Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tepatnya, pengembangan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan akan hadirnya Bandara Kulon Progo.
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo menyatakan, ada kebutuhan infrastruktur PUPR yang bersifat prioritas untuk pengembangan NYIA tersebut, yakni pembangunan jalan, penyediaan air baku dan rumah khusus.
“Infrastruktur PUPR yang dibutuhkan tersebut, antara lain akses penghubung Bandara (Kulon Progo,-red)–Borobudur, akses Bandara (Kulon Progo,-red)–Kota Yogyakarta. Kemudian, pembangunan Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul dan intake untuk pemenuhan air baku jangka pendek,” ungkap Bobby saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di ruang rapat BPIW, Jakarta, Selasa (24/4) siang.
Kemudian, lanjutnya, kebutuhan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo untuk pemenuhan air baku jangka panjang serta pembangunan rumah khusus bagi masyarakat yang rumahnya terdampak dari pembangunan Bandara Kulon Progo.
Bobby menambahkan, saat ini Kota Yogyakarta juga dihadapkan dengan permasalahan perkotaan, seperti kemacetan dan kawasan kumuh. "Untuk itu, Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan fly over atau underpass Kentungan untuk membantu mengurai kemacetan serta penanganan kawasan kumuh tepi sungai di Winongo, Code, Gadjah Wong dan Tambakbayan," paparnya.
Selain itu, ada dukungan Kementerian PUPR untuk DIY pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 antara lain, pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa mulai Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel, pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta, peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul.
Ada juga rehabilitasi dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo, pembangunan pengendali Sedimen Sleman. “Termasuk pembangunan kantong lahar Kali Gendol Sleman,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, dukungan rehabilitasi pengendali sedimen di Sleman, pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo, rehabilitasi muara sungai Kulon Progo. “Termasuk pembangunan Waduk Karang Talun Sleman, pembangunan waduk Gunung Kidul dan lainnya,” ujar Bobby.
Bobby juga menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur menggunakan metode berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS.
DI tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan mengakui, kunjungan kerja rombongan DPRD DIY ke BPIW membawa aspirasi untuk pengembangan NYIA. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat memang sudah banyak memberikan dukungan pengembangan infrastruktur, namun dukungan tersebut ke depan diharapkan dapat terus ditingkatkan.
“Mengingat masih banyak potensi yang dimiliki DIY untuk dikembangkan, mulai dari pariwisata, agribisnis dan lainnya,” terang Dharma.
Menurutnya, DPRD DIY secara resmi telah menyampaikan surat resmi kepada BPIW Kementerian PUPR. “Kami harap kunjungan kami ini direspon dengan dukungan infrastruktur yang terus meningkat dari Kementerian PUPR, agar segala potensi yang ada dapat tergali secara optimal. Dimana dampak akhirnya membuat masyarakat DIY dapat semakin sejatera dan menikmati hasil pembangunan ini,” tegas Dharma.(ris/infoBPIW)
