Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan serta jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dalam rangka tindak lanjut hasil Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026 yang mendukung pelayanan dasar air minum perkotaan dan penanganan pascabencana di Tapanuli Utara. Peninjauan diawali pada lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Dasar Sungai Aek Sigeaon. Sungai Aek Sigeaon merupakan salah satu sungai yang terdampak bencana di Sumatera Utara yang melintasi Kecamatan Tarutung ibukota Tapanuli Utara. Usulan penanganannya berupa bangunan pengendali dasar Sungai atau groundsill untuk menahan erosi sungai yang diusulkan melalui Forum Konreg untuk dilaksanakan pada Tahun 2027. Pada kesempatan tersebut, Adenan meninjau kondisi sungai serta kebutuhan penanganan yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan kawasan dan masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke lokasi peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sipoholon di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tarutung. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat di wilayah Tarutung dan sekitarnya. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian PU dalam Rencana Aksi (Renaksi) Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Utara yang juga merupakan program Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2026. Peningkatan kapasitas IPA Sipoholon dari 50 l/dtk menjadi 100 l/dtk dilakukan untuk memperkuat keandalan layanan air minum setelah 9 mata air rusak dan jalur pipa intake sumber air baku terdampak bencana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan bagi masyarakat. Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan. “Infrastruktur harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan wilayah, maupun dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adenan. Peninjauan sejumlah infrastruktur tersebut sejalan dengan upaya Kementerian PU dalam mendukung Asta Cita melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas, penguatan ketahanan air, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Fir)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. FGD yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan RIPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 yang akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang daerah. Kegiatan dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasaoran Hutabarat. Dalam sambutannya, Jonius menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun berbagai masukan, data, dan informasi yang valid dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui penyusunan RIPD, pembangunan daerah diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penguatan Tapanuli Utara sebagai sentra pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Adenan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mengambil langkah strategis dalam menyusun RPID Terpadu sebagai arah pembangunan wilayah di masa mendatang. Menurut Adenan, pembangunan daerah tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, melainkan harus direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarsektor serta meningkatkan ekonomi dan daya saing wilayah. “Tidak bisa lagi membangun jalan tanpa melihat kawasan yang dilayani, tidak bisa membangun pariwisata tanpa air minum, sanitasi dan lingkungan yang baik, tidak bisa membangun ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung wilayah. Inilah pentingnya pendekatan terpadu,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Adenan juga menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor-sektor produktif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya mengenai arah pengembangan Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, Adenan menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kawasan strategis sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan-Energi-Air Bukit Barisan Utara sekaligus penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. “Tapanuli Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan wilayah melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, energi, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya. Adenan juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyampaikan dukungannya terhadap penyusunan RIPD sebagai acuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, memaparkan dukungan pemerintah pusat melalui 22 program prioritas yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. FGD juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum dari Kementerian Dalam Negeri serta akademisi Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak yang memberikan masukan terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional melalui penetapan RIPD menjadi peraturan agar dapat menjadi pedoman sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. (Fir)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2026 (hingga Mei 2026) serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.   Dalam pembukaan rapat tersebut, Lasarus mengapresiasi komitmen jajaran Kementerian PU yang aktif memonitor langsung proyek di lapangan. Namun, legislatif juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya perbaikan perencanaan dan tata kelola penganggaran ke depan.   Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan antara lain mitigasi dampak dinamika fiskal global terhadap harga material konstruksi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi-Years Contract (MYC), optimalisasi bendungan agar segera terkoneksi dengan jaringan irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penertiban tata kelola pembayaran dari BUMN konstruksi kepada subkontraktor lokal.   Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU terus melakukan akselerasi program melalui penguatan pengendalian mutu (quality assurance/quality control) dan penajaman prioritas secara akuntabel.   Dody memaparkan, akibat kebijakan penajaman belanja oleh Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan kurs, Pagu DIPA Kementerian PU TA 2026 disesuaikan dari semula Rp118,50 triliun menjadi Rp106,71 triliun.   “Hingga 31 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian PU telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen, dengan realisasi fisik sebesar 35,71 persen. Kami berkomitmen mengawal proyek strategis yang ditargetkan dapat selesai pada Juli 2026 serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Dody.   Terkait hasil pemeriksaan BPK RI, Kementerian PU berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2024. Adapun terhadap 327 rekomendasi BPK RI pada Hapsem I dan II Tahun 2025, Kementerian PU menegaskan seluruhnya telah ditindaklanjuti secara penuh (100%) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi akhir oleh BPK dan Inspektorat Jenderal.   Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU.(Tasya/Zim)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menggelar pembahasan integrasi Sistem Informasi Program (SIPro) dalam proses pemrograman dan penganggaran, Kamis, 21 Mei 2026 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G Kementerian PU, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan Kementerian PU. Pembahasan integrasi SIPro dilakukan untuk mendukung optimalisasi proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi serta memperkuat peran BPIW sebagai penanggung jawab perencanaan, pemrograman, dan penganggaran di lingkungan Kementerian PU. Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid, yang menekankan pentingnya penguatan peran BPIW dalam membangun sistem yang terintegrasi pada proses pemrograman dan penganggaran. Menurutnya, SIPro menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penganggaran sehingga mampu memperkuat mekanisme perencanaan di lingkungan Kementerian PU. "Kita harus mampu berperan dalam membangun sistem yang terintegrasi sehingga SIPro dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Ke depan, BPIW perlu menjadi palang pintu terakhir dalam proses pemrograman Kementerian PU," ujar Adenan. Dalam arahannya, Kepala BPIW juga menyampaikan perlunya penguatan posisi SIPro dalam ekosistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, termasuk integrasi dengan berbagai sistem yang telah digunakan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan timeline perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, sekaligus perkembangan SIPro yang saat ini telah mendukung proses perencanaan dan pemrograman. Ke depan, sistem tersebut akan terus dikembangkan melalui pembaruan jangka pendek maupun jangka menengah. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa sistem masih bersifat internal dan belum terhubung secara menyeluruh. Oleh karena itu, direncanakan sinkronisasi SIPro dengan berbagai sistem lainnya, termasuk Integrated Electronic Monitoring Kementerian PU (iemon) dan Krisna, guna mendukung keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran. "Kami berharap SIPro dapat menjadi gerbang utama dalam proses pemrograman dan penganggaran melalui penguatan integrasi sistem serta pengembangan fitur yang mendukung kebutuhan seluruh level pengguna," ujar Zevi. Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan fitur-fitur eksisting SIPro serta rencana aksi pembaruan sistem untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang. Pada sesi diskusi juga dibahas alur sinkronisasi data dalam penyusunan RKA-KL serta hubungan antar aplikasi seperti Sakti, iemon, dan Krisna guna memperkuat dasar pengembangan sistem yang terintegrasi. Menutup rapat, Sekretaris BPIW menyampaikan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan diperlukan langkah tindak lanjut yang dapat segera dilakukan untuk mendukung implementasi integrasi sistem ke depan. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Airlangga Mardjono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Pranoto. (Fir)

  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, menerima kunjungan audiensi Pemerintah Kabupaten Belitung di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Kunjungan audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Oskar Yulianto, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung. Audiensi dilaksanakan dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi dokumen Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 serta rencana revitalisasi Kawasan Pantai Tanjungpendam sebagai kawasan strategis pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat identitas Kota Tanjungpandan sebagai pusat ekonomi pesisir berbasis pariwisata. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung menyampaikan sejumlah hal strategis terkait kepastian implementasi revitalisasi kawasan, termasuk skema pendanaan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta langkah konkret agar program revitalisasi dapat menjadi prioritas nasional dan segera masuk tahap implementasi. Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal tindak lanjut program National Urban Development Project (NUDP) di Belitung agar dapat masuk ke tahap implementasi investasi infrastruktur secara bertahap dan terintegrasi. “Akan ada tindak lanjut NUDP untuk Belitung yang lebih fokus pada investasi. Biasanya sumber pendanaan dapat melalui skema loan dan nantinya ditindaklanjuti melalui loan fisik,” kata Adenan. Adenan juga menekankan pentingnya sinkronisasi hasil ICP Belitung dengan program prioritas infrastruktur agar implementasi revitalisasi kawasan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan pariwisata daerah. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW, Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pengembangan ICP Belitung telah didorong melalui skema pendanaan kolaboratif melalui program NUDP. Program tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang layak huni sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta pembiayaan pembangunan perkotaan melalui skema creative financing. “Saat ini NUDP masih dalam proses pengajuan revisi blue book sebelum memasuki tahap pembahasan green book di Kementerian PPN/Bappenas, dengan fokus awal pada penguatan tata kelola dan kelembagaan,” ujar Benny. Benny juga menegaskan bahwa Belitung memiliki core utama pada sektor pariwisata, khususnya kawasan Tanjung Kelayang, sehingga kualitas pelayanan dan pengembangan kawasan wisata perlu terus dijaga dan ditingkatkan. “Belitung core-nya pariwisata, khususnya Tanjung Kelayang. Karena itu kualitas pelayanan kawasan wisatanya perlu terus dijaga,” tambahnya. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan hasil ICP Belitung terkait rencana program tahap I tahun 2026–2029 berupa revitalisasi dan penataan Kawasan Pariwisata Pantai Tanjungpendam. Zevi juga menyampaikan program infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026 dan rencana program tahun 2027, salah satunya penataan koridor jalan utama Bundaran Satam–Tanjungpendam–Jalan Pattimura. Menutup audiensi, Adenan menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal delapan usulan program Kabupaten Belitung, yaitu penataan kawasan strategis destinasi geo-ekowisata Bukit Peramun, perluasan SPAM Batu Mentas, penyiapan desain pembangunan bangunan pengaman pantai Desa Juru Seberang, penyiapan dokumen teknis pengaman Pantai Tanjungpendam, rehabilitasi mayor jalan, rehabilitasi jembatan, penanggulangan banjir Kampung Amau Kota Tanjungpandan, serta perluasan jaringan distribusi SPAM Air Seruk. “Program-program ini perlu terus dikawal bersama agar pengembangan kawasan strategis Belitung dapat berjalan sesuai arah pengembangan yang telah disusun,” tutup Adenan. (Fir)

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Riska Rahmadia menghadiri acara Jakarta Marketing Week 2026 di Jakarta, Rabu 7 Mei 2026. Dalam rangkaian agenda acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi meluncurkan city branding bertajuk Mentawai: Surf and Soul yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat positioning Kepulauan Mentawai sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis kekayaan alam dan budaya lokal.   Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai konsep branding Mentawai: Surf and Soul oleh tokoh pemasaran nasional, Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan, branding Surf and Soul merepresentasikan kekuatan utama Kepulauan Mentawai yang tidak hanya dikenal melalui potensi wisata selancar kelas dunia, tetapi juga kekayaan tradisi dan budaya masyarakat adat Mentawai. Dalam konsep progression of economic value, Mentawai dinilai telah berada pada level Stage Experience melalui pengalaman wisata selancar (surfing experience), serta mencapai level Guide Transformation melalui peran Sikerei sebagai tabib sekaligus tokoh adat masyarakat Mentawai yang merepresentasikan nilai spiritual dan kearifan lokal.   “Mentawai memiliki kekuatan yang sangat autentik. Surfing bukan hanya atraksi wisata, tetapi pengalaman yang membentuk identitas destinasi, sementara keberadaan Sikerei menjadi simbol transformasi dan jiwa budaya Mentawai. Inilah yang kami rangkum dalam konsep Surf and Soul,” ujar Hermawan. Dalam paparannya, Hermawan menjelaskan bahwa tema tersebut juga akan diangkat dalam ajang International Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 14–18 Oktober 2026 dengan mengusung tema Reimagining Tourism: in Fragmented World.   Peluncuran resmi city branding tersebut ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jacop Saguruk, Anggota DPD RI Irman Gusman, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat, Kapolres Kepulauan Mentawai, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, serta perwakilan Persatuan Selancar Ombak Indonesia Al Fathir Muchtar.   Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa selain memperkuat promosi potensi alam dan budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan menuju kawasan destinasi unggulan di Kepulauan Mentawai. “Kami berharap branding Mentawai: Surf and Soul dapat semakin memperkenalkan Mentawai ke dunia internasional. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai agar aksesibilitas dan pelayanan bagi wisatawan dapat terus meningkat,” ujar Rinto Wardana.   Rangkaian acara kemudian ditutup dengan prosesi tato tradisional Mentawai serta penampilan tarian adat oleh para Sikerei yang semakin mempertegas identitas budaya lokal sebagai bagian integral dari branding Mentawai: Surf and Soul.(Zim/Tiara)