Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Major Project Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Morowali di Gedung BPIW, Jakarta, Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III beserta jajarannya, Bupati Morowali, Kepala Bappelitbangda, perwakilan Dinas PUPR Morowali beserta jajarannya.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, membuka rapat dengan menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang mendukung kegiatan industri dan konektivitas wilayah. “Morowali menjadi salah satu lokasi prioritas karena potensi kawasan industrinya yang besar. Tantangan kita adalah menata kembali kawasan agar terintegrasi, mendukung hilirisasi industri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.   Dalam pemaparannya, Team Leader Pekerjaan ICP Morowali, Deliana, menyampaikan bahwa penyepakatan Major Project akan menjadi dasar penyusunan Pre-Feasibility study (pre-FS) untuk mendetailkan rencana pengembangan dua Selected Area. “Penyusunan rencana ini tidak hanya menata ruang, tetapi juga mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan tata kota agar berkelanjutan,” ungkapnya.   FGD ini bertujuan untuk menyepakati dua lokasi Major Project pada dua Selected Area ICP Morowali, yaitu Kompleks Kawasan Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah. Kawasan ini kedepannya akan dikembangkan sejalan dengan tujuan National Urban Development Project (NUDP).   Bupati Morowali menyambut positif konsep yang dikembangkan dan menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana daerah. “Pada prinsipnya kami mendukung dan mengizinkan pembangunan, namun harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta pembiayaan harus realistis dan terukur,” tegasnya.   Kegiatan ICP in Sulawesi, Maluku and Papua ini ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Diharapkan dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan perkotaan di Morowali dan sekitarnya, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan industri, penataan kawasan perkotaan, serta penguatan karakter lokal sebagai wujud pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(Tasya/Tiara)

Sebagai rangkaian dari kegiatan Integrated City Planning (ICP), Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I menyelenggarakan Rapat Lintas Stakeholder untuk menyepakati Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing. Pertemuan dilakukan di Kota Pontianak pada Jum’at, 7 November 2025.   Dalam sambutan pembukaan, Bupati Mempawah, Erlina mengharapkan integrasi seluruh kegiatan dalam National Urban Development Project menjadi perangkat yang mampu menarik minat dan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mempawah, khususnya pada sektor perdagangan-jasa dan industri.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan teknis terkait key performance indicator, riviu kawasan prioritas yang terpilih serta profil dan rancangan dasar kawasan pilot serta kawasan pengembangan terpilih. Dengan ICP ini, perkembangan aglomerasi kota akan didorong lebih efisien dan efektif untuk menghindari urban sprawl dan kumuh. Benny juga menambahkan selain mendorong transformasi kota menjadi mesin pertumbuhan ekonomi wilayah, kota juga diharapkan dapat menjadi oase peradaban. Sebagai oase peradaban, kota akan menjadi tempat dimana perlahan Kota Mempawah Kijing dapat menjadi tempat kehidupan yang bermartabat, berkelanjutan, menyenangkan, serta penuh makna dan kenangan. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak, dengan peran utama dari Pemerintah Kabupaten Mempawah.   Benny mengingatkan bahwa kegiatan NUDP melalui ICP ini merupakan bantuan teknis bagi kota terpilih yang sifatnya non fisik untuk untuk menyiapkan dokumen prospektus atau demonstration of investment dengan tujuan menarik berbagai alternatif pembiyaan pengembangan perkotaan. Proses pemilihan kawasan pengembangan perkotaan diarahkan pada major project hingga titik akupuntur yang dinilai memiliki dampak secara regional dan juga memfasilitasi perkembangan kawasan perkotaan, mengantisipasi potensi perkembangan logistik dan industri yang diperkirakan semakin cepat dan massif di Kabupaten Mempawah.   Ketua CPMU NUDP, FirmanH. Napitupulu mengingatkan bahwa strategi pengembangan  transformasi perkotaan membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar, sehingga Pemerintah Daerah akan sangat berperan menyiapkan dan mengembangkan opportunity zones melalui pembiayaan kreatif perkotaan jangka menengah dan panjang.   Turut memberikan masukan, Zaharatul Hasanah dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan Pertanahan, dan Penanggulanan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa strategi pengembangan perkotaan Mempawah-Kijing telah sejalan dengan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, dengan kebutuhan penguatan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) pada Misi 4 untuk mewujudkan kota yang hijau dan tangguh.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan rapat untuk membahas serta menyepakati Major Project Integrated City Planning (ICP) di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ICP Sulawesi, Maluku, dan Papua, dalam kerangka pinjaman IBRD No. 8976-ID. Rapat yang berlangsung di Kantor BPIW Jakarta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tim konsultan ICP untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta perwakilan unit kerja BPIW. Fokus pembahasan menitikberatkan pada penyepakatan rencana pengembangan Kota Weda sebagai salah satu dari 24 kota prioritas nasional untuk pembangunan jangka panjang, jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk serta aktivitas industri di Weda mengalami peningkatan pesat, yang menuntut perencanaan kota yang komprehensif dan dukungan infrastruktur yang memadai. "Jika Weda dapat terhubung dengan Sofifi dan Buli secara efisien, hal ini akan menjadi katalisator signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara keseluruhan," ujarnya. Di sisi lain, tim konsultan ICP memaparkan visi dan misi pengembangan kota dengan city branding "Weda Bersinergi, Halmahera Tengah sebagai Industri Hijau yang Inovatif", sekaligus mengenalkan Burung Bidadari sebagai ikon budaya dan simbol identitas Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyampaikan dukungan penuh terhadap arah pengembangan yang dirancang dalam proyek ICP Weda. “Rencana yang disusun oleh tim konsultan telah selaras dengan visi daerah. Kami mendukung penuh konsep pembangunan kota yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya. Berdasarkan kesepakatan, dua lokasi prioritas ditetapkan sebagai major project: 1. Lokasi 1 (Weda): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan mixed-use. 2. Lokasi 2 (Sagea): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan komersial. Di Lokasi 1 (Weda), konsep pengembangan mengusung prinsip flexible block yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah lokal. Proyeksi jumlah penduduk di pusat kota diperkirakan mencapai 24.000–27.000 jiwa. Desain ini mengedepankan dua koneksi utama di area transit hub: konektivitas antara shuttle, water taxi, dan green corridor, guna mendorong mobilitas ramah lingkungan. Lokasi 2 (Sagea) akan dikembangkan sebagai kawasan penyangga industri yang tetap menjaga nilai-nilai budaya setempat. Karena bersebelahan dengan permukiman lama (Old Sagea), diperlukan korelasi desain yang kuat antara area baru dan lama demi menjaga keberlanjutan sosial dan budaya. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh seluruh pihak terkait. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tahap percepatan program ICP Weda di Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan terlaksananya rapat ini, BPIW menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia melalui pendekatan perencanaan kota terpadu yang seimbang antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. “Melalui program ICP, BPIW berupaya mendorong lahirnya kota-kota baru yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional,” tutup Pranoto. (Zim/Saf/Tiara)

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan komitmen untuk mendorong transformasi kota masa depan bertaraf dunia yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui program Integrated City Planning (ICP). Penegasan itu mengemuka dalam rapat penyepakatan strategi pengembangan kota dan kawasan yang digelar pada 30 Oktober 2025 di Kota Bukittinggi. Rapat penyepakatan menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir pula sebagai penanggap Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, perwakilan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi, Bappeda Kota Bukittinggi, akademisi, perwakilan investor, serta perwakilan Kerapatan Adat Kurai. Partisipasi beragam pihak itu menandai upaya penyelarasan arah kebijakan dan implementasi program agar berdampak nyata di lapangan. Walikota mengajak masyarakat untuk turut mengawal dan memberi dukungan terhadap setiap tahapan pengembangan ICP di Bukittinggi. Sejumlah aspirasi yang mencerminkan kebutuhan warga turut ditekankan, antara lain dorongan mewujudkan kota yang tertib, rapih, bersih, aman, ramah pejalan kaki, penyediaan taman bagi lansia, pengembangan layanan dan destinasi pariwisata serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan persampahan. Pada pembukaan acara, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I menegaskan bahwa ICP adalah bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi pengembangan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memimpin implementasi ICP dengan memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen kelembagaan agar perubahan yang diinginkan benar-benar terwujud. Setidaknya terdapat tiga integrasi yang perlu dilakukan dalam ICP ini yaitu pertama keterpaduan infrastruktur dengan kawasan, kedua keterpaduan lintas wilayah pemerintahan serta ketiga keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan badan usaha. Acara ini dibuat untuk menyepakati beberapa poin yang dikemukakan oleh tim penyusun dokumen Integrated City Planning, antara lain visi, misi, dan strategi yang dapat membawa tranformasi Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum menyatakan akan menyiapkan penyesuaian regulasi tata ruang melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim yang ramah investasi, termasuk penguatan kemudahan perizinan dan kepastian pemanfaatan ruang, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kualitas lingkungan perkotaan.  Kementerian PPN/Bappenas turut memaparkan indikator kota berkelanjutan sebagai rujukan penyusunan target dan pemantauan kinerja ICP. Indikator tersebut diharapkan menjadi alat ukur yang jelas, terstandar, dan dapat ditelusuri, sehingga capaian program tidak hanya bersifat normatif, melainkan terukur dan akuntabel. Rapat penyepakatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara yang dilampirkan hasil pembahasan dan masukan para pihak. Kesepakatan tersebut akan menjadi pijakan teknis lintas sektor, mulai dari peningkatan kualitas mobilitas dan ruang publik inklusif, penguatan ekosistem investasi yang kondusif, hingga pelestarian budaya lokal dalam kerangka pembangunan kota berkelanjutan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan pembahasan Integrated City Planning (ICP) in Java , Rabu, 8 Oktober 2025 di Jakarta. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, saat membuka acara menekankan pentingnya penyelarasan antara major project dan rencana pembangunan daerah, “Tantangan kita adalah bagaimana menyatukan arah pembangunan, terutama dalam mewujudkan pilot area yang berdaya saing, hijau, dan layak huni,” ujarnya. Dalam sesi pembahasan teknis, Tim ICP melaporkan konsep pengembangan Area Percontohan melalui pengembangan area pendidikan, kota baru, serta kota lama melalui pendekatan kota yang layak huni (liveable), hijau dan berkelanjutan secara ekologis (green and ecologically sustainable), dan kota cerdas (smart cities) serta peninjauan aksesibilitas menuju kawasan mega project berdasarkan pola ruang dan tata bangunan kota. Airlangga menegaskan bahwa pengembangan kota lama dan kota baru Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah, kemudahan akses, serta potensi pengembangan sektor pariwisata. “ICP bukan hanya tentang desain dasar, tetapi juga harus mampu menjadi model operasional pembangunan kota yang berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu ICP juga harus menghasilkan Demonstration of Investment yang juga menggambarkan Project Prospektus untuk dilaksanakan melalui sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, Raymond Tirtoadi, Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah Jawa Barat, menyampaikan bahwa Tim ICP akan berinteraksi langsung dengan wilayah dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi potensi sosial maupun lingkungan yang relevan. Dalam kesempatan yang sama, Project Management Support menekankan bahwa percepatan penyelesaian laporan harus tetap memperhatikan mutu. “Kita tidak hanya mengejar cepat, tetapi juga memastikan kualitas produk ICP dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” tegasnya. Selain itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah penyelesaian Task 2 agar selaras dengan Task 3, meliputi identifikasi major project, kerja sama investasi, aspek lingkungan dan teknis, serta penyusunan basic design sesuai dengan standar pemerintah. Hasil pekerjaan akan dievaluasi untuk memastikan manfaatnya nyata dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi menyampaikan bahwa Program ICP di Kabupaten Banyumas dengan Kota Purwokerto sebagai pilot area diharapkan mampu menjadi katalis pembangunan wilayah yang layak huni, hijau, inklusif, dan kolaboratif, dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. “ICP tidak hanya mencakup perencanaan dasar, tetapi juga aspek operasional untuk memastikan kota percontohan ini dapat menarik kunjungan dan hidup ekonominya,” ujarnya. (Tasya/Tiara)  

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Diseminasi Panduan Integrated City Planning (ICP) yang digelar secara hybrid pada Senin, 29 September 2025, bersama Tim Konsultan ICP: Rapid Planning and Assesment for Smart Living Cities (RPS). Diseminasi ini diselenggarakan sebagai wadah penjaringan saran dan masukan sehingga panduan ICP (ICP Guidelines), yang telah selesai disusun sebagai acuan teknis perencanaan kota terpadu, dapat semakin relevan, aplikatif, dan siap diintegrasikan ke dokumen rencana pembangunan, maupun rencana investasi ke depan.     Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Pranoto; Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan; Ketua CPMU kegiatan National Urban Development Project (NUDP), Firman H. Napitupulu; pejabat administrator di BPIW; stakeholder; Tim Project Management Support (PMS), Tim Bank Dunia (World Bank), serta Konsultan Tim ICP-RPS sebagai mitra teknis pelaksanaan program.    Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa lingkup pekerjaan ICP-RPS mencakup review kebijakan dan strategi pembangunan kota, identifikasi kawasan prioritas, penyusunan indikator kinerja utama (KPI) kota dan kawasan, rencana spasial kawasan prioritas, dan seleksi proyek prioritas kota.    “ICP RPS dilaksanakan pada 13 kota pilot. Kota-kota ini dipilih sebagai percontohan untuk penerapan Panduan ICP, dengan harapan menjadi pusat pertumbuhan baru yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Zevi.    Sebagai tambahan informasi, Zevi menjelaskan bahwa kegiatan ICP-RPS terdiri 4 task utama: penyusunan panduan, pengembangan RPS di 13 kota, pengaturan kelembagaan, dan pelibatan stakeholder. Panduan ICP telah selesai disusun sebagai acuan teknis untuk menyusun rencana pembangunan kota terpadu yang berbasis data, lintas sektor, selaras dengan visi nasional, dan menghasilkan rencana investasi yang efektif, efisien, serta berkelanjutan.    Rapat tersebut juga membahas outline Panduan ICP yang diharapkan  memberikan manfaat: (1) memberikan standar dan kerangka peraturan bagi penyusunan ICP; (2) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta; (3) memastikan konsistensi dalam penerapan peraturan bangunan, peraturan lingkungan, dan standar keselamatan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien dan layak huni; (4) mengurangi kesenjangan melalui dukungan perencanaan dan investasi yang inklusif dan berbasis daya saing; (5) mendukung implementasi prinsip kota hijau, kota pintar, dan kota layak huni sesuai  New Urban Agenda (NUA) dan standar global lainnya; serta (6) menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis norma, standar, pedoman, manual (NSPM) dan indikator kinerja utama (IKU).     Menutup kegiatan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan, merangkum saran dan masukan terhadap dokumen Panduan ICP, berupa perlunya penekanan terhadap kedudukan Panduan ICP, penegasan terhadap peran dan kewenangan stakeholder terkait, serta penyusunan skema pembiayaan inovatif. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan Panduan ICP sebagai acuan perencanaan kota berkelanjutan. (Fir/Tiara)