Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia Sepakati Substansi Loan Agreement Terkait Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

Layanan Informasi BPIW     |     23 Apr 2018     |     02:04     |     2315
Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia Sepakati Substansi Loan Agreement Terkait Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

World Bank atau Bank Dunia dan pemerintah Indonesia menyepakati substansi Loan Agreement atau Perjanjian Pinjaman Terkait Pengembangan Kawasan Srategis Pariwisata di Danau Toba, Borobudur dan Lombok. Hal ini disepakati pada saat dilakukan diskusi teknis terkait pinjaman untuk proyek  pengembangan pariwisata di Indonesia atau Indonesia Tourism Development Project (ITDP) di kantor Bank Dunia, (19/4) lalu. Pada kesempatan itu Bank Dunia menyetujui untuk memberikan bantuan dukungan dana sebesar 300 juta dolar Amerika untuk kegiatan fisik dan non fisik di Kawasan Strategis Pariwisata tersebut. Kemudian  juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Teknis antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Anggota delegasi pemerintah Indonesia yang juga Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Hadi Sucahyono menjelaskan  dari 300 juta dolar itu, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana kurang lebih 261 juta dollar. Sisanya untuk BKPM dan Kementerian Pariwisata. 

Bantuan Bank Dunia ini akan digunakan untuk kegiatan soft ware seperti penyusunan masterplan, dan kegiatan fisik untuk membangunan jaringan jalan dan infrastruktur dasar, serta pengembangan investasi dan penyiapan SDM pariwisata.

Hadi juga menjelaskan sejak tahun lalu Kementerian PUPR diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengawal ITDP  bersama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan BPIW memiliki tanggung jawab menyusun Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP) di tiga kawasan wisata tersebut.

“Jadi untuk pertama kalinya Kementerian PUPR menjadi koordinator ITMP untuk mendukung kegiatan fisik dan non fisik untuk pengembangan pariwisata terpadu. Kemudian juga untuk pertama kalinya  pemerintah membuat ITMP dengan melibatkan berbagai kementerian terkait,” ungkap Hadi, Senin (23/4). Dalam menyusun ITMP tersebut menurut Hadi, BPIW selalu berkoordinasi dengan instalasi lain seperti Kementerian Pariwisata maupun Bappenas. 

Dari pihak Bank Dunia yang menandatangani kesepakatan itu adalah Task Team Leader, Bertine Kamphuis. Sedangkan dari pihak Indonesia diwakili Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan,  Suminto. 

Setelah penandatangan ini perwakilan Bank Dunia Indonesia akan melaporkan hasil pertemuan ke  Dewan Pimpinan EKsekutif di kantor pusatnya di Washington DC Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilakukan secara official penandatanganan Loan Agreement oleh menteri-menteri terkait termasuk Menteri PUPR dengan Bank Dunia.

Diskusi teknis  itu dihadiri perwakilan Bank Dunia asal Indonesia yakni  Evi Hermirasari  (Team Member) dan Yogana Prasta (Operations and Portfolio).  Dari pihak Indonesia ada perwakilan Bappenas Grasia Veranita, perwakilan Kementerian Pariwisata Indra Ni Tua (Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata), dan perwakilan BKPM. 

Turut hadir perwakilan dari Kementerian PUPR yakni  Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Hadi Sucahyono, Kepala Subbag Program dan Evaluasi Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Heru Edhi WIbowo, Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Triono Junoasmono, Kasubdit Kawasan Permukiman Khusus Ditjen Cipta Karya, Aswin Grandiarto Sukahar, dan Biro Perencanaan Kerja sama Luar Negeri (PKLN) Fransisca Dini Ambarsari. (Heru/Catri/Ela/infoBPIW)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: