Memuat halaman...

Kolaborasi Pembangunan: Kepala BPIW Hadiri Penandatanganan MoU antara Kementerian PU dan TNI

21 Juli 2025

Acara penandatanganan dihadiri pejabat tinggi madya di Kementerian PU, termasuk Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia

Dalam rangka memperkuat sinergi antara instansi sipil dan militer dalam pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Juli 2023.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi madya di Kementerian PU, termasuk Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Manteri PU, diwakili oleh Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti dan Letnan Jenderal TNI, Muhammad Saleh Mustafa, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Asisten Teritorial Panglima TNI. Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis serta meningkatkan keterpaduan antara program PU dan program teritorial TNI di seluruh wilayah Indonesia.

Wamen PU dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara sipil dan militer dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kerjasama dengan TNI sudah dibina dari tahun 2020 yang pada hari ini kita sempurnakan menjadi kolaborasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Peran TNI dalam membuka jalan di daerah tertinggal dan rawan konflik menjadi sangat penting dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan keamanan negara,” jelas Diana.

Wamen Diana dalam kesempatan ini juga berharap untuk melanjutkan kegiatan ini untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan bisa menjawab kebutuhan bangsa dan mempercepat keadilan sosial di seluruh negeri.

Wamen diana juga berharap kegiatan ini dilanjutkan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan bangsa dan mempercepat keadilan sosial di seluruh negeri.

Dalam arahannya, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian PU dan TNI merupakan hubungan antarmanusia yang menjadi landasan membangun infrastruktur secara teknis.(Fir/Tiara)

#TNI #Wamen PU #MoU

Berita Terkait

BPIW dan Mabes TNI AD Jajaki Kerja Sama untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR

4 Februari 2022

8010

BPIW dan Mabes TNI AD Jajaki Kerja Sama untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR

BPIW Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD tengah menjajaki peluang kerja sama untuk melakukan percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan dan Pulau Pupua, khususnya di kawasan perbatasan dan kawasan rawan gangguan keamanan. Demikian terungkap dalam audiensi BPIW dengan Mabes TNI AD yang digelar di ruang rapat BPIW, di Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022. Dalam rapat tersebut hadir mewakili Mabes TNI AD, Ketua Pokja Staf Ahli Kasad, Mayjen TNI, Bambang Supardi, Ketua Tim Staf Ahli Kasad, Brigjen TNI, Temas dan anggota tim, Kolonel, FX Mokoginta Sihotang. Perwakilan Mabes TNI AD tersebut disambut langsung Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra, Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan. Dalam sambutannya, Arief mengaku, antusias serta respek atas kunjungan perwakilan Mabes TNI AD dalam rangka menjajaki peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD. "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur memang membutuhkan kontribusi banyak pihak, salah satunya dari jajaran Mabes TNI AD," ungkap Arief. Ia mengakui, pembangunan infrastuktur PUPR perlu lebih melibatkan Mabes TNI AD. Salah satunya untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimatan dan wilayah Pulau Papua. Lebih lanjut Arief menjelaskan, saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastuktur di Pulau Papua yang termuat Renstra PUPR, yakni percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, serta pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, berbasis ekologis serta wilayah adat. “Kemudian, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat, antara lain dukungan infrastruktur pengembangan PKN Sorong, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Fak fak, KPPN Misool, serta KPPN Manokwari,” terangnya. Selain itu disampaikan beberapa dukungan terhadap Kota Baru Sorong, KEK Sorong, Dukungan infrastruktur pengembangan Raja Ampat, Dukungan terhadap Kawasan pabrik Sagu Distrik Kais Sorong Selatan dan lainnya. Ia menambahkan, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua, yakni dukungan infrastruktur di PKN Jayapura, PKN Timika, PKN Merauke dan pengembangan PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Sarmi, PKW Arso, serta PKW Wamena. “Ada juga dukungan infrastruktur pengembangan KPPN Jayapura, KPPN Arso, KPPN Merauke. Selain itu, dukungan pengentasan kemiskinan dan ancaman stunting di kawasan Papua bagian tengah. Kemudian, dukungan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Salor di Kab. Merauke, KPB Senggi di Kab. Keerom, Wilayah Adat Laa Pago dan lainnya,” paparnya. Arief juga menjelaskan, arah pengembangan pembangunan Pulau Kalimantan, yakni mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia, mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian Utara. "Untuk Pulau Kalimantan pembangunan melakukan strategi pertumbuhan dan pemerataan," paparnya. Ia mencontohkan, program pembangunan konektivitas di 4 provinsi yang menghubungkan 18 kabupaten, yakni pembangunan Jalan di Provinsi Kalbar Kab Kapuas Hulu, Kab Melawi, serta Kab Sintang. Untuk Provinsi Kalteng menghubungkan Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Katingan, Kab Kapuas, Kab Murung Raya, Kab Seruyan. “Di Kaltim diberikan dukungan untuk menghubungkan Kab Berau, Kab KuKar, Kab Mahakam Ulu, Kab Kutai Barat, serta Kab Kutai Timur. Di Provinsi Kaltara pembangunan dilakukan untuk menghubungkan Kab. Bulungan, Kab Malinau, serta Kab. Nunukan atau yang dikenal Heart of Borneo (HoB), serta banyak lagi program di Pulau Kalimantan,” terang Arief. Menurutnya, pembangunan konektivitas tersebut memiliki banyak tujuan, mulai dari meningkatkan perekonomian wilayah, kemudahan mobilitas dan lainnya. Di tempat yang sama, Mayjen TNI, Bambang Supardi mengatakan, selama ini TNI telah banyak melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR. “Hasil pembangunannya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk kawasan perbatasan atau kawasan rawan keamanan,” ujar Bambang. Ia berharap, kerja sama Mabes TNI AD dengan Kementerian PUPR bisa terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, khususnya untuk kawasan-kawasan perbatasan serta kawasan rawan gangguan keamanan.(ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Pastikan Pembangunan Infrastruktur Memberikan Manfaat Luas untuk Mempersatukan Bangsa

31 Januari 2019

1565

Kementerian PUPR Pastikan Pembangunan Infrastruktur Memberikan Manfaat Luas untuk Mempersatukan Bangsa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga nergara Indonesia. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat memaparkan "Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pertanahanan Negara" mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2019 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta Timur, Rabu (30/1). Pada Rapim TNI tersebut turut hadir sebagai pembicara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Hadi menerangkan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur di Tanah Air menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Wilayah di Indonesia seluruhnya dikelompokan ke dalam 35 WPS,” jelasnya. Dengan pendekatan WPS ini, lanjutnya, diharapkan pengembangan infrastuktur PUPR dapat dijalankan secara lebih terpadu, konprehensif, dapat cepat mengatasi ketimpangan Barat dan Timur, pembangunan yang sesuai daya dukung serta daya tampung. Ia menerangkan, sinergi Kementerian PUPR dengan kementerian/lembaga, TNI dan Polri dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Hadi mencontohkan, dalam bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan TNI bekerjasama mencegah kerusakan daerah aliran sungai akibat pencemaran maupun alih fungsi lahan seperti di Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Kerjasama juga dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi Situ Rawa Gede dan Situ Kandang Babi, serta kegiatan tanggap darurat bencana. Bidang Bina Marga, TNI membantu pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta Jalan Trans Papua. TNI melakukan pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan yang kemudian dilanjutkan oleh Kemeterian PUPR untuk konstruksi jalannya. Ketersediaan jalan di kawasan perbatasan dan daerah terisolir, disamping meningkatkan konektivitas, juga menjadi pertahanan negara. TNI juga membantu pembangunan Dermaga Tawiri beserta penataan lansekap kawasannya di Provinsi Maluku yang akan menjadi dermaga singgah Kapal Perang TNI AL. “Di bidang perumahan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 - 2018 membangun sebanyak 1.994 unit Rumah Khusus TNI di 34 Provinsi serta membangun sebanyak 114 tower (4.267 unit) Rumah Susun TNI di 24 Provinsi,” terangnya. TNI juga membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa di NTB dengan menjadi fasilitator pembangunan rumah tahan gempa bersama para ahli dan CPNS Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur permukiman juga ada yang melibatkan TNI salah satunya adalah Ekspedisi Bhakti Kesra Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 di Pulau Muna Kabupaten Muna, Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut, Pulau Wawonii Kabupaten Wawonii, Pulau Togean Kabupaten Tojo Una Una. Kemudian dilanjutaan pada tahun 2016 yakni pembangunan infrastruktur permukiman di Pulau Bajo Kabupaten Bima, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pulau Kaimana Kabupaten Kaimana. Selain itu pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan fasilitas pendukungnya. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Pertahanan dan TNI dapat semakin meningkatkan keamanan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara. "Kementerian Keuangan tak akan sungkan untuk selalu menaikan anggaran Kemenham dan TNI, bila pendapatan negera terus meningkat," terangnya. Untuk itu, Ia berharap, TNI dapat berkontribusi terhadap anggaran negara dengan membantu menghilangkan praktek impor illegal, bisnis ilegal serta meningkatkan penerimaan pajak, Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan program 10.000 sertifikasi tanah untuk rakyat. Sehubungan tersebut Kementerian ATR/BPN bersedia berkerjasama dengan TNI untuk melakukan sertifikasi yang belum tersertifikatkan. Sofyan menyatakan, Kementerian ATR/BPN siap mendukung untuk membantu penguatan institusi TNI. Salah satunya untuk lokasi latihan TNI. "Seperti beberapa waktu lalu, Kementerian ATR/BPN turut membantu pembebasan lahan ratusan hektar untuk latihan TNI di Banten," terangnya.(ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya