Berita

Kepala BPIW Kementerian PU Bob Arthur Lombogia menerima audensi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji beserta jajarannya, di kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta Selatan, 13 Juni 2025. Indrata menjelaskan 70 hingga 80 % geografis Pacitan merupakan pegunungan dan perbukitan di pesisir pantai selatan Jawa.   Dengan kondisi tersebut menurutnya Pacitan memiliki kerawanan bencana alam seperti tsunami, longsor, banjir dan kekeringan. Oleh karenanya dalam kunjungan tersebut menurut Indrata pihaknya mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur PU antara lain Penanganan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Tulungagung – Trenggalek – Pacitan – Solo/Yogyakarta.   Kemudian ada juga usulan Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, Lanjutan Pembangunan Bendung Wonodadi (Wadah), Lanjutan Pembangunan Parapet dan Pengaman Tebing Sungai Asemgandok, dan lain-lain. Total anggaran yang dibutuhkan terkait berbagai usulan kegiatan dari Kabupaten Pacitan itu mencapai Rp 4 triliun.   Dikatakannya juga bahwa Pacitan memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.  “Kami optimis pariwisata di Pacitan dapat dikembangkan karena keindahan yang luar biasa dan usulan-usulan kami tadi semua mengarah sesuai fokus pertanian dan pariwisata sebagaimana yang terdapat dalam RPIW (Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah),” tuturnya.   Menanggapi hal itu Kepala BPIW Kementerian PU Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa BPIW akan mengkaji usulan-usulan tersebut berdasarkan kewenangan apakah pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten, dan akan dilaporkan kepada Bapak Menteri PU. Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Pacitan melengkapi usulan-usulan itu dengan readiness criteria atau kriteria kesiapan.   Dalam kesempatan itu Bob juga menyatakan bahwa setiap usulan dari Kabupaten Pacitan akan dicek satu per satu, apakah sudah dimasukkan dalam Konsultasi Regional (konreg) yang sudah digelar beberapa waktu lalu.  Ia memastikan bahwa semua usulan yang dimasukkan adalah program yang sudah memiliki readiness criteria ­dan memiliki ketersediaan lahan. “Mudah-mudahan usulan tersebut sudah masuk ke dalam mekanisme konreg,” tuturnya,   Saat itu Bob juga menyampaikan bahwa RPIW yang sudah dibuat BPIW telah didetailkan dengan analisis pada sektor-sektor unggulan di setiap daerah. “Setiap daerah memiliki leading sektor yang berbeda-beda dan dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka dipilih yang benar-benar super prioritas untuk didukung  Kementerian PU,” jelasnya.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Melva Eryani Marpaung menambahkan dalam RPIW ada tiga fokus perencanaan di Jawa Timur yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Kemudian kawasan prioritas di Jawa Timur, Selingkar Wilis masuk ke dalam prioritas tersebut. “Pacitan mendukung sistem agropolitan Selingkar Wilis. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau Ripparnas terdapat juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Kars Pacitan yang merupakan bagian dari Unesco Global Geopark Gunung Sewu,” ungkapnya.   Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan beserta sejumlah pegawai perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II. Sedangkan dari Kabupaten Pacitan hadir antara lain Kepala Bappeda, Heru Sukresno; Kepala Dinas PUPR, Suparlan; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Heru Tunggul Widodo. (Hen/Tiara)                      

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, M. Zainal Fatah menerima kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Angkatan ke-25 Tahun 2025. Kunjungan yang dilakukan di Gedung Utama Kementerian PU pada Selasa, 10 Juni 2025 ini dihadiri oleh sejumlah 12 peserta P3N.   Saat menyampaikan sambutan, Didi Sumardi selaku ketua rombongan kunjungan ini menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebagai metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke Kementerian/Lembaga serta ke daerah untuk mengonfirmasi dan mempelajari berbagai isu strategis yang ada secara mendalam. “Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan yang kita lakukan, dari mulai kementerian hingga ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.” Ucap Didi. Ia berharap bahwa adanya kunjungan ini memberikan tambahan informasi mengenai kebijakan kementerian khususnya hilirisasi sumber daya alam sebagai masukan untuk para peserta.   Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PU, M. Zainal Fatah menjelaskan bahwa peran Kementerian PU dalam penguatan ketahanan nasional mencakup 3 hal yakni swasembada pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi untuk pengairan persawahan, swasembada air melalui pembangunan bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk penyediaan air bersih, serta swasembada energi melalui pembangunan bendungan terintegrasi dengan pembangkit listrik. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU juga mendukung tujuan hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan nasional.   Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIW, Bob Arthur juga menambahkan bahwa program utama Kementerian PU saat ini adalah PU 608 dengan 3 sasaran utamanya yakni efisiensi investasi (ICOR <6), pengentasan kemiskinan (menuju 0%), serta mendorong pertumbuhan ekonomi (8% per tahun). “Melalui dokumen RPIW yang telah disusun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan pengembangan kewilayahan agar terjadi keterpaduan dan integrasi program. Dengan terpadunya program maka apa yang kita harapkan seperti efisiensi, pengentasan kemiskinan, serta ekonomi dapat berlangsung secara efisien,” tutur Bob.   Selanjutnya, Bob menyampaikan bahwa dalam mendukung sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) guna membahas dan menyepakati kawasan prioritas dan indikasi program kegiatan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk membahas usulan provinsi pada kawasan prioritas terpilih.   Kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas dan menyepakati kegiatan dari hasil rapat koordinasi teknis sebelumnya, dan terakhir dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang dengan mempertimbangkan hasil Konreg Kementerian PU. Dalam hal ini, Kementerian PU menyiapkan target sektor utama diantaranya meliputi pengelolaan sumber daya air serta pembangunan jaringan jalan dan jembatan.     Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Canka Amprawati Suryadi Putri; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; serta para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Hen/Tiara)

Sekretaris Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPIW. Sebanyak 62 CPNS yang baru bergabung hadir dengan antusias, mengenakan pakaian dinas dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memulai pengabdian. Acara penyambutan berlangsung di ruang rapat Gedung G lantai 2 pada Selasa, 10 Juni 2025. Dalam sambutannya, Benny menyampaikan harapan besar terhadap para CPNS sebagai masa depan BPIW dan Kementerian PU. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, serta semangat belajar dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “BPIW adalah rumah kita bersama, tempat di mana setiap individu memiliki peran penting dalam membangun bangsa,” ujarnya. Benny juga menguraikan program utama Kementerian PU saat ini, yaitu PU 608, dengan tiga sasaran utama: efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Saya mengingatkan para CPNS untuk selalu memberikan yang terbaik sejak pertama kali menginjakkan kaki di kantor Kementerian PU, karena catatan perjalanan karier CPNS dimulai dari momen itu. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun kerja sama tim, yang diawali dari hal-hal kecil seperti saling mengenal sesama CPNS di lingkungan BPIW, Kementerian PU, hingga CPNS dari kementerian atau lembaga (K/L) lain, serta para senior dan seluruh pemangku kepentingan yang berada dalam satu gedung Kementerian PU,” pesannya. Selain itu, Benny menyampaikan tiga pesan penting bagi para CPNS, pertama harus mampu mengembangkan keunggulan di bidang masing-masing. Kedua, dapat membangun kerja sama tim yang solid. Ketiga, bisa memanfaatkan hobi dan minat untuk mendukung kinerja di lingkungan Kementerian PU. “Sebagai generasi penerus, kalian adalah ujung tombak perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah. Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk terus belajar, berkontribusi, dan bertumbuh bersama BPIW,” jelasnya. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan para CPNS dapat memberikan kontribusi terbaik serta segera beradaptasi dengan budaya kerja BPIW, sekaligus memahami peran strategis BPIW dalam perencanaan infrastruktur wilayah di seluruh Indonesia. (Fir/Tiara)

Pada tanggal 4 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu pembukaan serta desk kewilayahan, dimana pada sesi pagi rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah I, Boby Ali Azhari dan dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta turut dihadiri secara online wakil dari pemerintah daerah antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Wakil dari Pemerintah Kab/Kota yaitu Kota Bukittingi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Pemerintah Kota Samarinda.   “ICP merupakan instrumen pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan skenario dan strategi pengembangan perkotaan nasional dan mengacu pada arahan kebijakan penataan ruang” Ucap Boby dalam pembukaan kegiatan kegiatan pembahasan inception report kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan. “NUDP memiliki sembilan subkomponen yang disusun dan kolaborasi antara Kementerian PU dalam hal ini melakukan penyusunan terdahap tiga komponen (NUDS, ICP dan PMS); Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penyusunan terhadap 6 komponen (OSP, CPS, EO, CIP, CDP, dan SysDev) dan Bappenas dalam penyusunan NUP (NUA + SDG). ICP merupakan hilir dari 9 subkomponen ini, karena akan menjadi masukan dalam piloting dalam capacity building oleh pemerintah daerah” tutur Firman H Napitupilu sebagai CPMU.   Hadi Prabowo selaku Project Team Leader ICP in Sumatera and Kalimantan dalam kesempatannya Hadi menyampaikan progress kegiatan ICP in Sumatera and Kalimantan berupa pendekatan dan metodologi, Rencana kerja, progress pelaksanaan kegiatan serta rencana kerja. Sementara itu, pada sesi kedua yang merupakan desk kewilayahan yang dibagi menjadi 4 desk kewilayahan, setiap desk dipimpin oleh Kepala Bidang di Lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I dengan pembahasan fact finding, penajaman isu kewilayahan dan isu strategis, pembahasan hasil initial survey, pembahasan city profile, serta beberapa usulan kawasan prioritas yang akan menjadi cikal bakal selected area untuk menjadi concept design hingga basic design nya. Selanjutnya pada sesi akhir masing-masing desk menyimpulkan akan melakukan pendalaman materi serta kunjungan lapangan selanjutnya dengan melibatkan unsur Pemerintah Prov/Kab/Kota serta Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PU guna mematangkan ICP masing-masing kota untuk menjawab target RPJMN 2025 – 2029 serta Renstra PU 2025 – 2029 termasuk memposisikan peran PU sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia  menerima kunjungan dari DPRD Komisi A dan Komisi C, DPDRI Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama) di Gedung Kementerian PU, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait usulan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Teluk Wondana. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Edy Juharsyah, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto. Sementara dari pihak DPRD Papua Barat hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama Bernardi A. Imburi, Gayus Baibaba DPRD-Ketua Komisi A, Yulianan Manupapami DPRD-Ketua Komisi C, dan jajaran yang terdiri dari Mohamad Afif, Irza Hadi, Ambos Waropen, dan Sri Maryani sebagai Sekretaris Dewan DPDRI, serta Said Kasim Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama beserta jajaran. Bob Arthur menyambut baik kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif daerah dalam mendorong pembangunan wilayah. Ia menegaskan bahwa Kementerian PU terbuka terhadap masukan dari daerah. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Papua Barat menyampaikan 4 (empat) usulan utama. Pertama, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah ruas Wasior-Resiei-Tandia yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor pada tahun 2010. Kedua, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan nasional Trans Papua ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire yang saat ini masih memiliki konstruksi tanah dan dalam kondisi rusak berat dengan tingkat kemantapan dibawah 50%. Ketiga,  penanganan situs purbakala dan peradaban masyarakat Papua di Situs Aitumiere yang berada di Bukit Arbinyeri untuk mendukung agenda  persiapan perayaan 1 abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025, dengan perkiraan akan hadir 20.000 tamu undangan. Keempat, usulan pembangunan/rehabilitasi pasar sebagai pengganti pasar tradisional yang tidak layak di Pasar Iriyati atau Pasar Sanwai, dengan status lahan milik Pemda seluas masing-masing 2 hektar. Menanggapi hal tersebut, Bob menyatakan akan menindaklanjuti usulan yang masuk sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan dana untuk penanganannya, dengan syarat utama telah memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria (RC) dan lahan yang dibutuhkan. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah melaporkan usulan penanganan tersebut kepada Wakil Menteri PUPR dan unit organisasi terkait. “Kami akan identifikasi lebih lanjut apakah kerusakan jalan dan jembatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan. Penanganan jalan daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor dapat menggunakan skema Inpres sedangkan penanganan Situs Aitumiere dan pembangunan/rehabilitasi pasar akan dikoordinasikan dengan unor dan K/L terkait,” jelas Bob.  Sementara itu, Bernardi A. Imburi berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Kementerian PU. Ia juga berharap dokumen perencanaan yang telah diberikan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di Papua Barat. “Kami percaya, melalui sinergi ini, harapan masyarakat Teluk Wondama untuk menikmati infrastruktur yang lebih baik bisa segera terwujud,” tutup Bernard.  (Fir/Tiara/Srk)

Dalam rangka mendukung pelakasaan program Integrated City Planning (ICP) Kota Samarinda, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I melaksanakan Rapat Koordinasi dan Survei dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 2 - 4 Juni 2025.   Rapat Koordinasi dilaksanakan di beberapa Kantor antara lain Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, serta Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang juga melibatkan wakil dari OPD terkait serta perwakilan Balai dari Unit Organisasi Kementerian PU di Kalimantan Timur.   Dalam Rapat Koordinasi Awal, yang diwakili oleh Bapak Zaldy Sastra selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, menyampaikan bahwa program ICP Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang layak huni, hijau dan berkelanjutan secara ekologis. Program ICP diharapkan dapat mendorong strategi pengembangan Kota Samarinda untuk menjadi penggerak/katalis ekonomi serta meningkatkan daya saing kota dan peluang investasi.   Berdasarkan hasil kajian awal tim penyusun ICP Samarinda dan hasil diskusi dengan pelibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda, telah teridentifikasi usulan kawasan prioritas pada 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran. Pada 4 (empat) lokasi tersebut di atas selanjutnya akan dinalisa dan dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi prakiraaan kawasan katalis perkotaan (5 Ha) sebagai lokus perencanaan dan perancangan ICP.   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya optimal untuk membangun Kota Samarinda, termasuk beberapa infrastruktur atau bangunan untuk kepentingan umum yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarakan hasil diskusi dan peninjauan lapangan, maka diharapkan pemilihan kawasankawasan katalis perkotaan dalam program ICP Kota Samarinda harus dapat disinkronisasikan dengan program- program yang telah dibangun dan akan dibangun di Kota Samarinda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih serta upaya pembangunan secara signifikan untuk menjawab target pertumbuhan ekonomi.   Secara umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, H Ananta Fathurrozi mengatakan bahwa Perencanaan ICP harus sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan. Demikian juga Ananta berharap pembangunan kota Samarinda dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat untuk dapat membagi peran dalam proses pembangunan Kota Samarinda serta dimungkinkan adanya skema creative financing atau KPBU ditengah terjadinya efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD.   Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 3 Juni 2025 dilaksanakan survei lapangan untuk memahami konteks kawasan perencanaan di Kota Samarinda oleh tim ICP Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda serta OPD terkait. Survei tersebut meliputi Kawasan Stadion Senggiri dan sekitarnya, Citra Niaga dan sekitarnya, Pasar Pagi Modern, Chinatown, koridor Jalan KH. Agus Salim dan koridor Jalan Yos Sudarso, tepian sungai di Karang Mumus dan Sungai Pinang Luar, serta kawasan Polder Air Hitam.   Dari hasil survei tersebut terdapat beberapa informasi baru dan menarik antara lain profil kawasan Kota Samarinda, isu-isu strategis terkini mulai dari kebutuhan aksesibilitas, kemacetan, keterbatasan sarana prasarana kota, kebutuhan penanganan banjir, dan upaya penanganan kawasan kumuh yang dapat melengkapi dokumen ICP Kota Samarinda. Pada akhir survei, Pemerintah Kota Samarinda berjanji akan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan siap berdiskusi lebih lanjut untuk mematangkan konsep ICP Kota Samarinda yang akan disusun BPIW.