Memuat halaman...

Konreg Program Kementerian PU TA 2027 Resmi Dibuka, Fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas

2 April 2026

206

Konreg Program Kementerian PU TA 2027 Resmi Dibuka, Fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas

Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi memulai rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) sebagai bagian dari proses perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Auditorium Kementerian PU. Adapun tema yang diangkat pada Konreg tahun 2026 adalah “Pembangunan Infrastruktur PU dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

Menteri PU Dody Hanggodo dalam sambutannya menekankan untuk melaksanakan agenda konreg ini dengan baik karena hasil konreg akan menjadi masukan dalam Musrenbangnas dan menjadi dasar penyusunan pagu indikatif anggaran 2027.

“Seluruh proses perencanaan dan pemrograman ini diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, di mana peran Kementerian PU adalah menyediakan infrastruktur dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik” ujarnya.

“Dalam penyelenggaraan infrastruktur tahun 2027 agar dipedomani 3 strategi ini, yaitu melanjutkan dukungan infrastruktur dalam sektor swasembada pangan, energi dan air; efisien dalam pembelanjaan infrastruktur dan mendorong pembiayaan yang inovatif; serta memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” terangnya.

Hadir dalam pertemuan ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimudin. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perlunya mempertimbangkan resiliensi terhadap berbagai tantangan geopolitik. Selain itu beliau menyampaikan bahwa Kemenko IPK senantiasa mengawasi orientasi utama pembangunan pada outcome dan impact, yaitu bagaimana manfaat pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kami juga bersama Kementerian Teknis berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur antar sektor, antarpusat dan daerah, serta dari hulu ke hilir. Tantangan utama kita dalam Kementerian Teknis ini tentu adalah bagaimana target-target kita sejalan dan sepaham agar arahnya menjadi selaras” Paparnya.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia, dalam laporannya mengatakan bahwa Konsultasi Regional diselenggarakan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur PU dan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. “Forum ini akan membahas program dan kegiatan hasil rakorbangwil, rakortekrenbang, serta usulan kegiatan baru dari Pemprov yang selaras dengan prioritas utama bidang PU dalam RPJMN.” Lanjutnya.

“Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Konreg ini antara lain Pemenuhan readiness criteria (RC) untuk kegiatan infrastruktur PU, dan komitmen Pemda seperti penyiapan lahan agar konstruksi siap dilaksanakan pada 2027 mendatang” jelasnya.

Pembukaan Konreg 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi pemrograman (SIPro) guna memastikan pelaksanaan proses input usulan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada tanggal 2-7 April 2026. Rangkaian forum ini akan dilanjutkan dengan sesi desk provinsi pada tanggal 13-16 April 2026.

Acara ini dihadiri oleh Menteri PU, Wakil Menteri PU, Pejabat Pimpintan Tinggi Madya, Pratama dan Administrator dari Kementerian PU, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Forum ini juga dihadiri secara daring oleh Bappeda, Bapperida, Bappelitbangda, dan Pemerintah Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Provinsi. Selain itu hadir pula jajaran Kepala Balai di Lingkungan Kementerian PU di seluruh Indonesia. (MBA/Tiara)

#BPIW #KEMENETERIAN PU #KONREG

Berita Terkait

13 April 2026

Kepala BPIW Hadiri Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi Dampak Musim Kemarau 2026

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Senin, 13 April 2026. Rapat ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga guna mengantisipasi serta meminimalkan dampak musim kemarau panjang, khususnya terhadap ketahanan air dan produksi pangan nasional. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan terkait prediksi musim kemarau tahun 2026, strategi modifikasi cuaca, serta manajemen risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar peserta. Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, dalam paparannya menyampaikan potensi dampak musim kemarau panjang yang diperkuat oleh fenomena El Nino, serta menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan mitigasi yang terintegrasi. Dalam sesi diskusi, Kepala BPIW menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau panjang. “Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau panjang. Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya air, pengelola waduk dan bendungan, serta sektor pertanian khususnya dalam penentuan waktu tanam di sentra produksi padi perlu dilakukan secara terencana agar kebutuhan air untuk produksi pangan dapat terpenuhi secara optimal,”ujar Bob. Selain itu, Kepala BPIW juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dengan para pengelola waduk dan bendungan, termasuk Perum Jasa Tirta I dan II, guna memastikan pengaturan distribusi air dapat mendukung kebutuhan produksi pangan secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, baik dari kementerian/lembaga maupun unit teknis di daerah, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai (BBWS dan BWS). Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah kolaboratif dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

7 April 2026

Kepala BPIW Dampingi Menteri PU dalam Raker Komisi V DPR RI Evaluasi Infrastruktur Pasca Lebaran

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lassarus, membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU membahas berbagai aspek pelaksanaan infrastruktur selama periode Lebaran, termasuk kesiapan dan pelayanan infrastruktur dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Ketua Komisi V DPR RI, dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Lassarus juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kinerjanya dengan keterbatasan anggaran yang ada namun tidak ditemukan kejadian yang menonjol dalam pelaksanaan infrastruktur selama Lebaran Tahun 2026. Ia menegaskan kerusakan jalan merupakan dampak dari lemahnya pembiayaan pada sektor preservasi jalan. “Hendaknya menjadi perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum, setidaknya kalau kita tidak bisa membangun baru, kita mampu merawat yang lama. Hal ini merupakan pemenuhan standar pelayanan minimum untuk seluruh jalan yang ada di Indonesia.” ujarnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu, optimalisasi kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan ruas-ruas seluruh jalan nasional berada dalam kondisi prima untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung rest area, termasuk manajemen alur kendaraan dan penyediaan air bersih, serta penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral. Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada momen strategis seperti Lebaran. Dalam pemaparannya, Dody menyampaikan pagu anggaran Kementerian PU sebesar RP118,89 triliun, dengan alokasi Rp34,74 tiliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp45,59 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp12,04 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rp25,11 triliun untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta Rp2,01 triliun untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, BPIW, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU. “Realisasi keuangan pada tanggal 5 April 2026 mencapai Rp15 triliun atau sebesar 12,67 persen dan realisasi fisik sebesar 14,60 persen. Kami sedang melakukan konsolidasi untuk tetap mengalokasikan anggaran pada infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) agar target tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga langkah dan target pembangunan dapat berjalan lebih efisien,” ujar Dody. Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI tersebut juga menghasilkan sejumlah penegasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melanjutkan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana guna menjamin pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat. Selain itu, Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait jaringan irigasi, agar pelaksanaannya tidak diserahkan kepada penyedia jasa tertentu dan tetap terbuka bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Finalisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian PU Tahun 2026, Perkuat Narasi Kebermanfaatan Infrastruktur

27 Maret 2026

125

BPIW Finalisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian PU Tahun 2026, Perkuat Narasi Kebermanfaatan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja melalui finalisasi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian PU Tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung G BPIW, Kamis (26/3). Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU, antara lain Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Direktur Sistem dan Strategi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Prasarana Strategis serta perwakilan dari Unit Organisasi (Unor) lainnya. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memastikan keselarasan penyusunan dokumen PK Kementerian PU 2026, khususnya dalam merumuskan narasi kebermanfaatan yang lebih substantif dan berorientasi pada outcome. Dalam arahannya, Kepala BPIW menekankan bahwa setiap indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus dilengkapi dengan penjelasan yang jelas mengenai kebermanfaatan dan dampak yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terukur dari sisi output, tetapi juga mampu menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Narasi kebermanfaatan harus benar-benar menggambarkan outcome, bukan sekadar pengulangan dari output yang telah ditetapkan. Selain itu, penyajian informasi juga diharapkan menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.” Ujar Bob. Bob menegaskan bahwa langkah awal dalam merumuskan kebermanfaatan adalah dengan mengidentifikasi output infrastruktur secara tepat. Dari output tersebut, kemudian dirumuskan narasi dampak yang selaras, baik dalam konteks nasional maupun dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam sesi diskusi, berbagai masukan konstruktif disampaikan oleh peserta rapat. Salah satunya terkait perlunya keselarasan narasi kebermanfaatan antar level organisasi dengan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Menteri sebagai acuan utama (top-down alignment). Selain itu, untuk unit organisasi non-teknis, identifikasi output dapat merujuk pada dokumen Rencana Strategis dan DIPA agar tetap mencerminkan kinerja yang relevan. Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah pentingnya penyesuaian narasi kebermanfaatan dengan karakteristik masing-masing unit organisasi. Sebagai contoh, BPIW menitikberatkan pada aspek integrasi pembangunan wilayah, sementara Inspektorat Jenderal lebih menekankan pada aspek integritas dan pengawasan. Dari sisi teknis, disepakati bahwa pengambilan data output mengacu pada DIPA Revisi RO Khusus (R1), sebagaimana yang telah disampaikan Menteri PU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI beberapa waktu lalu. Selain itu, dalam penyusunan narasi kebermanfaatan, tidak perlu mencantumkan secara spesifik nomor Instruksi Presiden, melainkan cukup menjelaskan bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut secara umum. Sebagai tindak lanjut, seluruh unit organisasi diminta untuk segera menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pimpinan masing-masing paling lambat 31 Maret 2026 kepada BPIW, untuk selanjutnya disampaikan secara kolektif kepada Menteri PU. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tahun 2026 juga harus dipublikasikan secara transparan, akuntabel, dan periodik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam rangka mendukung evaluasi kinerja berbasis dampak, mulai tahun 2026 seluruh unit organisasi juga diharapkan mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan, termasuk testimoni masyarakat. Melalui langkah ini, BPIW bersama seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan PU berkomitmen untuk menghadirkan perencanaan yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya