Memuat halaman...

BPIW Meriahkan Festival Merdeka HUT ke-80 RI di Kementerian PU

14 Agustus 2025

Kepala BPIW Ikuti Jalan Santai dan Rangkaian Festival Merdeka dalam rangka perayaan HUT RI ke-80 Kementerian PU

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut memeriahkan rangkaian perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui kegiatan Jalan Pagi Bersama dan Festival Merdeka yang digelar di Kantor Pusat Kementerian PU, Jakarta, Kamis (14/8).

Acara dipimpin langsung oleh Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia serta dihadiri segenap pegawai BPIW yang bergabung dengan keluarga besar Kementerian PU dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Hadir pula Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, para pejabat administrator, serta pegawai di BPIW.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri PU Dody Hanggodo melalui pengibaran bendera (flag off), diikuti peserta yang menempuh rute jalan santai di sekitar kantor pusat Kementerian PU. Seusai jalan sehat, rangkaian Festival Merdeka menghadirkan berbagai hiburan dan perlombaan, mulai dari flash mob, penampilan tari nusantara, lomba kekompakan tim, hingga pertunjukan musik.

BPIW tak hanya hadir sebagai peserta jalan santai, tetapi juga berpartisipasi dalam lomba kekompakan tim yang menambah keceriaan suasana, serta turut memeriahkan panggung hiburan melalui penampilan band. Kemeriahan ini menjadi wujud semangat kebersamaan, sekaligus mempererat hubungan antarpersonel lintas unit organisasi di Kementerian PU. (Mut/Tiara)

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #PerayaanHUTRI80

Berita Terkait

BPIW Gelar Pertandingan Badminton HUT ke-80 Kemerdekaan RI: Menyatukan Semangat Kerja dan Sportivitas

5 Agustus 2025

180

BPIW Gelar Pertandingan Badminton HUT ke-80 Kemerdekaan RI: Menyatukan Semangat Kerja dan Sportivitas

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali dipercaya menjadi penyelenggara pertandingan badminton dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pertandingan yang berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (5-6 Agustus 2025), resmi dibuka hari ini. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, saat membuka pertandingan menegaskan bahwa momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan Kementerian PU. "Ini adalah momentum untuk menjaga bersama rumah kita, tempat kita bekerja dan berkontribusi. Saya berharap kebersamaan ini terjalin tidak hanya melalui pekerjaan, tetapi juga lewat kolaborasi dalam berolahraga," ujarnya. Bob berharap, semangat dari lapangan bulu tangkis ini dapat membakar motivasi seluruh peserta dan mempererat hubungan antar pegawai, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung. Meski turnamen ini diselenggarakan dengan sederhana, Bob mengajak seluruh peserta untuk selalu menumbuhkan rasa kebersamaan, menjunjung tinggi sportivitas, fairplay, dan menaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama. "Sebuah pertandingan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh pemain di lapangan, tapi juga oleh mereka yang bekerja di belakang layar. Semoga energi positif dari lapangan ini terbawa ke dalam keseharian kita sebagai semangat untuk bekerja, belajar, dan tumbuh bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Bob. Pembukaan pertandingan badminton ini dihadiri oleh pejabat tinggi pratama di BPIW, pejabat dari beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, serta pejabat administrator di lingkungan BPIW dan perwakilan peserta. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Perkuat Akuntabilitas, BPIW dan Inspektorat Jenderal Bahas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Program NUDP

29 Juli 2025

127

Perkuat Akuntabilitas, BPIW dan Inspektorat Jenderal Bahas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Program NUDP

Inspektorat Jenderal Kementerian PU mengundang BPIW untuk membahas pengawasan terhadap kegiatan National Urban Development Program (NUDP) di Jakarta, 29 Juli 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut permintaan pendampingan pengawasan dari BPIW kepada Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan kegiatan loan ini. Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, mengatakan bahwa perlu kolaborasi yang baik untuk secara ketat melakukan evaluasi, mitigasi, dan pengendalian risiko. Maulidya juga menekankan agar pemilihan lokus kegiatan sudah mempertimbangkan skala prioritas. “Harus dapat dijelaskan apa dasar pemilihan 23 kota untuk disusun dokumen perencanaannya pada tahun anggaran 2025 ini”, ujarnya. Maulidya menambahkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain ruang lingkup kebutuhan perencanaan untuk 13 kota yang menjadi lokasi Rapid Planning Assessment dan 10 kota yang menjadi lokasi Integrated City Planning. Selain itu perlu diperhatikan juga kewajaran nilai pekerjaan; mobilisasi peralatan dan personil sesuai dengan kebutuhan pekerjaan agar dipastikan tidak ada peralatan yang idle atau duplikasi pembayaran; keberlanjutan pemanfaatannya oleh pihak terkait; dan mitigasi terhadap kualitas output. “Perlu juga diperhatikan hal teknis dalam pekerjaan konsultansi, yaitu yang terkait dengan bukti pertanggungjawaban kegiatan, sistem pengendalian intern, kompetensi personel, output yang sesuai dengan rencana, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak (SSUK dan SSKK),” paparnya. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Inspektorat Jenderal yang sigap dalam mengawal kegiatan NUDP ini. “Kami berharap hal ini dapat membantu BPIW dalam melaksanakan kegiatan yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan waktu yang cukup singkat. Saya berharap dapat menyelesaikan kegiatan ini tanpa masalah di belakang”, tuturnya. Bob juga memaparkan mengenai filosofi membangun rumah dalam program NUDP ini. Tujuan NUDP yang merupakan atap rumah adalah mewujudkan kota yang bertransformasi, yaitu kota masa depan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan keberlanjutan, dengan masyarakat yang adaptif, produktif, dan lingkungan yang lestari. Tujuan itu didukung oleh tujuh indikator transformasi kota yang merupakan dinding rumahnya. Tujuh indikator itu adalah: KPI kota yang meningkat, infrastruktur terintegrasi, pelayanan publik efektif dan efisien, SDM yang adaptif, leading sector dan LQ dominan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat. Penopang rumah itu adalah empat pilar pengembangan wilayah, yaitu: infrastruktur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu pondasi dari rumah ini adalah komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, mengenai progres kegiatan NUDP, dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan antara Inspektorat Jenderal dan BPIW. Inspektur V, Subaiha Kipli, juga menyampaikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persiapan hingga pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi. Hadir juga dalam rapat ini seluruh pejabat eselon II BPIW beserta jajaran termasuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan NUDP, serta jajaran Inspektorat Jenderal. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

Sekretariat BPIW Pantau Penerapan Manajemen Risiko Rutin

24 Juli 2025

152

Sekretariat BPIW Pantau Penerapan Manajemen Risiko Rutin

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko (MR) UPR-T2 pada 24 Juli 2025 di Jakarta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 yang menyatakan setiap UPR Wajib melakukan kegiatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali setiap Semester. “Hal ini penting dilakukan karena merupakan salah satu indikator penilaian di dalam Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intern/ Inspektorat Jenderal,” Ujarnya. Disampaikan juga bahwa Sekretariat BPIW saat ini telah mengidentifikasi 16 risiko. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan memiliki 5 risiko (1 risiko korupsi dan 4 risiko kinerja). Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki 6 risiko (1 risiko korupsi, 1 risiko keuangan, dan 4 risiko kinerja). Sementara Bagian Hukum, Kerja sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi memiliki 5 risiko (3 risiko kinerja, 1 risiko layanan, dan 1 risiko reputasi). Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati, menyampaikan bahwa evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan Manajemen Risiko dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. “Adapun nilai efektivitas UPR-T1 BPIW tahun 2024 adalah 74,68 (defined) artinya telah efektif, telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap”, Paparnya. Ia juga mengungkapkan mengenai urgensi kebutuhan pemahaman MR di kalangan pegawai BPIW. “Hingga tahun 2025 jumlah pegawai yang telah mengikuti Workshop MR berjumlah 234 dari 240 orang (97,50%), dan akan terus dikejar sesuai arahan Kepala BPIW bahwa di tahun 2025 100% pegawai BPIW sudah mengikuti workshop MR,” tambahnya. Rapat dilanjutkan dengan laporan progres pemantauan penerapan manajemen risiko per bagian oleh Ketua Tim Keuangan, Maryam Jamieala, dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta rapat. Di akhir rapat, Riska Rahmadia kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk saling bekerjasama dalam meminimalisir, mengendalikan risiko dan melakukan inovasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis. Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPIW, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati beserta tim. Hadir juga seluruh ketua tim di lingkungan Sekretariat BPIW dan staf terkait. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya