Berita

Pembahasan progres implementasi National Urban Development Project (NUDP) terus berlanjut menjelang penutupan kegiatan pada 31 Desember 2025. Dalam rapat yang digelar pada 5 Desember 2025 di Jakarta, BPIW bersama pemangku kepentingan lintas kementerian membahas perkembangan kegiatan serta penyusunan Project Completion Report (PCR) sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban program.   Saat membahas progres kegiatan NUDP, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa NUDP meliputi komponen-komponen penting salah satunya Capital Investment Planning (CIP), dalam artian investasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kota. “Kita harapkan dengan adanya CIP ini, kita mampu memberikan panduan kepada pemerintah daerah cara untuk mendapatkan sumber investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan. Model pembiayaan yang kita berikan juga tentunya sudah didasarkan pada Key Performance Indicator (KPI) yang disesuaikan dengan kemampuan dan kategori kota yang ada rumuskan dalam pilot project perkotaan Integrated City Planning (ICP),”ucap Bob.   Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Abdul Malik Sadat, mengapresiasi bahwa visi NUDP yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta sudah sangat baik. Namun Ia menekankan perlunya keberlanjutan dan komitmen dari pihak yang berkolaborasi dalam implementasi NUDP. “Visi NUDP sangat bagus untuk keberlanjutan pembangunan kota bertransformasi sesuai yang kita harapkan dan road map implementasi juga sudah disusun. Ketika mengelola sebuah perkotaan, para pengampu perkotaan dan unit organisasi yang terlibat harus sepakat dan mendukung agar perencanaan ini bisa dilaksanakan,” tegas Abdul.   Terkait dengan proses penyelesaian kegiatan NUDP, Ketua Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Hatorangan Napitupulu, menyampaikan perlunya menuntaskan beberapa kegiatan yang belum selesai mengingat batas waktu pengerjaan NUDP berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. “Kita sudah susun timeline kegiatan yang perlu kita lakukan seperti konsolidasi, asistensi dan penilaian deliverables, hingga penyampaian penilaian deliverables dan closing loan ICP di akhir tahun,”sebut Firman.   Menutup rapat, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan dalam penyelesaian kegiatan NUDP CPMU tetap berkolaborasi dengan pihak Project Management Support (PMS) NUDP dan memperhatikan aturan-aturan yang diberikan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan pembiayaan kegiatan NUDP.   Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dian Irawati,  Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, M.Ali Irmanda, perwakilan Tim CPMU dan PMS, serta pejabat pengawas dan staf di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kembali menyelenggarakan Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) tahun 2025 untuk pemrograman infrastruktur tahun 2027 di Jakarta, 4 Desember 2025. Rakorbangwil adalah forum koordinasi program dan anggaran pengembangan infrastruktur PU dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Di dalam forum ini dibahas program tahunan yang berasal dari Memorandum Program dan Anggaran serta program tahunan yang berasal dari K/L terkait. Tujuan forum ini adalah untuk menyepakati program keterpaduan pengembangan infrastruktur PU tahun 2027.   Forum yang tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.   Wamen Diana menyampaikan rekapitulasi capaian pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027. Beliau juga menyampaikan ada tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2027, yaitu: Pertama memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah.   Hadir pula dalam forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimudin. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, di antaranya bahwa pembangunan harus dipastikan terpadu dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, RPJMN, RPJP, serta Instruksi Presiden.   Untuk Sektor Pekerjaan Umum, Beliau menyampaikan bahwa perlu perhatian pada infrastruktur terkait air, konektivitas/jalan, pengembangan SDM, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi bersih. “Infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan mencapai 10 ribu triliun Rupiah. Ini tentu tidak cukup hanya dengan APBN, dan memerlukan cara-cara strategis dan kreatif dalam pembiayaan”, jelasnya.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangwil dilaksanakan sebagai forum pemrograman tahunan yang menjadi tahapan awal perencanaan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2022. Rakorbangwil juga menjadi bagian dari proses perencanaan & penganggaran pembangunan nasional sesuai PP 17 tahun 2017. “Perencaanaan 2027 dilaksanakan setahun lebih awal agar kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan lokus prioritas beserta kebuthan programnya” ujarnya.   Dalam kesempatan berdialog dengan media, Wakil Menteri PU menyatakan bahwa untuk lokus prioritas pembangunan tahun 2027 tentunya semua provinsi mendapat perhatian yang sama. “Semua mendapatkan fokus, namun kita akan melihat masukan dari K/L dan daerah pada rakorbangwil ini untuk menjadi dasar penentuan provinsi mana yang lebih membutuhkan. Tentunya adanya wilayah yang terdampak bencana seperti sekarang ini, akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan lokus prioritas”, ujarnya.     Kick off Rakorbangwil ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ibu Wida Nurfaida; jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU beserta tim; Kepala Balai Kementerian PU seluruh Indonesia, Perwakilan K/L terkait pembangunan infrastruktur PU; serta Bappeda, Bapperinda, dan Bappelitbangda dari semua provinsi yang hadir secara online. Forum ini akan dilanjutkan dengan diskusi dalam format desk  per provinsi yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 17 Desember 2025 mendatang. (MBA/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjadi tuan rumah penyelenggaraan permainan catur simultan dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-80 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2025 di Jakarta.   Acara ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan olahraga dan seni yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan melibatkan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) serta unit organisasi di lingkungan Kementerian PU.   Dalam sambutannya, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menyampaikan bahwa sebagai insan PU kita perlu mampu memahami filosofi permainan catur dalam dinamika pekerjaan sehari-hari. “Catur bukan sekedar permainan. Setiap langkah yang diambil selalu mempertimbangkan konsekuensi atau risiko. Begitu pula dalam bekerja, setiap keputusan harus dipahami risiko apa yang mungkin terjadi,” ujar Bob. Ia turut menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko serta memaknai catur sebagai gambaran organisasi yang berjalan melalui peran-peran yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.   Peserta permainan catur simultan terdiri atas Hanif Khaerul Latif dan Dina Rachmawati dari BPIW, Teguh Triprasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Alifiandi Hannanto dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Gardha Satria Fadilah dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mutia Karunia Azzahra dari Sekretariat Jenderal, Cahya Mulyanto dari Inspektorat Jenderal, Harry Navalino dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Susanto dari IPPU.   Sebagai informasi tambahan, permainan catur simultan merupakan pertandingan dimana satu pemain dalam hal ini Kadek Iin Dwi Jayanti dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku grandmaster, bermain melawan para peserta sekaligus di waktu yang bersamaan.   Pada akhir pertandingan, juara ketiga diraih oleh Teguh Tri Prasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, juara kedua diraih oleh Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, dan juara pertama dimenangkan oleh Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan medali oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, kepada para peserta pemain catur simultan. (Mut/Ocd/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU, di Jakarta, Rabu 26 November 2025. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dengan agenda membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024. Dari beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Lasarus menyoroti proses konstruksi terutama pembangunan bendungan Tiga Dihaji, yang berada di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. "Dalam laporan BPK RI, disebutkan bahwa penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji mengalami keterlambatan. Durasi konstruksi yang semula direncanakan enam tahun, yakni 2018–2023, kini mundur menjadi sembilan tahun hingga 2026" jelasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Lasarus meminta penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, terkait isu yang dimaksud. Selain itu, ia juga mendorong Menteri PU untuk menyusun blueprint baru atau melakukan reviu terhadap master plan yang telah ada serta melakukan konsolidasi terkait tugas dan tanggungjawab dari setiap pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Lasarus menekankan pentingnya penjelasan mengenai upaya internal yang dilakukan agar temuan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Pada kesempatan tersebut, Dody menegaskan komitmen Kementerian PU dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait kinerja pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik pada Semester II Tahun 2024. Dari 22 bendungan yang memiliki potensi energi PLTA dan PLTS terapung, ditemukan 16 temuan dan 37 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. “Kami telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut 100%. Sebagian telah dinyatakan selesai dan sisanya masih dalam proses telaah BPK. Upaya-upaya percepatan terus kami lakukan melalui peningkatan koordinasi dengan BPK, pendampingan Inspektorat Jenderal, serta penguatan Unit Kepatuhan Intern,” ujarnya. Selanjutnya, ia menjelaskan sejumlah langkah penting yang telah dilaksanakan terkait tindak lanjut pemanfaatan bendungan untuk sektor energi. Di antaranya penerbitan Keputusan Menteri PU tentang pembentukan Unit Pengelola Bendungan, revisi Permen KPBU, sinkronisasi data lintas kementerian dan BUMN, penyusunan kajian Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, serta pembentukan tim monitoring dan evaluasi pemanfaatan listrik bendungan. Adapun saat ini, Kementerian PU tengah mempercepat pembangunan 15 proyek bendungan senilai Rp47,48 triliun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dody menegaskan, percepatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional. “Pembangunan bendungan harus diiringi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan suplai air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terdongkrak,” jelas Dody. Menanggapi paparan dan penjelasan Menteri PU, Lasarus menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan. Ia meminta Kementerian PU untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pedoman dan koordinasi lintas instansi, serta mengantisipasi potensi permasalahan sosial dalam pembangunan infrastruktur. "Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian PU untuk memperluas program Infrastruktur Berbasis Masyarakat, memperkuat penanganan infrastruktur terdampak bencana, dan memprioritaskan penyedia jasa konstruksi lokal. Terkait hasil rekomendasi BPK, agar dapat segera ditindaklanjuti,” tutup Lasarus. Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, para Pejabat Tinggi Madya dan para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU. (Zim/ Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) suksesmenyelenggarakan pertandingan Bulu Tangkis dalam rangkamemeriahkan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun2025 yang mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 25 November 2025 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan mempereratkebersamaan sekaligus meningkatkan semangat berprestasi di lingkungan Kementerian PU. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, secara resmi membukaacara dan menyampaikan bahwa pertandingan ini digelardengan sederhana namun tetap memiliki makna besar bagiinsan PU. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanyasebagai bagian dari perayaan Hari Bakti PU, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengukir prestasi, terlebihsetelah Kementerian PU meraih medali perunggu padaPORNAS KORPRI 2025 di Palembang untuk kategori Ganda Veteran Putra.  “Olahraga Bulu Tangkis mengajarkan banyak nilai positifseperti keterampilan, strategi, kesabaran, kekuatan fisik, sertakerja sama tim. Karena itu, turnamen ini diharapkan dapatmenjadi wadah pembentukan SDM berkualitas, baik secarafisik maupun mental, sekaligus memperkuat karakter, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah,” ucapnya.  Dalam kesempatan tersebut, Bob juga menekankanpentingnya kebersamaan yang tercipta melalui olahraga. Iamenyebut bahwa setiap keringat yang tercurah di lapanganakan menjadi energi baru untuk menumbuhkan nilai-nilai dansemangat dalam membangun negeri demi kesejahteraanrakyat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggisportivitas, fair play, menaati aturan permainan, serta menjagakekompakan. Ia juga berpesan kepada wasit, hakim garis, danpanitia untuk menjalankan tugas secara profesional, sertamengimbau para pendukung dari setiap unit organisasi untukmemberi dukungan secara sportif. Pertandingan Bulu Tangkis tahun ini mengusung format three on three (3 on 3), dengan BPIW menurunkan tim yang terdiridari Zevi Azzaino, Indra Maulana, dan Ardi Susanto. Pertandingan berlangsung meriah dan kompetitif namun tetappenuh keakraban. Pada akhir turnamen, keluar sebagai juarapertama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA), juarakedua Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), sertajuara ketiga Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur(DJPI) dan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU). Menutup rangkaian acara, Bob Arthur Lombogiamenyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telahbekerja keras menyukseskan turnamen ini, serta kepada para mitra kerja Kementerian PU yang turut mendukungsemaraknya kegiatan Hari Bakti PU ke-80. (Fir/Tiara)  

  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapuswilnas), Zevi Azzaino, menerima kunjungan Tim Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L) dari Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai program K/L yang masuk hingga ke level desa, guna mencegah fragmentasi dan tumpang-tindih program serta memperkuat konsolidasi program untuk mendukung target nasional pembangunan desa.   Ketua Tim Konsolidasi, Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, menjelaskan bahwa Kemendes PDT tengah melakukan pemetaan besar untuk melihat keseluruhan program lintas K/L yang selama ini masuk ke desa, yang nilainya mencapai ratusan triliun Rupiah. Oleh karena itu, Kemendes PDT ingin memperoleh gambaran utuh mengenai seluruh kegiatan yang berlangsung di desa, sehingga kebijakan dan perencanaan dapat lebih terarah.   “Kami ingin memperoleh benchmarking dari BPIW untuk melihat bagaimana pemetaan dan perencanaan infrastruktur dilakukan. Kami melihat ada fragmentasi program di desa, dan pemetaan ini penting agar kami dapat memperkuat integrasi,” ujarnya.   Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemendesa dalam membangun integrasi antar-K/L. Ia menekankan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU mengacu pada RPJMN 2025–2029, yang dijabarkan ke dalam Renstra PU dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).   “Proses perencanaan dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan konstruksi melalui Rakorbangwil, forum koordinasi lintas K/L untuk menyelaraskan dukungan pembangunan di kawasan prioritas. Proses tersebut kemudian diperdalam melalui Konreg, yang dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi untuk memastikan sinkronisasi program dan kesiapan pelaksanaannya,” jelasnya.   Zevi juga memaparkan bahwa pada 12–18 November 2025 lalu, Kementerian PU telah menggelar Pra-Rakorbangwil bersama sejumlah K/L, termasuk perwakilan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, sebagai langkah awal penyelarasan program dan penajaman isu-isu prioritas kawasan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman konteks spasial atau kewilayahan dalam menyusun program pembangunan, karena desa dan kota merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling tergantung.   Menurut Zevi, pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran desa sebagai hinterland yang menjadi bagian penting rantai ekonomi regional. Desa mendukung suplai bahan baku industri, basis produksi pangan, penopang pariwisata, hingga penjaga keseimbangan ekologis. Karena itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran aliran barang, jasa, dan mobilitas manusia antara desa dan kota.   “Agar desa dapat optimal berperan sebagai pendukung rantai ekonomi wilayah, maka konektivitas dan infrastruktur dasar perdesaan harus kuat,” tegasnya.   Zevi juga menjelaskan bahwa untuk mencapai transformasi wilayah, dibutuhkan komitmen kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, dengan pembangunan yang bertumpu pada empat pilar pengembangan wilayah: ketersediaan infrastruktur, ketersediaan modal, institusi yang kuat dan ramah investasi, serta partisipasi masyarakat. Keempat pilar ini menjadi fondasi bagi delapan indikator transformasi kota yang mencakup peningkatan kinerja pembangunan, keterpaduan antar sektor, akses pelayanan publik yang inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.   Menutup pertemuan, Zevi menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat kolaborasi lintas K/L. Ia menyampaikan bahwa BPIW memiliki mandat strategis, termasuk penyusunan Renstra PU, memorandum program dan anggaran, laporan kinerja, serta analisis manfaat pembangunan infrastruktur.   “Kami siap berbagi langkah dan pengalaman untuk memperkuat peran BPI di Kemendes. Sinergi ini sangat penting agar perencanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.   Para perwakilan Tim Konsolidasi Kemendes PDT menyampaikan bahwa proses pemetaan dan harmonisasi perencanaan yang disampaikan Kementerian PU menjadi masukan penting bagi mereka untuk memperkuat posisi unit perencanaannya. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus dilanjutkan, termasuk pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme Rakorbangwil dan Konreg.   Turut mendampingi Kapuswilnas dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary.  (Fir/Cid/Tiara)