BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) III komitmen mendukung percepatan pengembangan di Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi pembahasan Pembangunan Kota Baru Sofifi, Pembangunan Jalan Trans-Pulau Morotai, dan Kawasan Industri Teluk Weda di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, akhir pekan kemarin.
Hadir pada Rakor tersebut Tim BPIW Kementerian PUPR yang dipimpin Kepala Puswil III, Rudy Siahaan serta Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba serta jajarannya.
Rudy Siahaan menjelaskan, kunjungan kerja ke Provinsi Malut bertujuan antara lain untuk mendengar tantangan serta problem aktual dalam pembangunan di Malut. "Kemudian, hal itu akan kami jadikan dasar penentuan program pembangunan prioritas pada tahun 2022 di Malut," ungkap Rudy.
Menurutnya, untuk percepatan pembangunan di Malut dibutuhkan dasar hukum yang kuat, Pasalnya, dalam pelaksanaan pekerjaannya menyangkut lintas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga. "Sehingga diusulkan adanya Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden," tegasnya.
Sementara itu, Abdul Ghani Kasuba menyatakan, selama ini kendala yang dihadapi dalam pembangunan di Provinsi Malut, salah satunya adalah terkait pengembangan Kota Baru Sofifi. “Namun beberapa hari yang lalu, kita bertemu Presiden dan begitu cepat ditanggapi apa yang telah kita sampaikan berupa mempersiapkan segala legalisasi terkait Kota Baru sofifi,” ujar Gubernur Malut ini.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, Malut membutuhkan dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan dari Sofifi menuju Bandara Kuabang Kao. Itu untuk memperpendek waktu tempuh. "Saat ini membutuhkan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, sehingga perlu dibangun jalan tol agar dapat ditempuh menjadi 45 menit," terang Abdul Ghani Kasuba.
Menurutnya, hal lain yang juga perlu dibahas bersama antara lain, penyelesaian Jalan Nasional Trans-Halmahera, pembangunan Kanal/Terusan Halmahera, event Sail Tidore 2021 dan event Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional 2021.
Sementara itu, Tim BPIW pada kunjungan ke Malut juga melakukan tinjauan lapangan ke Kawasan Industri PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). PT. IWIP merupakan perusahaan tambang di Halmahera Tengah yang terdiri dari 3 investor asal China (Tsinghan, Huayou, dan Zhenshi) yang memproduksi ferro-nikel dengan kadar nikel rata-rata 13 hingga 15 persen.
Akses jalan menuju Kawasan Industri Weda masih terkendala oleh beberapa titik longsor serta elevasi jalan yang mencapai 19%. Keberadaan PT. IWIP mendorong tumbuhnya ekonomi di sekitar kawasan industri. Selain itu, mendorong tumbuhnya kawasan permukiman yang kurang tertata di sekitar kawasan industri. Untuk itu diperlukan suatu program penataan kawasan di sekitar Kawasan Industri PT. IWIP.
Tim BPIW Kementerian PUPR juga disambut Bupati Pulau Morotai, Benny Laos serta jajarannya. Benny menyatakan, Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang memiliki 9 (sembilan) kawasan tematik seperti KEK Morotai, KSPN/DPP Morotai, Pulau 3T Morotai, KPPN Morotai, SKPT Morotai, PKSN Daruba, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morodadi, 5 Lokpri Perbatasan Morotai, dan Kawasan Konservasi dan Perairan Nasional Pulau Rao-Tj. Dehegila.(**)
