Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menunjukkan perannya, terutama dalam pembangunan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), di Medan, beberapa waktu yang lalu.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan tersebut, Hadi turut hadir mewakili Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan yang berhalangan hadir.
Peran tersebut menurut Hadi ditunjukkan Kementerian PUPR dengan pembangunan infrastruktur di tahun 2017, seperti dibangunnya jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Bahkan pada 13 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan dua ruas tol Trans Sumatra yang dikerjakan Kementerian PUPR. Dua ruas tersebut adalah Tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (Helvetia-Binjai) sepanjang 10,46 km, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) sepanjang 41,65 km.
“BPIW juga telah menjalankan peran untuk berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah dan Badan Otorita Danau Toba. Koordinasi juga dilakukan dengan Menko Maritim. Kita juga bekerja sama secara intensif dengan Bappenas, Kementerian Pariwisata, dan perwakilan Bank Dunia di Jakarta,” ungkap Hadi.
Tidak hanya KSPN Danau Toba, menurut Hadi instansinya juga berkomitmen untuk membangun infrastruktur untuk mendukung KSPN prioritas utama lainnya seperti Borobudur (Jawa Tengah) dan Lombok (NBT).
Hadi juga menegaskan bahwa BPIW berperan besar dalam perencanaan terpadu, tidak hanya untuk infrastruktur PUPR saja, tetapi juga untuk aspek pariwisata, seperti perencanaan amenitas atau fasilitas pendukung yang disediakan di destinasi pariwisata. Selain itu BPIW juga berperan membuat perencanaan terkait atraksi atau data tarik pariwisata seperti yang akan tertuang dalam Integrated Tourism Masterplan yang didukung dana dari Bank Dunia. Integrated Tourism Masterplan ini akan dimulai November 2017 mendatang.
Sementara acara utama rapat koordinasi di Medan tersebut kata Hadi, adalah laporan dari Kepala BOPDT kepada Menko Maritim perihal progres penataan kawasan pariwisata Danau Toba yang dilaksanakan oleh badan otorita tersebut, serta laporan dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah terkait.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim,perwakilan dari Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumatera Utara. Hen/infobpiw
