Berita

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, bersama Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PU yang diselenggarakan di Gedung Penyimpanan Arsip Kintaka pada Selasa, 21 April 2026. Rapat ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Riska Rahmadia menekankan bahwa forum harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga implementatif. “Melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, kami berharap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Riska. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, yang menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom, menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi. “Harmonisasi ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi syarat formil dan material, serta tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dan implementatif di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum secara menyeluruh. “Perencanaan dan pemrograman memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan suatu proyek dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Zevi. Kegiatan berlanjut dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri secara komprehensif melalui pembahasan pasal per pasal hingga Pasal 44, meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar Rapermen siap diterapkan. Dalam penutupannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Wawan Yunarwanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi untuk proses selanjutnya. Ia juga berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu. Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka membahas dukungan pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G BPIW, Jakarta pada Jumat (17/4).   Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal daerah.   Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa, Rommy P. Leke beserta jajarannya, menyampaikan maksud dari audiensi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran daerah, termasuk nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun berjalan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   “Banyak aspirasi masyarakat terkait jalan, air minum, dan drainase yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Melalui audiensi ini, kami ingin memperoleh arahan terkait peluang program pusat yang dapat mendukung pembangunan di Minahasa.” ujar Rommy.   Sejumlah isu strategis turut disampaikan, antara lain penanganan Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, kebutuhan peningkatan akses jalan antar desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan dan permukiman.   Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema intervensi, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Irigasi Daerah, serta forum perencanaan pembangunan. Kementerian PU melaksanakan forum Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PU sedangkan Kemendagri melalui Rakortekrenbang dan Bappenas dengan Musrenbangnas. Ia menegaskan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan infrastruktur nasional dan daerah agar berjalan efektif dan efisien.   “Seluruh usulan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur. DPRD dapat berperan aktif mengawal usulan melalui koordinasi dengan Dinas PU dan Bappeda Provinsi dan Balai Kementerian PU pada wilayah kerja provinsi, serta memastikan kelengkapan data dukung agar dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.” ujar Bob.   Bob mengatakan, BPIW bertugas mensinkronkan usulan dari pemerintah daerah dengan RPJMN, Renstra Kementerian PU, serta direktif Presiden, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menambahkan bahwa proses pemrograman infrastruktur membutuhkan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen usulan.   “Perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan program Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2027 telah berjalan namun demikian usulan daerah masih dapat disampaikan melalui forum pemrograman seperti Musrenbangnas dan Rakortekrenbang, yang dilengkapi dengan kesiapan dokumen yang komprehensif.” jelas Zevi.   Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, memaparkan sejumlah kegiatan infrastruktur yang tengah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, antara lain pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) 3, pembangunan pengaman pantai, peningkatan sarana air baku, hingga optimalisasi sistem pengolahan limbah.   “Selain program tahun berjalan, indikasi kegiatan tahun 2027 juga mencakup revitalisasi lanjutan Danau Tondano serta pembangunan infrastruktur jalan strategis yang mendukung konektivitas wilayah.” ujar Pranoto.   Menutup audiensi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan serta komitmen untuk menindaklanjuti koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.   “Kami telah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme pengusulan program infrastruktur. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis dan balai Kementerian PU untuk mengawal kebutuhan pembangunan di daerah.” tutup Rommy.   Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara optimal dan berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang memasuki hari keempat (15/4). Pembahasan terbagi dalam dua sesi dengan delapan desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Pada sesi pertama, desk 1 membahas Provinsi Bengkulu dipimpin Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Gorontalo dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku Utara dipimpin Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, membahas Provinsi Kalimantan Timur. Sesi pertama menyepakati percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur sektor sumber daya air dan bina marga, meliputi peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.); pengendalian banjir di Bengkulu dan Kalimantan Timur; pembangunan jaringan pipa transmisi air baku di Maluku Utara; dan pembangunan jalan. Selain itu, dibahas juga sektor cipta karya dan prasarana strategis meliputi penataan kawasan strategis pariwisata; pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan air minum SPAM; pembangunan TPST; peningkatan IPLT; hingga rehabilitasi dan renovasi madrasah. Pada sesi kedua, desk 1 membahas Provinsi Lampung dipimpin Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Pembahasan pada sesi kedua mencakup rehabilitasi D.I.; pengendalian banjir di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat; peningkatan IPA; pembangunan IPLT dan TPST; serta pembangunan Sekolah Rakyat. Hasil pembahasan setiap program meliputi status diakomodasi dan ditangguhkan yang disertai catatan sesuai kesepakatan rapat. Turut hadir pada desk Konreg antara lain Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi, direktorat teknis unit organisasi teknis di Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah provinsi yang terdiri atas Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti secara luring maupun daring.(ATD/Tiara)

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang telah memasuki hari ketiga (15/4), pembahasan kali ini terbagi dalam 2 sesi dengan 10 desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Setiap desk konreg dihadiri oleh Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi serta Direktorat Teknis seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU serta perwakilan provinsi yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada sesi pertama, Desk 1 membahas Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku dipimpin oleh Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A membahas Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan yang dilakukan pada sesi 1 antara lain, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat hingga Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sanggau di Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam sesi kedua, Desk 1 membahas program pada Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2, membahas Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Kemudian pada Desk 3 membahas program pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Desk 4 dilanjutkan dengan membahas Provinsi Papua Barat Daya, dan Desk 5 membahas Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan program yang dilakukan antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional, jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelolaan persampahan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan. Adapun hasil dari pembahasan masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi, ditangguhkan ke tahun berikutnya, atau dengan catatan-catatan lain yang disepakati dalam rapat. (Zim/Tiara)  

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan bagian dari Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur bidang pekerjaan umum TA 2027 memasuki hari kedua tanggal 14 April 2026. Pada hari kedua ini, BPIW, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, dan jajaran Pemerintah Daerah kembali melanjutkan pembahasan program pada 10 provinsi yang terbagi dalam 5 desk.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, yang hadir dalam desk hari ini memberikan arahan untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan infrastruktur melalui forum konreg ini. Ia menyampaikan bahwa Konreg dimaksudkan untuk mengintegrasikan program infrastruktur dasar Kementerian PU yang nantinya akan saling menunjang, baik antar infrastruktur PU maupun infrastruktur lain di luar kewenangan Kementerian PU, misalnya infrastruktur pelabuhan yang perlu didukung oleh akses jalan.   “Forum ini bukan hanya mengusulkan paket per paket, tapi kita berupaya mengintegrasikan program agar saling menunjang. Tujuan kita membangun suatu wilayah adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan terintegrasi dan terpadu, maka sektor riil di sekitarnya dapat tumbuh dan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan kemudian meningkatkan PDRB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi” jelasnya.   Desk 1 yang dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain lanjutan pembangunan beberapa ruas jalan bebas hambatan lintas Sumatera, infrastruktur persampahan, penataan kawasan pariwisata, infrastruktur air minum, dan irigasi.   Desk 2 yang dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pembahasan antara lain meliputi rencana pembangunan beberapa ruas jalan, infrastruktur air baku, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan kawasan perkotaan, pembangunan kampus dan program National Urban Flood Resilience Project (NUFRep). Catatan untuk beberapa program adalah perlunya memperhatikan kesiapan Readiness Criteria (RC) termasuk kesiapan lahan yang perlu komitmen dukungan dari Pemerintah Daerah.   Desk 3 membahas pemrograman di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Bernardi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIA, dan Provinsi Jawa timur yang dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIB. Pembahasan di antaranya terkait preservasi beberapa ruas jalan, penyiapan desain pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan SPAM Regional. Beberapa program dapat diakomodir jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, namun terdapat pula program yang ditangguhkan karena belum lengkapnya Readiness Criteria sebagai syarat utama dalam pembangunan infrastruktur.   Desk 4 dipimpin oleh Andie Pramudita Saidhidayat, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC membahas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beberapa infrastruktur dasar yang dibahas dalam desk seperti pengaman pantai, infrastruktur air baku, pembangunan jalan, dan Sekolah Rakyat juga turut menjadi topik utama dalam pembahasan.  (MBA/Tiara)

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring.   Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.   Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B.   Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.     Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)