Memuat halaman...

Kolaborasi Perwujudan Kota Layak Huni Samarinda

26 Juni 2025

121

Kolaborasi Perwujudan Kota Layak Huni Samarinda

Rangkaian kegiatan National Urban Development Project (NUDP) di lingkungan BPIW berupa Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan yaitu Pembahasan Arah Kebijakan Perkotaan Nasional di Kota Samarinda, telah digelar secara Hybrid pada tanggal 26 Juni 2025 di Jakarta. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I. Agenda acara tersebut dihadiri langsung oleh Dr. H. Andi Harun selaku Walikota Samarinda serta Agung M.H Dorodjatoen, S.T., M.Sc., selaku perwakilan Kementerian Bappenas.

Dalam pembukaan tersebut Boby Ali Azhari menyampaikan agar kota-kota di Indonesia segera mempersiapkan kotanya untuk menjawab tantangan global serta sekaligus menjadikan kotanya menjadi Kota yang Layak Huni. Samarinda sendiri merupakan salah satu kota percontohan yang disebutkan dalam RPJMN 2025 - 2029 yang tentunya diharapkan menjadi katalis penggerak ekonomi kota dan regional. Boby mengutarakan agar Inisiatif ICP menajamkan kembali rencana penataan Kota Samarinda sehingga dapat langsung diimplementasikan dengan tidak mengandalkan pembiyaaan APBN atau APBD namun dimungkinkan dengan adanya bantuan creative financing.

Andi Harun dalam kesempatan tersebut menyampaikan salah satu isu penting di Kota Samarinda adalah penanggulangan bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Pemerintah daerah Kota Samarinda telah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder mulai Pemerintah Provinsi, kabupaten kota di sekitar perkotaan Samarinda, dan BWS Kalimantan IV, secara bertahap berupaya dalam hal penanggulangan banjir mulai hulu ke hilir. Kegiatan ini diantaranya, melalui reviu kembali kebijakan pengelolaan IUP pertambangan, pengangkatan sedimentasi sungai, relokasi warga di bantaran sungai, revitalisasi drainase, serta restorasi pada lahan-lahan kritis.

Andi menekankan bahwa Kota Samarinda akan menjadi Superhub Ekonomi bagi IKN yang akan menjadi peluang sekaligus tantangan pengembangan kota. Walikota Samarinda menawarkan pengembangan dan penataan Kota Samarinda pada beberapa kawasan cepat tumbuh, meliputi kawasan Teras Samarinda di tepian Sungai Mahakam Jl Gajah Mada sampai Jl Yos Sudarso (Pelabuhan Samarinda PT Pelindo), rencana kawasan pecinan, koridor Jl Mulawarman, kawasan Citra Niaga, Pasar Pagi Modern, pintu air dan tepian sungai Karang Mumus. Konsep pengembangan yang diusulkan yaitu creative hub serta memberikan pengalaman menikmati wisata perkotaan melalui berjalan kaki pada kawasan-kawasan tersebut. Adapun sebagai modal awal Pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi kawasan perdagangan Citra Niaga, penciptaan segmen 1 waterfront city Teras Samarinda, penyiapan Pasar Modern, dll. Sementara Andi juga menawarkan lokasi lainnya yang akan menjadi cikal bakal relokasi pusat pemerintahan Kota Samarinda yaitu di sekitar Stadion Palaran, di mana Pemerintah Kota memiliki lahan seluas 250 Ha yang siap dikerjasamakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Huni.

Selanjutnya Agung M.H Dorodjatoen dari Kementerian Bappenas menyampaikan agar pengembangan Kota Samarinda didasarkan pada kajian Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota Samarinda yang telah disusun pada tahun 2023. Branding Spirit of Mahakam diusulkan untuk menekankan bahwa peran sungai Mahakam sebagai pemersatu, sumber kehidupan, serta simpul pertemuan dan koleksi distribusi untuk bagian utara hingga selatan Kota Samarinda. Konsep pengembangan dan penataan Kota Samarinda mengacu pada pendekatan mitigasi dan adaptif yakni Sponge City, Waterfront City, Resilient City, serta Creative City.

Sebagai penutup, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I menggarisbawahi bahwa intervensi yang diusulkan ICP Kota Samarinda diharapkan mampu mendukung solusi menghadapi permasalahan Kota Samarinda. Selanjutnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk meciptakan Kota Samarinda yang semakin layak huni di masa mendatang dan Wali Kota Samarinda langsung menanggapi dengan pernyataan untuk berkomitmen berkolaborasi dan berkontribusi untuk menunjang percepatan kegiatan ICP Kota Samarinda. (**)

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #NUDP #ICP #ICPBPIW #KotaLayakHuni

Berita Terkait

10 Juli 2025

BPIW Dorong Transformasi Perkotaan Nasional Lewat Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan NUDP

Jakarta, 4 Juli 2025 — Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi perkotaan nasional melalui program National Urban Development Project (NUDP). Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, Jumat (4/7), Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Kementerian PU, Zevi Azzaino, hadir sebagai narasumber sekaligus salah satu penanda tangan komitmen bersama pelaksanaan NUDP. Dalam pemaparannya, Zevi menjelaskan desain atau framework implementasi integrasi dan keberlanjutan program NUDP. Ia menyampaikan bahwa NUDP hadir sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita, visi Indonesia Emas 2045, serta komitmen Kementerian PU dalam pembangunan perkotaan. "NUDP merupakan platform strategis pembangunan kota di Indonesia. Program ini menjadi instrumen utama dalam mendukung transformasi perkotaan melalui perencanaan terintegrasi dan penyiapan investasi infrastruktur yang berorientasi pada masa depan," ujar Zevi. Lebih lanjut, Zevi memaparkan empat instrumen utama dalam pelaksanaan NUDP, yaitu: National Urban Policy (NUP) – Kebijakan Perkotaan Nasional; National Urban Development Strategy (NUDS) – Skenario dan strategi pengembangan kota berdasarkan sistem kota-kota nasional dan tipologi wilayah sebagai dasar perencanaan infrastruktur permukiman nasional; Integrated City Planning (ICP) – Perencanaan kota terpadu yang mencakup seleksi kawasan prioritas, proyek infrastruktur utama, serta kriteria kesiapan seperti pre-feasibility study (pra-FS), basic design, dan concept design menggunakan indikator kinerja utama (KPI) berstandar global dan dirancang untuk piloting di beberapa kota prioritas; Capital Investment Planning (CIP) – Perencanaan dan penganggaran pembangunan kota berdasarkan prioritas investasi kebutuhan pembangunan. "Keempat instrumen ini—NUP, NUDS, ICP, dan CIP—digunakan untuk memastikan perencanaan perkotaan dilakukan secara terpadu di seluruh kota di Indonesia. NUDP juga menjadi platform kolaborasi lintas sektor dalam koordinasi perencanaan perkotaan," lanjutnya. Program mendorong transformasi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan prinsip keberlanjutan. Transformasi tersebut ditopang oleh tujuh indikator kunci serta empat pilar utama pembangunan, yakni infrastruktur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat. Komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota masa depan yang adaptif, produktif, dan ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi NUDP. Keduanya menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan kota dan menegaskan bahwa NUDP sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dukungan terhadap NUDP oleh Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan pemerintah daerah, serta Implementing Agencies NUDP, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan kota masa depan. BPIW, sebagai motor penggerak utama, menegaskan kiprah strategisnya dalam mendorong implementasi NUDP di berbagai wilayah secara konkret dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

2 Juli 2025

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Usulkan Pengembangan Kawasan, BPIW Tekankan Pentingnya Readiness Criteria

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Zevi Azzaino, bersama dengan Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum, Edy Juharsyah, terima kunjungan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat beserta jajarannya di Gedung Utama Kementerian PU pada Kamis, 26 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Jonius menyampaikan berbagai usulan pengembangan infrastruktur di wilayahnya, khususnya terkait penataan Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih di Tarutung. Kawasan ini merupakan destinasi wisata religi sekaligus ikon sejarah masyarakat Batak yang memiliki potensi besar, namun saat ini masih memerlukan peningkatan dari sisi infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung. Ia juga menjelaskan bahwa Tapanuli Utara merupakan daerah pegunungan dan lembah sehingga rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa. “Karena seringnya gempa, tujuan kami hadir dalam pertemuan ini juga ingin menanyakan apakah bangunan-bangunan yang berada di Tapanuli masih layak atau tidak, karena di sana banyak bangunan tua yang sudah berdiri sejak tahun 1993,” ucap Jonius. Selain penataan Kawasan Wisata Rohani, Jonius juga mengusulkan pelebaran jalan menuju standar Jalan Bts. Kota Tarutung – Bts. Kab. Tapanuli Selatan yang merupakan jalan nasional, penanganan titik banjir pada ruas jalan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase, pembangunan jembatan gantung sebagai akses masyarakat menuju lahan pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi daerah untuk dukungan ketahanan pangan, serta peningkatan layanan air minum dan pengelolaan air limbah. Jonius menekankan bahwa kawasan wisata Tapanuli Utara dan sekitarnya sangat potensial untuk dikembangkan terutama daerah Danau Toba karena adanya akses yang dekat dari Bandara Silangit. "Kami sangat berharap dukungan Kementerian PU agar pengembangan wisata rohani dan tematik ini dapat terwujud, sekaligus mendukung program Presiden terkait ketahanan pangan. Di wilayah kami tersedia lahan-lahan agrowisata seperti jagung, jeruk, serta potensi pemeliharaan ternak sapi yang bisa dikembangkan," jelasnya. Terkait hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum, Edy Juharsyah menyampaikan bahwa akan dilakukan kajian uji kelayakan terlebih dahulu, dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. "Terima kasih atas kehadiran Bupati dan jajaran. Kami mengingatkan bahwa seluruh proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur mengacu pada sistem terpusat di Kementerian PU yang berjalan melalui tahapan formal, dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), serta Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan kementerian teknis terkait," jelas Zevi. Zevi menegaskan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan usulan tersebut telah masuk dalam daftar prioritas Rakortekrenbang dan Musrenbangnas sebagai bagian dari sinkronisasi program pusat dan daerah. Selain itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Presiden, terdapat prioritas pengembangan wilayah Sumatera Utara, termasuk kawasan swasembada pangan dan energi di Tapanuli Utara, serta revitalisasi kawasan Danau Toba. "Tapanuli Utara masuk dalam program prioritas swasembada pangan dan energi. Selain RPJMN, Kementerian PU juga memiliki Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang mencakup 38 provinsi, termasuk Tapanuli Utara dengan berbagai usulan pembangunan seperti pembangunan dan preservasi jalan provinsi," tambah Zevi. Namun demikian, BPIW mengingatkan bahwa sebagian besar usulan masih perlu dilengkapi readiness criteria, termasuk kepastian kewenangan, kesiapan lahan, dan kelengkapan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED). "Beberapa ruas jalan sudah siap lahannya, namun dokumen perencanaannya masih perlu dilengkapi. Ini menjadi catatan bersama untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi agar pembangunan dapat dilaksanakan pada 2026," jelas Zevi. BPIW juga akan melihat usulan pembangunan tersebut dari sisi skala prioritas hingga ke level nasional. "Kami akan evaluasi apakah pengembangan kawasan wisata dan infrastruktur di Tapanuli Utara dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pariwisata, hingga kontribusinya ke perekonomian nasional," tegas Zevi. Kunjungan ini juga turut dihadiri para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Bahas Pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022

24 Juni 2025

116

BPIW Bahas Pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Benny Hermawan, memimpin rapat yang membahas pemutakhiran peraturan perundang-undangan di lingkungan BPIW. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur wilayah III dan pejabat administator di lingkungan BPIW tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung G Lantai 2 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Selasa, 24 Juni 2025. BPIW mendapat mandat untuk memutakhirkan dua produk hukum utama, yaitu Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Meskipun upaya pemuktahiran ini terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny menyampaikan ini menjadi momentum bagi BPIW untuk mengusulkan pokok-pokok pengaturan yang dapat mendukung tugas-tugas BPIW sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi BPIW, khususnya pada pemuktahiran Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Salah satunya terkait pembagian peran koordinasi penganggaran sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 dan Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU. Ditambahkan Benny, ditargetkan BPIW akan menyampaikan izin prakarsa selambat-lambatnya 30 Juni 2024. Dalam arahannya, Benny Hermawan menyampaikan pertemuan ini penting untuk menggali atau brainstroming masukan dari seluruh pusat yang selama ini mengawal implementasi perencanaan dan pemrograman. Selain itu, Benny menekankan pentingnya dukungan dari seluruh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk segera menuntaskan revisi dokumen RPIW sebagai bagian yg tidak terpisahkan dalam pemuktahiran Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024. “Kami mengumpulkan para pengelola Pusat Wilayah Nasional serta Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I hingga III untuk menyamakan persepsi melalui brainstorming dalam mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan pelaksanaan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Tujuannya adalah menghasilkan masukan substansi yang dibutuhkan untuk perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022,” jelas Benny. Dalam diskusi mengemuka beberapa pokok masukan agar bisa ditampung dalam pemuktahiran terutama terutama pembagian peran antara BPIW, Biro PAKLN, dan unit organisasi teknis terkait penganggaran, mekanisme pemrograman untuk program direktif, penyesuaian jadwal Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), kriteria peninjauan kembali RPIW, serta pelaksanaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran berbasis risiko. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menekankan pentingnya konsistensi data antara perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang tergambarkan dalam suatu proses dan prosedur yang terstruktur. Hal ini dinilai krusial agar rencana pengembangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai tindak lanjut, tim bagian hukum segera mengkonsepkan surat izin prakarsa selambatnya 30 Juni 2024. Selain itu, dibentuk tim lintas pusat, diagendakan pembahasan pembagian peran tugas penganggaran di Kementerian PU, pembahasan proses bisnis BPIW, dan segera disiapkan daftar isian masalah. Revisi RPIW ditargetkan selesai bulan Agustus 2025, sementara tim kecil akan dibentuk untuk merumuskan substansi perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya