Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selenggarakan Workshop Integrated City Planning Conceptual Design (ICP-CD) pada Rabu 15 Mei 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penjaringan masukan terhadap kegiatan ICP-CD dari sudut pandang pemerintah daerah, swasta, dan perancangan.  Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, mengatakan bahwa tantangan pembangunan saat ini bukan hanya memenuhi SPM tapi juga menyediakan infrastruktur dasar, meningkatkan daya saing dan merespon tantangan pembangunan berkelanjutan dalam agenda global.  Integrated City Planning (ICP) merupakan salah satu instrumen pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP), yang mencakup perencanaan, desain konseptual, perancangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan secara terpadu. Sementara NUDP adalah platform mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang lebih baik. Saat ini, ICP dilakukan di 10 kota terpilih di Indonesia yang menjadi pilot project, yaitu: Bukittinggi, Belitung, Purwokerto, Mempawah (Kijing), Samarinda, Gorontalo, Morowali, Weda, Konawe, dan Sorong. Zevi menyampaikan bahwa pada 2025 disusun conceptual dan basic design, dan kemudian di 2026 akan membuat desain yang lebih detail dan pembangunannya dengan berbagai sumber dana. Zevi juga mengatakan tentang pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam program ini. “Kesuksesan program ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah daerah. Karena mereka yang menjalankan operasional dan pemeliharaannya,” ujarnya. Workshop ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Ibu Imelda (Ketua tim Inisatif Jakarta Asset Management Center), Bapak Jacob Gatot Surarjo (Co-Founder M-Bloc Space), dan Bapak Ferdiansyah Rustam (Dirut PT. Integrasi Transit Jakarta).  Pembicara pertama, Imelda, berbicara mengenai optimalisasi aset daerah di Jakarta. JAMC bertugas mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai program, seperti pemanfaatan aset tidak terpakai, kerja sama pemanfaatan lahan, penyewaan properti, serta pelelangan titik reklame strategis. JAMC melakukan pendekatan profesional berbasis data dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang mandiri secara fiskal. Pembicara kedua, Jacob Gatot Surarjo, berbagi mengenai place making dan adaptive reuse. Ia menyampaikan mengenai kawasan Buttersea London yang ditinggalkan, kemudian dengan konsep place making dan adaptive reuse, kawasan ini menjadi berguna kembali.  Shongshan Cultural & Creative Park di Taipei juga mengadaptasi konsep ini dengan membuat berbagai tempat publik termasuk perpustakaan yang dapat digunakan masyarakat hingga malam hari. Pengembangan M-Bloc Space juga berangkat dari keinginan untuk memanfaatkan aset, melakukan intervensi kepada bangunan, dan membuat program untuk aktivasi suatu kawasan. Jacob menekankan pentingnya pelibatan komunitas dalam menciptakan pusat-pusat kegiatan baru. Pembicara ketiga, Ferdiansyah Rustam, menyampaikan bahwa bahwa isu terbesar di kota besar saat ini didesain untuk menampung density kendaraan, namun tidak didesain untuk menampung activity, sementara konsep para pengembang saat ini lebih mengutamakan menciptakan traffic di kota besar seperti pembangunan restoran, pertokoan, dan sebagainya.  Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Unit Organisasi Kementerian PU, dan tim dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.  (MBA/Tiara).  

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan Kick-Off Meeting dalam rangka Implementation Support Mission National Urban Development Project (NUDP) di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini, bertujuan untuk meninjau progres pelaksanaan NUDP serta memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian kegiatan Implementation Support Mission NUDP yang akan berlangsung hingga April. Dalam pertemuan ini, berbagai agenda penting dibahas, termasuk konsolidasi rencana kerja hingga loan closing akhir Desember 2025 sesuai dengan masa perjanjian pinjaman (loan agreement), proses pelaksanaan kegiatan NUDP di BPIW dan Ditjen Bangda Kemendagri serta pentingnya kolaborasi antara Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU). Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menegaskan bahwa NUDP sejalan dengan Prioritas Nasional dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) untuk mendukung program turunan Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. "NUDP ini adalah amanat Prioritas Nasional yang ada dalam RPJMN untuk membangun perkotaan," jelas Bob dalam sambutannya. Bob juga menyampaikan bahwa adanya keterbatasan waktu dan masa berakhirnya loan agreement membawa PMU pada beberapa opsi, salah satunya meminimalisasi kota pilot project atau melakukan partial cancellation. Selain itu, Bob menekankan untuk menjaga perjanjian pinjaman tetap berada dalam kategori “memuaskan” untuk menjaga kualitas output kegiatan yang ada dalam NUDP. "Pertimbangan-pertimbangan yang disusun ini mengacu pada manajemen resiko BPIW terhadap pelaksanaan kegiatan NUDP, " ucap Bob. Selanjutnya, Bob berharap rekan-rekan PMU di BPIW serta Kementerian Dalam Negeri dapat memahami urgensi waktu pelaksanaan serta terus melakukan pembaharuan jadwal sebagai alat kontrol pelaksanaan NUDP. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastuktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW sekaligus Wakil Ketua CPMU NUDP Kementerian PU, Zevi Azzaino, menekankan pentingnya pelaksanaan paket kegiatan sesuai jadwal serta kolaborasi yang intens dengan PMU lainnya, yakni Bappenas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. “Kita semua berharap hasil Implementation Support Mission ini dapat mendorong kelancaran pelaksanaan loan NUDP ini. Kita juga perlu saling berkolaborasi dalam penyelesaian NUDP ini,” ucap Zevi. Pada kesempatan yang sama, Task Team Leader NUDP dari Bank Dunia, Yuko Arai, mengapresiasi keberhasilan progres pelaksanaan kegiatan NUDP selama ini. Yuko juga menyampaikan bahwa telah melakukan pembahasan dengan tim Bank Dunia mengenai isu menjelang berakhirnya loan NUDP serta memberikan opsi-opsi alternatif yang dapat dilakukan. Kick-Off Meeting ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Firman H. Napitupulu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto dan Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Keuangan, jajaran Bank Dunia, serta sejumlah pejabat administrator dan staf di lingkungan Kementerian PUPR. Setelah pertemuan ini, rangkaian kegiatan Implementation Support Mission NUDP akan dilanjutkan dengan pertemuan antara Sekretaris Jenderal Direktorat Bina Pembangunan Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, dan pertemuan bilateral untuk membahas rencana implementasi NUDP. (Mut/Cid/Tiara)

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan dan membangun perkotaan masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan memenuhi standar global guna mencapai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas dengan National Urban Development Project (NUDP). Salah satu instrumen NUDP dalam penyusunan dokumen kebijakan dan strategi nasional jangka panjang adalah National Urban Development Strategy (NUDS). Dalam rangka menyampaikan hasil kajian NUDS, BPIW menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Kajian NUDS yang diselenggarakan di Mercure Tanggerang BSD City pada Rabu, 15 Januari 2025 secara daring dan luring. Kegiatan sosialisasi yang sekaligus merupakan finalisasi hasil kajian NUDS volume 1-7 tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional yang diwakili Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan. Mangapul menyampaikan bahwa BPIW sedang melakukan adjusment untuk merespon Asta Cita ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “NUDP telah menjadi platform bagaimana kita mengembangkan perkotaan di masa depan. Melalui kajian ini, diharapkan akan menghasilkan realisasi yang dapat menjadi milestone dalam perjalanan penting NUDS,” ujar Mangapul. Kegiatan berlanjut dengan penyampaian hasil NUDS volume 1-7 serta diskusi untuk menjaring masukan yang dipimpin oleh Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu, Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS, Hendricus Andy Simarmata, dan Wahyu Mulyana. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hasil pada laporan NUDS volume 1 memuat profil kebijakan perkotaan yang berasal dari kajian dan survey. Sedangkan pada volume 2 memuat konsep sistem permukiman kota-kota Nasional dalam cluster dan tipologi. Volume 3 memuat usulan perubahan sistem kota-kota Nasional sebagai dampak kebijakan pengembangan perkotaan wilayah Nasional. Selanjutnya, pada volume 4 memuat rumusan skenario dan strategi pengembangan permukiman kota-kota nasional. Kemudian volume 5 memuat RPJPN/D 2025-2045 dan RPJMN/D 2025-2029 pengembangan infrastruktur kota-kota nasional. Volume 6 memuat rumusan standard (NSPM) dukungan infrastruktur permukiman, perkotaan berbasis NUA dan ukuran target capaian (KPI) minimal kualitas perkotaan dengan standard baru dunia. Terakhir pada hasil kajian NUDS volume 7 memuat konsep kelembagaan dan pembiayaan kebijakan pengembangan kota-kota nasional dengan standard baru dan stakholder engagement plan. Dalam diskusi tersebut, Firman Napitupulu menyampaikan bahwa NUDS sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan terkait perkotaan. Firman juga menyebut bahwa dokumen tersebut tidak hanya menjadi milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melainkan dapat digunakan oleh K/L lain sebagaimana fungsinya. “Dokumen NUDS diharapkan bisa menjadi tools bagi Kementerian PPN/Bappenas maupun Menko Infrastruktur dalam mengimplementasikan pekerjaan yang terkait perkotaan di lapangan nanti,” ujar Firman. Dengan terlaksananya kegiatan finalisasi hasil kajian NUDS ini diharapkan mampu menjaring masukan untuk hasil NUDS volume 1-7. Selain itu, kegiatan eksternal review juga diharapkan dapat dilaksanakan kedepannya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN), Sumedi Andono Mulyo, Deputy Director of Urban Affairs, Agung Dorodjatoen, Pemerhati Pekotaan Indonesia dan Anggota Executive Board Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kemal Taruc, Akademisi dan Asosiasi serta dihadiri oleh team leader dan experts NUDS dan Project Management Support (PMS). (Fir/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melaksanakan Kick-Off Meeting dalam rangka mendukung implementasi misi Bank Dunia pada pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP) di Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Misi ini merupakan kegiatan rutin dari Bank Dunia dengan tujuan meninjau progres implementasi serta pencapaian target NUDP. Pertemuan ini merupakan  pembukaan  rangkaian kegiatan  implementation support mission NUDP. Dalam pertemuan ini akan dilakukan beberapa hal, seperti konsolidasi  rencana  15  bulan  ke  depan (sesuai loan extention) dari masing-masing Project Implementation Unit (PIU), penyampaian kemajuan progress NUDP, penetapan kota pilot untuk kunjungan lapangan Mission NUDP dan persiapan kunjungan lapangan, serta pembahasan pemanfaatan potensi dana loan yang belum teralokasi. Kepala BPIW, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa “NUDP menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk mengkoordinasikan perencanaan perkotaan terpadu dan mewujudkan  perkotaan dengan paradigma baru smart cities”. Proses restrukturisasi NUDP telah disetujui oleh Bank Dunia pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Kementerian Keuangan pada 13 September 2024. Saat ini terdapat perubahan struktur organisasi dalam penanganan NUDP dengan penambahan Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU). "Hal itu dilakukan guna semakin mengakselerasi kegiatan NUDP”, terang Yudha saat membuka acara. Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW selaku Wakil Ketua CPMU NUDP Kementerian PUPR, Zevi Azzaino, mengatakan, sasaran dan keluaran dari kegiatan NUDP antara lain mendukung pelaksanaan pembangunan kota jangka panjang di Indonesia. “Termasuk penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pembangunan perkotaan,” terangnya. Kemudian, pembangunan sektoral dapat dilakukan secara terpadu pada tingkat nasional dan kota. Harapannya meningkatkan efisiensi investasi pembangunan kota dalam mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, serta membangun kota sesuai dengan standar global. Di tempat yang sama, Task Team Leader NUDP Bank Dunia, Yuko Arai menyampaikan apresiasi terhadap jajaran pemerintah atas dukungan terhadap kegiatan implementation support mission NUDP yang akan berlangsung hingga 27 September 2024. Kegiatan tersebut akan diisi juga dengan melakukan kunjungan kerja ke kota-kota pilot project. Kegiatan Kick-Off Implementation Support Mission NUDP ini dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, jajaran Bank Dunia, serta beberapa pejabat administrator dan staf di lingkungan Kementerian PUPR. Setelah kick-off meeting ini dilaksanakan rangkaian kegiatan mission NUDP pada tanggal 18-27 September 2024 yang meliputi, bilateral meeting untuk koordinasi pelaksanaan paket kegiatan NUDP sekaligus sinkronisasi antar komponen, kunjungan lapangan Mission NUDP, dan wrap-up meeting untuk mempresentasikan serta penyepakatan rencana aksi percepatan pelaksanaan NUDP.(ris/MBA)

Masa laku kegiatan National Urban Development Project (NUDP) Loan IBRD 8976-ID, diusulkan diperpanjang. Pembahasan Loan Extension atau Perpanjangan Pinjaman tersebut, dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024 di Jakarta Pusat.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, BPIW, Kementerian PUPR yang juga Kepala Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU)  NUDP,  Boby Ali Azhari mengatakan timnya akan terus melakukan perbaikan utuk memperpanjang loan tersebut. “Pada prinsipnya Bapak Menteri menginginkan NUDP tetap berjalan,” tuturnya.   Tujuan NUDP ada dua, yakni pertama, mewujudkan kota-kota di Indonesia yang berperan sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem perkotaan nasional dan karakter wilayahnya untuk menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global.  Tujuan kedua adalah meningkatkan kemampuan kota (kelembagaan dan sumber daya manusia atau SDM) terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif (creative financing). Menurutnya pelaksanaan NUDP tersebut membutuhkan komitmen semua pihak termasuk pemerintah daerah. Bila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, maka semua permasalahan terkait perkotaan akan dapat dilaksanakan dengan baik.  Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, yang juga sebagai PIU NUDP, Mangapul L. Nababan ini dihadiri oleh tiga pejabat Kementerian PPN/Bappenas yakni Direktur Pendanaan Multilateral, Agustin Arry Yanna, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Sumedi Andono Mulyo, dan Direktur Pembangunan Daerah, Togu Pardede serta perwakilan Direktorat Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan yang hadir secara daring.  Pada prinsipnya ketiga direktur tersebut setuju dilakukan percepatan dan optimalisasi perpanjangan loan selama satu tahun agar tujuan NUDP dapat tercapai. Direktur Pendanaan Multilateral, Agustin Arry Yanna mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan direktorat sektor di Kementerian PPN/ Bappenas untuk memberikan tanggapan atas usulan Loan Extension tersebut sebelum disampaikan ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  (DJPPR) Kementerian Keuangan.    Dalam rapat terdapat beberapa masukan, seperti dari World Bank menyarankan agar diskusi terkait loan extension dapat dipercepat, mengingat perlunya loan extension untuk dapat melakukan lelang terkait Integrated City Planning (ICP). Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan World Bank, Tim Sekretariat CPMU NUDP, dan Tim Project Management Support (PMS) NUDP. (Zim/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan melakukan percepatan pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP). Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino mengatakan, sesuai arahan Menteri PUPR penanganan NUDP supaya dilakukan terhadap 10 kota pilot project. "Arahan Bapak Menteri PUPR untuk pelaksanaan ICP di 10 kota pilot project harus selesai pada Desember 2024,” papar Zevi saat membuka Rapat Pembahasan 10 Kota Integrated City Planning (ICP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dihadiri Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Wahyu Kusumo Susanto dan jajarannya, serta perwakilan Direktorat Perencanaan Teknis Cipta Karya di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.  Ia menjelaskan, kegiatan ICP melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur. Untuk itu, ICP tidak hanya menghasilkan major projects, tetapi juga readiness criteria termasuk Pra-FS dan basic design. “Menteri PUPR juga mendorong percepatan proses lelang,” terangnya. Hal ini, lanjutnya, perlu upaya bersama dan terobosan regulasi terkait. Menteri PUPR juga mengarahkan agar kegiatan ICP mendukung visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang salah satunya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pembangunan 10 kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri. Zevi menerangkan, salah satu penanganan kota-kota di Indonesia melalui NUDP merupakan kerja sama pemerintah dan Bank Dunia. Ada beberapa kegiatan dalam NUDP dalam penanganan perkotaan, salah satunya ICP. ICP merupakan program perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman kota terpadu berbasis New Urban Agenda (NUA).  Tujuan ICP, lanjutnya, melakukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi.  Zevi juga menjelaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dalam NUDP mendapat tugas untuk mengawal penyusunan feasibility study (FS), basic design sampai pelaksanaan pembangunannya.  ICP ditargetkan selasai akhir 2024, sehingga pelaksanaan pembangunan ICP dilaksanakan mulai 2025. Di tempat yang sama, Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Napitupulu menyampaikan, pelaksanaan NUDP memang perlu dilakukan percepatan agar target penyusunan ICP pada Desember 2024 dapat dicapai.  Menurutnya, sinkronisasi dan integrasi semua pihak yang terlibat pelaksanaan NUDP menjadi syarat wajib. Sehingga, perlu dilakukan langkah-langkah agar mendorong percepatan banyak pihak. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, perwakilan unit kerja Puswil II BPIW, serta Puswil III BPIW serta para konsultan yang terlibat dalam penyusunan ICP 10 kota pilot project. (Ris/Tiara)