Memuat halaman...

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

4 Mei 2026

114

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

Kepala BPIW mendampingi Menko AHY dalam door stop Kick of Meeting

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius.

“Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir.

“Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

“Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)

#BPIWPU #Kepala BPIW #AHY #Pantura

Berita Terkait

Penguatan Tata Kelola, BPIW Bahas Komitmen Manajemen Risiko TA 2026

10 Maret 2026

361

Penguatan Tata Kelola, BPIW Bahas Komitmen Manajemen Risiko TA 2026

Dalam rangka penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat pembahasan komitmen manajemen risiko serta identifikasi risiko strategis Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat organisasi (T-1) Tahun Anggaran 2026 pada 10 Maret 2026 di Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati sekaligus memvalidasi profil risiko yang wajib disusun oleh setiap UPR, mulai dari tingkat organisasi hingga unit kerja. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, saat membuka rapat menegaskan bahwa penyusunan profil risiko merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola (governance) khususnya dalam menerapkan audit berbasis risiko. Menurutnya, profil risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan tugas di lingkungan BPIW. “Profil risiko ini harus menyertai semua pelaksanaan tugas BPIW sebagai bentuk integritas sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR,” ujar Riska. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Sosilawati, menjelaskan bahwa Sekretariat BPIW bersama dengan Unit Kepatuhan Intern telah memetakan 5 Indikator Kinerja Program (IKP) pada tingkat organisasi BPIW. Kelima indikator tersebut meliputi persentase kinerja keselarasan perencanaan infrastruktur PU, persentase kinerja kesinkronan program infrastruktur PU, persentase kinerja evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PU, tingkat kualitas dukungan manajemen kementerian PU dan tugas teknis lainnya di BPIW, dan tingkat keterpaduan pemrogramandan kebermanfaatan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selain itu, Sosilawati juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan profil risiko turut memperhatikan berbagai program prioritas yang mendukung kebijakan tematik nasional di wilayah, termasuk program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) serta arahan khusus terkait peningkatan kebermanfaatan infrastruktur. Menutup kegiatan, Riska berharap seluruh unit kerja di lingkungan BPIW dapat bekerja sama dalam menyusun profil risiko UPR tingkat organisasi dengan baik, sehingga dapat segera divalidasi dan disampaikan kepada Biro Keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian (e-PURISK) paling lambat 13 Maret 2026 guna mendukung pencapaian target output organisasi. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul Nababan, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, serta Ketua Tim dan Pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

24 Februari 2026

714

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan ICOR Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Perjanjian Kerja Sama PU-BPS Tahun 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat Evaluasi Pelaksanaan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2025 sekaligus pembahasan persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan terukur. Rapat tersebut membahas hasil penghitungan ICOR tahun 2025 serta arah pengembangan ke depan, baik dari sisi lingkup, metodologi, maupun pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam mematangkan rencana kerja sama antara Kementerian PU dan BPS untuk tahun 2026. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur guna menjaga capaian target ICOR di bawah 6 sebagaimana telah terealisasi pada PKS 2025, serta perlunya pemanfaatan hasil perhitungan ICOR yang dirilis BPS secara periodik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PU bahwa ICOR menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas investasi infrastruktur yang dilakukan. Hasil analisis ICOR menunjukkan bahwa investasi di bidang Pekerjaan Umum telah berjalan relatif efisien dalam mendorong output dan menciptakan nilai tambah,” ucap Zevi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga, Windhiarso Ponco Adi, mengatakan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab arah kebijakan ke depan. Hasil penghitungan diharapkan dapat diturunkan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu dipercepat, sektor yang membutuhkan inovasi, hingga sektor dengan kontribusi yang relatif terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami memandang perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait aspek-aspek yang menjadi dasar penghitungan ICOR. Saat ini kami juga tengah melakukan pendalaman kajian, sehingga apabila terdapat kebutuhan data yang lebih rinci, baik dari hasil survei maupun FGD dengan para pelaku usaha yang merasakan langsung manfaat infrastruktur, kami harap dapat diinformasikan untuk memperkaya analisis kami,” ucap Windhi. Diskusi juga menekankan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab pertanyaan strategis “what next”. Artinya, hasil penghitungan perlu diturunkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu diakselerasi, sektor yang memerlukan inovasi, hingga sektor yang kontribusinya relatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, disampaikan pula bahwa perluasan lingkup hingga level nasional lintas sektor akan memerlukan dukungan koordinasi yang lebih kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan kementerian koordinator. Hal ini penting agar hasil penghitungan tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memiliki daya ungkit dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Sebagai penutup, Zevi Azzaino menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian PU dan BPS dalam mendukung penyusunan data dan analisis yang semakin komprehensif, melalui diskusi teknis yang lebih mendalam kedepannya serta melibatkan Kementerian dan Lembaga lain agar cakupan penghitungan ICOR dapat lebih meluas. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

Pra Konreg Hari Kedua, Fokuskan Pembahasan pada Sektor Bina Marga

19 Februari 2026

264

Pra Konreg Hari Kedua, Fokuskan Pembahasan pada Sektor Bina Marga

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Tahun 2026 untuk pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2027. Pra Konreg pada hari ini memasuki hari kedua yang difokuskan pada sektor Bina Marga. Kegiatan ini digelar secara hybrid pada Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan klasifikasi program agar pembahasan Pra Konreg berjalan fokus serta menghasilkan daftar kegiatan siap dibahas pada tahap Konreg. “Proses pemrograman TA 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan keterbatasan ruang fiskal,” jelas Zevi. Pelaksanaan Pra Konreg dibagi ke dalam tiga desk. Dalam sesi pertama desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti yang membahas Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pembahasan tersebut termasuk proyek Jembatan Rantau Berangin di Riau yang masih membutuhkan pemenuhan lahan dan survei teknis. Desk 2, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, membahas Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung, Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, membahas Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, meninjau kesiapan fisik jalan dan jembatan, alokasi anggaran TA 2027, serta penyelesaian proyek perbatasan dan monitoring jembatan strategis. Sesi kedua desk menitikberatkan padawilayah Sulawesi dan wilayah Papua. Desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, membahas Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, membahas Provinsi Papua dengan mengevaluasi urgensi, relevansi, dan kesiapankegiatan yang tertunda, sehingga kegiatan dapat tersinkronisasi secara optimal. Kegiatan berlanjut pada sesi terakhir yang membahas Provinsi di Pulau Jawa dan sekitarnya melalui pelaksanaan desk Pra Konreg. Pada sesi ini, seluruh desk berfokus pada penajaman kegiatan yang diusulkan, baik fisik maupun nonfisik, melalui pemetaan, verifikasi, serta penyesuaian program sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Desk 1 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, membahas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, desk 2 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, membahas Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta. Dalam diskusi, masing-masing desk melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan melalui penyesuaian volume, lokasi, serta jadwal pelaksanaan, termasuk pembahasan koridor jalan di Jawa Tengah. Proses ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan program, prioritas proyek strategis tetap terjaga, serta alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif di seluruh provinsi yang dibahas. Seluruh desk dalam Pra Konreg 2026 melaksanakan penajaman kegiatan sektor Bina Marga pada masing-masing wilayah secara komprehensif melalui pemetaan dan verifikasi program yang telah diusulkan, sekaligus pemrograman kegiatan fisik dan nonfisik agar selaras dengan prioritas pembangunan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya