Memuat halaman...

Hari Kedua Konreg BPIW Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dan Daerah

14 April 2026

101

Hari Kedua Konreg BPIW Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dan Daerah

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menghadiri Desk Konreg hari ke dua

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan bagian dari Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur bidang pekerjaan umum TA 2027 memasuki hari kedua tanggal 14 April 2026. Pada hari kedua ini, BPIW, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, dan jajaran Pemerintah Daerah kembali melanjutkan pembahasan program pada 10 provinsi yang terbagi dalam 5 desk.

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, yang hadir dalam desk hari ini memberikan arahan untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan infrastruktur melalui forum konreg ini. Ia menyampaikan bahwa Konreg dimaksudkan untuk mengintegrasikan program infrastruktur dasar Kementerian PU yang nantinya akan saling menunjang, baik antar infrastruktur PU maupun infrastruktur lain di luar kewenangan Kementerian PU, misalnya infrastruktur pelabuhan yang perlu didukung oleh akses jalan.

“Forum ini bukan hanya mengusulkan paket per paket, tapi kita berupaya mengintegrasikan program agar saling menunjang. Tujuan kita membangun suatu wilayah adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan terintegrasi dan terpadu, maka sektor riil di sekitarnya dapat tumbuh dan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan kemudian meningkatkan PDRB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi” jelasnya.

Desk 1 yang dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain lanjutan pembangunan beberapa ruas jalan bebas hambatan lintas Sumatera, infrastruktur persampahan, penataan kawasan pariwisata, infrastruktur air minum, dan irigasi.

Desk 2 yang dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pembahasan antara lain meliputi rencana pembangunan beberapa ruas jalan, infrastruktur air baku, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan kawasan perkotaan, pembangunan kampus dan program National Urban Flood Resilience Project (NUFRep). Catatan untuk beberapa program adalah perlunya memperhatikan kesiapan Readiness Criteria (RC) termasuk kesiapan lahan yang perlu komitmen dukungan dari Pemerintah Daerah.

Desk 3 membahas pemrograman di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Bernardi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIA, dan Provinsi Jawa timur yang dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIB. Pembahasan di antaranya terkait preservasi beberapa ruas jalan, penyiapan desain pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan SPAM Regional. Beberapa program dapat diakomodir jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, namun terdapat pula program yang ditangguhkan karena belum lengkapnya Readiness Criteria sebagai syarat utama dalam pembangunan infrastruktur.

Desk 4 dipimpin oleh Andie Pramudita Saidhidayat, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC membahas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beberapa infrastruktur dasar yang dibahas dalam desk seperti pengaman pantai, infrastruktur air baku, pembangunan jalan, dan Sekolah Rakyat juga turut menjadi topik utama dalam pembahasan. (MBA/Tiara)

##pemrograman ##perencanaan ##konreg ##sinergi

Berita Terkait

Hari Pertama Desk Konreg Bahas Program Bidang Pekerjaan Umum di 10 Provinsi

13 April 2026

140

Hari Pertama Desk Konreg Bahas Program Bidang Pekerjaan Umum di 10 Provinsi

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya