BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan simposium produknya sejak 12 April. Pada akhir simposium pada Kamis, 15 April dibahas produk terkait Keterpaduan Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Analisis Manfaat Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan ada 15 fokus BPIW yang sejalan dengan indikator Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 2020-2024 yakni Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dan Kawasan Strategis Tematik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Fokus lainnya adalah terkait Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Metropolitan, Koridor Pengembangan Jalan Tol dan Jalan Utama Nasional, Bendungan Terbangun dan Terencana serta ibukota Provinsi. Kemudian, BPIW juga fokus pada kawasan perbatasan/Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Daerah tertinggal awasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)/Kawasan Transmigrasi, Lokasi Prioritas Perbatasan, Kota Baru, dan Kota Kecil.
Dikatakannya juga bahwa input data sinergitas program usulan infrastruktur PUPR dilakukan dari hasil pembahasan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yang melibatkan 15 Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu input data sinergitas program usulan tersebut berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024.
Mendapatkan masukan dari berbagai pihak menurut Hadi perlu dilakukan, karena Kementerian PUPR tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan outcome dan impact tertentu, seperti untuk menurunkan angka kemiskinan maupun mengurangi angka pengangguran. “BPIW ikut andil di dalamnya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan dan program infrastruktur sektor PUPR dan untuk itu perlu kerja sama dengan semua sektor terkait,” tuturnya.
Ditengah kondisi saat ini yang sedang terjadi bencana di beberapa daerah menurut Hadi dirinya bersama Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas dan Deputi Bidang Geofisika BMKG sedang menyusun rencana infrastruktur ketahanan bencana. “Berkaca dari bencana likuifaksi Lombok, perencanaan yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya mempertimbangkan apa yang ada di atas tanah tetapi juga apa yang ada di bawah tanah, oleh karenanya perlu kerja sama dengan berbagai pihak,” ulasnya.
Simposium dilanjutkan dengan paparan dari Kabid Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Riska Rahmadia. Ia membahas mengenai arahan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Wilayah Nasional. Paparan dilanjutkan oleh Kabid Keterpaduan Program, Zevi Azzaino. Pembahasannya terkait Konsep Pengukuran Evaluasi Kinerja di Kawasan Strategis Prioritas Nasional. Riska Rahmadia kembali membawakan materi, yang kali ini tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur di Perbatasan dan Pulau–PulauTerluar 2020 -2045.
Sesi pagi tersebut menghadirkan para penanggap dari akademisi seperti Sugiyantoro MIP, Saut Aritua H. Sagala, dan Yuniati dari Institut dari Teknologi Bandung (ITB) Bandung. Selain itu ada Putu Rudy Satiawan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan Anang Muftiadi dari Universitas Padjajaran Bandung.
Pada sesi siang Kabid Keterpaduan Program, Zevi Azzaino membawakan materi mengenai Analisis Hasil Dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR dan Kabid Kepatuhan Intern, Riska Rahmadia memaparkan mengenai Infrastruktur PUPR Berketahanan Bencana.
Simposium sesi ini menghadirkan beberapa penanggap yakni Andi Oetomo, Wilmar A. Salim, Saut Aritua H. Sagala dan Sugiyantoro dari ITB. Penanggap lainnya adalah Putu Rudy Satiawan dari ITS. Kegiatan yang dilakukan secara langsung dan melalui video conference tersebut juga dihadiri beberapa K/L lain seperti Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo dan Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito. Selain dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan, kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Hen/infobpiw)
