Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menantang jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menghasilkan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah yang kreatif, inovatif dan luar biasa.
“BPIW mengemban tugas untuk menentukan arah ke depan Kementerian PUPR. Artinya, kalau perencanaan yang dihasilkan BPIW biasa-biasa saja, maka hasil dari pekerjaan Kementerian PUPR sudah dapat ditebak akan biasa saja. Sebaliknya, kalau perencanaan dari BPIW itu penuh pemikiran yang inovatif, kreatif dan luar biasa maka hasilnya dapat luar biasa juga,” ungkap Basuki dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja BPIW 2018 di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (12/10).
Untuk itu, Basuki berharap, jajaran BPIW dapat bekerja menciptakan perencanaan yang implementatif, kreatif, inovatif dan luar biasa. “Dengan begitu, jajaran BPIW itu perlu untuk berpikir lebih “gila” lagi, inovatif lagi, luar biasa lagi. Saya tak pernah melarang-larang BPIW untuk berpikir bebas dan “gila” dalam membuat perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, namun jangan gila betulan saja,” ungkap Basuki yang diiringi gelak tawa hadirin.
Ia mencontohkan, BPIW bisa membuat perencanaan seperti membelah pulau dan inovasi lainnya. Misalnya untuk perencanaan di Maluku Utara membuat terusan yang membelah pulau, untuk mempercepat dan memperlancar lalu lintas laut di sana. “Soalnya saat ini lalu lintas kapal laut untuk angkutan dan logistis kurang efektif, karena perjalanannya perlu berputar ke atas dan jauh itu jaraknya. Itu misalnya dan tentu diperlukan banyak lagi ide-ide kreatif lainnya,” jelas Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menekankan, pemikiran jajaran BPIW diharapkan berada jauh di depan dari Unit Organisasi (Unor) lain di Kementerian PUPR. “Agar BPIW dapat benar-benar memfungsikan sebagai guide (pemandu,-red) perencana pengembangan infrastruktur bagi Unor lain di Kementerian PUPR,” terangnya.
Jajaran dari Unor lain, lanjutnya, sudah terlalu padat dengan pekerjaan teknis pembangunan. Sehingga, asupan perencanaan yang bagus dari BPIW sangat diperlukan. Basuki juga menegaskan, BPIW merupakan penunjuk arah Kementerian PUPR. Sehingga, BPIW ditantang untuk senantiasa menggali pemikiran perencanaan pengembangan wilayah yang canggih.
Di tempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan memaparkan Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018. Rido menerangkan, pada 2018 BPIW akan melaksanakan administrasi kepegawaian dan organisasi tatalaksana. “Dalam bidang ini kami melakukan inovasi. Misalnya dari rencana Penyusunan Manajemen Database Keterpaduan Infrastruktur PUPR menjadi Penyusunan Pedoman Manajemen dan Evaluasi Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Wilayah (termasuk Arsitektur Program),” paparnya.
Kemudian, lanjutnya, BPIW melaksanakan bantuan hukum, kerjasama dan pelayanan informasi. “Selain itu, melaksanakan administrasi keuangan, umum dan barang milik negara, layanan internal dan perkantoran,” jelasnya.
Menurut Rido, terkait perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ada kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/wilayah. “Dalam penyusunan kebijakan dan strategi, ada inovasi yang dilakukan BPIW berupa penyusunan kebijakan teknis dan strategi nasional keterpaduan antara pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR dan penyusunan materi teknis rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang PUPR,” papar Rido.
Kemudian, ada juga inovasi untuk penyusunan Materi Teknis Pedoman Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur PUPR Mendukung Pengembangan Pertanian, Industri, dan Pariwisata Nasional
Lebih lanjut, Rido mengatakan, ada juga Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau. “Dalam hal ini BPIW melakukan inovasi dengan membuat, Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Wilayah Selingkar Wilis, Koridor Padang - Pekanbaru dan Koridor Semarang – Surabaya,” terangnya.
Selain itu, BPIW juga melakukan fasilitasi kerjasama regional dan global, rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi. “Kemudian membuat juga penyusunan rencana aksi skema pembiayaan infrastruktur PUPR 2020-2024,” jelas Rido.
Lebih lanjut Rido menjelaskan, kendati judul yang ada pada Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 terlihat normatif dan standar, namun substansi yang direncanakan BPIW telah banyak menerapkan inovasi-inovasi. Hal itu diharapkan dapat menjawab semua tantangan yang diemban BPIW Kementerian PUPR. Draf Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 tersebut, lanjut Rido, akan segera dibahas lagi oleh tim di BPIW, agar dapat segera dihasilkan Rencana Kerja dan Program BPIW 2018 yang final dan sesuai harapan bersama. (ris/infoBPIW)
