Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Rapat Koordinasi Generasi Muda BPIW Tahun 2025–2026 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW, Jumat (24/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran, kolaborasi, dan kreativitas para pegawai Generasi Muda (Genmud) di BPIW dalam mendukung sasaran pembangunan infrastruktur nasional. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan semangat berkontribusi di lingkungan Kementerian PU. Dalam arahannya, Riska menyampaikan bahwa Generasi Muda BPIW telah memiliki rekam jejak kegiatan dan prestasi yang signifikan sejak dibentuk pada tahun 2020. Beberapa di antaranya meliputi penyelenggaraan webinar finansial dan urban planning, kegiatan sosial seperti BPIW Muda Peduli Donasi Banjir NTT, serta keterlibatan dalam penyusunan buku 'Mengukir Cita Infrastruktur Terpadu Indonesia Maju' dan 'Merajut Infrastruktur Menuju Indonesia Makmur'. Selain itu, anggota BPIW Muda juga menorehkan prestasi seperti juara 1 Lomba Karya Tulis Populer dan Hackathon ASN. Melalui forum koordinasi ini, Genmud BPIW diharapkan dapat kembali aktif melaksanakan kegiatan produktif dan berkelanjutan. “Tongkat estafet prestasi ini perlu diteruskan oleh adik-adik semua. Kegiatan bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi wadah untuk menyalurkan ide, gagasan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Kementerian PU,” ujar Riska. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat adalah pelaksanaan Lomba Infografis “Sasaran Utama PU 608”, yang akan menjadi ajang kompetensi bagi generasi muda di lingkungan Kementerian PU. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sasaran utama PU 608, yaitu efisiensi investasi dengan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6%, Pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Rapat juga menghasilkan kesepakatan mengenai penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Generasi Muda BPIW periode baru. Berdasarkan hasil musyawarah, 2 perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  yaitu, Anis Taufik Ibrahim terpilih sebagai Ketua menggantikan Akhyar Farizal dan Raden Aufa Dhia Anggara sebagai Wakil Ketua menggantikan Nabiilatul Arifah. Keduanya akan menjadi penghubung antara anggota Genmud BPIW dengan pimpinan dalam menjalankan koordinasi, penyusunan kegiatan, serta tindak lanjut pelaksanaan agenda tahunan. Sebagai tindak lanjut, Genmud BPIW akan menyusun kalender kegiatan tahun 2026, yang mencakup agenda pembinaan kompetensi, kegiatan sosial, serta program kolaboratif lintas unit kerja di lingkungan BPIW dan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan kalender ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih sistematis bagi keberlanjutan aktivitas Genmud BPIW. Rapat koordinasi ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjadikan BPIW Muda sebagai wadah yang inspiratif, kolaboratif, dan produktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melanjutkan proses penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Bidang Pekerjaan Umum melalui forum diskusi terfokus bertajuk “Pengolahan Data Administratif dan Data Sekunder Lainnya” pada 17 Oktober 2025 di Jakarta. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya, dengan tujuan menyampaikan hasil pengolahan sementara data-data yang sudah disampaikan unit organisasi Kementerian PU. Dalam acara ini dihadirkan narasumber dari , BPS yang terdiri dari Statistisi Ahli Madya, Muda, dan Pertama, serta perwakilan dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Direktur Sistem dan Strategi unit organisasi Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PU. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menjelaskan bahwa kegiatan penghitungan ICOR Bidang Pekerjaan Umum telah dilaksanakan sejak bulan Agustus hingga Desember tahun 2025, dimulai dari pelaksanaan kerja sama dengan BPS, penghitungan, hingga penilaian ICOR. “BPIW telah melaksanakan identifikasi dan klasifikasi aset tetap di September. Ini merupakan fondasi penting dalam penyiapan instrumen data yang diperlukan dalam penghitungan ICOR tersebut, sehingga lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan analisa data. Selanjutnya, kita akan lakukan indepth study di 23 provinsi” jelas Zevi. Sementara itu, Zaitun Rohmah, Statistisi Ahli Muda, menjelaskan bahwa indepth study dilakukan untuk memperoleh gambaran infrastruktur bidang PU, mengeksplorasi dampak infrastruktur terhadap unit usaha dan mengumpulkan informasi pendukung lainnya. “Target respondennya adalah pengelola infrastruktur dan unit usaha penerima manfaat infrastruktur. Infrastruktur yang terpilih, juga berdasarkan besarnya peranan infrastruktur di masing-masing provinsi,” ucap Zaitun. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan indepth study akan melibatkan 2 orang pegawai Kementerian PU dan 2 orang pegawai BPS. Saat pelaksanaan kegiatan ini, Zevi berharap adanya pendampingan dan kerja sama dari unit organisasi. Dalam kesempatan yang sama, Dyah Soendhari, statistisi Ahli Madya, BPS, menyampaikan bahwa data-data yang telah disampaikan unit organisasi Kementerian PU melalui e-monitoring periode 2020-2024, sebagian telah berhasil diolah dan diidentifikasi sesuai dengan kode Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). “Mudah-mudahan dengan data yang sangat lengkap ini, project yang kita kerjakan bisa berlanjut dengan hasil optimal,” ucap Dyah. Ia juga menjelaskan bahwa dari hasil pengolahan tersebut, diperoleh juga nilai aset tetap dari infrastruktur PU yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan ICOR. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari BPS mengenai tahapan perhitungan ICOR yang sedang dilakukan, serta validasi data-data yang diberikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis. Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul Nababan, serta pejabat pengawas di BPIW (Mut/Tiara)              

Perencanaan kota yang baik bukan hanya soal menata ruang, tetapi juga bagaimana setiap masyarakat dan pemerintah, bersama-sama membentuk masa depan kota yang berkelanjutan. Semangat inilah yang ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam audiensi bersama Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang digelar di kantor BPIW pada Jumat, 10 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ketua IAP, Hendricus Andy Simarmata, menyampaikan sejumlah gagasan strategis terkait arah baru perencanaan perkotaan nasional. Diantaranya adalah usulan revisi undang-undang perkotaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi. Andy juga menyoroti pentingnya penguatan model perencanaan yang mampu mengukur efektivitas investasi terhadap output pembangunan termasuk untuk mendukung pencapaian target sasaran PU 608. “Kami ingin membantu perkuat arah perencanaan agar lebih terukur. Adanya perencanaan perkotaan terintegrasi seperti yang dikembangkan BPIW melalui Integrated City Planning (ICP) dan National Urban Development Project (NUDP), kita bisa menunjukkan kepada komunitas perencana bahwa kita memiliki model perencanaan kota yang baik,” ujar Andy. Andy juga mengundang partisipasi BPIW dalam rangkaian kegiatan Kongres Nasional IAP yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 15 November 2025 mendatang yang bertajuk “With Planning We Can” yang membahas arah pembangunan wilayah dan kota, serta menjadi forum apresiasi perencana dan selaras dengan World Town Planning Day (WTPD) Tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menyampaikan bahwa arah dan semangat IAP sejalan dengan tugas BPIW serta berkaitan dengan komunitas perencana. Bob menegaskan pembangunan kota berkelanjutan bukan semata urusan fisik, namun juga mengenai membangun kapasitas manusianya. “Kota yang berkelanjutan adalah kota yang tetap hidup bahkan ketika intervensi pembangunan telah selesai. Artinya, masyarakat harus harus menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Kalau masyarakat merasa memiliki programnya, maka kota itu akan tumbuh dan terpelihara,” jelas Bob. Lebih lanjut, Bob mengatakan bahwa pembangunan kota harus dilihat sebagai proses transformasi yang melibatkan aspek non struktural seperti penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola lokal. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional, Zevi Azzaino, menambahkan bahwa konsep “Kota yang Bertransformasi” yang digagas Kepala BPIW telah dituangkan dalam kerangka kerja BPIW. “Untuk membangun kota atau wilayah yang bertransformasi, kita perlu fondasi kuat atau komitmen antara pemerintah pusat dan daerah, serta 4 pilar utama yaitu infrastrutkur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat,” jelas Zevi. Ia mencontohkan, modal yang tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi dapat berupa lahan, teknologi, serta sumber daya manusia yang dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi. Ia juga menyebutkan mengenai sosial budaya sebagai modal yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk pengembangan wisata. Zevi juga memaparkan 8 indikator kota bertransformasi, antara lain Key Performance Indicator (KPI) kota meningkat, infrastruktur terintegrasi, pelayanan publik efisien dan efektif, SDM adaptif, perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat, leading sector dominan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Menutup pertemuan tersebut, Bob menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dan gagasan dari IAP dan berharap rencana perkotaan yang disampaikan pada kunjungan ini menjadi fondasi perencanaan bagi kota-kota Indonesia yang bertransformasi di masa depan. Turut hadir pada pertemuan ini, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas di BPIW. (Sya/Mut/Tiara)  

Dalam rangka penyempurnaan regulasi yang mengatur perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, dan dihadiri oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen). Rapat ini merupakan forum pertama untuk membahas dan memberikan masukan/tanggapan terhadap draft awal Rapermen tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PU yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU serta hasil evaluasi atas proses perencanaan dan pemrograman sebelumnya. Selain itu, penyusunan regulasi baru ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Zevi mengatakan bahwa izin prakarsa penyusunan Rapermen telah mendapat persetujuan Menteri PU pada 16 Juli 2025. “Proses pembahasan direncanakan berlangsung hingga November 2025, dengan tahapan penyempurnaan oleh akademisi dan praktisi, pelaksanaan focus group discussion lanjutan, hingga harmonisasi di tahap akhir,” ucap Zevi. Selain itu, Zevi juga menjelaskan beberapa pokok perubahan yang disusun dalam Permen PU yang sedang direvisi. Pertama, penataan ulang kedudukan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PU agar menjadi konsideran dalam penyusunan Renstra dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Kedua, penguatan keterkaitan RPIW dengan Renstra PU sebagai dokumen yang bersifat berjenjang dan saling melengkapi. Ketiga, penyepakatan memorandum program dan anggaran sebagai kertas kerja untuk pemrograman infrastruktur 5 tahunan. Keempat, penambahan hasil evaluasi manfaat sebagai input penyusunan memorandum program dan anggaran. Kelima, penyesuaian pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg). Keenam, penambahan kegiatan commited serta kegiatan tambahan lainnya yang diatur dalam Rapermen. Ketujuh, RPIW yang semula memiliki jangka waktu 10 tahun ditetapkan menjadi 20 tahun. Sesi diskusi juga menyoroti kebutuhan harmonisasi proses perencanaan lintas sumber pendanaan, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta penataan mekanisme Rakorbangwil dan Konreg agar lebih sinkron dengan sistem informasi seperti SIPRO, e-Monev, dan SAKTI. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Ande Akhmad Sanusi, pejabat administrator yang mewakili unor lainnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Mutia/Tiara)                    

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menerima kunjungan Forum Institut Teknologi Bandung (ITB) 84 di ruang rapat Gedung G lantai 2 Kementerian PU, Rabu (8/10/2025).    Dalam pertemuan tersebut, Benny menyambut hangat kedatangan rombongan Forum ITB 84 dan memaparkan tugas serta fungsi BPIW yang berperan dalam mendorong integrasi perencanaan dan pemrograman pengembangan wilayah infrastruktur Pekerjaan Umum.    Perwakilan Forum ITB 84, Johanes Rudi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Menuju Transportasi Jakarta yang Ramah, Cerdas, dan Berkelanjutan.” Dijelaskannya, kegiatan tersebut membahas upaya perbaikan sistem transportasi di Jakarta. Forum ITB 84 berinisiatif mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan sistem transportasi, sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan transportasi, banjir, dan sampah.    “Kami ingin berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi. Karena itu, kami ingin mempelajari program dan rencana yang telah dilakukan BPIW agar langkah kami sejalan,” ujar Johanes.    Menanggapi hal tersebut, Benny menjelaskan bahwa BPIW memiliki peran dalam aspek perencanaan, pemrograman, hingga monitoring dan evaluasi infrastruktur Pekerjaan Umum. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian PU pernah terlibat dalam forum atau tim koordinasi penataan ruang Jabodetabek, serta menilai bahwa ruang perbaikan untuk transportasi publik di kawasan tersebut masih terbuka lebar.    “BPIW memang tidak terlalu jauh masuk ke wilayah Jakarta, tetapi kami berfokus pada sisi planning, programming, dan monitoring yang terkait dengan infrastruktur PU. Kami sangat terbuka untuk berbagi informasi dengan Forum ITB 48,” jelas Benny.    Lebih lanjut, Benny memaparkan bahwa BPIW telah menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), termasuk RPIW DKI Jakarta, yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu strategis di berbagai wilayah, menyusun skenario pengembangan, serta menentukan sektor unggulan (leading sector) dalam pengembangan kawasan.    “Kami sangat antusias karena Jakarta memiliki sekitar delapan juta penduduk. Jika biaya transportasi per orang mencapai Rp100 ribu per hari, maka efisiensi di sektor ini dapat menggerakkan ekonomi di sektor lain. Dampaknya akan sangat besar,” tuturnya.    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A, Bernadi Haryawan turut memaparkan isu infrastruktur di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa pergerakan di kawasan Jabodetabek mencapai 4,8 miliar perjalanan per tahun, baik di dalam kota inti maupun antar kawasan.    “Pada tahun 2029 diproyeksikan akan terdapat 29 ruas jalan nasional di Jabodetabek yang memiliki Volume-Capacity Ratio (VCR) lebih dari 1 (kondisi pelayanan buruk). Untuk mengatasi hal tersebut, target output kami meliputi pembangunan jalan tol serta preservasi rutin jalan,” jelas Bernadi. (Fir/Tiara)     

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan pembahasan Integrated City Planning (ICP) in Java , Rabu, 8 Oktober 2025 di Jakarta. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, saat membuka acara menekankan pentingnya penyelarasan antara major project dan rencana pembangunan daerah, “Tantangan kita adalah bagaimana menyatukan arah pembangunan, terutama dalam mewujudkan pilot area yang berdaya saing, hijau, dan layak huni,” ujarnya. Dalam sesi pembahasan teknis, Tim ICP melaporkan konsep pengembangan Area Percontohan melalui pengembangan area pendidikan, kota baru, serta kota lama melalui pendekatan kota yang layak huni (liveable), hijau dan berkelanjutan secara ekologis (green and ecologically sustainable), dan kota cerdas (smart cities) serta peninjauan aksesibilitas menuju kawasan mega project berdasarkan pola ruang dan tata bangunan kota. Airlangga menegaskan bahwa pengembangan kota lama dan kota baru Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah, kemudahan akses, serta potensi pengembangan sektor pariwisata. “ICP bukan hanya tentang desain dasar, tetapi juga harus mampu menjadi model operasional pembangunan kota yang berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu ICP juga harus menghasilkan Demonstration of Investment yang juga menggambarkan Project Prospektus untuk dilaksanakan melalui sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, Raymond Tirtoadi, Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah Jawa Barat, menyampaikan bahwa Tim ICP akan berinteraksi langsung dengan wilayah dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi potensi sosial maupun lingkungan yang relevan. Dalam kesempatan yang sama, Project Management Support menekankan bahwa percepatan penyelesaian laporan harus tetap memperhatikan mutu. “Kita tidak hanya mengejar cepat, tetapi juga memastikan kualitas produk ICP dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” tegasnya. Selain itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah penyelesaian Task 2 agar selaras dengan Task 3, meliputi identifikasi major project, kerja sama investasi, aspek lingkungan dan teknis, serta penyusunan basic design sesuai dengan standar pemerintah. Hasil pekerjaan akan dievaluasi untuk memastikan manfaatnya nyata dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi menyampaikan bahwa Program ICP di Kabupaten Banyumas dengan Kota Purwokerto sebagai pilot area diharapkan mampu menjadi katalis pembangunan wilayah yang layak huni, hijau, inklusif, dan kolaboratif, dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. “ICP tidak hanya mencakup perencanaan dasar, tetapi juga aspek operasional untuk memastikan kota percontohan ini dapat menarik kunjungan dan hidup ekonominya,” ujarnya. (Tasya/Tiara)