Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan konsinyasi terkait pengembangan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) di Jakarta (11/05). Saat membuka kegiatan tersebut Kepala Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menyatakan konsinyasi dilakukan agar pengembangan SIPro dapat mengakomodir output perencanaan dan pemrograman di BPIW. Selain itu menurut Iwan, SIPro dapat menjadi referensi para pejabat dan menjadi sistem pemrograman yang menjadi acuan bagi unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.
Dikatakannya juga bahwa meskipun masing-masing unor mempunyai sistem pemrograman sendiri, namun SIPro dapat digunakan, sebagai tools yang mengkompilasikan sistem pemrograman dari unor-unor. “Sebaiknya juga diberikan kewenangan bagi unor untuk mengakses, sehingga data yang ada di dalam SIPro selalu dapat terupdate,” ujar Iwan. Dengan sistem ini, Iwan berharap suatu saat Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) tidak perlu lagi dilakukan dengan tatap muka dan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana terkait urusan data.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Anggaran Umum Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Erwin Adhi Setyadhi menambahkan SIPro sudah digunakan sejak Pra Konreg 2016 lalu. Namun kedepan Erwin berharap SIPro dapat terkoneksi dengan Sistem Informasi Berbasis Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (SIBAS RIPI).
Dalam acara yang dihadiri pejabat di Lingkungan BPIW ini dibahas mengenai rencana dikembangkannya SIPro oleh Sekretariat BPIW di tahun 2019. Dengan demikian sistem tersebut tidak lagi seolah-olah milik Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, tetapi menjadi sistem dari BPIW. “Kedepan SIPro diharapkan dapat menjadi sistemnya Kementerian PUPR,” ujar Erwin.
Pada kesempatan itu Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Benny Hermawan berharap SIBAS RIPI dan SIPro dapat menjadi platform dari semua sistem informasi yang ada dan berkoneksi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas). “SIPro diharapkan lebih kompatibel terhadap sistem-sistem yang ada,” ujar Benny.
Sementara itu Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Brawijaya menyatakan pada umumnya semua pihak ingin membuat sistem secara online masing-masing. Namun yang terpenting menurutnya adalah sebuah sistem harus memiliki database.
Terkait rencana dikembangkannya SIPro oleh Sekretariat BPIW pada 2019 mendatang, menurut Kepala Bagian Program Dan Evaluasi, M. Salahudin Rasyidi, unit kerjanya sudah membuat draft road map sistem informasi. Saat ini road map tersebut sedang diproses Sekretaris BPIW.
Setelah dilakukan kegiatan konsinyasi ini, maka selanjutnya akan dibuat survey kebutuhan pengisi SIPro kepada Eselon 3 dan 4. Data dari survei, menjadi sumber untuk menentukan timeline pengembangan SIPro (2018 dan 2019). Pada Juli mendatang akan diadakan kembali Rapat Pembahasan Progres SIPro. (Disa/Hen/infobpiw)
