Memuat halaman...

BPIW Dorong Transformasi Perkotaan Nasional Lewat Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan NUDP

4 Juli 2025

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, saat menjelaskan desain atau framework implementasi integrasi dan keberlanjutan program NUDP.

Jakarta, 4 Juli 2025 — Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi perkotaan nasional melalui program National Urban Development Project (NUDP). Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, Jumat (4/7), Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Kementerian PU, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber sekaligus salah satu penanda tangan komitmen bersama pelaksanaan NUDP.

Dalam pemaparannya, Zevi menjelaskan desain atau framework implementasi integrasi dan keberlanjutan program NUDP. Ia menyampaikan bahwa NUDP hadir sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita, visi Indonesia Emas 2045, serta komitmen Kementerian PU dalam pembangunan perkotaan.

"NUDP merupakan platform strategis pembangunan kota di Indonesia. Program ini menjadi instrumen utama dalam mendukung transformasi perkotaan melalui perencanaan terintegrasi dan penyiapan investasi infrastruktur yang berorientasi pada masa depan," ujar Zevi.

Lebih lanjut, Zevi memaparkan empat instrumen utama dalam pelaksanaan NUDP, yaitu: National Urban Policy (NUP) – Kebijakan Perkotaan Nasional; National Urban Development Strategy (NUDS) – Skenario dan strategi pengembangan kota berdasarkan sistem kota-kota nasional dan tipologi wilayah sebagai dasar perencanaan infrastruktur permukiman nasional; Integrated City Planning (ICP) – Perencanaan kota terpadu yang mencakup seleksi kawasan prioritas, proyek infrastruktur utama, serta kriteria kesiapan seperti pre-feasibility study (pra-FS), basic design, dan concept design menggunakan indikator kinerja utama (KPI) berstandar global dan dirancang untuk piloting di beberapa kota prioritas; Capital Investment Planning (CIP) – Perencanaan dan penganggaran pembangunan kota berdasarkan prioritas investasi kebutuhan pembangunan.

"Keempat instrumen ini—NUP, NUDS, ICP, dan CIP—digunakan untuk memastikan perencanaan perkotaan dilakukan secara terpadu di seluruh kota di Indonesia. NUDP juga menjadi platform kolaborasi lintas sektor dalam koordinasi perencanaan perkotaan," lanjutnya.

Program mendorong transformasi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan prinsip keberlanjutan. Transformasi tersebut ditopang oleh tujuh indikator kunci serta empat pilar utama pembangunan, yakni infrastruktur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat. Komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota masa depan yang adaptif, produktif, dan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi NUDP. Keduanya menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan kota dan menegaskan bahwa NUDP sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dukungan terhadap NUDP oleh Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan pemerintah daerah, serta Implementing Agencies NUDP, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan kota masa depan. BPIW, sebagai motor penggerak utama, menegaskan kiprah strategisnya dalam mendorong implementasi NUDP di berbagai wilayah secara konkret dan berkelanjutan.

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #ICPBPIW #NUDP

Berita Terkait

14 Juli 2025

Memahami Strategi Perencanaan Infrastruktur, BPIW Tegaskan Peran Perencana Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima kunjungan belajar mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Nasional Malang, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Rombongan mahasiswa diterima jajaran BPIW yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Setyo Purnomo. Hadir juga menyambut Kepala Bagian Prasarana Fisik, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Eki Arsita Rizki, Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Andi Pandu Pratama, serta Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Citra Fadhilah Utami. Setyo dalam sambutannya menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPIW, "Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU, BPIW menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PU dengan pendekatan wilayah. Perencanaan ini juga mengacu pada dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU, serta Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)”. Ia juga menambahkan bahwa selain pemrograman, BPIW juga melakukan koordinasi penganggaran dan tata kelola serta evaluasi manfaat infrastruktur. Ketua Tim Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, mengatakan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam membangun pemahaman konteks pembangunan infrastruktur nasional. “Salah satu konteks besar pembangunan di Kementerian PU adalah bagaimana BPIW berperan dalam menganalisis dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara strategis di tengah keterbatasan anggaran,” ungkapnya. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini adalah bagaimana membangun infrastruktur yang mampu memberikan efek luas dengan sumber daya yang terbatas. Di sinilah peran mahasiswa PWK menjadi sangat penting ke depannya. “PWK dapat berkontribusi optimal dengan merumuskan prioritas yang tepat dan menciptakan efek Pareto, yaitu memilih satu pembangunan infrastruktur yang dampaknya bisa besar bagi masyarakat dan wilayah sekitar,” tambah Anjar. Ia juga menekankan bahwa membangun infrastruktur tidak semata-mata membangun konektivitas dari titik A ke titik B, tetapi juga harus dilihat dari sisi strategis, seperti mendukung pusat pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas wilayah. “Proses bisnis BPIW dimulai dari hulu, dari perencanaan yang mempertimbangkan empat sektor utama pembangunan. Perencanaan ini perlu didekati secara holistik agar tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Citra selaku Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional bukanlah tanggung jawab tunggal Kementerian PU. “Tidak semua infrastruktur dikerjakan PU. Misalnya jalan, itu ada yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, begitu juga dengan infrastruktur lainnya,” jelas Citra. Namun, ia menekankan bahwa posisi BPIW menjadi kunci dalam merencanakan dan memprogram infrastruktur mana yang harus didahulukan. “Kalau kita ingin membangun jalan, BPIW harus tahu tujuannya, apakah untuk ekonomi, sosial, atau pendidikan. Prioritasnya berbeda-beda, dan di sinilah BPIW memilih, karena anggaran negara terbatas,” terangnya. Tak hanya sampai tahap perencanaan, Citra menyebut bahwa BPIW juga bertanggung jawab mengevaluasi dampak infrastruktur yang telah dibangun. Jika terbukti efektif, inisiatif tersebut dapat direplikasi di wilayah lain. Senada dengan hal tersebut, Pandu, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menambahkan bahwa aspek anggaran adalah pilar penting dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana negara. Ada mekanisme KPBU atau Public Private Partnership (PPP) di mana pembangunan dilakukan oleh swasta terlebih dahulu, terutama untuk infrastruktur yang dapat menghasilkan revenue,” kata Pandu. Ia juga menjelaskan bahwa BPIW bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berkolaborasi dalam menyusun program dan mencari skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang dibutuhkan. “BPIW tidak hanya merencanakan, tapi juga mengarahkan pembiayaan agar efisien dan tepat sasaran,” tutupnya. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

11 Juli 2025

BPIW Laksanakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja di lingkungan BPIW Semester I Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 10–11 Juli 2025. Acara ini dilaksanakan di Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis, Bandung, dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPIW, Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal, serta tim pendamping dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal yang hadir melalui daring. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, yang menekankan urgensi penyusunan dua laporan keuangan pada Semester I ini, yaitu untuk BA 033 (Kementerian PUPR) dan BA 145 (Kementerian PU). Hal ini merupakan konsekuensi dari belum selesainya proses likuidasi entitas keuangan, sesuai dengan amanat PMK No. 90 Tahun 2024. “Tahun ini unik, karena kita menyusun dua laporan keuangan. Kami berharap hasil penyusunan LK dari masing-masing Satker berkualitas dan dapat disajikan secara handal dan tertib,” ujar Benny. Benny menambahkan walaupun sampai saat ini LHP belum diserahkan oleh Tim BPK RI kepada Kementerian PU, tidak ada salahnya kita mulai mempersiapkan proses likuidasi, mengacu pada kebijakan likuidasi. Selain itu, menyampaikan tahapan penting penyusunan laporan keuangan, di antaranya reviu oleh Inspektorat Jenderal pada 10–11 Juli, penutupan permanen modul SAKTI antara 11–22 Juli, dan konsolidasi LK Kementerian pada 21–23 Juli 2025. Ia juga menekankan bahwa Satker yang tidak memenuhi tenggat waktu dapat dikenai sanksi administratif berupa penolakan SPM. Tidak lupa juga Benny menyampaikan terkait Realisasi Anggaran BPIW dimana realisasi akun belanja barang (52) sebesar 17,94% dari pagu alokasi sehingga tidak sesuai dengan target yaitu sebesar 40%, disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan BPIW. Selain itu untuk belanja modal (53) juga mengalami hal yang sama yaitu tidak tercapainya realisasi anggaran Semester I sebesar 20%. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat BPIW, Bernadi Haryawan, mengharapkan sebelum acara Konsolidasi ini berakhir seluruh Satuan Kerja sudah dapat melakukan tutup buku permanen modul Persediaan, Modul Aset tetap dan Modul GLP baik pada BA 033.14 maupun pada BA 145, sehingga Laporan Keuangan tingkat Eselon I sudah dapat disusun. Lebih lanjut, Tim pendamping dari Biro Keuangan yang diwakili oleh Gracias Dessy Kusuma, menyebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, peserta diingatkan untuk menyelesaikan To Do List, Monitoring, serta Daftar/Rincian dalam aplikasi MonSAKTI, memastikan rekonsiliasi eksternal hingga penerbitan SHR, dan melengkapi semua komponen laporan sesuai dengan ketentuan PMK 232/PMK.05/2022. Sementara itu, Lasnita selaku Pengendali Teknis Tim Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil reviu sementara yang mencatat beberapa temuan berulang, seperti aset yang belum memiliki Penetapan Status Penggunaan Barang (PSP), aset yang dikuasai pihak lain, serta aset rusak berat tanpa berita acara penghapusan. Pada sesi penutup diskusi, Ketua Tim Pelaksana Keuangan Sekretariat BPIW, Maryam Jamielaa, menyampaikan status hingga 11 Juli pukul 13.00 WIB, 4 (empat) dari 5 (lima) Satker telah menyelesaikan tutup buku permanen untuk modul Persediaan, Aset Tetap, dan GLP. Sebagian besar dokumen kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan yang diminta oleh Tim Inspektorat Jenderal sebagai bahan reviu atas Laporan Keuangan Satker sudah dilengkapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja di lingkungan BPIW ini ditutup oleh Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian PU sekaligus menyampaikan arahan serta masukan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan BPIW. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan BPIW dapat menghasilkan laporan keuangan semester I yang akurat, akuntabel, dan sesuai standar audit. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

10 Juli 2025

BPIW Lakukan Sosialisasi Cyber Security, Sekretaris BPIW Tekankan Perlunya Agent of Change

Dalam rangka penerapan Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan kegiatan sosialisasi cyber security pada Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai isu-isu keamanan siber, termasuk berbagai ancaman digital dan langkah preventif yang perlu diterapkan dalam menjaga data serta sistem informasi organisasi. Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini berkontribusi langsung terhadap penilaian Transformasi Digital BPIW Tahun 2025. “Ada empat komponen utama dalam penilaian ini yaitu organisasi, proses, teknologi, dan data,” ucap Benny. Ia juga menambahkan bahwa pada komponen teknologi, khususnya aspek keamanan informasi, terdapat dua indikator yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan kegiatan security awareness dan penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA) oleh pegawai. Benny juga mengapresiasi langkah tim data dan teknologi informasi BPIW dalam mengawal BPIW ke arah digital. “Transformasi ini tidak hanya jadi jargon saja, tetapi merupakan bagian dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Saya melihat kegiatan ini seyogyanya mendukung proses transformasi digital terutama secara practical, yang menyangkut citra organisasi BPIW dalam rangka penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ucap Benny. Ia menekankan bahwa tujuan lain dari kegiatan ini, bukan terfokus pada teknologi saja tetapi lebih ke arah perubahan fundamental terhadap cara bekerja, dengan perubahan mendasar dalam budaya kerja, paradigma organisasi, dan penciptaan nilai (creating value) melalui pemanfaatan data, teknologi, digital collaboration, serta perlunya agent of change. “Biasanya kita tanda tangan secara konvensional di kertas, sekarang saatnya mengubah hal tersebut menjadi tanda tangan elektronik secara paperless.” tegas Benny. Adanya perubahan ini, ia harapkan mengubah cara kerja dan pelayanan pegawai di lingkungan BPIW menjadi jauh lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. “Saya melihat kegiatan hari ini terkesan sederhana namun saya hadir serta mengajak semuanya hadir untuk menunjukkan kepedulian bahwa transformasi digital ini merupakan hal yang penting. Semua pegawai di lingkungan BPIW perlu hadir dalam kegiatan ini karena mereka adalah agent of change, BPIW tidak bisa menjalankan transformasi digital tanpa adanya penggerak perubahan,” ucap Benny. Dalam kesempatan yang sama, Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Vicky Mahendra, memaparkan mengenai pemahaman terkait cyber security awareness; Yaitu pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya melindungi informasi serta sistem digital dari berbagai ancaman siber. Vicky juga menyebutkan beberapa jenis ancaman siber, pertama phising atau upaya penipuan untuk mencuri data pribadi sebagai pihak terpercaya, kedua malware yaitu program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau memata-matai data pada perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Ketiga, ransomware yaitu jenis malware yang mengenkripsi data pengguna, lalu meminta tebusan agar data bisa diakses kembali, dan yang terakhir adalah DDoS Attack, yaitu serangan yang membanjiri server atau situs dengan traffic data dalam jumlah besar dan bersamaan sehingga layanan menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi cyber security ini, sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya