Berita

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Rapat Pembahasan Tahapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Rapat Lantai I Gedung G BPIW, Selasa (4/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mendukung pencapaian target kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPIW Tahun 2025–2029.   Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Riska Rahmadia, yang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi upaya nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.   "Pembangunan Zona Integritas harus dipandang sebagai komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola organisasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional," ujar Riska.   Riska juga mengajak seluruh jajaran Sekretariat BPIW untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai momentum memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.   Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber turut menjelaskan urgensi pembangunan Zona Integritas, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, struktur kelompok kerja (Pokja), hingga pengalaman pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas).   Zevi menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).   "Penguatan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan kepatuhan intern. Dengan demikian, pembangunan ZI menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target Renstra BPIW."   Lebih lanjut, Zevi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi melalui enam area pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi.   "Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan memerlukan komitmen kolektif seluruh pegawai agar proses pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan memenuhi standar penilaian menuju predikat WBK maupun WBBM."   Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui penguatan komitmen organisasi, pembentukan kelompok kerja, pendampingan, evaluasi, hingga pemenuhan seluruh indikator penilaian. Pengalaman Puswilnas menunjukkan bahwa hasil evaluasi menjadi bahan penting untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan, khususnya penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas.   "Pembangunan Zona Integritas merupakan proses perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap unit kerja semakin siap menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi." Tutup Zevi     Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat BPIW memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas serta mampu mengimplementasikannya secara konsisten sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen BPIW dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung tercapainya target-target strategis pembangunan infrastruktur wilayah.(Zim/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat pembahasan potensi kolaborasi dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung G BPIW, Jakarta, pada Jumat 31 Juli 2026.   Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi dan kerja sama yang disampaikan ASPI kepada BPIW sebelumnya. Permohonan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sekaligus membahas isu-isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan peluang kolaborasi kedua pihak.   Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia. Dalam pertemuan tersebut, Riska memperkenalkan BPIW sebagai think tank Kementerian PU yang memiliki tugas mengintegrasikan pembangunan infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah melalui sinkronisasi perencanaan dan pemrograman yang diperkuat dengan pelaksanaan evaluasi kebermanfaatan infrastruktur.   Riska menjelaskan bahwa dinamika kebutuhan perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah turut meningkatkan kebutuhan terhadap dukungan sumberdaya termasuk sumber daya manusia. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tersebut mendorong pentingnya kolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW.   Sementara itu, Sekretaris ASPI, Prof. Dr-Ing. Wiwandari Handayani menyampaikan bahwa ASPI merupakan organisasi yang mewadahi program studi perencanaan wilayah dan kota serta program studi terkait di Indonesia. ASPI berperan sebagai wadah kolaborasi antarperguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan perencanaan, peningkatan kapasitas akademik, serta penguatan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.   Dalam kesempatan tersebut, ASPI menawarkan sejumlah peluang kolaborasi dengan BPIW, antara lain penyusunan kajian dan penelitian untuk mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah, penyelenggaraan seminar, forum ilmiah, workshop, dan capacity building, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang perencanaan, publikasi ilmiah, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, serta pertukaran tenaga ahli, akademisi, dan praktisi.   Menanggapi peluang tersebut, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi menyampaikan bahwa ruang lingkup kolaborasi perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi BPIW. Kerja sama diarahkan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan infrastruktur wilayah, antara lain perencanaan melalui Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan Rencana Strategis (Renstra), pemrograman, penghitungan sasaran utama PU608, serta manajemen risiko.     Berdasarkan hasil pembahasan, BPIW dan ASPI sepakat melakukan tindak lanjut melalui identifikasi program kerja BPIW yang berpotensi dikolaborasikan dengan ASPI sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPIW dan ASPI dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta mendukung pengembangan infrastruktur wilayah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Lantai 2 BPIW, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh unit organisasi terhadap implementasi regulasi baru yang memperkuat proses perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur secara terpadu.   Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BPIW, Adenan Rasyid, dihadiri juga oleh jajaran Pejabat Tinggi Pratama di BPIW dan perwakilan seluruh organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.   Saat membuka acara, Adenan menegaskan bahwa Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk mengembalikan peran BPIW sebagai focal point perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU.   "BPIW harus menjadi focal point yang memastikan setiap usulan program melalui proses pembahasan dan penelaahan terlebih dahulu. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang langsung masuk ke sistem penganggaran tanpa melalui proses pembahasan program yang matang," tegas Adenan.   Adenan menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya menghasilkan keluaran fisik, tetapi juga harus dapat diukur kebermanfaatannya untuk mencapai sasaran utama PU 608. Oleh karena itu, BPIW mendapat amanat untuk mengoordinasikan pengukuran kebermanfaatan infrastruktur bersama Badan Pusat Statistik (BPS), unit organisasi terkait, dan akademisi. Selain itu, BPIW telah menyiapkan Rencana Aksi per provinsi sebagai acuan pembangunan lintas sektor serta terus mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIPro) sebagai single source of truth yang akan terintegrasi dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI.   Paparan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menjelaskan bahwa Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 disusun sebagai pengganti Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 agar selaras dengan perubahan struktur organisasi Kementerian PU serta memperkuat proses perencanaan melalui RPIW dan Renstra PU, serta proses pemrograman melalui Memorandum Program dan Anggaran (MPA), Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan penyusunan Rencana Kerja (Renja).   "Permen ini hadir untuk memperkuat proses perencanaan dan pemrograman agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi, sekaligus memberikan kepastian mekanisme dalam penyusunan RPIW, Renstra PU, MPA, Rakorbangwil, Konreg, Renja, hingga pendetailan Data dan Sistem Informasi.” jelas Zevi.   Selanjutnya, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, memaparkan substansi teknis Permen. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) menjadi dokumen perencanaan jangka panjang selama 20 tahun dengan rencana aksi lima tahunan. RPIW juga diperkuat sebagai masukan penyusunan teknokratik RPJMN, Teknokratik Renstra PU, dan RPJMD, dengan melibatkan Unit Organisasi Teknis, Kementerian/Lembaga, Pemda, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat, ditetapkan oleh Menteri PU, serta ditinjau kembali setiap lima tahun sejak ditetapkan.   "MPA menjadi penghubung antara RPIW dan penyusunan program tahunan sehingga setiap usulan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri hingga proses penganggaran," ujar Alis.   Dalam sesi diskusi, berbagai unit organisasi menyampaikan masukan terhadap implementasi Permen tersebut. Direktorat Jenderal Bina Marga membahas mekanisme Rakorbangwil dan proses Inpres Jalan Daerah (IJD). Direktorat Jenderal Cipta Karya mengusulkan percepatan penyusunan pedoman teknis RPIW sekaligus evaluasi implementasi RPIW yang saat ini baru sekitar 38 persen terealisasi. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menekankan pentingnya pelibatan unit teknis dan kementerian/lembaga mitra sejak awal penyusunan RPIW dan Rakorbangwil.   Sementara itu, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) menyoroti perlunya dokumen resmi yang menghubungkan berbagai direktif pemerintah dengan Renstra untuk memudahkan proses pemeriksaan. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) menyatakan kesiapan menyediakan data DAK Fisik sebagai bahan pemutakhiran MPA, sedangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan masukan mengenai mekanisme pemutakhiran Renja, usulan yang belum terbahas dalam Konreg, serta proses reviu kegiatan committed.   Menutup kegiatan, BPIW menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pedoman teknis RPIW, MPA, Rakorbangwil, dan Konreg, memperkuat integrasi SIPro dengan e-Monitoring, KRISNA, dan SAKTI, serta melanjutkan sosialisasi Permen hingga tingkat balai, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi regulasi di lingkungan Kementerian PU.   Melalui sosialisasi ini, BPIW berharap implementasi Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 dapat memperkuat sinergi antar unit organisasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. (Tasya/Tiara)      

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi atas Kewilayahan Pembangunan Perkotaan (Urban Development)  Triwulan III Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G BPIW, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan evaluasi guna memperkuat tata kelola, efektivitas program, dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan.   Rapat dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menyampaikan bahwa pembangunan perkotaan merupakan pelengkap berbagai program sektoral, seperti ketahanan sumber daya air, konektivitas jalan, pengembangan SDM, dan proyek strategis nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, Kementerian PU ditetapkan sebagai koordinator Program Prioritas Pembangunan Perkotaan.   "Pada Rencana Kerja PU Tahun 2027, Program Pembangunan Perkotaan memiliki 38 rincian output, terdiri atas 32 RO pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan enam RO pada BPIW," ujar Zevi. Ia menambahkan, ke depan program pembangunan perkotaan diharapkan menjadi program lintas unit organisasi dengan melibatkan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan unit teknis lainnya agar pendekatan pembangunan perkotaan lebih terintegrasi.   Zevi juga menyoroti alokasi anggaran Program Pembangunan Perkotaan TA 2027 yang masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan program dan dukungan anggaran untuk mencapai target pembangunan perkotaan nasional, termasuk pengembangan 10 wilayah metropolitan dan 50 Kota Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045.   Pengendali Teknis BPKP, Muhammad Mansur, menjelaskan bahwa evaluasi akan menilai keterkaitan rencana induk, intervensi program, dan pencapaian 27 indikator Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan program, dan koordinasi lintas sektor.   "Evaluasi ini bertujuan memastikan intervensi yang dilakukan telah mendukung pencapaian target IKB sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan perkotaan," jelas Mansur. Ia juga mengingatkan agar seluruh dokumen pendukung dapat disampaikan kepada Tim BPKP paling lambat 6 Agustus 2026.   Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Perkotaan BPKP, Arsy Fajriar, menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai keberadaan dokumen perencanaan, tetapi juga kualitas implementasi serta kontribusinya terhadap pencapaian target IKB.   "IKB merupakan indikator outcome lintas sektor sehingga membutuhkan kejelasan pembagian peran, koordinasi yang kuat, serta sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga," ujarnya. Arsy juga menilai perlunya penyelarasan program agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.   Dalam sesi diskusi, perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya, menyatakan kesiapan mendukung evaluasi melalui penyediaan data perencanaan, kegiatan, SPAM, sanitasi, capaian layanan, serta dokumen pendukung lainnya. Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan manfaat infrastruktur perkotaan setelah pembangunan selesai.   Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, menyampaikan kesiapan mendukung penyediaan data prasarana strategis di wilayah metropolitan apabila diperlukan, sedangkan perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan data infrastruktur yang tersedia melalui NufREP siap digunakan sebagai bahan evaluasi.   Sebagai tindak lanjut, BPIW akan berkoordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PU untuk menghimpun dokumen dan data yang dibutuhkan Tim BPKP. Seluruh bahan evaluasi ditargetkan telah disampaikan paling lambat pada 6 Agustus 2026 sebagai dasar penyusunan rekomendasi penguatan tata kelola pembangunan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (Tasya/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menggelar rapat koordinasi dalam rangka memonitoring progres bulanan ke-3 Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan. Rapat yang merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa 28 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, dan dihadiri oleh perwakilan unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PU. Dalam arahannya, Adenan meminta seluruh unit kerja terus mempercepat penyelesaian berbagai tahapan pembangunan, baik dari sisi administrasi, progres fisik, maupun proses pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi. Adenan juga mengingatkan agar seluruh proses administrasi menjadi perhatian serius. Menurutnya, kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administrasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan fisik di lapangan agar tidak menimbulkan keterlambatan pada tahapan berikutnya. "Administrasi jangan sampai terlambat. Tolong diseriusi karena kita tidak mengetahui konsekuensi yang dapat timbul apabila proses administrasi tidak dipenuhi tepat waktu. Saya berharap seluruh pihak lebih peduli dan lebih fokus agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target," tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, memaparkan perkembangan kesiapan pembangunan yang mencakup aspek administrasi, teknis, sosial, serta kesiapan dokumen pada bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga (BM). Paparan tersebut juga menjelaskan progres kesiapan pembangunan Jalan Wanam–Muting Segmen I dan Segmen II, pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, hingga perkembangan penyelesaian lahan. Dari sisi fisik, pembangunan Jalan Wanam–Muting Segmen I telah fungsional sepanjang 58 kilometer, sedangkan pada Segmen II sekitar 50 kilometer jalan telah terbuka dari total rencana 80 kilometer. Sementara itu, pada bidang SDA, pembangunan saluran irigasi primer telah mencapai 44 kilometer dari target 135,4 kilometer dan saluran irigasi sekunder mencapai 16,31 kilometer dari target 61,6 kilometer. Progres pengembangan demplot seluas 1.200 hektare juga telah mencapai 88 persen. Selain memaparkan perkembangan fisik, rapat juga membahas sejumlah isu strategis yang masih memerlukan percepatan, di antaranya pemenuhan dokumen kesiapan readiness criteria, percepatan pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi, penyelesaian pengadaan lahan, penyusunan Rencana Induk (Renduk) KSPEAN Papua Selatan, serta penyiapan kebutuhan anggaran tahun 2027. Menutup rapat, Adenan meminta agar masing-masing unit organisasi segera menyampaikan surat tindak lanjut terkait kebutuhan dukungan pembangunan serta mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang masih menjadi kendala. Ia menegaskan bahwa percepatan pemenuhan readiness criteria, penyelesaian Renduk sebagai payung hukum pelaksanaan KSPEAN Papua Selatan, serta percepatan proses pengadaan menjadi fokus utama agar pelaksanaan pembangunan KSPEAN Papua Selatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, serta para pejabat dan anggota Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU. (Fir/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Konsultasi Publik Tata Cara Penyusunan dan Pemutakhiran Memorandum Program dan Anggaran (MPA) Infrastruktur PU pada Senin-Selasa (27-28/7) di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV, Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaring masukan dan tanggapan terhadap Draf Tata Cara Penyusunan dan pemutakhiran MPA infrastruktur PU dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan penganggaran yang efektif dan efisien.   Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Puswilnas), Zevi Azzaino, menghadirkan beberapa narasumber, pada hari pertama yaitu, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Andi Yulianti Ramli, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KKPI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Taufiq Hidayat Putra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Gunawan, serta menghadirkan peserta dari perwakilan unit organisasi Kementerian PU, unit kerja BPIW, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat.   Dalam sambutannya, Zevi Azzaino, menyampaikan bahwa penyusunan tata cara penyusunan dan pemutakhiran MPA Infrastruktur PU merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PU. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik guna memperoleh masukan yang komprehensif dan membangun kesepahaman dalam penyusunan program dan anggaran Kementerian PU.   Zevi menjelaskan bahwa penyusunan dan pemutakhiran MPA Infrastruktur PU dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan awal, konsolidasi, penyampaian draf kepada unit organisasi teknis, pembahasan, hingga penyepakatan MPA Infrastruktur PU. “Penyusunan dan pemutakhiran MPA Infrastruktur PU dilakukan melalui tahapan penyusunan, konsolidasi, penyampaian draf ke unit organisasi teknis, pembahasan, dan penyepakatan MPA Infrastruktur PU,” jelas Zevi.   Dalam sesi pemaparan, Taufiq Hidayat Putra, menjelaskan posisi MPA dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk proses interaktif dan iteratif dalam penyusunan perencanaan infrastruktur. Ia menegaskan pentingnya penguatan MPA sebagai instrumen yang mampu menjembatani proses perencanaan dan penganggaran secara lebih terintegrasi.   Menurut Taufiq, MPA perlu dirancang agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mendukung 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta Direktif Presiden. Selain itu, MPA juga perlu terintegrasi dengan berbagai sistem nasional, seperti KRISNA, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Satu Data Indonesia, dan Sistem Informasi Geospasial Nasional.   Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan MPA memerlukan mekanisme sinkronisasi yang kuat lintas sektor maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, MPA juga harus mengedepankan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), memanfaatkan teknologi Building Information Modeling (BIM) dan Digital Twin, serta mempertimbangkan persebaran kegiatan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan.   Andi Yulianti Ramli, narasumber dari Kemenko IPK menekankan bahwa aspek komunikasi memegang peranan penting dalam penyusunan MPA, khususnya untuk menyosialisasikan rangkaian proses perencanaan dan pemrograman yang dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal. Menurutnya, sinkronisasi juga perlu diperkuat, baik dari sisi kewilayahan maupun sektoral, sehingga diperlukan pendekatan Pareto agar intervensi yang dilakukan mampu menghasilkan outcome yang optimal. Selain itu, ia mengingatkan bahwa terdapat sejumlah program prioritas yang harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. “MPA bukan sekadar daftar proyek, melainkan instrumen strategis untuk memadukan perencanaan dan penganggaran infrastruktur berbasis pengembangan wilayah,” ujar Andi.   Sementara itu, Anton Sunarwibowo, menyampaikan bahwa MPA perlu berkembang dari sekadar dokumen konsolidasi internal Kementerian PU menjadi platform kolaborasi pembangunan nasional. Menurutnya, MPA diharapkan mampu mengintegrasikan proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran lintas sektor sehingga tercipta pembangunan infrastruktur yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.   Pada sesi diskusi, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, menegaskan pentingnya kesepahaman dalam menerjemahkan sasaran utama PU 608 agar selaras dengan target output dan outcome yang ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra). Ia juga menekankan bahwa program-program yang tercantum dalam MPA tidak hanya dipandang sebagai daftar proyek, tetapi harus dilengkapi dengan indikator keterpaduan yang dapat dikawal keberlanjutannya.   Memasuki hari kedua, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Konsep Tata Cara Penyusunan dan Pemutakhiran MPA yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Anggaran, Alis Listalatu. Kemudian menghadirkan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Karina Putri, yang memaparkan perspektif akademisi mengenai tata kelola pemrograman dan penganggaran infrastruktur PU dalam merespons dinamika kebijakan nasional. Selain itu, Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Hendricus Andy Simarmata, turut menyampaikan pandangannya terkait prioritisasi program infrastruktur PU berbasis kewilayahan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional.   Dalam paparannya, Karina Putri menyoroti tiga aspek utama dalam penyusunan dan pemutakhiran MPA. Pertama, pentingnya kemampuan membaca perubahan mengingat dinamika kebijakan nasional dan tantangan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Kedua, perlunya transformasi tata kelola melalui pembangunan sistem pemrograman dan penganggaran yang adaptif. Ketiga, penguatan peran MPA sebagai instrumen yang merepresentasikan tata kelola investasi infrastruktur secara lebih strategis. “Pemrograman harus semakin selektif, memastikan setiap keputusan investasi menghasilkan nilai publik yang optimal,” ujar Karina.   Sementara itu, Hendricus Andy Simarmata menekankan pentingnya pengembangan platform digital berbagi data lintas instansi yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam proses penyusunan dan pemutakhiran MPA. Menurutnya, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam MPA juga perlu ditampilkan melalui dashboard digital yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, ia menilai bahwa landasan hukum MPA perlu diperkuat dengan mengintegrasikannya ke dalam  mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian PU. (Tiara)