Memuat halaman...

Diseminasi Panduan ICP sebagai Acuan Perencanaan Kota Berkelanjutan

29 September 2025

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Diseminasi Panduan Integrated City Planning (ICP) yang digelar secara hybrid pada Senin, 29 September 2025, bersama Tim Konsultan ICP: Rapid Planning and Assesment for Smart Living Cities (RPS). Diseminasi ini diselenggarakan sebagai wadah penjaringan saran dan masukan sehingga panduan ICP (ICP Guidelines), yang telah selesai disusun sebagai acuan teknis perencanaan kota terpadu, dapat semakin relevan, aplikatif, dan siap diintegrasikan ke dokumen rencana pembangunan, maupun rencana investasi ke depan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Pranoto; Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan; Ketua CPMU kegiatan National Urban Development Project (NUDP), Firman H. Napitupulu; pejabat administrator di BPIW; stakeholder; Tim Project Management Support (PMS), Tim Bank Dunia (World Bank), serta Konsultan Tim ICP-RPS sebagai mitra teknis pelaksanaan program.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa lingkup pekerjaan ICP-RPS mencakup review kebijakan dan strategi pembangunan kota, identifikasi kawasan prioritas, penyusunan indikator kinerja utama (KPI) kota dan kawasan, rencana spasial kawasan prioritas, dan seleksi proyek prioritas kota.

“ICP RPS dilaksanakan pada 13 kota pilot. Kota-kota ini dipilih sebagai percontohan untuk penerapan Panduan ICP, dengan harapan menjadi pusat pertumbuhan baru yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Zevi.

Sebagai tambahan informasi, Zevi menjelaskan bahwa kegiatan ICP-RPS terdiri 4 task utama: penyusunan panduan, pengembangan RPS di 13 kota, pengaturan kelembagaan, dan pelibatan stakeholder. Panduan ICP telah selesai disusun sebagai acuan teknis untuk menyusun rencana pembangunan kota terpadu yang berbasis data, lintas sektor, selaras dengan visi nasional, dan menghasilkan rencana investasi yang efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Rapat tersebut juga membahas outline Panduan ICP yang diharapkan memberikan manfaat: (1) memberikan standar dan kerangka peraturan bagi penyusunan ICP; (2) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta; (3) memastikan konsistensi dalam penerapan peraturan bangunan, peraturan lingkungan, dan standar keselamatan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien dan layak huni; (4) mengurangi kesenjangan melalui dukungan perencanaan dan investasi yang inklusif dan berbasis daya saing; (5) mendukung implementasi prinsip kota hijau, kota pintar, dan kota layak huni sesuai New Urban Agenda (NUA) dan standar global lainnya; serta (6) menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis norma, standar, pedoman, manual (NSPM) dan indikator kinerja utama (IKU).

Menutup kegiatan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L. Nababan, merangkum saran dan masukan terhadap dokumen Panduan ICP, berupa perlunya penekanan terhadap kedudukan Panduan ICP, penegasan terhadap peran dan kewenangan stakeholder terkait, serta penyusunan skema pembiayaan inovatif. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan Panduan ICP sebagai acuan perencanaan kota berkelanjutan. (Fir/Tiara)

#BPIW #ICP

Berita Terkait

1 Oktober 2025

Pembekalan 79 PPPK Perkuat Formasi dan Integritas Organisasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah. Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP. Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).

Baca Selengkapnya

30 September 2025

Kontingen KORPRI Kementerian PU Siap Berlaga di PORNAS XVII

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, secara resmi melepas kontingen olahraga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-XVII Tahun 2025. Acara pelepasan berlangsung di Lapangan Gateball Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa, 30 September 2025. Turut mendampingi Menteri Dody dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, serta sejumlah pejabat adminsitrator di lingkungan Kementerian PU. Dalam sambutannya, Menteri Dody memberikan pesan motivasi kepada seluruh atlet yang akan bertanding, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportifitas selama kompetisi berlangsung. “Semua harus bertanding secara sportif. PORNAS ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan, khususnya bagi insan KORPRI yang memiliki minat di bidang olahraga,” tegasnya. Tahun ini, Kementerian PU akan berpartisipasi dalam 12 cabang olahraga, yaitu: Gateball, Bulu Tangkis, Catur, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bola Voli, Futsal, Pencak Silat, Senam Sehat, Basket, Renang, dan Balap Sepeda. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembinaan olahraga di lingkungan Kementerian PU, BPIW juga berperan aktif sebagai pembina cabang olahraga bulu tangkis dan catur. Keterlibatan ini menjadi wujud komitmen BPIW dalam mengembangkan potensi, membina talenta, serta memperkuat semangat kebersamaan pegawai melalui olahraga. Rangkaian acara pelepasan ditandai dengan penyerahan Bendera BAPOR KORPRI oleh Sekretaris Jenderal kepada Wakil Ketua Kontingen Kementerian PU, serta penyematan jaket kontingen secara simbolis kepada perwakilan dari 12 cabang olahraga. Para atlet, pelatih, dan official selanjutnya akan mengikuti PORNAS XVII KORPRI yang digelar pada 2–12 Oktober 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Sekretaris BPIW Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional Zevi Azzaino, serta para kontingen perwakilan dari BPIW. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

26 September 2025

BPIW dan ITB Bahas Kerja Sama dalam Pengembangan Infrastruktur Berbasis Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan rapat kerja sama secara daring pada Jumat, 26 September 2025. Rapat ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di bidang Pekerjaan Umum (PU) dengan pendekatan pengembangan wilayah. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmdia, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sinergi antara BPIW dan SAPPK ITB dalam merancang dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang lebih terstandarisasi dan berkelanjutan. Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati, yang mewakili SAPPK ITB, menyampaikan poin-poin mengenai ruang lingkup kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama. Diskusi kemudian berlanjut pada pembahasan redaksional konsep perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya antara ITB dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil rapat menetapkan lingkup kerja sama antara BPIW dan SAPPK ITB, yang mencakup penyusunan standarisasi data dan dokumen rencana infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah, serta penyusunan standarisasi analisis pada dokumen rencana infrastruktur PU berbasis pengembangan wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung perencanaan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur berbasis pengembangan kewilayahan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan BPIW, Entatarina Simanjuntak, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ande Akhmad Sanusi. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya