Memuat halaman...

BPIW Bahas Penyepakatan Major Project ICP di Kabupaten Morowali

12 November 2025

445

BPIW Bahas Penyepakatan Major Project ICP di Kabupaten Morowali

FGD ICP Kabupaten Morowali

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Major Project Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Morowali di Gedung BPIW, Jakarta, Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III beserta jajarannya, Bupati Morowali, Kepala Bappelitbangda, perwakilan Dinas PUPR Morowali beserta jajarannya.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, membuka rapat dengan menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang mendukung kegiatan industri dan konektivitas wilayah. “Morowali menjadi salah satu lokasi prioritas karena potensi kawasan industrinya yang besar. Tantangan kita adalah menata kembali kawasan agar terintegrasi, mendukung hilirisasi industri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Team Leader Pekerjaan ICP Morowali, Deliana, menyampaikan bahwa penyepakatan Major Project akan menjadi dasar penyusunan Pre-Feasibility study (pre-FS) untuk mendetailkan rencana pengembangan dua Selected Area. “Penyusunan rencana ini tidak hanya menata ruang, tetapi juga mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan tata kota agar berkelanjutan,” ungkapnya.

FGD ini bertujuan untuk menyepakati dua lokasi Major Project pada dua Selected Area ICP Morowali, yaitu Kompleks Kawasan Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah. Kawasan ini kedepannya akan dikembangkan sejalan dengan tujuan National Urban Development Project (NUDP).

Bupati Morowali menyambut positif konsep yang dikembangkan dan menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana daerah. “Pada prinsipnya kami mendukung dan mengizinkan pembangunan, namun harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta pembiayaan harus realistis dan terukur,” tegasnya.

Kegiatan ICP in Sulawesi, Maluku and Papua ini ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Diharapkan dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan perkotaan di Morowali dan sekitarnya, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan industri, penataan kawasan perkotaan, serta penguatan karakter lokal sebagai wujud pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(Tasya/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #ICP

Berita Terkait

BPIW dan Pemerintah Daerah Laksanakan Rapat Konsolidasi Perencanaan Perkotaan

19 Desember 2025

128

BPIW dan Pemerintah Daerah Laksanakan Rapat Konsolidasi Perencanaan Perkotaan

Di penghujung rangkaian kegiatan Integrated City Planning (ICP) Mempawah, BPIW bersama pemerintah daerah melaksanakan rapat konsolidasi sebagai bagian akhir dari proses perencanaan perkotaan yang telah disusun secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, menegaskan pentingnya pendekatan place making dan perencanaan terintegrasi dalam pengembangan kota. Kawasan perkotaan Sungai Kunyit disepakati sebagai daya ungkit (leverage) utama pengembangan Mempawah, dengan intervensi kawasan yang diarahkan untuk menghadirkan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan kota secara menyeluruh. Lebih lanjut disampaikan bahwa major project dalam ICP Mempawah–Kijing perlu segera didorong ke tahap implementasi. Untuk itu, BPIW bersama para ahli akan memperkuat justifikasi dan analisis manfaat, serta memastikan keselarasan kebijakan dan strategi dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita, RPJMN, dan arah kebijakan perkotaan menuju 2045. Pada kesempatan sebelumnya, Bappenas selaku steering committee juga menyatakan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan ICP hingga tahap implementatif. Pada kesempatan yang sama, Ibu Erlina, Bupati Mempawah, menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan kolaborasi yang telah terjalin. Beliau menegaskan bahwa ICP bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pijakan awal pembangunan kota. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal implementasi ICP secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi pendanaan.

Baca Selengkapnya

Studi ICP In Java di Purwokerto–Banyumas Jadi Percontohan Landasan Pengembangan Kota Terpadu Jawa Tengah

19 Desember 2025

121

Studi ICP In Java di Purwokerto–Banyumas Jadi Percontohan Landasan Pengembangan Kota Terpadu Jawa Tengah

Kegiatan ICP in Java yang merupakan perencanaan pengembangan kawasan perkotaan Purwokerto–Banyumas memasuki tahapan penting melalui kegiatan Serah Terima Hasil Studi Integrated City Planning (ICP) in Java Purwokerto–Banyumas yang digelar pada 19 Desember 2025 di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini dihadiri Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Novi Wijayanti, serta Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Abdul Kholik, Perwakilan Badan Usaha, Perwakilan Kadin, Perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Membuka acara, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah II, Airlangga Mardjono, menyampaikan bahwa penyusunan ICP in Java dirancang untuk mendorong transformasi perkotaan kota, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur tetapi juga membangun ekosistem kota yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. “Dalam hal ini, Purwokerto dan Banyumas memiliki potensi yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, sehingga kita perlu dukung dengan perencanaan yang terintegrasi dan kepastian investasi, agar simpul perekonomian kota ini meningkat,” ucap Airlangga. Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan peran penting Kabupaten Banyumas di Pulau Jawa sehingga terpilih sebagai satu dari sepuluh kota yang dikaji dalam pekerjaan stategis ini yaitu ICP. Kegiatan ini mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi Banyumas khususnya Perkotaan Purwokerto. “Hasil studi ICP nantinya akan menjadi rujukan strategis untuk diintegrasikan dengan instrumen perencanana daerah misalnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 hingga 2045,” sebut Sadewo. Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dapat bersama-sama mengawal implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi transformasi. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, memaparkan kondisi ekonomi Banyumas dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,29%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,4%. Namun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyumas menunjukkan tren positif dengan capaian 75,44% lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Harso juga menyebutkan peran Banyumas sebagai kota transit, pusat pendidikan di Jawa Tengah Bagian Selatan-Barat, dan ketahanan pangan. Lanjut Harso, apabila potensi ini dikembangkan dengan optimal, Banyumas berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah selatan-barat Jawa Tengah. Anggota Komisi V DPR RI Novi Wijayanti menyoroti pentingnya upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai hasil studi ICP dapat menjadi landasan penyempurnaan arah pembangunan daerah agar lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPD RI Abdul Kholik menekankan perlunya penguatan pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah, khususnya di kawasan Jawa bagian selatan-barat. Menurutnya, pengembangan Purwokerto-Banyumas tidak dapat berdiri sendiri dan perlu disinergikan dengan kabupaten sekitar seperti Cilacap dan Purbalingga. Abdul juga mengusulkan agar konsep pengembangan regional Jawa bagian selatan yang menghubungkan Yogyakarta–Purwokerto–Bandung dapat dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat potensi integrasi yang telah terbentuk melalui jaringan transportasi kereta api antarkota. Menutup kegiatan, Airlangga berharap hasil studi ICP in Java di Purwokerto–Banyumas yang mengusung konsep kota masa depan yang maju dan inklusif harus didukung oleh kolaborasi yang konsisten antar seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi tersebut, perencanaan yang telah disusun diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap, menarik minat investor, serta mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

16 Desember 2025

171

BPIW Bahas Preservasi Jalan, PISEW, dan Konektivitas Antarwilayah pada Desk Rakorbangwil 2025 Hari Keempat

Desk Rapat Koodinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 memasuki hari keempat pada Selasa, 16 Desember 2025. Pada pelaksanaan desk hari ini, terdapat 3 pembahasan sesuai prioritas nasional dan wilayah dimana desk 1 membahas Prioritas Nasional (PN) 5 untuk Provinsi Aceh, desk 2 membahas PN 6 dan 8 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta desk 3 yang membahas PN 3 untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara serta Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Desk 1, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti membahas dan menyepakati pengakomodasian program preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh. Kesepakatan ini dibahas sebagai bagian dari PN 5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, khususnya dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Pembahasan preservasi jalan nasional difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dan dukungan terhadap kawasan strategis nasional, sekaligus merespon kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Infrastruktur jalan nasional dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas industri di wilayah Aceh. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Hussein Heykal menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan nasional akibat bencana dapat dilakukan lebih awal pada Tahun Anggaran (TA) 2026, sehingga tidak perlu menunggu hingga TA 2027. Sehingga, usulan untuk TA 2027 difokuskan pada preservasi reguler, bukan penanganan kebencanaan, dengan penyesuaian volume dan anggaran berdasarkan hasil International Roughness Measurement System (IRMS). Sebagai hasil akhir pembahasan, program Preservasi jalan nasional di Provinsi Aceh mendukung KEK Arun Lhokseumawe dinyatakan diakomodasi, dengan indikasi kebutuhan anggaran sekitar Rp11 miliar per kilometer sebagai dasar perencanaan awal. Penamaan kegiatan disepakati tetap mengacu pada PN 5 sebagai bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional. Desk 2, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary membahas beberapa usulan pekerjaan yang diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk Konsultasi Regional (Konreg), diantaranya pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dalam Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, Provinsi NTT. Dijelaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) NTT, Tanda Sirait, Manggarai terpilih menjadi salah satu kawasan super prioritas disebabkan oleh isu kemiskinan dan stunting yang masih cukup tinggi, sehingga adanya intervensi PISEW menjadi hal yang penting untuk infrastruktur dan kepentingan kelembagaan. Adapun pelaksanaan desk 3 sesi pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo. Sesi ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dan keterpaduan program pengembangan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dengan fokus pada sektor Bina Marga. Pembahasan untuk Provinsi Sulawesi Utara difokuskan pada pengembangan Jalan Lingkar Manado, khususnya ruas Kalasey–Winangun (Mor 3). Di Provinsi Sulawesi Selatan, pembahasan menyoroti pengembangan jaringan jalan di kawasan metropolitan Mamminasata, khususnya Jalan Maminasata Bypass dan Jalan Middle Ring Road Kota Makassar. Kedua ruas jalan tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar, serta mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan Jembatan Muna–Buton sebagai penghubung strategis antarpulau. Adapun untuk Provinsi Gorontalo, pembahasan menekankan pengembangan Jalan Lingkar Gorontalo Segmen III yang menghubungkan kawasan bandara dengan pelabuhan. Pada sesi kedua, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto, yang membahas dukungan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum untuk mendukung PN 3 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam sesi ini, dibahas beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembangunan di kedua provinsi tersebut. Pada Provinsi Maluku Utara, fokus program kegiatan berada di Pulau Morotai, dengan pembangunan delapan jembatan yang menjadi bagian dari jalan lingkar Pulau Morotai. Meskipun sebagian jalan sudah dapat dilalui, beberapa jembatan masih berupa jembatan kayu dan beberapa segmen memerlukan perbaikan geometri jalan agar aksesibilitas lebih optimal. Sementara itu, di Provinsi Maluku, terdapat beberapa kawasan prioritas. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pembangunan jalan Batu Goyang menjadi program utama untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di Pulau Kei Besar, pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar dari Ela Cimangudu hingga Holat juga menjadi perhatian, dengan sebagian pembiayaan berasal dari APBN dan sebagian melalui skema SBSN. Di Pulau Seram, program prioritas meliputi pembangunan Jalan Trans Seram dari Weri Nama menuju Kota Baru dan Air Nanang. Sesi terakhir pada desk 3 dipimpin oleh oleh Ketua Tim, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto, yang membahas program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dalam sesi ini, dibahas program keterpaduan pembangunan infrastruktur PU pada Provinsi Papua Barat Daya meliputi kawasan sentra produksi berbasis komoditas udang di Kota Sorong, daerah tertinggal Kabupaten Tambraw, destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat, serta kawasan transmigrasi Klamono Sagun di Kabupaten Sorong. Dalam pembahasan teknis, beberapa proyek disepakati ditangguhkan atau digeser ke tahun berikutnya karena belum masuk prioritas fisik tahun 2027. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Sorong Magbon–Saoka, pembangunan jalan ruas Smartbon–Sausavor di Kabupaten Tambraw, serta pembangunan Jalan Utama Poros Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Papua Barat Daya. Jalan akses menuju Rumah Susun (Rusun) yang akan dihuni Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPP DOB akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, ruas jalan poros sedang diajukan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan masih dalam proses penilaian. Begitu pula pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat (Waisai–Wawii) ditangguhkan sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah daerah dan data volume. Untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, program pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, khususnya segmen Ilaga–Wamena, disepakati diakomodasi untuk dilanjutkan pada desk kontrak, sementara untuk Provinsi Papua Selatan, pembangunan Jalan KSPP Warna Mouting segmen satu ditangguhkan karena menggunakan sumber pendanaan non-APBN. (SMF/Tiara)

Baca Selengkapnya