Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menggelar Seminar Nasional Integrated City Planning (ICP) for Selected Areas in 10 Strategic Cities di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Acara ini dibuka oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Sepuluh kawasan strategis yang menjadi fokus pengembangan dalam program ICP ini meliputi Kota Bukittinggi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, Kota Samarinda, Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Morowali, Kabupaten Konawe, Kota Gorontalo, Kabupaten Halmahera Tengah (Weda), dan Kota Sorong. Dalam sambutannya, Bob Arthur menegaskan bahwa pelaksanaan seminar ini sangat relevan dengan momentum awal pembangunan perkotaan pada tahun pertama pemerintahan baru. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta penyusunan RPJMD oleh kepala daerah terpilih. “Kita sekarang sudah memiliki program baru yang dituangkan dalam Renstra, yaitu program pembangunan perkotaan berkelanjutan,” ujar Bob. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan harus dijalankan melalui sinergi pusat dan daerah, agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Bob juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kota masa depan, termasuk tren urbanisasi yang diprediksi akan meningkat signifikan pada 2045. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan secara nasional untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, serta pencapaian target-target global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, New Urban Agenda, dan Paris Agreement terkait perubahan iklim, The Sendai Framework (urban resilience for disaster). Untuk mendukung transformasi perkotaan, Bob menjelaskan pentingnya penyediaan infrastruktur terintegrasi yang berbasis pada potensi lokal. Hal ini harus didukung oleh komitmen bersama dalam mendorong delapan indikator transformasi kota dan empat pilar pengembangan wilayah. “Empat pilar dasar pertumbuhan itu mencakup infrastruktur lintas bidang, capital atau modal yang mencakup tidak hanya pembiayaan tetapi juga tenaga kerja, institusi yang mempermudah regulasi dan investasi, serta partisipasi masyarakat yang bukan hanya sebagai objek, tapi subjek pembangunan secara inklusif,” terang Bob. Delapan indikator transformasi kota yang dijabarkan mencakup: peningkatan Key Performance Indicator (KPI) kota, infrastruktur yang terintegrasi, pelayanan publik yang efisien dan efektif, sumber daya manusia yang adaptif (capacity building), perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat, penguatan sektor unggulan dan Location Quotient (LQ), daya dukung lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan, terdapat enam aspek daya dukung utama yang harus diperhatikan, yaitu: infrastruktur (transportasi, air, sanitasi, pengolahan air limbah, drainase, dan pengendalian banjir), daya dukung sosial, budaya dan identitas kota, lingkungan, ekonomi, serta kelembagaan. Seluruh aspek ini akan dituangkan ke dalam basic design pembangunan wilayah. Menurut Bob, kunci utama dari semua langkah transformasi ini adalah komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah. "Inilah mengapa pemerintah daerah diundang, agar benar-benar terlibat. Komitmen ini bukan sekadar pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang mampu mendorong daerah untuk bertransformasi," tegasnya. Hadir dalam seminar ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Nasional, Zevi Azzaino; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan; dan pejabat administrator lingkungan BPIW, perwakilan Direktur Tata Ruang, perwakilan Bappenas, serta wakil Wali Kota dan Kepala Bappeda/Bapelitbangda dari 10 kawasan terpilih. (Fir/Tiara)

Jakarta, 4 Juli 2025 — Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi perkotaan nasional melalui program National Urban Development Project (NUDP). Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, Jumat (4/7), Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Kementerian PU, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber sekaligus salah satu penanda tangan komitmen bersama pelaksanaan NUDP.   Dalam pemaparannya, Zevi menjelaskan desain atau framework implementasi integrasi dan keberlanjutan program NUDP. Ia menyampaikan bahwa NUDP hadir sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita, visi Indonesia Emas 2045, serta komitmen Kementerian PU dalam pembangunan perkotaan.   "NUDP merupakan platform strategis pembangunan kota di Indonesia. Program ini menjadi instrumen utama dalam mendukung transformasi perkotaan melalui perencanaan terintegrasi dan penyiapan investasi infrastruktur yang berorientasi pada masa depan," ujar Zevi.   Lebih lanjut, Zevi memaparkan empat instrumen utama dalam pelaksanaan NUDP, yaitu: National Urban Policy (NUP) – Kebijakan Perkotaan Nasional; National Urban Development Strategy (NUDS) – Skenario dan strategi pengembangan kota berdasarkan sistem kota-kota nasional dan tipologi wilayah sebagai dasar perencanaan infrastruktur permukiman nasional; Integrated City Planning (ICP) – Perencanaan kota terpadu yang mencakup seleksi kawasan prioritas, proyek infrastruktur utama, serta kriteria kesiapan seperti pre-feasibility study (pra-FS), basic design, dan concept design menggunakan indikator kinerja utama (KPI) berstandar global dan dirancang untuk piloting di beberapa kota prioritas; Capital Investment Planning (CIP) – Perencanaan dan penganggaran pembangunan kota berdasarkan prioritas investasi kebutuhan pembangunan.   "Keempat instrumen ini—NUP, NUDS, ICP, dan CIP—digunakan untuk memastikan perencanaan perkotaan dilakukan secara terpadu di seluruh kota di Indonesia. NUDP juga menjadi platform kolaborasi lintas sektor dalam koordinasi perencanaan perkotaan," lanjutnya.   Program  mendorong transformasi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan prinsip keberlanjutan. Transformasi tersebut ditopang oleh tujuh indikator kunci serta empat pilar utama pembangunan, yakni infrastruktur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat. Komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota masa depan yang adaptif, produktif, dan ramah lingkungan.   Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi NUDP. Keduanya menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan kota dan menegaskan bahwa NUDP sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan.   Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dukungan terhadap NUDP oleh Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan pemerintah daerah, serta Implementing Agencies NUDP, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan kota masa depan. BPIW, sebagai motor penggerak utama, menegaskan kiprah strategisnya dalam mendorong implementasi NUDP di berbagai wilayah secara konkret dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan National Urban Development Project (NUDP) di lingkungan BPIW berupa Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan yaitu Pembahasan Arah Kebijakan Perkotaan Nasional di  Kota Samarinda, telah digelar secara Hybrid pada tanggal 26 Juni 2025 di Jakarta. Acara tersebut dipimpin langsung oleh  Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I. Agenda acara tersebut dihadiri langsung oleh Dr. H. Andi Harun selaku Walikota Samarinda serta Agung M.H Dorodjatoen, S.T., M.Sc., selaku perwakilan Kementerian Bappenas.   Dalam pembukaan tersebut Boby Ali Azhari menyampaikan agar kota-kota di Indonesia segera mempersiapkan kotanya untuk menjawab tantangan global serta sekaligus menjadikan kotanya menjadi Kota yang Layak Huni. Samarinda sendiri merupakan salah satu kota percontohan yang disebutkan dalam RPJMN 2025 - 2029 yang tentunya diharapkan menjadi katalis penggerak ekonomi kota dan regional. Boby mengutarakan agar Inisiatif ICP menajamkan kembali rencana penataan Kota Samarinda sehingga dapat langsung diimplementasikan dengan tidak mengandalkan pembiyaaan APBN atau APBD namun dimungkinkan dengan adanya bantuan creative financing.   Andi Harun dalam kesempatan tersebut menyampaikan salah satu isu penting di Kota Samarinda adalah penanggulangan bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Pemerintah daerah Kota Samarinda telah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder mulai Pemerintah Provinsi, kabupaten kota di sekitar perkotaan Samarinda, dan BWS Kalimantan IV, secara bertahap berupaya dalam hal penanggulangan banjir mulai hulu ke hilir. Kegiatan ini diantaranya, melalui reviu kembali kebijakan pengelolaan IUP pertambangan, pengangkatan sedimentasi sungai, relokasi warga di bantaran sungai, revitalisasi drainase, serta restorasi pada lahan-lahan kritis.   Andi menekankan bahwa Kota Samarinda akan menjadi Superhub Ekonomi bagi IKN yang akan menjadi peluang sekaligus tantangan pengembangan kota. Walikota Samarinda menawarkan pengembangan dan penataan Kota Samarinda pada beberapa kawasan cepat tumbuh, meliputi kawasan Teras Samarinda di tepian Sungai Mahakam Jl Gajah Mada sampai Jl Yos Sudarso (Pelabuhan Samarinda PT Pelindo), rencana kawasan pecinan, koridor Jl Mulawarman, kawasan Citra Niaga, Pasar Pagi Modern, pintu air dan tepian sungai Karang Mumus. Konsep pengembangan yang diusulkan yaitu creative hub serta memberikan pengalaman menikmati wisata perkotaan melalui berjalan kaki pada kawasan-kawasan tersebut. Adapun sebagai modal awal Pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi kawasan perdagangan Citra Niaga, penciptaan segmen 1 waterfront city Teras Samarinda, penyiapan Pasar Modern, dll. Sementara Andi juga menawarkan lokasi lainnya yang akan menjadi cikal bakal relokasi pusat pemerintahan Kota Samarinda yaitu di sekitar Stadion Palaran, di mana Pemerintah Kota memiliki lahan seluas 250 Ha yang siap dikerjasamakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Huni.   Selanjutnya Agung M.H Dorodjatoen dari Kementerian Bappenas menyampaikan agar pengembangan Kota Samarinda didasarkan pada kajian Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota Samarinda yang telah disusun pada tahun 2023. Branding Spirit of Mahakam diusulkan untuk menekankan bahwa peran sungai Mahakam sebagai pemersatu, sumber kehidupan, serta simpul pertemuan dan koleksi distribusi untuk bagian utara hingga selatan Kota Samarinda. Konsep pengembangan dan penataan Kota Samarinda mengacu pada pendekatan mitigasi dan adaptif yakni Sponge City, Waterfront City, Resilient City, serta Creative City.   Sebagai penutup, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I menggarisbawahi bahwa intervensi yang diusulkan ICP Kota Samarinda diharapkan mampu mendukung solusi menghadapi permasalahan Kota Samarinda. Selanjutnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk meciptakan Kota Samarinda yang semakin layak huni di masa mendatang dan Wali Kota Samarinda langsung menanggapi dengan  pernyataan untuk berkomitmen berkolaborasi dan berkontribusi untuk menunjang percepatan kegiatan ICP Kota Samarinda. (**)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia menyaksikan kegiatan penandatanganan Kontrak Integrated City Planning (ICP) di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kontrak ditandangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III dengan General Manager of Settlement, Spatial Planning and Building Division PT. Agrinas Jaladri Nusantara (PERSERO), Rachmat Nur Rochim di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025. Pelaksanaan kegiatan ICP di Sulawesi, Maluku, dan Papua, akan dilakukan selama 6 bulan sejak 25 Juni hingga 25 Desember 2025 dengan lingkup kegiatan di perkotaan Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Weda Provinsi Maluku Utara, dan Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Kepala BPIW, Bob Arthur dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu instrumen dalam pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP), ICP merupakan perencanaan kota terpadu yang menghasilkan seleksi kawasan prioritas, major project infrastructure, basic design, dan concept design yang bertujuan untuk menyiapkan implementasi proyek perkotaan yang menerapkan Key Performance Indicator (KPI) berstandar global dan bisa menjadi piloting beberapa kota prioritas lainnya.   “Kegiatan besar ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri. Nantinya ICP bersama dengan National Urban Policy (NUP), National Urban Development Strategy (NUDS), dan Capital Investment Planning (CIP) akan  menjadi bahan masukan National Urban Transformation Program (NUTP) sebagai tindak lanjut dari program NUDP yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur perkotaan secara terintegrasi.” jelas Bob. Ia juga menambahkan bahwa nantinya kota-kota yang termasuk dalam proyek ini dilakukan perencanaan agar mampu bertransformasi sebagai urban yang ditinjau dari segala aspek yaitu infrastruktur pendukung dasar seperti air, pengolahan limbah, transportasi, perumahan, permukiman serta infrastruktur lainnya seperti Infrastruktur Teknologi (IT), serta dilakukan capacity building untuk masyarakat perkotaan tersebut. “Selain dukungan infrastruktur dasar, peningkatan institusi dan kemudahan pelaksanaan organisasi yang ada didalam perkotaan tersebut, kita juga harus menyiapkan masyarakat sekitarnya agar mampu beradaptasi dengan kota yang sudah bertransformasi,” ucap Bob Arthur. Dalam kesempatan yang sama Direktur PT. Agrinas Jaladri Nusantara (PERSERO), Jusarwanto, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pelaksanaan ICP Sulawesi, Maluku, dan Papua ini serta menjalankan isi kesepakatan dengan dukungan koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPIW. Kegiatan penandatanganan Kontrak ICP di Sulawesi, Maluku, dan Papua ini juga dihadiri oleh Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II Melva Eyani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, serta sejumlah pejabat administrator dan staf di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selenggarakan rangkaian diskusi pengembangan infrastruktur dalam mendukung kegiatan Integrated City Planning (ICP) pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Kota Samarinda secara hybrid yang dimulai pada 24 hingga 26 Juni 2025 di Jakarta.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan forum diskusi bagi pemangku kepentingan terkait untuk memunculkan ide dan gagasan baru yang dapat berkontribusi terhadap integrasi infrastruktur dalam Pembangunan perkotaan berkelanjutan di wilayah tersebut. “ICP adalah bentuk komitmen Kementerian PU dalam menjalankan empat amanat agenda global terkait pembangunan perkotaan, yaitu SDGs 2030, New Urban Agenda 2045, Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,” jelasnya.   ICP juga merupakan dukungan terhadap 8 Misi Asta Cita yang telah diturunkan dalam arahan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, Visi Kementerian PU 2029, dan sasaran utama PU 608, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada perkotaan di Indonesia. Boby menambahkan bahwa Kota Bukittinggi memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi sehingga dapat dipertimbangkan pengembangan ke depannya.   Pada diskusi hari pertama, BPIW fokus pada pembahasan konektivitas dan aksesibilitas dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga. Narasumber yang diundang dari Kementerian Perhubungan adalah Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Kepelabuhanan, dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Sementara dari internal Kementerian PU adalah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti. Dalam desk ini dibahas berbagai perkembangan perencanaan Kota Bukittinggi, di antaranya rencana kerjasama pemanfaatan pengembangan Terminal Tipe A Simpang Aur dan rencana pembangunan sky train.   Pada hari kedua, diskusi menghadirkan pemangku kepentingan dari masing-masing sektor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Boby mengatakan bahwa Kota Bukittinggi memiliki ekonomi perkotaan yang dinamis dan terkonsentrasi, terutama didorong oleh sektor tersier. Tiga pasar di daerah ini yakni Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi regional. Peran sektor ini erat kaitannya dengan posisi strategis Kota Bukittinggi sebagai simpul distribusi barang dan pusat belanja masyarakat dari wilayah sekitarnya.   Hari terakhir Pada desk Bukittingi, pemaparan dari Bappenas disampaikan langsung oleh Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Dody Virgo Sinaga. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan Kota Bukittingi sudah masuk dalam Arahan RPJMN 2025-2029 yang meliputi pengembangan perkotaan dan potensi pariwisata, pembangunan TPST, SPAM Regional, pengembangan kota agropolitan, dan pengembangan layanan kesehatan serta ketangguhan terhadap bencana. “Kami berharap dengan kegiatan ICP di Bukittinggi ini, dapat menghasilkan konsep pengembangan kawasan bernilai tambah, mendorong kota menjadi engine of growth, dan merumuskan strategi implementasi city branding”, Jelasnya.   Diharapkan pemaparan dan diskusi ini akan menjadi masukan substansi yang penting dalam kegiatan integrated city planning pada Kota Bukittinggi. (MBA/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selenggarakan rangkaian diskusi pengembangan infrastruktur dalam mendukung kegiatan Integrated City Planning (ICP) pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Kota Samarinda secara hybrid yang dimulai pada 24 hingga 26 Juni 2025 di Jakarta.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan forum diskusi bagi pemangku kepentingan terkait untuk memunculkan ide dan gagasan baru yang dapat berkontribusi terhadap integrasi infrastruktur dalam Pembangunan perkotaan berkelanjutan di wilayah tersebut. “ICP adalah bentuk komitmen Kementerian PU dalam menjalankan empat amanat agenda global terkait pembangunan perkotaan, yaitu SDGs 2030, New Urban Agenda 2045, Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,” jelasnya.   ICP juga merupakan dukungan terhadap 8 Misi Asta Cita yang telah diturunkan dalam arahan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, Visi Kementerian PU 2029, dan sasaran utama PU 608, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada perkotaan di Indonesia. Boby menambahkan bahwa Kabupaten Belitung, dalam RPJMN 2025-2029 ditargetkan menjadi kawasan pertumbuhan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Belitung.   Pada diskusi hari pertama, BPIW fokus pada pembahasan konektivitas dan aksesibilitas dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga. Narasumber yang diundang dari Kementerian Perhubungan adalah Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Kepelabuhanan, dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Sementara dari internal Kementerian PU adalah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati, dengan pembahasan utama tentang rencana pemindahan pelabuhan Tanjung Pandan.   Pada hari kedua, diskusi menghadirkan pemangku kepentingan dari masing-masing sektor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Boby mengatakan bahwa Belitung menjadi kawasan pertumbuhan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Belitung, yang juga tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dikatakannya juga bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung 2025-2045, disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Belitung yakni “Quality Tourism, Ekonomi Kreatif, Agromaritim dan Pulau-Pulau Kecil”.   Hari terakhir Pada desk Belitung, narasumber dari Bappenas, Annisa, mengatakan bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi pariwisata unggulan namun sektor ini belum menjadi kontributor utama perekonomian. Selain itu, SDM yang ada belum berdaya saing, ditambah infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar belum optimal. Kabupaten Belitung masih memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 18,62%, belum memiliki akses air minum layak sebanyak 16,64%, 38,93% sampah belum terkelola dengan baik, dan terbatasnya penyediaan angkutan umum, yang saat ini sangat dibutuhkan di kawasan pariwisata Belitung. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penyediaan sambungan rumah (SR), pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kualitas rumah layak huni, dan sistem transportasi yang terintegrasi. Selain itu juga Kabupaten Belitung menjadi salah satu kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029 terutama kota dengan unggulan pariwisata.   Pada kesempatan yang sama hadir narasumber dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda Kabupaten Belitung yang menyampaikan bahwa perencanaan di daerah sudah diintegrasikan dengan Rencana Induk Destinasi Nasional (RIPDN) Bangka Belitung. Pada saat ini RPJPD Provinsi Kepulauan Babel dan RPJMD Kabupaten Belitung sudah ditetapkan, sedangkan RPJMD-nya masih dalam tahap penyusunan.   Diharapkan pemaparan dan diskusi ini akan menjadi masukan substansi yang penting dalam kegiatan integrated city planning pada Kabupaten Belitung. (MBA/Tiara)