Susun 3 RPIKP, BPIW Dukung Percepatan Pengembangan KI Prioritas di Pulau Sulawesi

Layanan Informasi BPIW     |     03 Jul 2023     |     05:07     |     3121
Susun 3 RPIKP, BPIW Dukung Percepatan Pengembangan KI Prioritas di Pulau Sulawesi
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan (paling kiri) di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas (RPIKP) di Pulau Sulawesi (Morowali, Sorowako dan Konawe) di Jakarta, Senin-Selasa, 26-27 Juni 2023.

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung terwujudnya percepatan pengembangan tiga Kawasan Industri (KI) prioritas di Pulau Sulawesi. KI prioritas tersebut yakni KI Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, KI Sorowako di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, serta KI Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Hal itu diketahui dalam Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas (RPIKP) di Pulau Sulawesi (Morowali, Sorowako dan Konawe) yang dibuka langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan di Jakarta, Senin-Selasa, 26-27 Juni 2023.

"Pengembangan KI prioritas ini merupakan terobosan baru. Pada masa lalu pengembangan infrastruktur relatif terpusat di Pulau Jawa atau Sumatera," terang Yudha dalam sambutannya. Ia mengatakan, kini pemerintah memilih melakukan pengembangan KI ke wilayah Timur. Hal tersebut tentu membuka peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

Ia menekankan, Tim Penyusun RPIKP dapat melakukan studi ekskursi ke KI yang sudah jalan. Yudha mencontohkan, tim dapat belajar dari pengembangan KI Karawang dan KI Batang. "Bagaimana pengelolaannya, kebutuhan infrastuktur seperti apa. Hal tersebut dapat menjadi bahan referensi dalam penyusunan RPIKP,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Puswil III BPIW, Abram Elsajaya Barus menyampaikan, penyusunan RPIKP sebagai salah satu tugas dan fungsi BPIW. "Tujuannya menyiapkan rencana dan program penanganan infrastruktur PUPR untuk mendukung optimalisasi fungsi dan kinerja kawasan strategis yang ditetapkan secara nasional.  

Abram menjelaskan, FGD ini diisi dengan enam narasumber. Mereka yakni Direktur Perencaaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Eko Budi Kurniawan menyampaikan materi, "Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) terhadap Perkembangan Kawasan Industri Prioritas".

Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Muhhamad Roudo menyampaikan materi, "Amanat dan Pelaksanaan Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Prioritas".  Kepala Sub Direktorat Wilayah III, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Herman Tobo menyampaikan materi, "Amanat dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman (RPIP), (Penentuan Delineasi, Lokasi Prioritas Penanganan Muatan Pengaturan) Studi Kasus RPIP KI Morowali".

Kemudian, Pakar Perencanaan dan Perancangan Kota ITB, Sugiyantoro menyampaikan materi, "Urgensi dan Tantangan Penataan Kawasan sekitar Kawasan Industri Prioritas". Ada juga Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, Kementerian PUPR, Firman Napitupulu menyampaikan materi, "Muatan Pengaturan dan Kedudukan Rencana Pengembangan Infrastruktur pada Level Meso/Kawasan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", serta narasumber terakhir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW Kementerian PUPR, Zevi Azzaino menyampaikan materi, "Urgensi dan Kedudukan Masterplan Kawasan Industri Prioritas dalam Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR".(Ris/Tiara)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: