Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Usulkan Pengembangan Kawasan, BPIW Tekankan Pentingnya Readiness Criteria

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Zevi Azzaino, bersama dengan Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum, Edy Juharsyah, terima kunjungan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat beserta jajarannya di Gedung Utama Kementerian PU pada Kamis, 26 Juni 2025.

 

Dalam kesempatan tersebut, Jonius menyampaikan berbagai usulan pengembangan infrastruktur di wilayahnya, khususnya terkait penataan Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih di Tarutung. Kawasan ini merupakan destinasi wisata religi sekaligus ikon sejarah masyarakat Batak yang memiliki potensi besar, namun saat ini masih memerlukan peningkatan dari sisi infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung. Ia juga menjelaskan bahwa Tapanuli Utara merupakan daerah pegunungan dan lembah sehingga rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa. “Karena seringnya gempa, tujuan kami hadir dalam pertemuan ini juga ingin menanyakan apakah bangunan-bangunan yang berada di Tapanuli masih layak atau tidak, karena di sana banyak bangunan tua yang sudah berdiri sejak tahun 1993,” ucap Jonius.

 

Selain penataan Kawasan Wisata Rohani, Jonius juga mengusulkan pelebaran jalan menuju standar Jalan Bts. Kota Tarutung – Bts. Kab. Tapanuli Selatan yang merupakan jalan nasional, penanganan titik banjir pada ruas jalan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase, pembangunan jembatan gantung sebagai akses masyarakat menuju lahan pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi daerah untuk dukungan ketahanan pangan, serta peningkatan layanan air minum dan pengelolaan air limbah.

 

Jonius menekankan bahwa kawasan wisata Tapanuli Utara dan sekitarnya sangat potensial untuk dikembangkan terutama daerah Danau Toba karena adanya akses yang dekat dari Bandara Silangit. "Kami sangat berharap dukungan Kementerian PU agar pengembangan wisata rohani dan tematik ini dapat terwujud, sekaligus mendukung program Presiden terkait ketahanan pangan. Di wilayah kami tersedia lahan-lahan agrowisata seperti jagung, jeruk, serta potensi pemeliharaan ternak sapi yang bisa dikembangkan," jelasnya.

 

Terkait hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum, Edy Juharsyah menyampaikan bahwa akan dilakukan kajian uji kelayakan terlebih dahulu, dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. "Terima kasih atas kehadiran Bupati dan jajaran. Kami mengingatkan bahwa seluruh proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur mengacu pada sistem terpusat di Kementerian PU yang berjalan melalui tahapan formal, dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), serta Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan kementerian teknis terkait," jelas Zevi.

 

Zevi menegaskan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan usulan tersebut telah masuk dalam daftar prioritas Rakortekrenbang dan Musrenbangnas sebagai bagian dari sinkronisasi program pusat dan daerah. Selain itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Presiden, terdapat prioritas pengembangan wilayah Sumatera Utara, termasuk kawasan swasembada pangan dan energi di Tapanuli Utara, serta revitalisasi kawasan Danau Toba.

 

"Tapanuli Utara masuk dalam program prioritas swasembada pangan dan energi. Selain RPJMN, Kementerian PU juga memiliki Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang mencakup 38 provinsi, termasuk Tapanuli Utara dengan berbagai usulan pembangunan seperti pembangunan dan preservasi jalan provinsi," tambah Zevi.

 

Namun demikian, BPIW mengingatkan bahwa sebagian besar usulan masih perlu dilengkapi readiness criteria, termasuk kepastian kewenangan, kesiapan lahan, dan kelengkapan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED). "Beberapa ruas jalan sudah siap lahannya, namun dokumen perencanaannya masih perlu dilengkapi. Ini menjadi catatan bersama untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi agar pembangunan dapat dilaksanakan pada 2026," jelas Zevi.

 

BPIW juga akan melihat usulan pembangunan tersebut dari sisi skala prioritas hingga ke level nasional. "Kami akan evaluasi apakah pengembangan kawasan wisata dan infrastruktur di Tapanuli Utara dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pariwisata, hingga kontribusinya ke perekonomian nasional," tegas Zevi.

 

Kunjungan ini juga turut dihadiri para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Mut/Tiara)