Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan sistem konektivitas nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, Rencana Stratagis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Salah satunya melakukan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global,” ungkap Agusta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Provinsi Kalteng, Kamis (5/4).
Ia mengatakan, penguatan daya saing tersebut berfokus pada peningkatan konektivitas daratan dan maritime serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
“Pada tahun 2019, Kementerian PUPR juga berencana melakukan peningkatan aksesibilitas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta beberapa pembangunan jembatan. Selain itu juga terdapat rencana pembangunan infrastruktur dasar yang tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalteng,” lanjut Agusta.
Di tempat sama, Gubernur Kalteng, Sugiono Sabran mengakui, dukungan pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah sangat diperlukan Kalteng.
Ia menyatakan, Pemprov Kalteng menggelar Musrenbang untuk menggali masukan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng tahun 2018 yang mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah”.
Menurutnya, Kalteng memiliki potensi alam yang besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Oleh sebab itu dibutuhkan aksesibilitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.
“Selain itu, keberadaan suku pedalaman juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam penyediaan sarana dan parasana dasar yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah,” tutur Sabran.
Di tempat sama, Lisbon Sirait yang mewakili Kementerian Keuangan turut menambahkan, pembiayaan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, sehingga dibutuhkan mekanisme pembiayaan melalui sumber lainnya. Salah satunya dengan melaksanakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat banyak perusahaan besar.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Ir. Antonius Tonny Budiono, MM, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, serta para Bupati dan Walikota, Tokoh Adat Dayak, lembaga swadaya masyarakat, dan dinas terkait.(miq)
