Memuat halaman...

Desk Konreg Hari Keempat Tekankan Percepatan dan Integrasi Pembangunan Infrastruktur

15 April 2026

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang memasuki hari keempat (15/4). Pembahasan terbagi dalam dua sesi dengan delapan desk yang membahas program dari masing-masing provinsi.

Pada sesi pertama, desk 1 membahas Provinsi Bengkulu dipimpin Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Gorontalo dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku Utara dipimpin Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, membahas Provinsi Kalimantan Timur.

Sesi pertama menyepakati percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur sektor sumber daya air dan bina marga, meliputi peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.); pengendalian banjir di Bengkulu dan Kalimantan Timur; pembangunan jaringan pipa transmisi air baku di Maluku Utara; dan pembangunan jalan. Selain itu, dibahas juga sektor cipta karya dan prasarana strategis meliputi penataan kawasan strategis pariwisata; pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan air minum SPAM; pembangunan TPST; peningkatan IPLT; hingga rehabilitasi dan renovasi madrasah.

Pada sesi kedua, desk 1 membahas Provinsi Lampung dipimpin Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C.

Pembahasan pada sesi kedua mencakup rehabilitasi D.I.; pengendalian banjir di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat; peningkatan IPA; pembangunan IPLT dan TPST; serta pembangunan Sekolah Rakyat. Hasil pembahasan setiap program meliputi status diakomodasi dan ditangguhkan yang disertai catatan sesuai kesepakatan rapat.

Turut hadir pada desk Konreg antara lain Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi, direktorat teknis unit organisasi teknis di Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah provinsi yang terdiri atas Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti secara luring maupun daring.(ATD/Tiara)

#BPIW #PU #DESK #KONREG

Berita Terkait

8 Mei 2026

Mentawai Luncurkan City Branding “Surf and Soul”, Dorong Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Riska Rahmadia menghadiri acara Jakarta Marketing Week 2026 di Jakarta, Rabu 7 Mei 2026. Dalam rangkaian agenda acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi meluncurkan city branding bertajuk Mentawai: Surf and Soul yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat positioning Kepulauan Mentawai sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis kekayaan alam dan budaya lokal. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai konsep branding Mentawai: Surf and Soul oleh tokoh pemasaran nasional, Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan, branding Surf and Soul merepresentasikan kekuatan utama Kepulauan Mentawai yang tidak hanya dikenal melalui potensi wisata selancar kelas dunia, tetapi juga kekayaan tradisi dan budaya masyarakat adat Mentawai. Dalam konsep progression of economic value, Mentawai dinilai telah berada pada level Stage Experience melalui pengalaman wisata selancar (surfing experience), serta mencapai level Guide Transformation melalui peran Sikerei sebagai tabib sekaligus tokoh adat masyarakat Mentawai yang merepresentasikan nilai spiritual dan kearifan lokal. “Mentawai memiliki kekuatan yang sangat autentik. Surfing bukan hanya atraksi wisata, tetapi pengalaman yang membentuk identitas destinasi, sementara keberadaan Sikerei menjadi simbol transformasi dan jiwa budaya Mentawai. Inilah yang kami rangkum dalam konsep Surf and Soul,” ujar Hermawan. Dalam paparannya, Hermawan menjelaskan bahwa tema tersebut juga akan diangkat dalam ajang International Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 14–18 Oktober 2026 dengan mengusung tema Reimagining Tourism: in Fragmented World. Peluncuran resmi city branding tersebut ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jacop Saguruk, Anggota DPD RI Irman Gusman, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat, Kapolres Kepulauan Mentawai, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, serta perwakilan Persatuan Selancar Ombak Indonesia Al Fathir Muchtar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa selain memperkuat promosi potensi alam dan budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan menuju kawasan destinasi unggulan di Kepulauan Mentawai. “Kami berharap branding Mentawai: Surf and Soul dapat semakin memperkenalkan Mentawai ke dunia internasional. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai agar aksesibilitas dan pelayanan bagi wisatawan dapat terus meningkat,” ujar Rinto Wardana. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan prosesi tato tradisional Mentawai serta penampilan tarian adat oleh para Sikerei yang semakin mempertegas identitas budaya lokal sebagai bagian integral dari branding Mentawai: Surf and Soul.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

4 Mei 2026

171

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius. “Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir. “Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. “Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kementerian PU Dorong Integrasi Infrastruktur dalam Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

22 April 2026

266

Kementerian PU Dorong Integrasi Infrastruktur dalam Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional yang diselenggarakan di Aula Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (22/4). Rapat dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS). Pada pembukaan rapat, AHY menyampaikan akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional sebagaimana mandat dari Bapak Presiden. “Hal ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh dari Pulau Jawa. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY. AHY menyampaikan adanya ketimpangan besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di tanah air. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4 persen dan angkutan logistik hanya 1 persen. Menurutnya, kereta api dinilai jauh lebih efisien dan ramah lingkungan karena kontribusi emisinya kurang dari 1 persen. Total panjang jalur yang direncanakan untuk dibangun mencapai 14.000 kilometer (km). Di Pulau Sumatera, panjang jalur eksisting saat ini tercatat sebesar 1.871 km, dengan rencana penambahan jaringan baru sepanjang 7.837 km. Salah satu program percepatan (quick wins) yang menjadi prioritas adalah pengembangan trase Banda Aceh–Besitang sepanjang kurang lebih 400 km, yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sementara itu, di Pulau Sulawesi, panjang jalur yang telah terbangun saat ini mencapai 109 km yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Ke depan, pengembangan jaringan masih diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan hingga mencakup provinsi-provinsi lainnya di wilayah Sulawesi. “Diperlukan pendekatan untuk wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara melalui skema yang melibatkan pelaku industri (downstreaming),” ujar AHY. Pada sesi paparan Kementerian PU, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur, tetapi juga pada integrasi dengan infrastruktur pendukung. “Pengembangan jaringan kereta api harus dilakukan secara terpadu dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan penyediaan air bersih, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan pengembangan berbasis kawasan, termasuk penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). “Melalui pendekatan TOD, pengembangan jaringan kereta api diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal,” jelasnya. Selain itu, dukungan infrastruktur dasar menjadi aspek krusial dalam pengembangan jaringan kereta api, mencakup penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang (flyover/underpass), pengendalian banjir di sepanjang jalur, serta peningkatan kualitas kawasan stasiun melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, pengembangan jaringan kereta api diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Turut hadir dalam rapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dan perwakilan stakeholders terkait. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya