BPIW Kementerian PUPR telah menyusun berbagai dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR sejak tahun 2015, sebagai acuan dalam pemrograman dan implementasi pembangunan infrastruktur PUPR. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan dokumen perencanaan yang disusun BPIW berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan mengacu pada berbagai peraturan yang ada.
Pada perencanaan dan program infrastruktur pada periode 2020-2024, BPIW menggunakan 15 indikator WPS, diantaranya Kawasan Strategis Tematik berupa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Lumbung Pangan. Indikator lainnya yang digunakan seperti Kawasan Perkotaan, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Daerah Tertinggal.
“BPIW juga telah memberikan input dalam berbagai forum pembahasan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbangda), dan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR,” ujar Hadi saat membuka Simposium Produk BPIW Kementerian PUPR wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Simposium digelar mulai 12 April hingga 15 April.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan dalam membuat kajian perencanaan, BPIW mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memberikan arahan per pulau. Selain itu BPIW mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu yang menjadi dasar BPIW membuat kajian adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) PUPR.
“Renstra tersebut merupakan produk BPIW yang disinergikan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR seperti DItjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA) dan Perumahan,” tuturnya. Guna menyesuaikan dengan kondisi terjadi pandemi Covid-19, Renstra tersebut sudah dilakukan updating.
Menurut Hadi ada beberapa strategi yang dilakukan BPIW dalam melakukan perencanaan dan program berbasis pengembangan wilayah seperti melakukan keterpaduan dengan stakeholder terkait diantaranya dengan Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan dan Pertanian. Keterpaduan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) dengan melibatkan 13 Kementerian/Lembaga (K/L).
Keterpaduan juga dilakukan melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan Bappeda, dinas terkait infrastruktur dan balai-balai Kementerian PUPR yang ada di daerah. Koordinasi secara bilateral dengan K/L terkait juga dilakukan terkait kawasan tematik seperti KSPN, KI dan KEK.
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program pembangunan infrastruktur terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder dilakukan BPIW untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur PUPR yang optimal.
Produk-produk yang dihasilkan BPIW sejak 2015 hingga sekarang sudah cukup banyak dan telah dipergunakan unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR dan K/L terkait. Salah satunya adalah Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di tujuh Pulau/Kepulauan Utama pada 2018.
Rencana induk di tujuh Pulau/ Kepulauan Utama tersebut adalah Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (RIPI) Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku dan Pulau Papua. “Produk yang dihasilkan BPIW kita ekspos melalui BPIW Expo yang dilakukan secara virtual,” ungkap Hadi.
Ia menilai ekspos melalui virtual ini cukup efektif, karena dikunjungi lebih dari 100 ribu orang. Hadi juga memastikan Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur yang dibangun sektor lain seperti bandara dan Pelabuhan yang dibangun Kementerian Perhubungan.
Kegiatan simposium yang dimoderatori Raymond Tirtoadi ini dilanjutkan dengan Pemaparan Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Kota BerKetahanan Gempa di Provinsi Banten yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II A Entatarina Simanjuntak.
Dilanjutkan dengan Pemaparan Kajian Awal Pengembangan Bali Utara oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR II B Allien Dyah Lestary. Simposium diisi juga kegiatan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Kawasan Inkubasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (WPS 18-Kabupaten Ende).
Pada sesi pertama ini dihadiri para penanggap yakni Diky Muslim dari Teknik Geologi Unpad, Denny Zulkaidi dari SAPPK-ITB, dan Agung Suryawan Wiranatha yang merupakan Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana.
Sesi kedua dilanjutkan dengan Pemaparan Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Kawasan Metropolitan Kedungsepur yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II A Entatarina Simanjuntak dan Pemaparan Konsep Pengembangan Metropolitan Sarbagita oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II B Allien Dyah Lestary.
Selain itu ada materi terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Kawasan Inkubasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (WPS 19-Kabupaten Belu) oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II C Bernadi Haryawan.
Pada sesi ini dihadirkan juga para penanggap yakni Putu Rudy Setiawan yang merupakan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITS, Agung Suryawan Wiranatha yang merupakan Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana dan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP. SImposium ini ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. Selain dari BPIW, kegiatan ini juga diikuti beberapa pihak seperti perwakilan Cipta Karya dan Bappenas. (Hen/infobpiw)
