Memuat halaman...

Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing dalam Implementasi National Urban Development Project

7 November 2025

Rapat Lintas Stakeholder untuk menyepakati Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing

Sebagai rangkaian dari kegiatan Integrated City Planning (ICP), Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I menyelenggarakan Rapat Lintas Stakeholder untuk menyepakati Strategi Pengembangan Perkotaan Mempawah-Kijing. Pertemuan dilakukan di Kota Pontianak pada Jum’at, 7 November 2025.

Dalam sambutan pembukaan, Bupati Mempawah, Erlina mengharapkan integrasi seluruh kegiatan dalam National Urban Development Project menjadi perangkat yang mampu menarik minat dan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mempawah, khususnya pada sektor perdagangan-jasa dan industri.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan teknis terkait key performance indicator, riviu kawasan prioritas yang terpilih serta profil dan rancangan dasar kawasan pilot serta kawasan pengembangan terpilih. Dengan ICP ini, perkembangan aglomerasi kota akan didorong lebih efisien dan efektif untuk menghindari urban sprawl dan kumuh. Benny juga menambahkan selain mendorong transformasi kota menjadi mesin pertumbuhan ekonomi wilayah, kota juga diharapkan dapat menjadi oase peradaban. Sebagai oase peradaban, kota akan menjadi tempat dimana perlahan Kota Mempawah Kijing dapat menjadi tempat kehidupan yang bermartabat, berkelanjutan, menyenangkan, serta penuh makna dan kenangan. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak, dengan peran utama dari Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Benny mengingatkan bahwa kegiatan NUDP melalui ICP ini merupakan bantuan teknis bagi kota terpilih yang sifatnya non fisik untuk untuk menyiapkan dokumen prospektus atau demonstration of investment dengan tujuan menarik berbagai alternatif pembiyaan pengembangan perkotaan. Proses pemilihan kawasan pengembangan perkotaan diarahkan pada major project hingga titik akupuntur yang dinilai memiliki dampak secara regional dan juga memfasilitasi perkembangan kawasan perkotaan, mengantisipasi potensi perkembangan logistik dan industri yang diperkirakan semakin cepat dan massif di Kabupaten Mempawah.

Ketua CPMU NUDP, FirmanH. Napitupulu mengingatkan bahwa strategi pengembangan transformasi perkotaan membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar, sehingga Pemerintah Daerah akan sangat berperan menyiapkan dan mengembangkan opportunity zones melalui pembiayaan kreatif perkotaan jangka menengah dan panjang.

Turut memberikan masukan, Zaharatul Hasanah dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan Pertanahan, dan Penanggulanan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa strategi pengembangan perkotaan Mempawah-Kijing telah sejalan dengan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, dengan kebutuhan penguatan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) pada Misi 4 untuk mewujudkan kota yang hijau dan tangguh.

#BPIW #ICP #NUDP

Berita Terkait

7 November 2025

BPIW Matangkan Rencana Pengembangan Kota Weda Melalui Major Project Integrated City Planning (ICP)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan rapat untuk membahas serta menyepakati Major Project Integrated City Planning (ICP) di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ICP Sulawesi, Maluku, dan Papua, dalam kerangka pinjaman IBRD No. 8976-ID. Rapat yang berlangsung di Kantor BPIW Jakarta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tim konsultan ICP untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta perwakilan unit kerja BPIW. Fokus pembahasan menitikberatkan pada penyepakatan rencana pengembangan Kota Weda sebagai salah satu dari 24 kota prioritas nasional untuk pembangunan jangka panjang, jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk serta aktivitas industri di Weda mengalami peningkatan pesat, yang menuntut perencanaan kota yang komprehensif dan dukungan infrastruktur yang memadai. "Jika Weda dapat terhubung dengan Sofifi dan Buli secara efisien, hal ini akan menjadi katalisator signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara keseluruhan," ujarnya. Di sisi lain, tim konsultan ICP memaparkan visi dan misi pengembangan kota dengan city branding "Weda Bersinergi, Halmahera Tengah sebagai Industri Hijau yang Inovatif", sekaligus mengenalkan Burung Bidadari sebagai ikon budaya dan simbol identitas Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyampaikan dukungan penuh terhadap arah pengembangan yang dirancang dalam proyek ICP Weda. “Rencana yang disusun oleh tim konsultan telah selaras dengan visi daerah. Kami mendukung penuh konsep pembangunan kota yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya. Berdasarkan kesepakatan, dua lokasi prioritas ditetapkan sebagai major project: 1. Lokasi 1 (Weda): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan mixed-use. 2. Lokasi 2 (Sagea): Transit Hub, terminal water taxi, serta kawasan komersial. Di Lokasi 1 (Weda), konsep pengembangan mengusung prinsip flexible block yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah lokal. Proyeksi jumlah penduduk di pusat kota diperkirakan mencapai 24.000–27.000 jiwa. Desain ini mengedepankan dua koneksi utama di area transit hub: konektivitas antara shuttle, water taxi, dan green corridor, guna mendorong mobilitas ramah lingkungan. Lokasi 2 (Sagea) akan dikembangkan sebagai kawasan penyangga industri yang tetap menjaga nilai-nilai budaya setempat. Karena bersebelahan dengan permukiman lama (Old Sagea), diperlukan korelasi desain yang kuat antara area baru dan lama demi menjaga keberlanjutan sosial dan budaya. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh seluruh pihak terkait. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tahap percepatan program ICP Weda di Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan terlaksananya rapat ini, BPIW menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah di Kawasan Timur Indonesia melalui pendekatan perencanaan kota terpadu yang seimbang antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. “Melalui program ICP, BPIW berupaya mendorong lahirnya kota-kota baru yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional,” tutup Pranoto. (Zim/Saf/Tiara)

Baca Selengkapnya

3 November 2025

Kolaborasi BPIW dan ITB Dorong Standarisasi dan Integrasi Data untuk Ketahanan Pangan Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) mengenai Konsep Ketahanan Pangan dan Dukungan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Penguatan Data Perencanaan pada SIPRO. Kegiatan ini berlangsung di Conference Hall B, Gedung Center for Research and Service (CRCS) ITB, pada Senin–Selasa, 3–4 November 2025. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman mengenai konsep ketahanan pangan dari perspektif pengembangan wilayah. Menurutnya, tema ketahanan pangan sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. “Kita ingin mengetahui konsep ketahanan pangan dari sisi pengembangan wilayah. Pada tahun 2026, BPIW akan memfokuskan penguatan konsep ketahanan pangan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan Prioritas pada kawasan-kawasan sentra pangan,” ujar Riska. Riska menjelaskan bahwa kerja sama BPIW dengan ITB dilaksanakan untuk menjamin konsistensi data dan informasi antarwilayah, mempermudah proses pengumpulan serta integrasi data nasional, meningkatkan kualitas dan akurasi data, serta mendukung efisiensi pelaksanaan survei dan monitoring. Melalui kerja sama ini diharapkan proses analisis dan pengambilan keputusan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Ia menambahkan harapannya agar FGD ini dapat menghasilkan kajian konseptual terkait dengan ketahanan pangan yang mampu melahirkan format data dan pendekatan baru apabila keterbatasan data yang ada serta mendorong penyeragaman antarwilayah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Analisis dan simulasi data yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan keandalan usulan format dan pendekatan tersebut. Selanjutnya, pedoman standardisasi data yang dihasilkan akan dibahas bersama berbagai pihak untuk menjamin validitas dan objektivitasnya. “Konsep ketahanan pangan yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan dapat memotret keterpaduan dukungan lintas sektor, khususnya sektor Pekerjaan Umum. Ini merupakan langkah awal yang krusial agar kita memiliki pemahaman dan arah yang sama,” jelas Riska. Pada sesi pemaparan materi, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati, menyampaikan pentingnya peran data dan analisis dalam penyusunan dokumen teknokratik infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik sarana dan prasarana, tetapi juga harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut menempatkan infrastruktur sebagai pendorong utama pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan karakteristik masing-masing daerah, serta mengintegrasikan keterkaitan antarsektor seperti air, energi, transportasi, permukiman, dan ekonomi guna mendukung keseimbangan antara pusat pertumbuhan dan kawasan hinterland. Selain itu, Lektor Kepala Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, Angga Dwiartama, turut memaparkan konsep serta isu-isu ketahanan pangan di Indonesia. Dalam paparannya, Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan koordinasi dan ketersediaan data antarinstansi. Angga menjelaskan bahwa dalam perencanaan pangan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, serta daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, potensi pangan dan budaya lokal, serta keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan nasional maupun daerah juga menjadi faktor yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada hari kedua, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan hasil identifikasi kondisi ketahanan pangan serta sesi best practices penguatan peran infrastruktur wilayah dalam mendukung ketahanan pangan yang dipimpin oleh Dosen ITB, Fika Novitasari. Sesi ini membahas identifikasi profil pangan pada RPIW Wilayah I, II dan III serta berbagai contoh penerapan strategi yang berhasil mendukung ketahanan pangan di sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pangan nasional. Kegiatan FGD dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, serta perwakilan mahasiswa dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Jurusan Teknik Pangan, Fakultas Teknologi Industri, dan Jurusan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Melalui kegiatan ini, BPIW dan ITB berharap dapat merumuskan konsep ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

3 November 2025

Mewujudkan Transformasi Kota Bukittinggi Bertaraf Dunia Berbasis Perdagangan dan Pariwisata

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan komitmen untuk mendorong transformasi kota masa depan bertaraf dunia yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui program Integrated City Planning (ICP). Penegasan itu mengemuka dalam rapat penyepakatan strategi pengembangan kota dan kawasan yang digelar pada 30 Oktober 2025 di Kota Bukittinggi. Rapat penyepakatan menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir pula sebagai penanggap Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, perwakilan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi, Bappeda Kota Bukittinggi, akademisi, perwakilan investor, serta perwakilan Kerapatan Adat Kurai. Partisipasi beragam pihak itu menandai upaya penyelarasan arah kebijakan dan implementasi program agar berdampak nyata di lapangan. Walikota mengajak masyarakat untuk turut mengawal dan memberi dukungan terhadap setiap tahapan pengembangan ICP di Bukittinggi. Sejumlah aspirasi yang mencerminkan kebutuhan warga turut ditekankan, antara lain dorongan mewujudkan kota yang tertib, rapih, bersih, aman, ramah pejalan kaki, penyediaan taman bagi lansia, pengembangan layanan dan destinasi pariwisata serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan persampahan. Pada pembukaan acara, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I menegaskan bahwa ICP adalah bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi pengembangan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memimpin implementasi ICP dengan memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen kelembagaan agar perubahan yang diinginkan benar-benar terwujud. Setidaknya terdapat tiga integrasi yang perlu dilakukan dalam ICP ini yaitu pertama keterpaduan infrastruktur dengan kawasan, kedua keterpaduan lintas wilayah pemerintahan serta ketiga keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan badan usaha. Acara ini dibuat untuk menyepakati beberapa poin yang dikemukakan oleh tim penyusun dokumen Integrated City Planning, antara lain visi, misi, dan strategi yang dapat membawa tranformasi Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum menyatakan akan menyiapkan penyesuaian regulasi tata ruang melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim yang ramah investasi, termasuk penguatan kemudahan perizinan dan kepastian pemanfaatan ruang, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kualitas lingkungan perkotaan. Kementerian PPN/Bappenas turut memaparkan indikator kota berkelanjutan sebagai rujukan penyusunan target dan pemantauan kinerja ICP. Indikator tersebut diharapkan menjadi alat ukur yang jelas, terstandar, dan dapat ditelusuri, sehingga capaian program tidak hanya bersifat normatif, melainkan terukur dan akuntabel. Rapat penyepakatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara yang dilampirkan hasil pembahasan dan masukan para pihak. Kesepakatan tersebut akan menjadi pijakan teknis lintas sektor, mulai dari peningkatan kualitas mobilitas dan ruang publik inklusif, penguatan ekosistem investasi yang kondusif, hingga pelestarian budaya lokal dalam kerangka pembangunan kota berkelanjutan.

Baca Selengkapnya