Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang bertempat di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026. Rakor yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan jajaran Pemerintah Daerah tersebut berfokus pada pengembangan wilayah Bali khususnya sebagai destinasi wisata berkelas dunia melalui pembangunan yang berkelanjutan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, konektivitas dan tata ruang.   Pada sesi pembukaan rakor, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. "Data ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.   Menurutnya, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.   Namun di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.   Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengembangan wilayah Bali harus segera dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks.   "Destinasi harus terus dikembangkan tapi tidak boleh terkonsentrasi di satu dua kawasan saja karena itu yang akan menambah beban pembangunan, beban atau tekanan terhadap daya dukung yang harusnya tetap tersedia dengan jumlah yang memadai," ungkap AHY saat memberikan arahan.   AHY mengatakan, saat ini Bali menghadapi empat persoalan utama, yakni tekanan pariwisata akibat fenomena overtourism dan konsentrasi destinasi yang memicu tekanan terhadap daya dukung wilayah, konektivitas yang belum merata ditandai kemacetan pada koridor selatan dan akses antarwilayah yang belum optimal, penurunan kualitas lingkungan akibat meningkatnya sampah, pencemaran air, dan degradasi kawasan pesisir, serta tata ruang yang belum terkendali akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang belum konsisten.   Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong empat klaster utama pengembangan Bali yang meliputi penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.   “Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata semata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memastikan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata,” ujar AHY.   Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Bali sebagai wilayah yang maju, berdaya saing, sekaligus tetap menjaga identitas budaya dan kelestarian alamnya untuk generasi mendatang.   Sementara itu, pada sesi diskusi lanjutan, Kepala BPIW, Adenan Rasyid menjelaskan bahwa saat ini aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih terkonsentrasi di wilayah selatan sehingga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tekanan terhadap infrastruktur dasar, hingga ketimpangan pelayanan antarwilayah. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi melalui pendekatan pembangunan wilayah yang lebih seimbang.   "Pengembangan Bali ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pariwisata, tetapi juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah utara dan barat Bali menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di wilayah selatan," ujar Adenan.   Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 kilometer yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah barat dan selatan Bali. Infrastruktur tersebut dinilai akan memperkuat integrasi jaringan transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta membuka peluang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan pariwisata utama.   "Konektivitas menjadi kunci pemerataan pembangunan Bali. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan membuka akses menuju kawasan-kawasan potensial, meningkatkan daya saing wilayah, sekaligus mendukung distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat," tambah Adenan.   Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan lintas wilayah agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, kebutuhan air, serta peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan dasar. Dengan pendekatan pembangunan kewilayahan yang terencana dan berkelanjutan, Bali diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga wilayah yang tangguh, inklusif, dan berketahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.   "Bali harus menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya. Inilah esensi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan menjadi fokus Kementerian PU dalam mengawal pengembangan Bali ke depan," tutup Adenan.     Sejumlah Menteri turut hadir dalam rakor tersebut, diantaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta perwakilan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (Zim/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mematangkan penyusunan National Urban Transformation Program (NUTP) melalui Rapat Persiapan NUTP Tingkat Eselon II yang dilaksanakan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.    Rapat yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PU, Zevi Azzaino, membahas penyempurnaan desain program, metodologi pemilihan kota prioritas, skema pembiayaan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mewujudkan transformasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.   Zevi Azzaino menjelaskan bahwa NUTP dirancang untuk mendorong transformasi pembangunan perkotaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Program ini juga diarahkan selaras dengan target RPJMN 2025–2029 dan diharapkan menjadi model transformasi yang dapat direplikasi di berbagai kota di Indonesia.   "NUTP tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi platform kolaborasi lintas sektor yang memperkuat tata kelola perkotaan, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong investasi berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan," ujar Zevi Azzaino.   Dalam rapat tersebut, BPIW memaparkan metodologi seleksi kota prioritas menggunakan two-tier analysis dengan tujuh dimensi penilaian. Proses seleksi dilakukan secara objektif dan berbasis data dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, potensi dampak, kesiapan daerah, kapasitas fiskal, komitmen pemerintah daerah, serta pemerataan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Penyampaian Letter of Interest (LoI) dari kepala daerah juga diharapkan menjadi bentuk komitmen awal dalam mendukung implementasi program.   Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menekankan bahwa NUTP harus mampu menjadi katalis transformasi perkotaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menarik investasi swasta, memperkuat tata kelola metropolitan, serta memastikan keterpaduan dengan target pembangunan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara indikator kinerja NUTP dan RPJMN sebagai dasar pencapaian program.   Sementara itu, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Dody Virgo Sinaga, menegaskan bahwa NUTP perlu menghadirkan transformasi lintas sektor, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan kebijakan, tata kelola, dan pengembangan kota yang layak huni.   Dari Kementerian Dalam Negeri, Ali Irmanda menekankan bahwa keberhasilan NUTP sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, mulai dari komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, keselarasan dokumen perencanaan, kapasitas fiskal, hingga mitigasi risiko implementasi. Rendy Jaya Laksamana menyoroti pentingnya penguatan data pembangunan daerah, pemanfaatan informasi geospasial, serta integrasi data pusat dan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan terukur. Sementara Amran menegaskan pentingnya koordinasi pusat dan daerah agar transformasi perkotaan berjalan sesuai standar pelayanan perkotaan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.   Dalam sesi diskusi, World Bank memberikan sejumlah masukan, antara lain memperkuat narasi NUTP sebagai platform pembangunan infrastruktur perkotaan terintegrasi, menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi, memperkuat pemanfaatan data geospasial, serta meningkatkan strategi mobilisasi investasi swasta guna memperkuat keberlanjutan pembangunan.     Sebagai tindak lanjut, BPIW bersama kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan akan menyempurnakan desain NUTP, termasuk penajaman indikator kinerja, metodologi seleksi kota, skema pembiayaan, serta pelibatan Deputi Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman (PIKP) Bappenas sebagai Tim Pengarah. Hasil penyempurnaan tersebut akan dibahas pada tingkat Eselon I sebagai dasar penetapan arah pelaksanaan NUTP. Diharapkan program ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi perkotaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(tasya/tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui Rapat II Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang Pekerjaan Umum. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, BPIW, Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU, Adenan Rasyid. Dalam arahannya, Adenan menyampaikan bahwa terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2026 memberikan payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan dukungan Kementerian PU untuk pembangunan KSPEAN Papua Selatan. “Salah satu acuan hukum untuk pelaksanaan kegiatan dukungan Kementerian PU di KSPEAN Papua Selatan sudah diterbitkan. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 ini, kita semua memiliki payung hukum yang jelas untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman dapat segera bekerja dan terus semangat dalam mendukung percepatan pembangunan KSPEAN Papua Selatan,” ujar Adenan. Adenan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan KSPEAN menjadi perhatian dan terus dimonitor oleh Menteri Pekerjaan Umum. Untuk itu, seluruh pihak diminta dapat merespons berbagai perkembangan yang terjadi serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. “Kegiatan ini dimonitor oleh Bapak Menteri. Saya berharap kita semua dapat merespons seluruh perkembangan KSPEAN ini dengan baik. Target kita adalah seluruh kegiatan dapat selesai sesuai timeline. Karena itu, saya harapkan teman-teman dapat secara detail menyampaikan apa saja yang akan diadakan sesuai dengan esai yang telah disusun, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan, tahapan, serta target pelaksanaan masing-masing kegiatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Adenan meminta seluruh pihak untuk segera memperhatikan aspek pendelegasian kewenangan dan menyusun timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci. Timeline tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada rapat-rapat berikutnya. “Kita harus segera memperhatikan terkait pendelegasian dan dalam waktu dekat menyusun timeline. Dengan demikian, pada rapat-rapat selanjutnya kita dapat terus memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Biro Komunikasi yang telah ikut mengawal proses ini. Mudah-mudahan seluruh target yang sudah ditetapkan dapat kita selesaikan sesuai timeline,” pungkasnya. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Indro Pantja Pramodo, menyampaikan bahwa Kementerian PU tengah menyusun ketentuan operasional sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan untuk barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. “Untuk operasionalnya, kita sedang menyusun ketentuan di lingkungan Kementerian PU. Saat ini progresnya sudah berada di Biro Hukum dan setelah prosesnya selesai akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri. Proses ini memang merupakan perjalanan yang panjang dan berliku karena kita harus memastikan amanat yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak,” ungkap Indro. Indro menambahkan, diperlukan kesepakatan bersama terhadap sejumlah aspek teknis untuk memastikan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. “Ke depan, masih ada beberapa hal yang urgen untuk kita sepakati bersama, termasuk bagaimana mekanisme Letter of Order (LO) akan dilaksanakan, apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak, serta bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Hal-hal ini perlu kita pastikan bersama agar apa yang kita lakukan ke depan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya. Rapat juga membahas tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman operasional pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. Pedoman tersebut diharapkan dapat memperjelas konsep dan mekanisme operasional pengadaan dalam mendukung pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Selain itu, rapat membahas perkembangan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan yang akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan dukungan pembangunan kawasan. Rencana Induk tersebut akan diedarkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan dan finalisasi. Seluruh pihak juga diharapkan dapat menyampaikan masukan terkait kebutuhan dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum yang diperlukan dalam pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, serta para pejabat dan anggota Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU. (Fir/Tiara)  

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.   Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus DPR RI untuk RUU tentang Daerah Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para Eselon 1 Kementerian PU. Dalam kesempatan tersebut, Mercy menyampaikan bahwa RDP dilaksanakan untuk memperoleh masukan mengenai daerah kepulauan dari Pemerintah Pusat sebagai bahan dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.   Mercy menjelaskan, RDP tersebut merupakan bagian dari pembahasan substansi RUU tentang Daerah Kepulauan yang bertujuan menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga terkait guna menyempurnakan pengaturan pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.   Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan mampu mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan sebagai satu kesatuan ruang darat, laut, dan udara.   Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh BPIW pada prinsipnya telah sejalan dengan amanat Pasal 32 dan Pasal 33 RUU tentang Daerah Kepulauan karena disusun sebagai instrumen keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur berbasis wilayah, lintas sektor, serta mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dan tata ruang.   Dalam konteks daerah kepulauan, pendekatan RPIW telah mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur darat, laut, dan udara untuk mendukung konektivitas, pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, serta mengurangi disparitas antarwilayah. Namun demikian, dengan adanya pengaturan yang lebih eksplisit dalam RUU tentang Daerah Kepulauan, BPIW memandang perlu dilakukan penajaman metodologi agar pendekatan berbasis gugus pulau menjadi unit analisis utama dalam keseluruhan proses perencanaan, mulai dari identifikasi kawasan, pemetaan pusat layanan dan simpul konektivitas antarpulau, analisis kebutuhan infrastruktur, hingga penyusunan prioritas program pembangunan.   “Oleh karena itu, RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan kepulauan sebagai kategori perencanaan yang lebih eksplisit sehingga dapat diintegrasikan ke dalam RPIW sebagai basis analisis dalam menentukan prioritas infrastruktur, terutama untuk konektivitas antarpulau, layanan dasar, pengurangan disparitas, dan penguatan ekonomi biru,” jelasnya.   Lebih lanjut, perspektif kepulauan selama ini telah diterapkan melalui pendekatan kewilayahan, keterpaduan antarsektor, penguatan konektivitas antarwilayah, serta perhatian terhadap pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dan wilayah tertinggal. Ke depan, keberadaan RUU tentang Daerah Kepulauan diharapkan dapat memperkuat pendekatan kepulauan sebagai kategori perencanaan yang lebih eksplisit sehingga mampu menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya untuk memperkuat konektivitas antarpulau, pemerataan layanan dasar, pengurangan disparitas, dan pengembangan potensi ekonomi biru.   Pada kesempatan tersebut, BPIW juga menjelaskan bahwa sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU, serta dokumen perencanaan daerah telah dilakukan sejak tahap penyusunan melalui koordinasi lintas unit organisasi dan Kementerian PPN/Bappenas. Keterpaduan tersebut memastikan arah pembangunan infrastruktur nasional tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah sehingga seluruh dokumen perencanaan berada dalam satu sistem pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan.   Selain itu, BPIW turut menyampaikan rekomendasi agar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai standar teknis sektoral, tetapi juga menjadi instrumen integrasi perencanaan sejak tahap awal. BPIW menilai, NSPK perlu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan, seperti gugus pulau, luas wilayah laut, konektivitas laut-darat-udara, keterisolasian, biaya logistik, risiko bencana pesisir, hingga kesenjangan layanan dasar.   “Dengan demikian, proses identifikasi kebutuhan, penyepakatan data, penentuan prioritas, dan penyusunan program pembangunan dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan,” pungkasnya.   Menutup RDP, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmoro, yang mewakili seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan yang disampaikan dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan.   Ia menyampaikan bahwa Kementerian PU menyambut baik adanya RUU tentang Daerah Kepulauan yang dapat memberikan mandat secara khusus. Dengan adanya regulasi tersebut, aspek-aspek karakteristik kepulauan diharapkan dapat lebih diakomodasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang selama ini menggunakan pendekatan koridor.   Dalam RDP tersebut, Pansus DPR RI RUU tentang Daerah Kepulauan bersama DPD RI dan Kementerian PU menyepakati bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi solusi untuk memperkuat pendekatan kepulauan sebagai kategori perencanaan yang lebih eksplisit sehingga dapat diintegrasikan dalam RPIW sebagai basis analisis dalam menentukan prioritas infrastruktur, terutama untuk konektivitas antarpulau, layanan dasar, pengurangan disparitas, dan penguatan ekonomi biru.   Selain itu, RUU tentang Daerah Kepulauan disepakati dapat menjadi instrumen afirmasi bagi daerah kepulauan dengan mempertajam substansi kewenangan infrastruktur, definisi pulau kecil, serta dukungan pendanaan infrastruktur.   Pansus DPR RI RUU tentang Daerah Kepulauan bersama DPD RI juga mendorong Kementerian PU untuk segera menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan terlebih dahulu melakukan pendalaman bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya guna mempercepat pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.   Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra Rudi Situmorang, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino. (Fir/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar koordinasi awal pengukuran sasaran utama PU608 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU sebagai dasar untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pencapaian Sasaran Utama PU608. Dalam sambutannya, Kepala BPIW Adenan Rasyid menyampaikan bahwa Kementerian PU memiliki Sasaran Utama PU608, yaitu penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Menurutnya, sasaran tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebagai output pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adenan menjelaskan bahwa penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur berangkat dari hasil evaluasi penghitungan ICOR Bidang PU. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan pendekatan yang mampu mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur secara lebih komprehensif. "Tantangan kita saat ini bukan lagi hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menunjukkan sejauh mana infrastruktur yang telah dibangun benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, kita memerlukan cara pengukuran yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai manfaat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum," ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa penyusunan model tersebut memerlukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan pendekatan yang kuat secara akademis sekaligus aplikatif. Ia berharap model yang disusun nantinya dapat menjadi instrumen bagi Kementerian PU dalam mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan sekaligus menjelaskan pentingnya penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU dalam mendukung Sasaran Utama PU608. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan terkait konsep pendekatan pengukuran kontribusi infrastruktur PU serta perspektif pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah. Pada kesempatan tersebut, BPIW menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev., dan Prof. Dr. Ir. Sri Maryati, MIP., dari Institut Teknologi Bandung serta Dr. Viktor Pirmana, S.E., M.Si., Ph.D dari Universitas Padjadjaran. Prof. Pradono memaparkan kerangka pikir, metodologi, dan model pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU sebagai landasan penyusunan model penghitungan. Selanjutnya, Prof. Sri Maryati menyampaikan strategi pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam perspektif akademis, sementara Dr. Viktor Pirmana memaparkan kajian mengenai pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Berbagai paparan tersebut menjadi bahan diskusi dalam menyusun pendekatan pengukuran yang komprehensif, terukur, dan aplikatif. Diskusi juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis spasial dalam pengembangan model agar mampu menggambarkan kondisi eksisting sekaligus kondisi yang ingin dicapai melalui intervensi pembangunan infrastruktur. Selain itu, peserta rapat membahas berbagai skenario pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608 secara lebih menyeluruh. Menutup kegiatan, Adenan Rasyid menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sebagai fondasi penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU. Sebagai tindak lanjut, BPIW bersama tim narasumber akan membentuk tim kecil untuk memformulasikan hasil diskusi, menyusun skema kerja sama hingga tahap evaluasi, serta merumuskan variabel dan tahapan kerja penyusunan model. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Investasi Infrastruktur dan Lingkungan, Yudha Permana Jayadikarta; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto; Plh. Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Christine Mayavani; serta jajaran pejabat di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menerima audiensi Kementerian Pariwisata untuk membahas penyusunan awal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045, Selasa 14 juli 2026, di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta.   Audiensi ini merupakan tindak lanjut penyusunan RIPPARNAS sesuai amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2025 dan RPJPN 2025–2045. Melalui pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata meminta masukan strategis BPIW terhadap rancangan kerangka berpikir RIPPARNAS guna memastikan keselarasan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur nasional.   Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, dan dihadiri Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran BPIW, Alis Listalatu, perwakilan unit kerja BPIW serta jajaran Kementerian Pariwisata.   Dalam diskusi, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa RIPPARNAS diarahkan sebagai dokumen induk yang bersifat strategis, sedangkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) menjadi dokumen yang lebih operasional. Pembahasan juga mencakup penyempurnaan terminologi pembangunan dan pengembangan, mekanisme reviu dokumen, penyusunan indikasi program, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penguatan pendekatan kawasan pariwisata.   Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan bahwa delineasi kawasan pariwisata perlu dibedakan antara delineasi administratif dan delineasi fungsional. Menurutnya, pendekatan fungsional memungkinkan kawasan pariwisata berkembang melampaui batas administrasi sehingga lebih mencerminkan keterkaitan antarwilayah dan karakteristik kawasan.   Sementara itu, Alis Listalatu menyampaikan bahwa dalam penyajiannya RIPPARNAS yang berjangka waktu 20 tahun, setidaknya terdapat kebijakan dan strategi yang diatur, arahan kawasan/lokus pariwisata yang ditangani setiap lima tahun, dan tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata agar menjadi input bagi kami di Kementerian PU untuk menentukan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.” jelasnya.   BPIW juga menyampaikan pertimbangan kelas kawasan pariwisata, pengembangan koridor berbasis fungsi, serta penyusunan indikasi program melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar implementasinya lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.   Melalui audiensi ini, BPIW Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata sepakat memperkuat sinergi dalam penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, selaras dengan kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta mampu mendukung pengembangan kepariwisataan nasional secara berkelanjutan. (Tasya/Tiara)