, konektivitas, termasuk yang bersifat well-being, seperti tempat rekreasi atau pelayanan kesehatan,” ucap Taufik. Selanjutnya, Zaharatur Hasanah, mewakili Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti mengenai pentingnya strategi pengendalian emerging cities yang tersebar di Indonesia. “Kita pandang bersama bahwa emerging cities ini merupakan pusat-pusat perkotaan yang tumbuh secara cepat, namun kita perlu kawal kawasan perkotaan ini agar perkembangannya tidak terlalu masif dan tidak terkontrol lagi,” ucap Zahara. Sebagai penutup, Arkha Demas, yang juga merupakan perwakilan dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan terkait dengan pembangunan infrastruktur PU Tahun 2027 mendukung PN 6 dan 8. “Kita perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan bencana terutama di 32 lokasi prioritas wilayah berisiko tinggi gempa dan tsunami, secara proporsional dengan memperhatikan risiko, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga,” tegas Arkha. (MF/Tiara)      

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU, di Jakarta, Senin 17 November 2025. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus membuka rapat dengan menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 yang baru mencapai 56,53% dari total pagu 109,81 triliun dimana pencapaian ini masih di bawah target rencana awal 89,03%. “Kami ingin dapat penjelasan tentang apa saja yang menjadi kendala dalam capaian penyerapan ini serta upaya-upaya apa saja yang akan ditempuh agar penyerapan anggaran tahun 2025 sesuai dengan target yang ditentukan,” ujar Lasarus. Sebagai informasi, agenda pembahasan dalam Raker kali ini meliputi evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan November 2025 dan membahas rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. Pertama, banyak kegiatan strategis berdasarkan Instruksi Presiden pada tahun 2025 masih dalam proses pengadaan dan realisasi fisiknya masih rendah. Kedua, kesiapan rencana teknis/DED,kesesuaian rencana anggaran, dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kegiatan/Program tahun 2026 terutama pada pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan pembangunan jalan nasional. Ketiga, program penanggulangan dan pencegahan banjir agar lebih dioptimalkan. “Kementerian Pekerjaan Umum juga berperan dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur agar lebih berperan aktif dan memberikan dukungan pada layanan teknis kepada masyarakat sehingga kualitas struktur dan konstruksi bangunan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, keselamatan, serta memberikan manfaat yang maksimal,” tambah Lasarus. Dalam kesempatan tersebut, Dody menjelaskan pagu efektif Kementerian PU yang sebelumnya Rp86,60 triliun mengalami penambahan sehingga total menjadi Rp109,81 triliun. Selanjutnya, Dody menjelaskan target pembangunan infrastruktur Kementerian sepanjang tahun 2025. “Telah teralokasi di bidang Sumber Daya Air sebesar Rp38,25 triliun dengan kegiatan prioritas pembangunan jaringan irigasi baru seluas 13 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada sebesar 123 ribu hektar, serta melanjutkan pembangunan 15 bendungan tersisa,” ucap Dody. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PU mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi daerah seluas 589 ribu hektar melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang sedang dipusatkan di Papua Selatan. Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, dan para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU. (MFZ/ Tiara)