Berita

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang memasuki hari keempat (15/4). Pembahasan terbagi dalam dua sesi dengan delapan desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Pada sesi pertama, desk 1 membahas Provinsi Bengkulu dipimpin Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Gorontalo dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku Utara dipimpin Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, membahas Provinsi Kalimantan Timur. Sesi pertama menyepakati percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur sektor sumber daya air dan bina marga, meliputi peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.); pengendalian banjir di Bengkulu dan Kalimantan Timur; pembangunan jaringan pipa transmisi air baku di Maluku Utara; dan pembangunan jalan. Selain itu, dibahas juga sektor cipta karya dan prasarana strategis meliputi penataan kawasan strategis pariwisata; pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan air minum SPAM; pembangunan TPST; peningkatan IPLT; hingga rehabilitasi dan renovasi madrasah. Pada sesi kedua, desk 1 membahas Provinsi Lampung dipimpin Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Pembahasan pada sesi kedua mencakup rehabilitasi D.I.; pengendalian banjir di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat; peningkatan IPA; pembangunan IPLT dan TPST; serta pembangunan Sekolah Rakyat. Hasil pembahasan setiap program meliputi status diakomodasi dan ditangguhkan yang disertai catatan sesuai kesepakatan rapat. Turut hadir pada desk Konreg antara lain Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi, direktorat teknis unit organisasi teknis di Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah provinsi yang terdiri atas Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti secara luring maupun daring.(ATD/Tiara)

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang telah memasuki hari ketiga (15/4), pembahasan kali ini terbagi dalam 2 sesi dengan 10 desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Setiap desk konreg dihadiri oleh Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi serta Direktorat Teknis seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU serta perwakilan provinsi yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada sesi pertama, Desk 1 membahas Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku dipimpin oleh Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A membahas Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan yang dilakukan pada sesi 1 antara lain, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat hingga Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sanggau di Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam sesi kedua, Desk 1 membahas program pada Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2, membahas Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Kemudian pada Desk 3 membahas program pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Desk 4 dilanjutkan dengan membahas Provinsi Papua Barat Daya, dan Desk 5 membahas Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan program yang dilakukan antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional, jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelolaan persampahan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan. Adapun hasil dari pembahasan masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi, ditangguhkan ke tahun berikutnya, atau dengan catatan-catatan lain yang disepakati dalam rapat. (Zim/Tiara)  

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan bagian dari Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur bidang pekerjaan umum TA 2027 memasuki hari kedua tanggal 14 April 2026. Pada hari kedua ini, BPIW, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, dan jajaran Pemerintah Daerah kembali melanjutkan pembahasan program pada 10 provinsi yang terbagi dalam 5 desk.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, yang hadir dalam desk hari ini memberikan arahan untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan infrastruktur melalui forum konreg ini. Ia menyampaikan bahwa Konreg dimaksudkan untuk mengintegrasikan program infrastruktur dasar Kementerian PU yang nantinya akan saling menunjang, baik antar infrastruktur PU maupun infrastruktur lain di luar kewenangan Kementerian PU, misalnya infrastruktur pelabuhan yang perlu didukung oleh akses jalan.   “Forum ini bukan hanya mengusulkan paket per paket, tapi kita berupaya mengintegrasikan program agar saling menunjang. Tujuan kita membangun suatu wilayah adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan terintegrasi dan terpadu, maka sektor riil di sekitarnya dapat tumbuh dan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan kemudian meningkatkan PDRB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi” jelasnya.   Desk 1 yang dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain lanjutan pembangunan beberapa ruas jalan bebas hambatan lintas Sumatera, infrastruktur persampahan, penataan kawasan pariwisata, infrastruktur air minum, dan irigasi.   Desk 2 yang dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pembahasan antara lain meliputi rencana pembangunan beberapa ruas jalan, infrastruktur air baku, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan kawasan perkotaan, pembangunan kampus dan program National Urban Flood Resilience Project (NUFRep). Catatan untuk beberapa program adalah perlunya memperhatikan kesiapan Readiness Criteria (RC) termasuk kesiapan lahan yang perlu komitmen dukungan dari Pemerintah Daerah.   Desk 3 membahas pemrograman di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Bernardi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIA, dan Provinsi Jawa timur yang dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIB. Pembahasan di antaranya terkait preservasi beberapa ruas jalan, penyiapan desain pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan SPAM Regional. Beberapa program dapat diakomodir jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, namun terdapat pula program yang ditangguhkan karena belum lengkapnya Readiness Criteria sebagai syarat utama dalam pembangunan infrastruktur.   Desk 4 dipimpin oleh Andie Pramudita Saidhidayat, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC membahas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beberapa infrastruktur dasar yang dibahas dalam desk seperti pengaman pantai, infrastruktur air baku, pembangunan jalan, dan Sekolah Rakyat juga turut menjadi topik utama dalam pembahasan.  (MBA/Tiara)

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring.   Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.   Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B.   Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.     Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi memulai rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) sebagai bagian dari proses perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Auditorium Kementerian PU. Adapun tema yang diangkat pada Konreg tahun 2026 adalah “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Menteri PU Dody Hanggodo dalam sambutannya menekankan untuk melaksanakan agenda konreg ini dengan baik karena hasil konreg akan menjadi masukan dalam Musrenbangnas dan menjadi dasar penyusunan pagu indikatif anggaran 2027. “Seluruh proses perencanaan dan pemrograman ini diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, di mana peran Kementerian PU adalah menyediakan infrastruktur dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik” ujarnya. “Dalam penyelenggaraan infrastruktur tahun 2027 agar dipedomani 3 strategi ini, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur dalam sektor swasembada pangan, energi dan air; efisien dalam pembelanjaan infrastruktur dan mendorong pembiayaan yang inovatif; serta memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” terangnya. Hadir dalam pertemuan ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimudin. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perlunya mempertimbangkan resiliensi terhadap berbagai tantangan geopolitik. Selain itu beliau menyampaikan bahwa Kemenko IPK senantiasa mengawasi orientasi utama pembangunan pada outcome dan impact, yaitu bagaimana manfaat pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kami juga bersama Kementerian Teknis berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur antar sektor, antarpusat dan daerah, serta dari hulu ke hilir. Tantangan utama kita dalam Kementerian Teknis ini tentu adalah bagaimana target-target kita sejalan dan sepaham agar arahnya menjadi selaras” Paparnya. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia, dalam laporannya mengatakan bahwa Konsultasi Regional diselenggarakan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. “Forum ini akan membahas program dan kegiatan hasil rakorbangwil, rakortekrenbang, serta usulan kegiatan baru dari Pemprov yang selaras dengan prioritas utama bidang PU dalam RPJMN.” Lanjutnya.  “Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Konreg ini antara lain Pemenuhan readiness criteria (RC) untuk kegiatan infrastruktur PU, dan komitmen Pemda seperti penyiapan lahan agar konstruksi siap dilaksanakan pada 2027 mendatang” jelasnya. Pembukaan Konreg 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi pemrograman (SIPro) guna memastikan pelaksanaan proses input usulan Pemerintah Daerah yang  dilakukan pada tanggal 2-7 April 2026. Rangkaian forum ini akan dilanjutkan dengan sesi desk provinsi pada tanggal 13-16 April 2026. Acara ini dihadiri oleh Menteri PU, Wakil Menteri PU, Pejabat Pimpintan Tinggi Madya, Pratama dan Administrator dari Kementerian PU, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Forum ini juga dihadiri secara daring oleh Bappeda, Bapperida, Bappelitbangda, dan Pemerintah Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Provinsi. Selain itu hadir pula jajaran Kepala Balai di Lingkungan Kementerian PU di seluruh Indonesia. (MBA/Tiara)

Pembahasan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2027 kembali dilanjutkan hari ini 23 Februari 2026 dalam agenda Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) hari ke-4. Pada hari terakhir Pra Konreg ini, pembahasan difokuskan pada pemrograman sektor Prasarana Strategis dan penuntasan Sumber Daya Air (SDA).   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan bahwa Pra Konsultasi Regional ini adalah salah satu rangkaian kegiatan sebelum dilaksanakannya pembukaan Konreg pada April mendatang. “Kebutuhan awal Renja kita saat ini mencapai lebih dari 2 kali lipat dari anggaran yang kita terima saat ini, oleh karena itu penting untuk mem-filter kegiatan yang betul-betul priorias” Ujarnya.   Sesi desk Prasarana Strategis membahas sembilan kegiatan di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hadir dalam sesi ini Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Ditjen Prasarana Strategis, Auliya Ul Fikri. Desk sesi Provinsi Jawa Tengah dipandu oleh Erwin Adhi Setiadi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B; Sesi wilayah Nusa Tenggara dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary; dan sesi wilayah Sulawesi dipandu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo.   Dalam desk ini dikonfirmasi beberapa program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada TA 2027, di antaranya adalah Pembahasan Pembangunan sarana peribadatan dan kesehatan. Beberapa catatan antara lain kesiapan pendanaan, rediness criteria, dan pembebasan lahan.   Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Auliya, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun prioritisasi program prasarana strategis yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan pemrograman di BPIW. “Kajian-kajian itu sangat kita perlukan untuk bahan updating RPIW nantinya”. Ujar Zevi menanggapi.   Sementara itu pembahasan Desk Sumber Daya Air (SDA) fokus pada wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, dan dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam desk ini dibahas 57 kegiatan terkait infrastruktur SDA.   Perwakilan dari Ditjen SDA mengungkapkan bahwa program yang ada di dalam daftar sudah masuk Ranwal Renja 2027 dan bisa dilanjutkan di konreg, beberapa masuk Renstra namun tahun pelaksanaannya bukan di 2027, dan beberapa sudah dilaksanakan. Desk dilakukan dengan pembahasan satu per satu program menggunakan di aplikasi Sipro. (MBA/Tiara)