Hari Pertama Desk Konreg Bahas Program Bidang Pekerjaan Umum di 10 Provinsi

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring.

 

Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

 

Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B.

 

Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

 

 

Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)