Survei kolaborasi Tahap II penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dilaksanakan di beberapa kawasan di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan sebelum pelaksanaan survei yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat, 20 Mei 2022, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menjelaskan survei dilakukan di Madura ini untuk validasi data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Validasi data ini untuk memastikan para penerima manfaat dari intervensi infrastruktur yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Lebih lanjut Arief mengatakan intervensi infrastruktur tersebut berupa penanganan rumah tidak layak dan penanganan kawasan permukiman.
“Kita cek di lapangan dan kita akan lakukan intervensi infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melakukan prioritisasi kawasan yang akan ditangani, dimana dipilih lima kecamatan yang paling diprioritaskan dan dari lima kecamatan itu masing-masing dipilih lima desa. “Penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap dan ditargetkan nol persen angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada pada 2024,” tuturnya.
Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyambut baik intervensi infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, karena membantu masyarakat miskin di daerahnya. Ia pun memastikan aparatnya akan membantu Kementerian PUPR pada pelaksanaan survei, sehingga dapat dipilih rumah-rumah yang benar-benar perlu ditangani.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andi Megantara yang turut hadir berharap survei kolaborasi yang dilakukan ini dapat tepat sasaran. Survei lapangan ini dilakukan di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Lembanah Kelurahan Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
Intervensi infrastruktur yang akan dilakukan Kementerian PUPR tersebut disambut baik salah satu Ketua RT daerah tersebut, Aminullah. Baginya langkah tersebut dapat membantu masyarakat miskin di daerahnya, yang kebanyakan merupakan petani jagung dan kacang.
“Infrastruktur yang akan dilakukan apakah perbaikan rumah, sanitasi atau air minum, itu terserah saja dari Kementerian PUPR, dilihat dari hasil survei ini. Tapi yang jelas kami sangat berterimakasih, karena daerah kami diperhatikan pemerintah,” ucapnya. Survei kolaborasi yang diikuti Kepala BPIW dan para pejabat lintas Kementerian/Lembaga ini dilanjutkan pada Sabtu, 21 Mei 2022.
Pejabat BPIW yang turut mengikuti kegiatan ini antara lain Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Melva Eryani Marpaung. Selain itu diikuti pejabat di lingkungan Kementerian PUPR seperti Direktur Rumah Swadaya K.M. Arsyad dan Kepala Balai di Ditjen Cipta Karya dan Perumahan. Perwakilan dari BKKBN dan Kepala Desa Daleman Kholil. (Hen/infobpiw)
