Untuk percepatan dalam mewujudkan pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (15/1).
Rapat koordinasi kali ini dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat koordinasi mengatakan, rapat koordinasi kembali dilakukan agar sinergitas aksi di tingkat pemerintah pusat semakin kuat dalam pembangunan kawasan relokasi pasca bencana di Provinsi Sulteng.
"Adapun pembahasan utama adalah menggali perkembangan status lahan di lokasi rencana huntap dan mekanisme pembiayaan pembangunan huntap," jelas Hadi.
Menurutnya, kepastian pengadaan lahan dan dukungan anggaran memiliki peran penting dalam upaya relokasi huntap pasca bencana. Keberadaan lahan untuk relokasi dan anggaran akan mempermudah pengadaan hunian untuk masyarakat.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan, ke depan proses upaya penanggulangan ini akan dilanjutkan rapat koordinasi dengan Pemprov Sulteng dan pemerintah kota/kabupaten setempat, seperti untuk memastikan jumlah pengungsi dan jumlah unit huntap yang dibutuhkan untuk masyarakat penyintas bencana.
Di tempat yang sama, Perwakilan Kementerian ATR/BPN, Antonius Imbiri mengatakan, saat ini tim Kementerian ATR/BPN sudah bergerak untuk melakukan pembebasan tanah untuk relokasi pasca bencana di Provinsi Sulteng.
"Dari indentifikasi sementara terhadap target pembebasan tahan untuk relokasi di kawasan Duyu, Tondo, Pombewe dan Petobo. Diperkirakan lahan yang akan lebih cepat untuk dibebaskan adalah kawasan Duyu dan Pombewe. Target kami (Kementerian ART/BPN,-red) pada akhir Januari ini pembebasan tanahnya sudah bisa selesai," tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, untuk di Tondo dan Petobo diperkirakan akan selesai setelah kedua kawasan itu. "Kendati begitu, kami tetap melakukan upaya untuk pembebasan secepat-cepatnya terhadap empat kawasan untuk relokasi," ujar Antonius.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Keuangan dari Direktorat Anggaran, Winarko mengakui, saat ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan kebijakan anggaran dalam rangka mendukung upaya relokasi pasca bencana di Provinsi Sulteng.
"Kami masih mempelajari berbagai kemungkinan terbaik. Kita berharap dukungan anggaran nantinya akan memberikan manfaat seoptimal mungkin," terangnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan memang masih menunggu kebijakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanggulangan pasca bencana Sulteng tersebut. "Kami menunggu kebijakan BNPB untuk menjadi rujukan. Selagi BNPB belum merilis, kami manfaatkan untuk melakukan studi dalam rangka mencari peluang terbaiknya. " terangnya.
Seperti telah diinformasikan sebelumnya, kementerian/lembaga sebagai perwakilan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulteng pada 19 Desember 2018 lalu di Kantor Wakil Presiden telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemulihan pasca bencana di Sulteng. Salah satunya rencana pembangunan kawasan relokasi hunian tetap yang relatif aman dari zona rawan bencana. (ris/indr/infoBPIW)
