Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Agar percepatan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, menurut Plt.Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Lana Winayanti ada 7 strategis yang diterapkan Kementerian PUPR.
Pertama, keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Strategi kedua menurut Lana adalah meningkatan dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan readiness criteria (kriteria kesiapan) yang menjadi tanggung jawab daerah.
Strategi ketiga yang diterapkan Kementerian PUPR menurut Lana adalah pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional menjadi satu kesatuan sistem yang memerlukan sinkronisasi prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementerian PUPR juga memiliki strategi yang keempat untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tepat waktu, yakni meningkatkan komitmen antara pusat dan daerah demi keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR.
“Strategi yang kelima yang dapat dilakukan adalah peningkatan peran daerah dalam meningkatkan kualitas pemrograman diantaranya melalui perencanaan, penyiapan dan penetapan lokasi kegiatan yang signifikan sehingga dapat berdampak terhadap kawasan prioritas,” ungkap Lana, (11/4).
Strategi keenam yakni mendorong kreatifitas dan inovatif pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan diluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset, khususnya setelah tahap konstruksi, menjadi strategi yang ketujuh untuk mencapai program infrastruktur PUPR tepat sasaran dan tepat waktu.
Untuk jangka pendek menurut Lana, beberapa pembangunan yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur PUPR ke depan seperti pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Selain itu pembangunan konektivitas antar wilayah, Kawasan Perbatasan Kalimantan Dan Nusa Tenggara Timur, dan Jalan Trans Papua.
Program kerakyatan menurut Lana juga menjadi bagian dari fokus pembangunan infrastruktur sektor PUPR seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Jembatan Gantung, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Program prioritas yang tak kalah penting adalah pembangunan dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan, pembangunan berbasis kawasan strategis, dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah committed seperti program multiyear,” ungkapya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur PUPR kedepan, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui pembangunan wilayah dan perkotaan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hen/infobpiw
