Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Rencana Kerja Tahun 2018 yang akan digulirkan makin inovatif dan kreatif serta menjawab tantangan perkembangan zaman.
Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BPIW Tahun Anggaran (TA) 2018 di Bandung, Senin, (16/10).
Menurutnya, ke depan program yang digulir BPIW mesti lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Pasalnya, saaat ini telah menanti banyak pekerjaan besar Kementerian PUPR yang memerlukan dukungan canggih dari BPIW.
“Seperti mengimplementasikan New Urban Agenda (NUA,-red) dan National Urban Development Program dalam pembangunan di seluruh negeri. Termasuk, pelaksanaan event World Urban Forum,” ungkap Firman.
Selain itu, lanjutnya, ada juga rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terpadu dan sinkronisasi program.
“Selain itu, ada juga kewajiban pengawalan proses Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN,-red) untuk pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,-red) Danau Toba, Borobudur dan Mandalika,” terangnya.
Kemudian, lanjut Firman, ada juga tugas perencanaan penanganan kawasan perbatasan, seperti infrastuktur perumahan batalyon di perbatasan serta persiapan untuk menyukseskan event langka Annual Meeting Word Bank di Bali.
Dengan begitu, ungkap Firman, kini momentum tepat untuk membuktikan BPIW sebagai Centre of Excellent atau Think Tank Kementerian PUPR.
“Untuk itu, BPIW juga perlu menyiapkan kajian yang update untuk berbagai isu pengembangan wilayah dalam mendukung kinerja Kementerian PUPR yang lebih maju. Misalnya isu pemindahan Ibu kota negara, Meikarta, Kra di Pulau Halmahera dan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firman menyatakan, BPIW juga harus mampu memberikan Policy Brief (arah kebijakan) kepada Kementerian PUPR.
“Dalam hal ini Kepala Pusat dan Sekretaris BPIW memberikan Policy Brief kepada Kepala BPIW. Untuk kemudian Kepala BPIW memberikan Policy Brief kepada Kementerian PUPR terkait arahan pembangunan infrasktuktur PUPR berbasis pengembangan wilayah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Program dan Anggaran, Sekretariat BPIW, M. Salahudin Rasyidi meyakini, Draf Rencana Kerja dan Anggaran TA 2018 sudah semakin matang. Hal tersebut seiring proses pembahasan yang dilalui sudah cukup panjang.
Menurut Salahudin, pembahasannya draf tersebut telah dilakukan beberapa kali. “Bahkan, sebelum pembahasan saat ini, Bapak Menteri PUPR telah memberikan arahan secara langsung di Kantor BPIW,” jelasnya.
Ia berharap, Rencana Kerja dan Anggaran TA 2018 yang digulirkan BPIW akan mampu berkontribusi positif terhadap kinerja Kementerian PUPR ke depannya. (ris/infoBPIW)
