Memuat halaman...

BPIW Gelar Pertandingan Badminton HUT ke-80 Kemerdekaan RI: Menyatukan Semangat Kerja dan Sportivitas

5 Agustus 2025

446

BPIW Gelar Pertandingan Badminton HUT ke-80 Kemerdekaan RI: Menyatukan Semangat Kerja dan Sportivitas

Kepala BPIW Saat Membuka Pertandingan Badminton pada HUT RI ke-80 di lingkungan Kementerian PU

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali dipercaya menjadi penyelenggara pertandingan badminton dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pertandingan yang berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (5-6 Agustus 2025), resmi dibuka hari ini.

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, saat membuka pertandingan menegaskan bahwa momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan Kementerian PU. "Ini adalah momentum untuk menjaga bersama rumah kita, tempat kita bekerja dan berkontribusi. Saya berharap kebersamaan ini terjalin tidak hanya melalui pekerjaan, tetapi juga lewat kolaborasi dalam berolahraga," ujarnya.

Bob berharap, semangat dari lapangan bulu tangkis ini dapat membakar motivasi seluruh peserta dan mempererat hubungan antar pegawai, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung.

Meski turnamen ini diselenggarakan dengan sederhana, Bob mengajak seluruh peserta untuk selalu menumbuhkan rasa kebersamaan, menjunjung tinggi sportivitas, fairplay, dan menaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama.

"Sebuah pertandingan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh pemain di lapangan, tapi juga oleh mereka yang bekerja di belakang layar. Semoga energi positif dari lapangan ini terbawa ke dalam keseharian kita sebagai semangat untuk bekerja, belajar, dan tumbuh bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Bob.

Pembukaan pertandingan badminton ini dihadiri oleh pejabat tinggi pratama di BPIW, pejabat dari beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, serta pejabat administrator di lingkungan BPIW dan perwakilan peserta. (Fir/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #SinergiInfrastruktur #HUTRI80

Berita Terkait

3 November 2025

Kolaborasi BPIW dan ITB Dorong Standarisasi dan Integrasi Data untuk Ketahanan Pangan Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) mengenai Konsep Ketahanan Pangan dan Dukungan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Penguatan Data Perencanaan pada SIPRO. Kegiatan ini berlangsung di Conference Hall B, Gedung Center for Research and Service (CRCS) ITB, pada Senin–Selasa, 3–4 November 2025. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman mengenai konsep ketahanan pangan dari perspektif pengembangan wilayah. Menurutnya, tema ketahanan pangan sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. “Kita ingin mengetahui konsep ketahanan pangan dari sisi pengembangan wilayah. Pada tahun 2026, BPIW akan memfokuskan penguatan konsep ketahanan pangan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan Prioritas pada kawasan-kawasan sentra pangan,” ujar Riska. Riska menjelaskan bahwa kerja sama BPIW dengan ITB dilaksanakan untuk menjamin konsistensi data dan informasi antarwilayah, mempermudah proses pengumpulan serta integrasi data nasional, meningkatkan kualitas dan akurasi data, serta mendukung efisiensi pelaksanaan survei dan monitoring. Melalui kerja sama ini diharapkan proses analisis dan pengambilan keputusan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Ia menambahkan harapannya agar FGD ini dapat menghasilkan kajian konseptual terkait dengan ketahanan pangan yang mampu melahirkan format data dan pendekatan baru apabila keterbatasan data yang ada serta mendorong penyeragaman antarwilayah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Analisis dan simulasi data yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan keandalan usulan format dan pendekatan tersebut. Selanjutnya, pedoman standardisasi data yang dihasilkan akan dibahas bersama berbagai pihak untuk menjamin validitas dan objektivitasnya. “Konsep ketahanan pangan yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan dapat memotret keterpaduan dukungan lintas sektor, khususnya sektor Pekerjaan Umum. Ini merupakan langkah awal yang krusial agar kita memiliki pemahaman dan arah yang sama,” jelas Riska. Pada sesi pemaparan materi, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati, menyampaikan pentingnya peran data dan analisis dalam penyusunan dokumen teknokratik infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik sarana dan prasarana, tetapi juga harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut menempatkan infrastruktur sebagai pendorong utama pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan karakteristik masing-masing daerah, serta mengintegrasikan keterkaitan antarsektor seperti air, energi, transportasi, permukiman, dan ekonomi guna mendukung keseimbangan antara pusat pertumbuhan dan kawasan hinterland. Selain itu, Lektor Kepala Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, Angga Dwiartama, turut memaparkan konsep serta isu-isu ketahanan pangan di Indonesia. Dalam paparannya, Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan koordinasi dan ketersediaan data antarinstansi. Angga menjelaskan bahwa dalam perencanaan pangan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, serta daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, potensi pangan dan budaya lokal, serta keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan nasional maupun daerah juga menjadi faktor yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada hari kedua, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan hasil identifikasi kondisi ketahanan pangan serta sesi best practices penguatan peran infrastruktur wilayah dalam mendukung ketahanan pangan yang dipimpin oleh Dosen ITB, Fika Novitasari. Sesi ini membahas identifikasi profil pangan pada RPIW Wilayah I, II dan III serta berbagai contoh penerapan strategi yang berhasil mendukung ketahanan pangan di sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pangan nasional. Kegiatan FGD dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Entatarina Simanjuntak, serta perwakilan mahasiswa dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Jurusan Teknik Pangan, Fakultas Teknologi Industri, dan Jurusan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Melalui kegiatan ini, BPIW dan ITB berharap dapat merumuskan konsep ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

31 Oktober 2025

Penyusunan Rapermen Renstra Kementerian PU 2025–2029 Masuki Tahap Harmonisasi

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen) tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, sebagai landasan strategis bagi arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, kini telah memasuki tahap harmonisasi guna memastikan substansi dan regulasinya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta siap ditetapkan. Rapat dilakukan secara hybrid di Jakarta pada 31 Oktober 2025. Dalam rapat ini, hadir Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Wawan Yunarwanto, perwakilan tim harmonisasi dari Kementerian Hukum, yaitu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Muhammad Waliyadin, Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Nurfaqih Irfani, serta 3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Rizki Arfah, Arif Susandi, dan Ranti Fitriilmi Efendi. Adapun perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) yaitu dari Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Ricky Muhammad Ramdan. Riska, menjelaskan bahwa penyusunan Renstra didasarkan pada kerangka pembangunan nasional, dimulai dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. “Di internal Kementerian juga disesuaikan dengan peraturan presiden mengenai pembentukan dan organisasi kementerian dan Peraturan Menteri PU tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Sehingga dokumen ini mencerminkan kesinambungan, keselarasan program, dan transformasi organisasi,” ucap Riska. Ia juga menambahkan bahwa telah banyak forum konsultasi yang dilaksanakan dengan Bappenas, termasuk pembahasan sektoral, trilateral meeting, dan sinkronisasi antar unit organisasi, dan akan dilakukan tahapan akhir untuk penetapan Peraturan Menteri pada minggu pertama November 2025. Dalam kesempatan yang sama, Waliyudin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, menyebut bahwa Rapermen harus memperhatikan pemilihan kata, frasa, dan kalimat agar jelas dan mudah dipahami. “Kita harapkan Rapermen ini disusun secara sistematis dan terstruktur dengan baik agar mudah dipahami oleh masyarakat,” ucap Waliyudin. Selain itu, Ia juga menekankan Renstra sebagai pedoman utama instansi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran program dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Terkait dengan Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029, perwakilan dari Bappenas, Ricky Muhammad Ramdan, menganggap Peraturan Menteri ini sudah ideal dilakukan penetapan. “Sebagai mitra PU, kami memiliki tanggung jawab untuk evaluasi visi, misi, dan arah kebijakan, serta mengidentifikasi muatan Renstra ini dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sebagai tambahan informasi, ruang lingkup yang terdapat dalam Lampiran Rapermen Renstra PU Kementerian PU 2025-2029 di antaranya pertama, capaian Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, capaian output utama Kementerian PU, serta tantangan dan potensi permasalahan. Kedua, visi, misi, dan tujuan Kementerian PU, ketiga arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan Kementerian PU. Terakhir, target kinerja dan kerangka pendanaan. Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Era Rahmawati, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul Nababan, serta perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

Semangat Baru Generasi Muda BPIW: Kolaborasi, Kreativitas, dan Kontribusi untuk Negeri

24 Oktober 2025

495

Semangat Baru Generasi Muda BPIW: Kolaborasi, Kreativitas, dan Kontribusi untuk Negeri

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Rapat Koordinasi Generasi Muda BPIW Tahun 2025–2026 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW, Jumat (24/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran, kolaborasi, dan kreativitas para pegawai Generasi Muda (Genmud) di BPIW dalam mendukung sasaran pembangunan infrastruktur nasional. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan semangat berkontribusi di lingkungan Kementerian PU. Dalam arahannya, Riska menyampaikan bahwa Generasi Muda BPIW telah memiliki rekam jejak kegiatan dan prestasi yang signifikan sejak dibentuk pada tahun 2020. Beberapa di antaranya meliputi penyelenggaraan webinar finansial dan urban planning, kegiatan sosial seperti BPIW Muda Peduli Donasi Banjir NTT, serta keterlibatan dalam penyusunan buku 'Mengukir Cita Infrastruktur Terpadu Indonesia Maju' dan 'Merajut Infrastruktur Menuju Indonesia Makmur'. Selain itu, anggota BPIW Muda juga menorehkan prestasi seperti juara 1 Lomba Karya Tulis Populer dan Hackathon ASN. Melalui forum koordinasi ini, Genmud BPIW diharapkan dapat kembali aktif melaksanakan kegiatan produktif dan berkelanjutan. “Tongkat estafet prestasi ini perlu diteruskan oleh adik-adik semua. Kegiatan bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi wadah untuk menyalurkan ide, gagasan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Kementerian PU,” ujar Riska. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat adalah pelaksanaan Lomba Infografis “Sasaran Utama PU 608”, yang akan menjadi ajang kompetensi bagi generasi muda di lingkungan Kementerian PU. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sasaran utama PU 608, yaitu efisiensi investasi dengan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6%, Pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Rapat juga menghasilkan kesepakatan mengenai penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Generasi Muda BPIW periode baru. Berdasarkan hasil musyawarah, 2 perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yaitu, Anis Taufik Ibrahim terpilih sebagai Ketua menggantikan Akhyar Farizal dan Raden Aufa Dhia Anggara sebagai Wakil Ketua menggantikan Nabiilatul Arifah. Keduanya akan menjadi penghubung antara anggota Genmud BPIW dengan pimpinan dalam menjalankan koordinasi, penyusunan kegiatan, serta tindak lanjut pelaksanaan agenda tahunan. Sebagai tindak lanjut, Genmud BPIW akan menyusun kalender kegiatan tahun 2026, yang mencakup agenda pembinaan kompetensi, kegiatan sosial, serta program kolaboratif lintas unit kerja di lingkungan BPIW dan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan kalender ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih sistematis bagi keberlanjutan aktivitas Genmud BPIW. Rapat koordinasi ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjadikan BPIW Muda sebagai wadah yang inspiratif, kolaboratif, dan produktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya