Berita

Dalam rangka Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025, BPIW selenggarakan workshop implementasi transformasi digital di lingkungan BPIW di Balai Pengembangan Kompentensi PU Wilayah III, Jakarta tanggal 22-23 Juli 2025. Workshop yang dipimpin oleh Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi, Rikawati ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Sistem Infrastruktur TI Pusat Data dan Teknologi Informasi Jimmy Segers dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di BPIW. Rikawati, saat membuka acara mengatakan penilaian transformasi digital telah memasuki tahap pengumpulan bukti dukung hingga tanggal 15 September 2025. Menurutnya, kegiatan ini perlu dilakukan dengan tujuan pendampingan teknis dan asistensi kepada para pegawai dalam rangka optimalisasi perangkat kolaborasi bekerja dan sebagai penyiapan bukti dukung penilaian transformasi digital. “Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi,”  ucap Rika. Dalam kesempatan yang sama, Jimmy mengatakan bahwa ada 4 kriteria penilaian transformasi digital. Pertama, adalah organisasi dengan indikator pengukuran tata kelola SPBE, anggaran, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, proses dengan pengukuran penggunaan email PU, workspace microsoft 365, penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dan penggunaan bravo. Ketiga, data dengan pengukuran tata kelola data, distribusi atau publikasi data atau informasi. Dan keempat, teknologi dengan pengukuran internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), inovasi, dan keamanan informasi. Dalam paparannya, Jimmy menekankan bahwa dalam penilaian transformasi digital, kriteria proses memegang peran penting. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital lebih menekankan bagaimana teknologi diimplementasikan secara nyata oleh pegawai BPIW dalam proses kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian ini diharapkan dapat mendorong setiap pegawai untuk aktif memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. (Mut/Tiara)  

Sebanyak 20 Pejabat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dilantik Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Serah terima dilakukan secara simbolis dengan disaksikan langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia.   Adapun 20 Pejabat BPIW yang dilantik, terdiri atas 5 Pejabat Tinggi Pratama yaitu Riska Rahmadia menjabat sebagai Sekretaris BPIW, Zevi Azzaino sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Airlangga Mardjono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, dan Pranoto sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III. Selain itu, 15 Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Badan dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, yaitu Entatarina Simanjuntak sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Eko Susanto sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ande Akhmad Sanusi sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Mangapul Nababan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Alis Listalatu sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, dan Sosilawati sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Intern.   Kemudian, Pejabat administrator di Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III, yaitu Hasna Widiastuti sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Fransisco sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Zaldy Sastra sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Bernadi Haryawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Erwin Adhi Setyadhi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestari sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, serta Setyo Purnomo sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Sukamto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, dan Andie Pramudita Saidhidayat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C.   Dalam sambutannya, Bob menyampaikan bahwa penugasan yang diberikan oleh Menteri merupakan bagian dari rencana besar untuk mengembangkan organisasi BPIW ke depan. “Sesuai arahan Menteri, penugasan ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan tulus bekerja,” ujar Bob.   Lebih lanjut, Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menempatkan nilai-nilai spiritual dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Bob juga menekankan bahwa setiap tindakan dalam organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai agar bekerja sebagai satu tim yang solid. “Dalam menjalankan tugas, kita adalah satu kesatuan. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita harus saling kolaborasi, bekerja sama, dan menjaga kekompakan. Dengan bekerja bersama, kita akan menjadi kuat,” ungkapnya.   Bob kemudian mengingatkan terkait tugas besar yang harus diselesaikan bersama, antara lain penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, pelaksanaan Konsultasi Regional, revisi Peraturan Menteri terkait Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PU, serta revisi dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. “Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Semoga BPIW ke depan semakin maju, solid, dan kompak,” tutupnya. Acara serah terima jabatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah seluruh pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Dalam rangka memperkuat sinergi antara instansi sipil dan militer dalam pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Juli 2023.   Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi madya di Kementerian PU, termasuk Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW),  Bob Arthur Lombogia.   Penandatanganan MoU dilakukan oleh Manteri PU, diwakili oleh Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti dan Letnan Jenderal TNI, Muhammad Saleh Mustafa, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Asisten Teritorial Panglima TNI. Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis serta meningkatkan keterpaduan antara program PU dan program teritorial TNI di seluruh wilayah Indonesia.   Wamen PU dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara sipil dan militer dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.   “Kerjasama dengan TNI sudah dibina dari tahun 2020 yang pada hari ini kita sempurnakan menjadi kolaborasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Peran TNI dalam membuka jalan di daerah tertinggal dan rawan konflik menjadi sangat penting dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan keamanan negara,” jelas Diana.   Wamen Diana dalam kesempatan ini juga berharap untuk melanjutkan kegiatan ini untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan bisa menjawab kebutuhan bangsa dan mempercepat keadilan sosial di seluruh negeri.   Wamen diana juga berharap kegiatan ini dilanjutkan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan bangsa dan mempercepat keadilan sosial di seluruh negeri.   Dalam arahannya, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa  menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian PU dan TNI merupakan hubungan antarmanusia yang menjadi landasan  membangun infrastruktur secara teknis.(Fir/Tiara)  

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan hari Rabu, 16 Juli 2025 di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran BPIW TA 2026. Rapat  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.  Ridwan Bae membuka rapat dengan menyampaikan pagu indikatif Kementerian PU yakni sebesar Rp70,86 triliun, dimana alokasi pagu indikatif BPIW Tahun 2026 adalah Rp52,87 miliar. Lebih lanjut wakil ketua Komisi V mendorong agar BPIW meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU.   “BPIW perlu meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, dan bendungan yang terintegrasi dengan pusat-pusat logistik dan UMKM,” tegas Ridwan Bae.   Diharapkan oleh Ridwan Bae bahwa hasil pembangunan kedepannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak hanya memberi output tetapi juga memberi outcome atau mempunyai dampak luas.  Pada kesempatan yang sama, Bob melaporkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi BPIW, terdapat 6 (enam) kegiatan BPIW yaitu pertama, menyusun Rencana Strategis Kementerian PU 5 Tahunan. Kedua,  menyusun dan mereviu RPIW di 38 Provinsi dan kawasan-kawasan strategis sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Ketiga, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian PU. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. Kelima, penyusunan laporan kebermanfaatan infrastruktur PU tahunan. Keenam, penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian PU.  Lebih lanjut, Bob melaporkan “Kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 adalah Rp162.93 miliar. Dengan alokasi pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp52.87 miliar, maka masih ada kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 yang belum tertampung. Mengingat pagu indikatif seluruhnya merupakan belanja pegawai dan belanja operasional, Bob melaporkan masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung yakni Rp110.56 miliar. Selain untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, kebutuhan ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan utama BPIW,” ujar Bob. Kegiatan utama tersebut sangat penting untuk memenuhi arahan-arahan dari wakil ketua Komisi V DPR RI.  “Kami mohon saran, arahan, dan pendapat terhadap rencana kerja BPIW TA 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PU yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah serta bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” harap Bob.  Pada sesi pendalaman, Bob juga melaporkan tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) di 38 Provinsi yang saat ini dalam proses finalisasi reviu seiring adanya program-program baru pada RPJMN.  Ia menjelaskan bahwa RPIW disusun secara teknokratis dan melalui proses konsultasi serta konsolidasi berbagai aspirasi aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.   “Dalam RPIW, kami mengarahkan infrastruktur apa saja yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau mengejar ketertinggalan daerah. Namun untuk ke arah detail desain, kami akan memberikan rekomendasi dengan menghubungkan unit organisasi yang menangani jika terdapat kebutuhan penyusunan detail desain oleh daerah,” jelas Bob Arthur.  Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut dan sepakat bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit eselon I pada TA 2026 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI.  Turut mendampingi Kepala BPIW, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Hasna Widiastuti serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima kunjungan belajar mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Nasional Malang, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Rombongan mahasiswa diterima jajaran BPIW yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Setyo Purnomo. Hadir juga menyambut Kepala Bagian Prasarana Fisik, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Eki Arsita Rizki, Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Andi Pandu Pratama, serta Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Citra Fadhilah Utami. Setyo dalam sambutannya menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPIW, "Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU, BPIW menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PU dengan pendekatan wilayah. Perencanaan ini juga mengacu pada dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU, serta Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)”. Ia juga menambahkan bahwa selain pemrograman, BPIW juga melakukan koordinasi penganggaran dan tata kelola serta evaluasi manfaat infrastruktur. Ketua Tim Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, mengatakan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam membangun  pemahaman konteks pembangunan infrastruktur nasional. “Salah satu konteks besar pembangunan di Kementerian PU adalah bagaimana BPIW berperan dalam menganalisis dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara strategis di tengah keterbatasan anggaran,” ungkapnya. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini adalah bagaimana membangun infrastruktur yang mampu memberikan efek luas dengan sumber daya yang terbatas. Di sinilah peran mahasiswa PWK menjadi sangat penting ke depannya. “PWK dapat berkontribusi optimal dengan merumuskan prioritas yang tepat dan menciptakan efek Pareto, yaitu memilih satu pembangunan infrastruktur yang dampaknya bisa besar bagi masyarakat dan wilayah sekitar,” tambah Anjar. Ia juga menekankan bahwa membangun infrastruktur tidak semata-mata membangun konektivitas dari titik A ke titik B, tetapi juga harus dilihat dari sisi strategis, seperti mendukung pusat pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas wilayah. “Proses bisnis BPIW dimulai dari hulu, dari perencanaan yang mempertimbangkan empat sektor utama pembangunan. Perencanaan ini perlu didekati secara holistik agar tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Citra selaku Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional bukanlah tanggung jawab tunggal Kementerian PU. “Tidak semua infrastruktur dikerjakan PU. Misalnya jalan, itu ada yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, begitu juga dengan infrastruktur lainnya,” jelas Citra. Namun, ia menekankan bahwa posisi BPIW menjadi kunci dalam merencanakan dan memprogram infrastruktur mana yang harus didahulukan. “Kalau kita ingin membangun jalan, BPIW harus tahu tujuannya, apakah untuk ekonomi, sosial, atau pendidikan. Prioritasnya berbeda-beda, dan di sinilah BPIW memilih, karena anggaran negara terbatas,” terangnya. Tak hanya sampai tahap perencanaan, Citra menyebut bahwa BPIW juga bertanggung jawab mengevaluasi dampak infrastruktur yang telah dibangun. Jika terbukti efektif, inisiatif tersebut dapat direplikasi di wilayah lain. Senada dengan hal tersebut, Pandu, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menambahkan bahwa aspek anggaran adalah pilar penting dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana negara. Ada mekanisme KPBU atau Public Private Partnership (PPP) di mana pembangunan dilakukan oleh swasta terlebih dahulu, terutama untuk infrastruktur yang dapat menghasilkan revenue,” kata Pandu. Ia juga menjelaskan bahwa BPIW bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berkolaborasi dalam menyusun program dan mencari skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang dibutuhkan. “BPIW tidak hanya merencanakan, tapi juga mengarahkan pembiayaan agar efisien dan tepat sasaran,” tutupnya. (Mut/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja di lingkungan BPIW Semester I Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 10–11 Juli 2025. Acara ini dilaksanakan di Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis, Bandung, dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPIW, Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal, serta tim pendamping dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal yang hadir melalui daring. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, yang menekankan urgensi penyusunan dua laporan keuangan pada Semester I ini, yaitu untuk BA 033 (Kementerian PUPR) dan BA 145 (Kementerian PU). Hal ini merupakan konsekuensi dari belum selesainya proses likuidasi entitas keuangan, sesuai dengan amanat PMK No. 90 Tahun 2024. “Tahun ini unik, karena kita menyusun dua laporan keuangan. Kami berharap hasil penyusunan LK dari masing-masing Satker berkualitas dan dapat disajikan secara handal dan tertib,” ujar Benny. Benny menambahkan walaupun sampai saat ini LHP belum diserahkan oleh Tim BPK RI kepada Kementerian PU, tidak ada salahnya kita mulai mempersiapkan proses likuidasi, mengacu pada kebijakan likuidasi. Selain itu, menyampaikan tahapan penting penyusunan laporan keuangan, di antaranya reviu oleh Inspektorat Jenderal pada 10–11 Juli, penutupan permanen modul SAKTI antara 11–22 Juli, dan konsolidasi LK Kementerian pada 21–23 Juli 2025. Ia juga menekankan bahwa Satker yang tidak memenuhi tenggat waktu dapat dikenai sanksi administratif berupa penolakan SPM. Tidak lupa juga Benny menyampaikan terkait Realisasi Anggaran BPIW dimana realisasi akun belanja barang (52) sebesar 17,94% dari pagu alokasi sehingga tidak sesuai dengan target yaitu sebesar 40%, disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan BPIW. Selain itu untuk belanja modal (53) juga mengalami hal yang sama yaitu tidak tercapainya realisasi anggaran Semester I sebesar 20%. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat BPIW, Bernadi Haryawan, mengharapkan sebelum acara Konsolidasi ini berakhir seluruh Satuan Kerja sudah dapat melakukan tutup buku permanen modul Persediaan, Modul Aset tetap dan Modul GLP baik pada BA 033.14 maupun pada BA 145, sehingga Laporan Keuangan tingkat Eselon I sudah dapat disusun. Lebih lanjut, Tim pendamping dari Biro Keuangan yang diwakili oleh Gracias Dessy Kusuma, menyebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, peserta diingatkan untuk menyelesaikan To Do List, Monitoring, serta Daftar/Rincian dalam aplikasi MonSAKTI, memastikan rekonsiliasi eksternal hingga penerbitan SHR, dan melengkapi semua komponen laporan sesuai dengan ketentuan PMK 232/PMK.05/2022. Sementara itu, Lasnita selaku Pengendali Teknis Tim Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil reviu sementara yang mencatat beberapa temuan berulang, seperti aset yang belum memiliki Penetapan Status Penggunaan Barang (PSP), aset yang dikuasai pihak lain, serta aset rusak berat tanpa berita acara penghapusan. Pada sesi penutup diskusi, Ketua Tim Pelaksana Keuangan Sekretariat BPIW, Maryam Jamielaa, menyampaikan status hingga 11 Juli pukul 13.00 WIB, 4 (empat) dari 5 (lima) Satker telah menyelesaikan tutup buku permanen untuk modul Persediaan, Aset Tetap, dan GLP. Sebagian besar dokumen kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan yang diminta oleh Tim Inspektorat Jenderal sebagai bahan reviu atas Laporan Keuangan Satker sudah dilengkapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja di lingkungan BPIW ini ditutup oleh Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian PU sekaligus menyampaikan arahan serta masukan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan BPIW. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan BPIW dapat menghasilkan laporan keuangan semester I yang akurat, akuntabel, dan sesuai standar audit. (Zim/Tiara)